Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH PEMBERIAN SERTIFIKASI DOSEN, MOTIVASI KERJA, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOTA SEMARANG Dyah Listyarini
PROCEEDINGS Vol 1, No 1 (2017): PROCEEDING Bingkai Manajemen (BIMA)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharmaputra Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.864 KB)

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan pengaruh pemberian sertifikasi dosen terhadap motivasi kerja dan disiplin kerja dosen terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi swasta kota Semarang. Data penelitian ini diperoleh melalui pengisian kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan 60 orang dosen yang sudah menerima sertifikasi dosen sebagai responden yang berasal dari perguruan tinggi swasta di kota Semarang. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan bagi ilmu manajemen yang pada khususnya manajemen sumber daya manusia dalam hal motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kinerja dosen. Data penelitian ini diolah secara statistik kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, namun sebelumnya dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas serta uji persyaratan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pemberian sertifikasi dosen, motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positip dan signifikan terhadap kinerja dosen perguruan tinggi swasta di kota Semarang. Kata kunci: sertifikasi dosen, motivasi kerja, disiplin kerja dan kinerja dosen. AbstractThis study aims to analyze and explain the effect of lecturer certification of work motivation and discipline lecturer on the performance of private college lecturer in Semarang. The research data was obtained through a questionnaire. The sample used in this study involved 60 lecturers who have received certification as a lecturer of respondents from private colleges in the city of Semarang. The results of this study as a contribution to management science in human resource management, especially in terms of work motivation, work discipline on the performance of lecturers. The research data was statistically processed quantitatively by using regression analysis to determine the effect of the independent variable on the dependent variable, but the previously tested the validity and reliability test and test requirements. Regression analysis showed that administration of the certification of lecturers, motivation and discipline of work and significant positive effect on the performance of private college lecturer in Semarang. Keywords: certification of lecturers, motivation, work discipline and performance of lecturers

PENEGAKAN HUKUM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 MENGENAI SENGKETA INFORMASI ANTARA LGMI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK Yusril Faiz Octavianto; Dyah Listyarini
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 23 No 1 (2022): Edisi April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v23i1.8945

Penelitian ini tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan data yang berasal langsung dari sumber di lapangan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskiptif dalam penelitian empiris ini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui proses mediasi dan melalui proses Ajudikasi non-litigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan peneakan hukum dengan ajudikasi non-litigasi dengan adanya Putusan Nomor 004/PTS-A/III/2019. Pada amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai salinan hasil audit atau tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima. Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Infomasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai denggan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik. Kata Kunci : Penegakan hukum, Sengketa Informsi, LSM LGMI dan Inspektorat

PENDAMPINGAN KAPASITAS USAHA MIKRO BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL STRATEGI BERTAHAN DI MASA PANDEMI DENGAN PENDAFTARAN LEGALITAS USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Fitika Andraini; Dyah Listyarini; Adi Suliantoro
Intimas Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Unisbank

Pandemi virus corona atau dikenal Covid-19 mulai melanda Indonesia pada bulan Februari 2020. Covid-19 tidak sekedar bencana kesehatan, juga menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi, tidak hanya industri besar saja yang terpapar, juga termasuk para pelaku UKM di Indonesia, termasuk untuk bantuan mengakses bantuan produktif bagi UKM karena belum memiliki legalitas usaha.Legalitas merupakan hal yang penting selain sebagai bentuk kepastian usaha , bagi UKM untuk mendapatkan bantuan produktif.Saat ini pendaftaran perijinan usaha berupa IUMK dan NIB dilakukan secara online dengan menggunakan sistem yang disebut Online Single Submission (OSS) Berdasarkan kondisi tersebut perlu ada upaya yang dilakukan untuk membantu para pelaku UKM untuk bangkit dan meningkatkan kembali kegiatan usahanya agar produktivitas dan omzet secara perlahan-lahan akan meningkat lagi dengan melakukan pendampingan kapasitas usaha mikro berbasis sumberdaya lokal.

PERAN SIPIR TERHADAP PENERAPAN ATURAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM NOMOR 6 TAHUN 2013 DALAM PENANGGULANGAN PENYELUDUPAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDAL. Nurul Hudha Kurniawan Hudha; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.883

Peran Sipir Terhadap Penerapan Aturan Kementrian Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Sipir Terhadap Penerapan Aturan Kementrian Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulungan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dan bagaimana hambatan Sipir Dalam Menerapkan Aturan KemenKumHam Nomer 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal. Adapun jenis penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang di dukung dengan teknik wawancara langsung dengan narasumber petugas sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal kemudian di analisa menggunakan analisa kulitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Peran Sipir Dalam Menerapkan Aturan KemenKumHam No 6 Tahun 2013 dalam Penyeludupan Narkoba di Lapas Kelas II A Kendal dimulai dari Sipir melakukan secara benar serta menegakan itegritas pelaksanaan tugas pokok seperti terjaminya tata tertib Lapas Kelas II A Kendal, dimana dalam pelaksanaanya Sipir menemuai hambatan seperti faktor sarana dan faktor sumber daya manusia yang berkaitan dengan kuatitas dan kualitas sipir yang bertugas di Lapas Kelas II A Kendal.

PENEGAKAN HUKUM DAN KENDALA PADA ATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9TAHUN 2013 OLEH SATPOL PP TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SEMARANG Teguh Wahyu Akbari; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5466

ABSTRAKMinuman beralkohol mengandung kadar etanol atau etil alkohol yangberbeda untuk setiap jenisnya. Alkohol sering menjadi penyebab tindakan kriminal.Ada banyak kasus tertangkap karena kejahatan atau pelanggaran yang disebabkanoleh konsumsi, distribusi atau produksi alkohol. Akibat dari penggunaan danpenyalahgunaan tersebut, minuman alkohol dilarang dalam beberapa hal, baik darisegi norma agama, sosial, maupun hukum. Penelitian ini membahas tentangperedaran minuman beralkohol di Kabupaten Semarang, karena dengan beredarnyaminuman beralkohol tanpa SIUP, maka akan menimbulkan dampak negatif bagimasyarakat Kabupaten Semarang. Adapun permasahan dalam penelitian ini adalah:1) Penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasandan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dilakukan Satpol PP di KabupatenSemarang; dan 2) kendala dalam penegakan aturan Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yangdilakukan Satpol PP di Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini menggunakanmetode penelitian hukum empiris, yakni pendekatan dilakukan penelitian lapangandengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturanperaturan tersebut dalam praktiknya dalam masyarakat.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN REKLAME DI KOTA SEMARANG Della Cahaya Ningrum; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5468

ABSTRAKPemasangan reklame telah menimbulkan kontroversi, kegaduhan dan memicuproblem di Kota Semarang. Pelanggaran pemasangan reklame, dikhawatirkan menimpapengguna jalan dan dapat menggangu keselaran serta keseimbangan Kota Semarang.Penelitian ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan reklame agar sesuai dengankeharmonisan, keselarasan, melindungi, serta menjamin kepentingan umum masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni melalui hasillapangan yang diperoleh melalui data data yang dikumpulkaan saat wawancara danobservasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat persoalan mengenai bagaimana penegakanhukum terhadap pelanggaran pemasangan reklame di Kota Semarang. Sebagian wilayah diKota Semarang pemasangan reklame belum optimal. Akibat hukum dari pelanggaranpemasangan reklame tersebut berupa sanksi denda dan pembongkaran. Selain itu,penegakan hukum mengalami hambatan berupa faktor internal yang berasal dari kurangnyakesadaran masyarakat, kurangya sarana dan informasi dan minimmnya koordinasi antarpenegak, adapula faktor eksternal yang menghambat berasal dari pemasangan reklameyang tidak berizin atau illegal.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Reklame

Penegakan Hukum, Sanksi dan Kendala Dari Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal Qikhan Maulidya; Dyah Listyarini; Wenny Megawati
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 6 No. 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.1706

Waste management is still an unresolved problem to this day. This research aims to examine problems in waste management in Kendal Regency. This research is normative legal research with a statutory approach. Data was collected using literature studies and analyzed qualitatively. Kendal Regency has several laws and regulations related to waste management, especially Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Waste Management and several other laws and regulations. Law enforcement in waste management refers to three legal systems which are a combination of structural, material and cultural components. Apart from that, related to law enforcement in waste management, it can be studied from 2 sides, namely preventive and repressive law enforcement. Even though a strong legal basis has been provided by regional regulations, the implementation of sanctions still faces problems. The main obstacles are low public awareness, limited resources, and technical problems in waste management infrastructure. Sanctions applied for violations of regulations include verbal warnings, written warnings and fines. Sanctions have not been able to provide significant deterrence, according to the evaluation. Therefore, this research provides suggestions for improving the law enforcement system, increasing public awareness, and overcoming technical problems so that Regional Regulation Number 13 of 2012 in Kendal Regency can be better implemented in terms of sustainable waste management. Effective law enforcement can help create a clean, healthy and sustainable environment while ensuring that each party is responsible for waste management.

PERAN PPNS SAT POL PP DALAM PENEGAKAN PERDA NO 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DIKOTA SEMARANG Aris Nursetyabudi; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51185

The Civil Service Police Unit (Satpol-PP) is a government apparatus at the regional level which has the function to carry out Regional Regulations and Regional Head Regulations on the basis of Law 23 of 2014 concerning Regional Government. Then this was continued in Government Regulation Number 16 of 2018 concerning the Civil Service Police Unit. Therefore, considering the importance of the role of Satpol-PP in enforcing regional regulations, this 'research' aims to find out how the 'role of the police unit' civil service in Semarang City is in enforcing regional regulations No. 8 of 2009 concerning 'Supervision' and 'Control of alcoholic beverages. in the city of Semarang. The research method used is the normative juridical method with case studies on enforcement by the Civil Service Police Unit (Satpol-PP) in Semarang City whose data includes: data on cafes, restaurants, karaoke places and/or places where alcohol drinks do not meet the requirements as regulated in Regional Regulation No. 8 of 2009, there are still many restaurants that do not meet the requirements stipulated in the legislation. Therefore, the role played by the Civil Service Police Unit is by litigation, namely the enforcement process as stipulated in the Criminal Procedure Code and Administrative Sanctions in the form of administrative termination in the form of temporary suspension.

Penegakan Hukum dan Sanksi Serta Kendala pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tiara Cantika Puja Ramadani; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 6 No. 1 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i1.1699

Smoking is the act of inhaling tobacco smoke, which has serious impacts on health and society. Even though reduction efforts have been made, Indonesia has a high smoking prevalence rate. No-Smoking Areas are regulated by Law Number 3 of 2013. Challenges in enforcing the rules arise in public places, with a lack of awareness and supervision. This research highlights the obstacles and effectiveness of law enforcement by Satpol PP in Semarang City regarding Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas. This research uses qualitative methods to explain the interactions between researchers and respondents. Research parameters include analysis and description. The data source is secondary data from primary and secondary legal materials. Data collection methods involve interviews, observation, literature study, and documentation. Data is presented in narrative form, and data analysis uses a qualitative normative approach. The research focuses on enforcing no-smoking area rules in the city of Semarang. Semarang, capital of Central Java, Indonesia. The research highlights the enforcement of Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas. Routine Satpol PP outreach in schools, public places, offices and tourist attractions increases public awareness. Sanctions include warnings, statements that you will not smoke, and sanctions for minor crimes. The main obstacles involve societal ignorance and a lack of human resources. However, increased awareness since 2017 shows positive progress. This research concludes that the implementation of Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas has succeeded in increasing public awareness through routine Satpol PP outreach. Sanctions are applied systematically and progressively, in accordance with regulations, with the potential to reduce tobacco consumption. The main obstacle involves community ignorance, requiring cooperation from the government, Satpol PP, Non-Governmental Organizations, and communities to increase understanding and compliance. Suggestions involve stronger synergies, comprehensive implementation methods, and active cooperation to achieve efficient and sustainable smoke-free areas in Semarang City.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search