Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN LEX ET SOCIETATIS Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat
Presly Prayogo
Unknown Affiliation
Religion Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI MELALUI INTERNET (Kajian Terhadap Pemberlakuan Transaksi Elektronik dan Perlindungan Hukum) Prayogo, Presly
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i4.4673

Abstract

Pemanfaatan media e-commerce dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah  hukum  yang  sangat  penting.  Pentingnya  permasalahan  hukum  di bidang e-commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet dan  bagaimana perlindungan hukum bagi para  pihak  dalam  perjanjian  jual  beli  melalui  media  internet.  Tujuan  dari penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui   proses   pelaksanaan,   hambatan- hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analisis. Sumber dan jenis data   yang   digunakan   adalah   data   primer   dan   data   sekunder.   Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman, hambatan-hambatan dalam transaksi di internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dan webvertising yang tidak jujur atau  keterlambatan  pengiriman  barang,  dan  umumnya  mengenai  pola  pikir, minat, dan kultur atau budaya masyarakat Indonesia. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian dan perlindungan hukum di luar perjanjian. UUITE menambahkan suatu bentuk system pembuktian elektronik yaitu adanya tanda tangan elektronik (digital signature) yang merupakan suatu sistem pengamanan yang bertujuan untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen elektronik. Kata kunci: Pelaku Usaha, Konsumen, Jual beli, Internet.
KEDUDUKAN DAN STATUS DOKUMEN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Mutiara Fitriani Wijaya; Harly Stanly Muaja Muaja; Presly Prayogo
LEX PRIVATUM Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas kedudukan dan status dokumen elektronik dan untuk mengetahui dan mengkaji apakah bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Dokumen elektronik merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016, tetapi dokumen elektronik hanyalah pelengkapan berkas dalam persidangan kasasi atau peninjauan Kembali sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2014. Nilai kekuatan pembuktian surat elektronik disetarakan dengan alat bukti dokumen. Surat elektronik dianggap sah apabila berbentuk tertulis atau asli, ditampilkan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun kekuatan pembuktian elektronik belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 2. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila berbentuk tertulis dan sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keabsahan dari bukti tersebut. Selain itu dokumen elektronik juga harus memiliki tanda tangan elektronik yang sebagaiamana diatur dalam pasal 11 undang-undang nomor 19 tahun 2016, dan mengenai data dari dokumen elektronik dapat dibuktikan keasliannya. Mengenai pembuktian apakah alat bukti elektronik ini asli atau tidak nantinya akan diuji dalam laboratorium cyber crime, selain itu mengenai penyerahan dokumen elektronik pun belum diatur lebih jelas dalam undang undang nomor 19 tahun 2016 hal ini hanya diatur dalam hukum acara perdata. Kata Kunci : kedudukan dan status dokumen elektronik
Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kenjiro Alva Polly; Maarthen Y, Tampanguma; Presly Prayogo
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai perizinan usaha mikro, kecil dan menengah dan faktor apa yang menjadi penghabat Penerapan perizinan usaha Mikro kecil dan menengah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, di mana segala aspek kehidupan diatur oleh aturan hukum. Bahwa Perizinan usaha mikro, kecil dan menengah diwajibkan untuk membuat izin usaha. Prosedur perizinan di Indonesia umumnya dilakukan secara Konvensional atau offline. Prosesnya dilakukan secara manual, dimana pemohon harus datang langsung ke kantor-kantor terkait, seperti Badan Perizinan, Dinas Penanaman Modal, atau instansi terkait lainnya untuk mengajukan berbagai izin yang diperlukan. kebijakan pemerintah untuk mempermudah proses perizinan dalam bentuk aturan ataupun himbauan. kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko dengan mengunakan sistem oss diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berbasis resiko dan Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan usah mikro, kecil dan menengah. Perizinan usaha berbasis risiko dengan implementasi perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) memiliki tujuan yang sejalan dalam mendukung kemajuan ekonomi dengan menyediakan lingkungan usaha yang kondusif dan meminimalkan hambatan administratif dalam pengurusan perizinan. Dengan adanya keterkaitan antara keduanya, diharapkan dapat tercapai efisiensi dan responsivitas yang lebih baik dalam pengelolaan perizinan usaha. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Meskipun ada Kemudahan yang di berikan melalui kebijakan pemerintah, masih banyak faktor penghambat dalam penerapan perizinan UMKM. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Perizinan, UMKM
Analisis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Pada Transaksi Internet Banking Di Sulawesi Utara Prayogo, Presly; Korah, Revy S.M; Soepeno, Mohammad Hero; Kasenda, Victor
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v9i4.2089

Abstract

Internet banking is one of the services created by general banking using internet technology, but it still requires legal certainty to protect the personal data of its customers. The research was then aimed at exploring more deeply the legal protection of personal data at one of the banks in North Sulawesi in a normative way. customers use these banking services. By searching the legal literature, laws and regulations from related agencies, the primary sources are complemented by in-depth interviews with informants at bank locations. The end of the research concluded that the bank had made every effort to comply with Indonesian legal provisions by making transactions via internet banking supported by strict supervision from the competent authorities.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Terkait Hak Reproduksi Di Kota Manado Korua, Jolanda M.; Mewengkang, Feiby S.; Tarore, Royke A.; Korah, Revy S.M.; Prayogo, Presly; Soepeno, Muhammad Hero
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v9i2.2648

Abstract

This study aims to examine the protection of female workers related to reproductive rights. Women's reproductive rights are when they menstruate, become pregnant (pregnancy), give birth, and postpartum and certain conditions experienced by women. First, company regulations related to social security as women's rights in relation to reproductive rights. Second, how is the compensation given related to reproductive rights. Third, how is the company's guarantee for women related to the policies given by the company to workers related to reproductive rights. Based on the description above, this study was conducted using a normative legal research method that focuses on the application of legal protection for female workers related to reproductive rights. The research respondents were women who work in supermarkets, tourism, and entertainment sectors. This study focuses more on Legal Protection, especially social security for female workers related to reproductive rights in the city of Manado.
PERTANGGUNGJAWABAN DEPOT AIR ISI ULANG TEHADAP GALON YANG MENGANDUNG BISPHENOL A DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Stesya Kartika Indah; Presly Prayogo; Marthin Luther. Lambonan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum depot air isi ulang terhadap galon yang mengandung Bisphenol A (BPA) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPA adalah bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam produksi plastik, yang berpotensi larut ke dalam air dan membahayakan kesehatan konsumen. Sebagai pelaku usaha yang menyediakan air minum kemasan, depot air isi ulang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa galon yang digunakan tidak mengandung bahan berbahaya, terutama BPA, yang dapat merugikan konsumen. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana tanggung jawab depot air isi ulang terhadap keberadaan BPA dalam galon yang mereka sediakan. Penelitian ini juga mengkaji hak-hak konsumen yang dapat dilindungi oleh hukum jika ditemukan pelanggaran terhadap kualitas produk yang dijual, khususnya terkait kandungan BPA dalam galon air. Hal ini penting untuk memastikan bahwa depot air isi ulang menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar keamanan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen, depot air isi ulang bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan produk yang mereka distribusikan. Jika terdapat kandungan BPA yang melanggar standar keamanan, konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian produk. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan regulasi yang ketat terhadap depot air isi ulang demi melindungi konsumen dari bahaya kesehatan yang disebabkan oleh kandungan bahan berbahaya dalam galon air minum. Kata kunci: Pertanggungjawaban Depot Air Isi Ulang
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA Yunius Masanggelo; Marthin Luther Lambonan; Presly Prayogo
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana keberhasilan peraturan tersebut dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak daerah dengan metode penagihan surat paksa dan untuk memahami konsekuensi ekonomi yang timbul akibat penerapan penagihan pajak daerah dengan surat paksa, bagi wajib pajak maupun pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Purat paksa mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang baik, yang menjalankan Hak-hak sesuai Peraturan Perundang-undangan, baik itu mengenai Hak serta Kewajiban. Pelaksanaan pajak memiliki tahapan – tahapan dan fungi serta asas-asas sampai pada pejabat yang pelaksana lapangan (jurusita). 2. Penerbitan Surat Paksa (SP) merupakan tahap penagihan aktif setelah sebelumnya diterbitkan Surat Teguran, dan memiliki beberapa dampak berjenjang. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang kuat, berfungsi sebagai perintah resmi dari pemerintah daerah (dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Talaud) kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penagihan dengan Surat Paksa dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik secara sukarela maupun terpaksa, dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. Kata Kunci : peraturan bupati kepulauan talaud nomor 3 tahun 2022, penagihan pajak daerah, surat paksa
Co-Authors Harly Stanly Muaja Muaja Kasenda, Victor Kenjiro Alva Polly Korah, Revy S.M Korua, Jolanda M. Maarthen Y, Tampanguma Marthin Luther Lambonan Marthin Luther. Lambonan Mewengkang, Feiby S. Muhammad Hero Soepeno Mutiara Fitriani Wijaya Revy S.M. Korah Soepeno, Mohammad Hero Stesya Kartika Indah Tarore, Royke A. Yunius Masanggelo