Garuda - Garba Rujukan Digital

Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha Deny Slamet Pribadi; Setiyo Utomo
Jurnal Persaingan Usaha Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Persaingan Usaha
Publisher : Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Perpindahan ibu kota negara sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi sehingga perlu ditinjau dari beberapa aspek terutama dalam aspek ekonomi, hukum dan masyarakat. Tinjauan umum dalam perpindahan ibu kota negara pada aspek persaingan usaha tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji sebagaimana terdapat investor yang akan masuk dalam proses pembangunan ibu kota negara. Permasalahan pada penelitian ini adalah apa saja faktor yang melatarbelakangi perpindahan ibu kota negara dalam pemulihan ekonomi dan bagaimana dampak perpindahan ibu kota negara terhadap pemulihan ekonomi. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis faktor dan dampak perpindahan ibu kota negara dalam pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi tentu berhubungan dengan konsep ekonomi pembangunan hingga iklim persaingan usaha pada pelaku usaha sehingga penting untuk melihat aspek persaingan usaha hingga peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjaga iklim persaingan usaha. Hasil penelitian ini tentu menjelaskan faktor dan dampak perpindahan ibu kota negara dalam pemerataan ekonomi yang berakibat pada pemulihan ekonomi. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemulihan ekonomi sangatlah penting salah satunya terciptanya lapangan kerja. Beberapa negara yang berhasil memindahkan ibu kota negara salah satunya Kazakhstan sebagaimana terdapat pertimbangan sebelum perpindahan ibu kota negara sehingga Negara Indonesia dapat mencontoh atau dapat gambaran terhadap proses perpindahan ibu kota negara. Perpindahan ibu kota negara tidak hanya sekedar memindahkan pusat Pemerintahan namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perpindahan ibu kota negara harus mencerminkan masa depan bangsa Indonesia sehingga perpindahan ibu kota negara tidak hanya sekedar memindahkan atau memisahkan pusat Pemerintahan dan bisnis namun ada nilai dan norma yang diterapkan dalam perpindahan ibu kota negara. Pemerataan ekonomi akan memberikan peluang bagi pelaku usaha di wilayah timur sehingga menumbuhkan daya tarik pelaku usaha untuk menciptakan lapangan kerja sehingga terjadinya pemulihan ekonomi di wilayah tersebut. Kata Kunci: Perpindahan; Pemerataan Ekonomi; Pemulihan Ekonomi; Persaingan Usaha. Abstract The relocation of national’s capital as an effort for the economic equity need to be studied/reviewed from several aspect especially within economic, legal and society aspect. An overview in national’s capital relocation within business aspect surely will become an interesting thing to be reviewed as for the investors who will join in the process of national capital development. This research aims to study and analyze about the factors and impacts of national capital relocation within economic recovery. The economic recovery is definitely related to the concept of economic development as well as the business competition’s scene for the business actors for it is essential to look up the aspect of business competition up to the role of business competition supervisory commission in maintaining the scene of business competition. The result of this research explained about the factors and impacts of the national’s capital relocation within economic equity which caused the economic recovery. Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) has very important roles in economic recovery which one of them is the jobs creation. There are some countries that have succeeded in relocated their national capital, one of them is Kazakhstan which has some consideration before doing the relocation of national capital as for Indonesia can imitate or get an overview to the process of national capital relocation. The national’s capital relocation is not only about relocating the central government yet there are several things need to be concern of especially relate to the society in the East Kalimantan Province. This research conclude that the national capital relocation need to reflect the future of Indonesian so that it won’t be just relocating or separating the central government and business but also having the applied values and norms in the national’s capital relocation. The economic equity will provide the opportunities for business actors in eastern region in rising the business actors’ attractiveness to creating jobs field as well as the economic recovery in the region. Keywords: Displacement; Economic Equity; Economic Recovery; Business Competition.

Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Jaminan Deny Slamet Pribadi
Jurnal Risalah Hukum Volume 1, Nomor 2, Desember 2005
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perbankan merumuskan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi hutangnya. Sesuai dengan pasal 1 UU No.7 tahun 1982 tentang Perbankan. Perumusan tersebut lebih luas dibandingkan dengan UU yang lama. Kredit berasal dari kata kredit yang berarti kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung arti, bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya selain diterimanya sesuai dengan tujuan yang disepakati dan mempunyai kemampuan / kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut sewaktu-waktu tertentu, maka terkaitlah faktor waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi tersebut. Pemberian kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai dimana pemegang kartu kredit sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang diinginkan ditempat dimana ada indikasi bahwa tempat tersebut dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan atau dapat juga menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan. Fungsi kartu kredit dapat digunakan seperti uang dan mempunyai keistimewaan yaitu aman, praktis dan efisien dan juga seperti cek dalam hal ini adalah traveller’s cek. Kata kunci : Kredit (Credit), Kartu Kredit (Credit Card), Kepercayaan (Trust), Perusahaan (Company)

Perbedaan Penerapan Pendekaran Per se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Putusan KPPU Tentang Kartel Penetapan Harga Dimas Aryadiputra; Deny Slamet Pribadi; Aryo Subroto
Jurnal Risalah Hukum Vol 18 No 1 (2022): Volume 18, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v18i1.753

The emergence of an economic impact analysis in the decision of the price fixing cartel case in Article 5 of the UULPM which should use the approach in that article is Per se Illegal, including Decision No. 08/KPPU-L/2018, Decision No. 04/KPPI-I/2016, Decision No. 32/KPPU-L/2008, Decision No. 26/KPPU-L/2007, and Decision No. 02/KPPU-I/2003 by analyzing the use of a single Per se Illegal approach in the decision of the price fixing cartel case in ensuring legal certainty. The approach in this study uses doctrinal research. From the results of the analysis of the decision related to the price fixing cartel in the consideration of the commission assembly, it has been found in the form of economic evidence/economic analysis which is a characteristic of the Rule of Reason approach to the reasons for the emergence of the economic analysis not being explained explicitly and clearly by the commission assembly, regarding the assessment that can be made. carried out by the KPPU regarding the agreement in Article 5 of the UULPM, economic evidence may appear if the requirement to prove the agreement is difficult to find. Legal considerations using the Per se Illegal approach as the sole approach in the KPPU's decision related to price fixing cartels in ensuring legal certainty, this has been in line with what is positively regulated in Article 5 of the UULPM wherein the provision contains the phrase "prohibited" on behavior and the resulting impact. must be wrong or illegal so that it does not need further analysis. Keywords: per se illegal; rule of reason; price fixing cartel

Equitable Partnership Arrangements for MSMEs During The Pandemic Setiyo Utomo; Deny Slamet Pribadi
Veteran Justice Journal Vol 3 No 2 (2022): Veteran Justice Journal
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vjj.v3i2.67

MSMEs are one of the most reliable drivers of the Indonesian economy. In carrying out Cooperation, MSMEs enter into partnership agreements with prominent business actors so that there will be legal consequences for the agreement. The COVID-19 pandemic period provides separate arrangements for implementing MSMEs so that they can survive during the COVID-19 pandemic. MSMEs, in this case, can be proven from employment and as a source of state income and reduce the number of poor people. The problem in this research is how to implement partnership arrangements for MSMEs during the pandemics and how to arrange partnerships for MSMEs from a business competition perspective. This study examines and analyzes the implementation of partnership arrangements for MSMEs from the perspective of business competition. This study certainly explains the factors and impacts of the COVID-19 pandemic for MSME actors who carry out partnership agreements with prominent business actors who can provide justice.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial Finna Noor Eka Ayu; Deny Slamet Pribadi; Lily Triyana
Jurnal Risalah Hukum Vol 18 No 2 (2022): Volume 18, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The sophistication of features in the Spotify application, namely Spotify Codes, is exploited by business actors by including them on products that are traded without the permission of the creator and/or copyright holder of the application. This act has violated the application's copyright, namely its economic rights. In addition, commercial inclusion or obtaining profits also causes losses in terms of economic rights to the creator and/or copyright holder of the Spotify application. This study uses a doctrinal research approach based on literature by analyzing primary legal materials and secondary legal materials. The results obtained from this study can be concluded that the legal protection of the copyright of the Spotify application in the form of preventive and repressive legal protection is contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Furthermore, the form of civil liability for the commercial inclusion of the Spotify Codes feature is compensation for any unlawful act in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code in the form of copyright infringement. However, the application of legal protection and civil liability has not been maximized due to the nature of the complaint, so it requires a complaint from the creator or copyright holder of the Spotify application to be followed up.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search