Garuda - Garba Rujukan Digital

PENDEKATAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM METODE PENELITIAN Suharto, Eko
MAGISTRA Vol 19, No 60 (2007): Magistra Edisi Maret
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.153 KB)

Kebutuhan pemahaman yang benar dalam menggunakan pendekatan, metode ataupun teknik untuk melakukan penelitian merupakan hal yang penting agar dapat dicapai hasil yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Pendekatan yang mana sebaliknya digunakan dalam penelitian antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif perlu dipikirkan dengan matang. Metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif memang berbeda, terutama dalam aksioma dan ciri-cirinya. Pada masa lalu, oleh karena berbagai perbedaan yang ada antara ketua metode, terutama dari segi konsep-konsep dasar serta berbagai asper dari masing-masing metode, maka biasanya hanya salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Masing-masing pendekatan mempunyai keunggulan-keunggulan yang apabila diterapkan secara bersama-sama diharapkan saling memperkuat satu dengan yang lainnya.

ANALISIS PROFIL DAN KARAKTERISTIK WISATAWAN NUSANTARA ASAL JAWA TENGAH 2019 Suharto, Eko
Proceeding SENDI_U 2020: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan industri pariwisata meningkat cepat pada beberapa tahun terakhir. Kebutuhan masyarakatuntuk melakukan kegiatan wisata turut berperan serta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.Kontribusi sektor pariwisata dalam pertumbuhan PDRB Jawa Tengah senakin meningkat. Penelitian inibertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perjalanan wisnus asal Jawa Tengah yang berhubungandengan jumlah perjalanan, rata-rata pengeluaran, karakteristik demografi, maksud perjalanan, modatransposrtasi, jenis akomodasi dan media informasi yang digunakan. Metode penelitian menggunakan analisisdeskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan Disporapar Provinsi JawaTengah. Temuan penelitian ini bahwa jumlah perjalanan wisnus asal Jawa Tengah selama 2019 mencapai 39,21juta perjalanan dengan rata-rata pengeluaran mencapai 521,93 ribu per perjalanan. Wisnus asal Jawa Tengahyang melakukan perjalanan selama 2019 didominasi oleh perempuan, kelompok umur muda dibawah 15 tahun,tingkat pendidikannya tidak/belum bersekolah/belum tamat SD. Moda transportasi yang dominan digunakankendaraan pribadi, jenis akomodasi rumah teman, keluarga atau kerabat, maksud kunjungan melakukanrekreasi/berlibur dan media informasi yang paling dominan adalah informasi melalui teman/keluarga/kerabat.

Faktor Penyebab dan Upaya Penyelesaian Klaster 3 Backlog Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah: - Irawan, Trio; Nugroho, Tanjung; Supama, Yohanes; Kusmiarto, Kusmiarto; Suhendro, Suhendro; Suharto, Eko; Wulan Titik Andari, Dwi
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 3 No. 1 (2025): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v3i1.51

Systematic Complete Land Registration (PTSL) is a national program aimed at accelerating and completing the first-time land registration process simultaneously across Indonesia through the "complete village" concept. All land parcels within a village are measured, followed by clustering based on an analysis of physical and juridical data. This clustering aims to facilitate the handling of each typology of land-related issues. One such cluster is Cluster 3 (K3). The existence of K3 parcels hinders the certificate issuance process. This study aims to identify the characteristics and spatial-temporal distribution of K3 in Tojo Una-Una Regency during the 2018–2023 PTSL period, analyze the causal factors, and examine resolution efforts. The research employs a qualitative method. The results show that K3 consists of two main types: K3.1 and K3.3, with temporal distribution fluctuating between 2018 and 2022. Spatially, K3 distribution is sporadic and found in most PTSL villages. The causes of K3.1 include limited SHAT (land ownership certificate) budget compared to the PBT (parcel mapping) budget, incomplete documents, and the absence of statements regarding outstanding BPHTB/PPh tax obligations. Meanwhile, the causes of K3.3 include limited budget for juridical data collection, instant parcel printing practices, and unclear land ownership. The resolution of K3 is carried out through APBN (state budget) mechanisms by re-designating villages as PTSL targets. However, several challenges hinder the resolution efforts, such as budget limitations, lack of personnel and equipment, and low community participation, resulting in unsatisfactory outcomes. Keywords: Cluster 3 Backlog in PTSL, K3 Distribution Pattern, K3 Causal Factors, K3 Resolution Efforts INTISARI Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) merupakan program untuk mempercepat dan menuntaskan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak di seluruh Indonesia dengan konsep desa lengkap. Semua bidang tanah dalam satu desa diukur, kemudian dilakukan klasterisasi bidang-bidang tersebut berdasarkan kajian data fisik dan data yuridis. Klasterisasi ini untuk memudahkan penanganan pada masing-masing tipologi permasalahan bidang tanah. Salah satu klaster adalah Klaster 3 (K3). Adanya bidang tanah K3 menyebabkan terhambatnya proses penerbitan sertipikat. Tujuan penelitian adalah mengetahui karakteristik dan sebaran K3 di Kabupaten Tojo Una-Una pada rentang PTSL 2018-2023, faktor penyebab, dan upaya penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa K3 mempunyai karakteristik K3.1 dan K3.3, dengan sebaran temporal pada rentang PTSL 2018 – 2022 yang sifatnya fluktuatif. Sebaran spasial K3 bersifat sporadis, terdapat di kebanyakan desa PTSL. Penyebab K3.1 adalah terbatasnya anggaran SHAT dibandingkan anggaran PBT, kurang lengkapnya berkas, dan tidak dibuatnya surat pernyataan BPHTB/PPh terhutang. Penyebab K3.3 adalah terbatasnya anggaran pengumpulan data yuridis, praktik mencetak bidang secara instan, dan tidak jelasnya pemilikan tanah. Penyelesaian K3 menggunakan mekanisme APBN dengan menetapkan kembali desa PTSL. Kendala dalam penyelesaian K3 yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pelaksana dan peralatan, serta rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Kata Kunci: Klaster 3 Backlog PTSL, Pola Sebaran K3, Faktor Penyebab K3, Upaya Penyelesaian K3

Complete Village [Sub-District] Development Acceleration Strategy in Sukun District, Malang City Na'Afi, Ramadhani Naufal; Suharto, Eko; Widiyantoro, Susilo
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2025): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v5i1.160

The development of a complete city/regency is a strategic agenda of the Ministry of ATR/BPN to realize legal certainty over land. Malang City has achieved Complete City status, but the implementation of the Complete Village development in Sukun District still faces various obstacles. This issue is important to study because success at the village level is a benchmark for the quality of national land policy implementation. This study aims to analyze the implementation, problems, and strategies for accelerating the development of Complete Villages after the declaration of Complete City 2024. The study used a descriptive qualitative method with data collection techniques through structured interviews, field observations, and document reviews. Data were analyzed descriptively using the Miles and Huberman model with the application of three analytical tools: the 5M management approach (man, money, material, machine, method) to assess internal factors, Rumelt's Evaluation Theory to measure consistency, suitability, excellence, and feasibility of strategies, and SWOT Analysis to formulate adaptive strategies. The results indicate that the development of Complete Villages in Sukun District follows four main stages according to the 2022 PTSL Technical Guidelines and has fulfilled the 5M elements. However, Rumelt's evaluation identified technical and non-technical constraints, such as limited technological infrastructure, human resource capacity, and inter-agency coordination. The SWOT analysis recommended strategies such as strengthening institutional vision, improving cross-sectoral coordination, collaborating with third parties, and utilizing digital technology, particularly Artificial Intelligence (AI), to accelerate the sustainable implementation of the Complete Village.

Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian di Kecamatan Junrejo, Kota Batu Putri, Atha Wina Clarissa; Suharto, Eko; Sugiasih, Sugiasih
Widya Bhumi Vol. 4 No. 1 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i1.91

Development that continues to increase, especially in the housing sector and tourism industry in Junrejo District, Batu City, East Java Province, has resulted in massive land conversion activities occurring, especially the reduction of agricultural land to non-agricultural land. It turns out that some of the land conversions are not in accordance with the regional spatial planning (RTRW) that has been determined. This study aims to determine the suitability of land conversion to RTRW directions in the Junrejo District area and the factors that influence the occurrence of land conversion. The method used in this research is a quantitative method with a spatial approach and a descriptive qualitative method. The results of this research are: (1) there is suitability for land conversion to the RTRW covering an area of 54.47 hectares, nonconformity covering an area of 24.77 hectares, and supporting the RTRW direction covering an area of 104.78 hectares; (2) factors causing land conversion in Junrejo District are the need for housing, increasing land prices, and the choice to work outside the agricultural sector. Pembangunan yang terus meningkat terutama pada sektor perumahan dan industri pariwisata di Kecamatan Junrejo, Kota Batu Provinsi Jawa Timur, membuat aktivitas alih fungsi lahan masif terjadi, terutama penyusutan lahan pertanian ke non pertanian. Ternyata sebagian alih fungsi lahan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alih fungsi lahan terhadap arahan RTRW di wilayah Kecamatan Junrejo dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan spasial dan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat kesesuaian alih fungsi lahan terhadap RTRW seluas 54,47 hektar, ketidaksesuaian seluas 24,77 hektar dan mendukung arahan RTRW seluas 104,78 hektar; (2) faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Junrejo adalah kebutuhan tempat tinggal, harga lahan yang meningkat, dan pilihan bekerja di luar sektor pertanian.

Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum Kurniawan, Andhika Fajar; Suharto, Eko; Andari, Dwi Wulan Titik
Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i3.245

In its implementation, access arrangement activities do not always run smoothly; several problems are encountered, such as not knowing the capabilities of the subject and the land object; the parties involved are not optimal; and there is no increase in income after carrying out these activities. Therefore, it is necessary to prepare a plan based on the potential of the Sumberarum District area, the conditions of economic activities, and the parties involved so that its implementation can be maximized. The research method used is a survey with a quantitative descriptive approach. The results of the preparation of this plan include several strategies that focus on increasing people's income by reducing shopping costs, achieving maximum profits through increasing production aspects, increasing the value of production results, and improving marketing. Meanwhile, several obstacles to implementing access reform in Sumberarum District include the small area of rice fields per farmer (on average, only 0.1 hectares), which is limited for each farmer; the implementation of policies that do not benefit the community; the lack of interest of the younger generation in agriculture; and the absence of action. follow up on the policies that have been implemented, with one result being a minimal budget. Abstrak: Pada pelaksanaannya kegiatan penataan akses tidak selalu berjalan lancar, beberapa permasalahan yang dihadapi seperti ketidaktahuan kemampuan subjek serta objek tanahnya, pihak yang terlibat kurang maksimal dan tidak ada peningkatan pendapatan setelah dilaksanakan kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyusunan rencana berdasarkan potensi wilayah Kalurahan Sumberarum, kondisi kegiatan ekonomi dan pihak-pihak yang terlibat agar dapat maksimal pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil dari penyusunan rencana tersebut mencakup beberapa strategi yang berfokus pada meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengurangi biaya belanja, mencapai laba maksimum melalui peningkatan aspek produksi, peningkatan nilai hasil produksi, dan perbaikan dalam hal pemasaran. Sementara itu, beberapa kendala dalam pelaksanaan acces reform di Kalurahan Sumberarum mencakup luas lahan sawah tiap petani rata-rata hanya 0,1 hektar yang terbatas bagi setiap petani, penerapan kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat, kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian, dan ketidakadaan tindak lanjut terhadap kebijakan yang telah diterapkan, dengan salah satu akibatnya adalah anggaran yang minim.

Analisis Jamaknya Kerangka Acuan Koordinat dalam Survei dan Pemetaan Kadastral : Studi di Daerah Magelang dan Sleman Nugroho, Tanjung; Suharto, Eko; Sunarto; Febriantoro Wibowo, Farizal; Ajie, Kuna
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 2 No. 1 (2024): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v2i1.32

An unusual situation exists in Indonesia, where cadastral measurement and mapping for land registration do not adhere to a single coordinate reference framework. The Technical Guidelines for PTSL (2020–2022) state that land parcel measurements can be tied to the National TDT and/or to CORS reference stations, despite the fact that these two use different datum systems. If this is done, issues of gaps and overlaps may arise between adjacent land parcels during mapping. This study aims to highlight the multiplicity of coordinate reference frameworks used in cadastral measurement and mapping, and their relation to the national single map policy. A descriptive-comparative method with a quantitative approach was employed to compare the coordinates resulting from TDT measurements that fall within different coordinate systems and are used in cadastral mapping. The results indicate significant differences in the TDT position coordinates due to the different epoch references of the datum systems, as well as variations in the shape of the TDT network in the study area. This implies that TDT of orders 2, 3, 4, and densification orders from BPN cannot be used as a reference for land parcel binding in cadastral mapping. Keywords: mapping datum, multiple coordinate reference frameworks, coordinate differences, cadastral mapping. INTISARI Suatu kondisi yang tidak lazim terjadi di Indonesia, di mana pengukuran dan pemetaan kadastral untuk pendaftaran tanah tidak mengacu pada satu kerangka acuan koordinat yang tunggal. Petunjuk Teknis PTSL (2020–2022) menyatakan bahwa pengukuran bidang-bidang tanah dapat diikatkan pada TDT Nasional dan/atau pada stasiun acuan CORS, meskipun keduanya menggunakan sistem datum yang berbeda. Jika hal ini dilakukan, akan timbul masalah gap dan overlap pada bidang-bidang tanah yang berbatasan saat pemetaan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keberagaman kerangka acuan koordinat yang digunakan dalam pengukuran dan pemetaan kadastral, serta kaitannya dengan kebijakan peta tunggal nasional. Metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk membandingkan koordinat hasil pengukuran TDT yang berada pada sistem koordinat yang berbeda dan digunakan dalam pemetaan kadastral. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam koordinat posisi TDT, yang disebabkan oleh perbedaan epok referensi sistem datum. Selain itu, terdapat variasi perubahan bentuk jaring TDT di daerah penelitian. Ini berarti bahwa TDT orde 2, 3, 4, dan orde perapatan dari BPN tidak dapat digunakan sebagai acuan pengikatan bidang tanah untuk pemetaan kadastral. Kata Kunci: datum pemetaan, kerangka acuan koordinat yang beragam, perbedaan koordinat, pemetaan kadastral.

Konsolidasi Tanah Kasultanan dalam Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Jlagran, Kota Yogyakarta: - Nugroho, Tanjung; Aberta, Martina; Amrullah, M. Nur Kamila; Suharto, Eko
Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v14i2.273

Kebutuhan akan tanah di kawasan perkotaan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan. Penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak terkendali telah berdampak menjamurnya permukiman yang dibangun tanpa mengindahkan aturan dan fungsi kawasannya. Hal itu mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, sehingga banyak di antara permukiman perkotaan terindikasi sebagai permukiman kumuh. Fenomena ini terjadi pula di Kota Yogyakarta. Untuk menangani permasalahan itu, antara lain dengan melaksanakan konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah yang sedang berjalan sebagai program peremajaan permukiman kumuh terdapat di Kampung Jlagran, Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen. Selain penataan lingkungan, hal yang menarik dari konsolidasi tanah tersebut adalah status objek konsolidasi tanahnya yang merupakan tanah milik Kasultanan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui: 1) permasalahan lingkungan di pemukiman kumuh Kampung Jlagran, 2) proses konsolidasi tanah dalam program peremajaan permukiman kumuh, 3) kendala beserta solusinya, dan 4) dampaknya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan kumuh Kampung Jlagran cukup kompleks. Penyelenggaraan konsolidasi tanah meliputi perencanaan, penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, pembangunan hasil, dan pengawasan. Terdapat kendala dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah namun berhasil diatasi dengan baik. Pembangunan hasil tahap I telah diselesaikan Februari 2024 yang berdampak pada kondisi fisik lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan sosio-ekonomi menjadi lebih baik. The need for land in urban areas is continuously to increase along with population growth and development activities. Uncontrolled land possession and use have resulted in the proliferation of settlements built without consideration for the area’s regulations and purposes. This has resulted in a decline in environmental quality, leading to many urban settlements indicated as slum area. This phenomenon also occurs in Yogyakarta city. One approach to address this issue is through land consolidation. Slum rejuvenation program is in Kampung Jlagran, Pringgokusuman Village, Gedongtengen District is one example of ongoing land consolidation project in Yogyakarta City. This land consolidation object is intriguing due to its status as Sultan Ground, in addition to its environmental planning. The purpose of this study is to identify and analyze: 1) environmental problems in the slum settlement of Kampung Jlagran, 2) land consolidation process in the slum rejuvenation program, 3) obstacles and their solutions, and 4) their impacts. The study used a descriptive method with a qualitative approach. The results show that the slum environmental problems of Kampung Jlagran are quite complex. The implementation of land consolidation includes planning, land control and utilization arrangements, development of results, and supervision. There were challenges in implementing land consolidation, but they were effectively addressed. Implementation phase I was completed in February 2024, resulting of the enhancement of physical and environment condition, social communities, and socio-economic. Keywords : land consolidation, Slum Rejuvenation Program, Sultanate Ground

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search