Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.016
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) KOLONI Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
I Made Dedy Priyanto
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PENGIRIMAN BARANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIBELI Togatorop, Mitra Junata; Priyanto, I Made Dedy; Sumadi, I Putu Sudarma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan junal ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pada konsumen yang tidak menerima barang sesuai dengan pesanan dilihat dari UUPK dan UU ITE serta apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila mengalami kerugian dari pihak e-commerce. Metode yang digunakan adalah metode yang merajuk pada ketentuan UUPK dan UU ITE dan juga dengan mengumpulkan data kepustakaan, mengaitkan pokok permasalahan dengan peraturan perundang-undangan, mengutip dari beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan. Perlindungan hukumnya terdapat pada UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan Pasal 38 dan pasal 45 ayat (1) serta ayat (2) UUPK. Yang memuat tentang menyelesaikan masalah jika barang yang dibeli tidak sesuai dapat diselesaikan secara litigasi atau non litigasi.
ANALISIS YURIDIS KEBERLAKUAN BENTUK KERJA SAMA JOINT VENTURE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Lasmawaty, Rachel Sondang; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari studi ini adalah guna mengkaji keberlakuan dan kepastian hukum dari bentuk kerja sama secara joint venture yang dilakukan oleh perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri dalam bentuk penanaman modal asing berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bahan-bahan sekunder lainnya yang mengandung kaidah hukum. Adapun hasil dari studi ini menunjukkan bahwa skema joint venture untuk kegiatan penanaman modal asing secara implisit diatur dalam UU Penanaman Modal. Dari segi bentuk perjanjiannya yaitu joint venture agreement terutama dalam hal pendirian entitas bisnis di Indonesia, joint venture agreement juga tunduk pada peraturan perundang-undangan lain misalnya syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata dan ketentuan mengenai persyaratan untuk mendirikan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the applicability and legal certainty of the form of joint venture cooperation carried out by foreign companies with domestic companies in the form of foreign investment based on applicable law in Indonesia. This study uses normative legal research methods with statutory approaches and other secondary materials that contain legal principles. The results of this study indicate that the joint venture scheme for foreign investment activities is implicitly regulated in the Investment Law. In terms of the form of the agreement, namely a joint venture agreement, especially in the case of establishing a business entity in Indonesia, the joint venture agreement is also subject to other laws and regulations, for example the Indonesian Civil Code has regulated the terms of validity of the agreement and regulations regarding the requirements for establishing a Limited Liability Company as regulated in the Limited Liability Company Law.
PERLINDUNGAN HUKUM ROYALTI KARYA CIPTA MUSIK (STUDI KASUS INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA) Daminsky, Efraim; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan royalti musik yang menjadi polemik di kalangan musisi akhir-akhir ini yang berkaitan dengan Hak Cipta. Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa royalti musik sudah diatur dalam pearturaan/undang-undang (PUU) di Indonesia, PUU yang mengatur tentang royalti terdapat pada UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, PP No.56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti dan/atau Musik. PUU tersebut didalamnya masih terdapat celah yang menimbulkan polemik di antara pelaku industri musik dan juga antara pelaku industri music (dalam hal ini pencipta lagu dan penyanyi) dan regulator. Diharapkan hukum mengenai Royalti Musik dapat dilakukan dengan melakukan revisi aturan Royalti Musik dalam UUHC dan PP terkait. The purpose of this paper is to find out the problem of Music Royalty that have so many problem especially in the musician recently that related with the Copyright. This study uses the normative legal method with statute approach. The result of this study shows that the music royalty already be regulated in the local law. In Indonesia, the law that regulate the royalty already introduced in the several article such as Act Number 28 of 2014 concerning about copyright, Government Regulation Number 56 of 2021 concerning about management of song copyright royalties and/or music & Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2022 about the implementation of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning about management of song copyright royalties and/or music. These regulations do not mean that they are perfect regulations and of course there are gaps in them where these gaps cause polemics among musicians with the existence of the basis for these rules which still cause confusion between musicians and regulators. The law about the music royalty is expected to make the revision about the music royalty that contains in Act about copyright and in the government regulation that regulate the law.
FAKTOR PENYEBAB SERTA UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI MOBIL PADA SHOWROOM MOBIL BEKAS DI DENPASAR Arlyta, Sevira Atrelia; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi mengenai factor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kasus wanprestasi tersebut, penelitian ini berfokus pada penyelesaian transaksi jual beli mobil bekas di Denpasar, sehingga mentode penelitian empiris yang digunakan untuk meneliti factor penyebab serta penyelesaian wanprestasi, hasil peneelitian ini menunjukan bahwa factor utama yang mnjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada penelitian ini ialah dikarenakan debitur telah melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran debitur dalam memberikan informasi mengenai kondisi keadaan mobil secara jelas sehingga wanprestasi tersebut dapat terjadi, dan upaya penyelesaian wanprestasi pada penelitian kali ini ialah dengan jalur non-litigasi dengan cara negosiasi. The purpose of this research is to identify the factors causing breaches of contract and to explore methods for resolving such breach cases, specifically focusing on second-hand car transactions in Denpasar. The empirical research method is employed to examine the factors leading to breaches of contract and their resolution. The study reveals that the primary factor contributing to breaches of contract is the debtor's failure to fulfill obligations as agreed upon, often due to a lack of awareness in providing clear information about the condition of the vehicle. Consequently, the resolution of breaches of contract in this study is pursued through non-litigious negotiation.
PELAKSANAAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT YANG SEDANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM (PENINJAUAN KEMBALI) Situmeang, Novri Bintara; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk meneliti akibat hukum yang terjadi dari pelaksanaan putusan pailit kepada debitur yang sedang melakukan upaya hukum luar biasa dan bagaimana upaya yang dapat dilaksanakan manakala terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan pailit yang diselenggarakan terlebih dahulu yang sedang terajukan upaya hukum luar biasa. Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan pendekatan penelitian normatif dengan menganalisis hukum kepailitan. Hasil studi menunjukkan bahwa walaupun upaya hukum lain dapat ditempuh kepada putusan pailit, namun secara teori hal tersebut dapat diselenggarakan terlebih dahulu. Debitur tidak lagi pailit jika putusan PK membatalkan putusan pailit yang dimohonkan oleh PK. Akibat putusan pailit berlaku sama kepada harta pailit debitur selama putusan belum dibalik pada level penelaahan ataupun sedang berlangsung prosedur hukum peninjauan kembali. This writing aims to examine the legal consequences that occur from the implementation of a bankruptcy decision for debtors who are taking Extraordinary Legal Remedies and what efforts can be implemented when there are obstacles in implementing the bankruptcy decision that was held previously and that is currently being submitted for Extraordinary Legal Remedies. In this research, researchers used a normative research approach by analyzing bankruptcy law. The study indicated hat although other legal measures can be taken to decide on bankruptcy, in theory this can be done first. The debtor is no longer bankrupt if the Judicial Review decision cancels the bankruptcy decision requested by the Judicial Review. The consequences of a bankruptcy decision apply equally to the debtor's bankruptcy assets as long as the decision has not been reversed at the review level or legal review procedures are underway.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT CACAT TERSEMBUNYI PADA PRODUK OBAT Silalahi, Alfredo Ignasius; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui aspek perlindungan hukum terhadap konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan cacat tersembunyi pada obat. Pengkajian ini menerapkan metode penelitian normatif sehingga mendapat kesimpulan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang/jasa yang telah diatur pada pasal 8 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pelaku usaha punya kewajiban bertanggung jawab memberi kompensasi untuk mengganti kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang di jual nya. Pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban dengan mengembalikan produk atau pengembalian uang jika ditemukan pada saat itu lalai sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen. The purpose of this writing is to find out aspects of legal protection for consumers and the responsibility of business actors related to hidden defects in drugs. This study applies normative research methods so as to conclude that business actors are prohibited from trading goods/services that have been regulated in article 8 of law number 8 of 1999 concerning consumer protection and in the Civil Code, business actors have the responsibility to compensate for consumer losses due to consuming the goods they sell. Business actors can also be held liable by returning products or refunds if found at that time negligent so as to cause harm to consumers.
POLEMIK MENGENAI KEABSAHAN USAHA PERTAMBANGAN PRIBADI DI ATAS TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK Saputra, I Gusti Ngurah Sony; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kedudukan dalam mengelola dan mengusahakan sumber daya mineral tambang di atas tanah pribadi berdasarkan adanya hak milik perorangan atas tanah a quo serta perlindungan hukum bagi pemilik usaha pertambangan di atas tanah pribadi melalui perspektif Hak Asasi Manusia demi mencapai kesejahteraan hidup. Studi ini bertumpu pada metode penelitian normatif yuridis yang mengkaji lebih dalam terhadap inkonsistensi norma perihal kedudukan hak milik perorangan atas tanah dengan mengadopsi pendekatan prundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa kedudukan hak milik atas tanah untuk mengelola dan mengusahakan sumber daya mineral tambang di dalamnya dengan bentuk usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dibenarkan selama skala aktivitas pertambangan itu tergolong kecil dan tetap berada pada batasan-batasan hukum dan memenuhi persyaratan perizinan di bawah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian, melalui hemat Hak Asasi Manusia, urgensi perlindungan terhadap usaha pertambangan perorangan di atas tanah hak miliknya dalam upaya memenuhi Hak Kesejahteraan masih terkesan nihil, baik secara hukum maupun ekonomi oleh pemerintah. The study has purposes to ascertain the position in managing and businessing the mineral resources on private land as regards to the existence of land ownership rights, also the legal protection for owners of mining business on land a quo through Human Rights perspective to achieve a prosperous life. This study relies on juridical normative research method which examines more acutely related to the inconsistency of norms regarding the position of individual land ownership rights by adopting statutory approach and conceptual approach. The legal sources used are derived from primary, secondary, and tertiary sources. The study shows that the position of land ownership rights to the authorization of managing and businessing the mine mineral resources in their own land with respect to Act No. 5 of 1960 concerning the Fundamentals of Agrarian Affairs, is justified if the mining scale is considered small-scale mining and if has fulfilled the license policy under Act No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Moreover, in regards to Human Rights perspective, the urgency of protection upon the mining business on land itself as a means to achieve Welfare Rights is still naught, as well as legal nor economic by government.
GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN Batu, Veronika Nauli Lumban; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk memahami penyelesaian sengketa kredit bermasalah pada perbankan melalui jalur litigasi dengan gugatan sederhana, memahami perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan perdata biasa serta memahami alur dari proses persidangan dalam gugatan sederhana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana dalam prosesnya menelaah bahan hukum berupa sekunder dan primer. Hasil penelitian ini, yaitu terdapat banyak perbedaan antara gugatan sederhana dengan gugatan perdata biasa. Perbedaan ini dimulai dari dari segi biaya, lamanya waktu pengerjaan, juga para pihak yang berhadapan, objek sengketa¸ alur dalam persidangan, kompetensi relatif, upaya hukum, tingkat pengadilan dan masih banyak lagi. Selanjutnya alur persidangan dari gugatan sederhana ini, yaitu dimulai dari yang pertama pendaftaran, selanjutnya beberapa tahapan dan diakhiri dengan putusan. Apabila dalam putusan, salah satu pihak merasa tidak terima, maka dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan. Keberatan ini merupakan upaya hukum yang terakhir pada gugatan sederhana dan bersifat final. The purpose of this study is to understand the settlement of non-performing credit disputes in banks through litigation with small claim court, understand the differences between small claim court and ordinary civil lawsuits and understand the flow of the trial process in simple lawsuits. This research is normative legal research which in the process examines secondary and primary legal materials. The results of this study, namely that there are many differences between small claim court and ordinary civil lawsuits. This difference starts in terms of costs, the length of time for processing, also the parties dealing with it, the object of the dispute, the flow of the trial, relative competence, legal remedies, court level and many more. Furthermore, the trial flow of this small claim court, starting from registration, then several stages and ends with a verdict. If in the decision, one of the parties feels that they do not accept it, then they can submit legal remedies in the form of objections. This objection is the last legal remedy for a small claim court and its final.
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENYELENGGARA PINJAMAN P2PL DALAM SISTEM PEMBAYARAN SHOPEEPAY LATER Yobi, Ni Putu Mita; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaiaman hubungan hukum yang terjadi antara pemberi dan penyelegara pinjaman P2P Lending dalam Sistem Pembayaram Shopeepay Later. Serta penulisan penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengtahui upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi perbuatan melanggar hukum oleh pihak pemberi pinjaman dalam perusahaan pemberi pinjaman berbasis P2P lending. Penelitian ini mengguanakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) yang mengguanakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P lending tidak hanya sebatas hubungan simpan meminjam dana saja, melainkan memiliki hubungan hukum yang lahir atas perjanjian pemberian kuasa. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh penerima pinjaman atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman yang berbasis P2P lending di Indonesia yaitu dapat mengajukan pengaduan, gugatan atau tuntutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. The purpose of writing this research is to find out how the legal relationship between the giver and the organizer of P2PL loans in the Shopeepay Later Payer System and legal remedies that can be taken by consumers for unlawful acts committed by P2P Lending lenders against the Shopeepay Later payment system. The approach method in this research is the statutory approach (Statue Approach) and conceptual approach (Conceptual Approach). The technique of collecting legal materials uses the method of literature study (Library Research). The results of this study conclude that the relationship between lenders and peer to peer lending providers must not be a depository relationship but a legal relationship born of a power of attorney agreement. Efforts that can be made by consumers as legal recipients of violations of legal rules committed by financial technology lenders based on peer to peer lending in Indonesia can file complaints, lawsuits or demands based on the Financial Services Authority Regulations, Consumer Protection Law, and Electronic.
LEGALITAS PENGGUNAAN ALAT TUKAR SELAIN UANG DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN ASAS KESEIMBANGAN Andayani, Ni Putu Ulan; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan artikel ini untuk memahami mengenai kaitan asas keseimbangan dan penggunaan alat tukar selain uang apabila dilihat dari perspektif UU Mata Uang dan UU Perlindungan Konsumen. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yang kemudian dielaborasikan bersama pendekatan perundang-undangan serta pendekatan komparatif. Hasil studi menunjukan bahwa penggunaan alat tukar selain uang merupakan hal yang tidak sah karena Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 UU Mata Uang adalah Rupiah. Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam yang disimbolkan dengan Rp. Selain itu, penggunaan alat tukar selain uang dalam halnya kembalian konsumen saat bertransaksi merupakan pencederaan terhadap asas keseimbangan yang merupakan landasan bagi perlindungan konsumen itu sendiri. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara gamblang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kembalian senilai rupiah bukan permen maupun donasi. Namun, pada dasarnya pemberian kembalian berupa alat tukar selain uang sah-sah saja, sepanjang konsumen menyetujuinya, meskipun demikian pelaku usaha tetap harus menghormati hak-hak konsumen juga tunduk pada hukum yang telah berlaku yaitu Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Bank Indonesia serta peraturan terkait lainnya. The purpose of this article is to understand the relationship between the principle of balance and the use of means of exchange other than money when viewed from the perspective of the Currency Law and the Consumer Protection Law. The normative legal research method is the research method used in writing this article which is then elaborated together with a statutory approach and a comparative approach. The results of the study show that the use of a medium of exchange other than money is illegal because the currency of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Article 2 of the Currency Law is the Rupiah. The Rupiah consists of paper Rupiah and metal Rupiah which is symbolized by Rp. In addition, the use of a medium of exchange other than money in the case of consumer returns when making transactions constitutes a violation of the principle of balance which is the basis for consumer protection itself. The obligations of business actors as regulated in Article 7 of the Consumer Protection Law do not clearly state that business actors are obliged to give change worth rupiah, not candy or donations. However, basically giving change in the form of a medium of exchange other than money is fine, as long as the consumer agrees, however, business actors must still respect consumer rights and comply with applicable laws, namely the Currency Law, the Consumer Protection Law. and the Bank Indonesia Law and other related regulations.
Co-Authors Andayani, Ni Putu Ulan Ansori, Lalu M. Arimbawa, I Putu Agus Putra Arlyta, Sevira Atrelia Batu, Veronika Nauli Lumban Candra Dewi, Ni Putu Ika Daminsky, Efraim Devi, I Gusti Agung Istri Anisya Nanda Tara Dewangga Putra, Komang Indra Dita, Dewa Nyoman Esta Mahar Gilang Permana, AA Ngurah Bagus Kamila, Fahriza Berliana Tasya Lasmawaty, Rachel Sondang Morgana, Intan Safira Ni Putu Purwanti Prabu Bashkara, IGN Dimas Pramesthi Swari, I Dewa Ayu Bintang Putri, Nadeila Arya Renitayani, Kadek Indri Saputra, I Gusti Ngurah Sony Silalahi, Alfredo Ignasius Situmeang, Novri Bintara Suarthini, Ni Made Sumadi, I Putu Sudarma Togatorop, Mitra Junata Yobi, Ni Putu Mita