Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Risalah Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Emilda Kuspraningrum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Atas Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Sesuai UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Emilda Kuspraningrum; Mahendra Putra Kurnia
Jurnal Risalah Hukum Volume 1, Nomor 1, Juni 2005
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human being behavior very influence the continuity of human being prosperity and also the other mortal in an environment, positive human being behavior perhaps will affect positive also for continuity of environment, however if human being behavior instruct at negative behavior such as contamination or environmental mutilation perhaps will affect negativity for continuity of environment and harm other party. In This Case, contamination or environmental mutilation often cause incidence of environment dispute which in the end the harmed by party of effect the contamination or mutilation of environment will claim indemnation for grief which feeling of. Hitting problem of dispute of environment and indemnify, UU Nomor 23 Tahun 1997 about Pengelolaan Lingkungan Hidup provide alternative of solving of extrajudical dispute, which way of this looked into more effective, quickly and cheap compared to by the solving of through jurisdiction institute. Solving of this extrajudical dispute aim to to determine the level of indemnation and certain action utilize to guarantee do not recure of negative impact to environment. Key words : Environment,Environmental Dispute,The Parties,Extrajudicial Dispute Resolution, Service Institution
Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 1 Tahun 1995 dan Perbandingannya Dengan KUHD Emilda Kuspraningrum
Jurnal Risalah Hukum Volume 1, Nomor 1, Juni 2005
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan akan proteksi atas risiko-risiko yang mungkin menimpa manusia dan harta benda yang dimilikinya, merupakan stimulan bagi perkembangan dan eksistensi bisnis asuransi. Dalam perkembangannya, laju pertumbuhan bisnis asuransi di Indonesia, diiringi pula dengan kuantitas dan kualitas sengketa antara insurance company dengan nasabah. Penyelesaian sengketa bisnis yang lazim dilakukan melalui jalur litigasi, dalam perkembangannya dipandang kurang efektif karena proses penyelesaiannya yang berjenjang, mulai dari Pengadila Negeri sampai ke Mahkamah Agung, apabila diantara para pihak ada yang tidak puas dengan putusan pengadilan sebelumnya.. Berlakunya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan suatu langkah strategis di bidang regulasi hukum yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya memberikan alternatif kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya di luar pengadilan. Implementasinya pada penyelesaian sengketa bisnis asuransi, Alternative Dispute Resolution (ADR), dipandang cukup efektif dalam rangka mewujudkan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa, karena proses dan kesepakatan yang dicapai merupakan kehendak bersama dari para pihak. Disamping itu, efisiensi waktu, biaya, tenaga dan pikiran, serta kerahasiaan para pihak lebih terjamin. Fenomena ini akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi, yang pada akhirnya berdampak positif bagi perkembangan dan eksistensi bisnis perasuransian. Keywords: Insurance, Business, Dispute, Parties, Alternative Dispute Resolution.
Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Emilda Kuspraningrum
Jurnal Risalah Hukum Volume 2, Nomor 1, Juni 2006
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The status of extra marital children can be seen in Kitab Undang – Undang Hukum Perdata and Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. The status of extra marital children is only considered having legal and familial relationship, with all the consequences, with the mother or the woman giving birth to the child. This also happens concerning the matters pertaining to inheritance. Extra marital children can obtain the legal status only if their biological or surrogate fathers acknowledge them legally through a formal certificate. Key words : anak (children) orang tua (parents) pengakuan anak luar kawin (acknowledgement of an extra marital child)
Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Haris Retno Sumiyati; Emilda Kuspraningrum
Jurnal Risalah Hukum Volume 3, Nomor 1, Juni 2007
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

According to Asean Development Bank (ADB) report that for about one to two million people had been sold. Most of them are from poor country, 150.000 from West Asia country and 225.000 from North West Asia Country. The main problem in reducing trafficking in women and child is the weaknesses of law enforcement. Solvement of this case is an ice mount fenomena where the tripe case which accord is more than success to solve and brought to the law process by assosieted party. Key words : penegakan hukum (law enforcement), tindak pidana (criminal), perdagangan wanita dan anak (trafficking in women and children), kepolisian (police department).
Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Emilda Kuspraningrum
Jurnal Risalah Hukum Volume 7, Nomor 2, Desember 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Saat ini transaksi perdagangan dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa harus bertemu. Transaksi perdagangan semacam itu lazim disebut dengan transaksi perdagangan elektronik. Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud Pemerintah Indonesia untuk merespon sistem perdagangan elektronik. Akan tetapi UU ITE masih menyimpan persoalan bahwa dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL, UU ITE belum menjamin kepastian hukum dan ketegasan mengenai keabsahan kontrak elektronik. Konsep yang ditawarkan adalah melakukan perubahan atas UU ITE dan memasukkan pengaturan keabsahan kontrak elektronik secara tegas dan jelas. Alternatif terhadap pengaturan keabsahan kontrak elektronik dalam UU ITE adalah menggabungkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL. Kata Kunci: keabsahan, kontrak elektronik, kecakapan.
Hak Tolak Seorang Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam EMILDA KUSPRANINGRUM
Jurnal Risalah Hukum Volume 4, Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The inheritance process refers to a natural process in following after the death leavinga wealth, either asset or liability, to the beneficiary. But two different laws of inheritanceremain in the Indonesia due to the different views on it. The most prominent relates to theRights of Rejection by the beneficiary. Indonesian positive law admits the rights of rejectionby the beneficiary, but Islamic Law underlines the responsibility of the beneficiary toward theheir considering the matter of mundane and divinity.Key words: hak tolak (rejection rights), waris (inheritance), pewaris (heir), ahli waris (beneficiary).
Provisions for The Use of Foreign Workers in Indonesia Suci Flambonita; Emilda Kuspraningrum; Suartini
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.82

Abstract

The use of foreign workers in Indonesia is intended to transfer knowledge and SKILL. Various requirements must be met as a condition if the entrepreneur/company wishes to bring in foreign workers. The purpose of placing foreign workers in Indonesia; first, is to meet the need for skilled and professional workers in certain fields that cannot be filled by Indonesian Migrant Workers; second, accelerating the process of national development by accelerating the process of technology transfer or knowledge transfer, especially in the industrial sector; third, provide expansion of employment opportunities for Indonesian Migrant Workers; fourth, increase foreign investment as a support for development capital in Indonesia. This type of research uses normative methods by analyzing legal provisions with statutory and case approaches, is descriptive analysis in nature which aims to describe, inventory, and analyze regarding the provisions governing foreign workers in Indonesia through library research. The discussion in this study is an effort to avoid legal problems and the excessive use of foreign workers, the government must carefully determine the policies to be taken in order to maintain a balance between foreign workers and domestic workers. The manpower aspect, especially in terms of the obligation to use Indonesian workers and the necessity to hold industrial training, transfer of knowledge and technology as well as work permits for foreign workers is an absolute requirement in relation to the use of labor.
Kompleksitas Kontrak Di Era Industri Sepak Bola Global (Perspektif Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia) Mahendra Putra Kurnia; Emilda Kuspraningrum; Rika Erawaty; Grizelda Grizelda; Sofwan Rizko Ramadoni
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p03.

Abstract

Football has developed in such a way as to become an industry involving many actors and a huge economic turnover. Along with the development of the football industry, the legal relationship of the actors outlined in the contract is increasingly complex. The purpose of this paper is to describe the contractual complexities faced by professional football clubs in Indonesia. Using doctrinal research methods supported by a participatory approach, an understanding was obtained that each Liga 1 Indonesia football club at least interacts with 7 (seven) types of contracts where each contract has a different format, substance, and choice of law. Therefore, every professional football club in Indonesia is required to be able to adapt to the development of the global football industry, especially for legal consultants in each club must improve their knowledge and ability to draft contracts in order to protect the interests of the club. Keywords: Football industry; Contract; Football club, Choice of law Sepak bola telah berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah industri dengan melibatkan banyak aktor dan perputaran ekonomi yang sangat besar. Seiring dengan perkembangan industri sepak bola, hubungan hukum para aktor yang dituangkan dalam kontrak semakin kompleks. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan kompleksitas kontrak yang dihadapi klub sepak bola profesional di Indonesia. Menggunakan metode penelitian doktrinal ditunjang dengan pendekatan partisipatoris diperoleh pemahaman bahwa setiap klub sepak bola Liga 1 Indonesia setidaknya berinteraksi dengan 7 (tujuh) jenis kontrak dimana masing-masing kontrak memiliki format, substansi, dan pilihan hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bagi setiap klub sepak bola profesional di Indonesia dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan industri sepak bola global, terutama bagi para konsultan hukum di setiap klub harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun kontrak dalam rangka melindungi kepentingan klub.kata kunci: Industri sepak bola; Kontrak; Klub sepak bola, pilihan hukum
Transfer of Land Ownership through a Binding Agreement of Sale and Purchase under the Hand (Comparative Study Reviewed in the Perspective of Civil Law and Islamic Law) Robby Awaluddin Jamil; Emilda Kuspraningrum; Amsari Damanik
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 6 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i6.1168

Abstract

This study aims to analyze the legal strength of the binding sale and purchase agreement under the hand and analyze the legal protection for the buyer if the seller commits a Default on the binding sale and purchase agreement. This research is a doctrinal research. In practice, in the implementation of the Sale and Purchase Agreement, there are still many development actors who do not make the Sale and Purchase Agreement in front of a notary in the form of an authentic deed, but make it in the form of a deed under hand. A Sale and Purchase Agreement made with an authentic deed and a deed under hand has a fundamental difference in terms of its evidentiary strength. The Sale and Purchase Binding Agreement in its implementation in the community cannot always run smoothly, sometimes some factors limit the engagement in continuing or until it becomes invalid, The case can be known that PPJB can be asked for compensation if it is not by the agreement of the parties in the agreement, which in this case the seller commits a breach of performance, while the buyer, in this case, is in good faith by fulfilling what has been As stated in the PPJB, the Agreement can be cancelled if it is not by the subjective conditions or the objective requirements of the agreement as stipulated in article 1320 of the Civil Code.
Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Puput Cahyani; Emilda Kuspraningrum; Deny Slamet Pribadi
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3512

Abstract

Latar Belakang: Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta atas karya mereka. Hak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pencipta agar mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Dalam PP Nomor 56 Tahun 2021, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, serta mendistribusikan royalti dari pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial. Royalti ini diberikan kepada pemegang hak cipta yang telah bergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun yang belum bergabung. Namun, distribusi royalti hanya dilakukan kepada anggota LMK, sementara pencipta yang tidak tergabung tidak menerima hak ekonominya berupa royalti. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, serta menggabungkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan untuk mengkaji kedudukan hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti pencipta lagu dan akibat hukumnya bagi pencipta yang belum menjadi anggota LMK. Hasil Penelitian: Pencipta yang belum bergabung ke LMK, royalti yang dihimpun oleh LMKN disimpan hingga dua tahun, setelah itu dialihkan menjadi dana cadangan jika pencipta tidak bergabung ke LMK dalam batas waktu selama 2 tahun. Mekanisme seperti ini dimaksudkan untuk melindungi hak ekonomi pencipta, Namun dapat mengganggu hak eksklusif pencipta, mengingat royalti hanya didistribusikan jika pencipta terdaftar dalam LMK karena di dalam peraturan memuat aturan yang bersifat administratrif. Aturan ini menimbulkan ketidakseimbangan karena hak ekonomi pencipta non-anggota LMK tidak sepenuhnya terlindungi tanpa pemenuhan persyaratan administratif yaitu bergabung ke LMK Kesimpulan: Pengelolaan royalti yang diatur berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 bertujuan melindungi hak ekonomi pencipta, namun menimbulkan ketidakseimbangan karena hanya anggota LMK yang menerima royalti, sementara pencipta non-anggota LMK kehilangan hak ekonominya jika tidak memenuhi syarat administratif berupa keanggotaan LMK.    
Co-Authors Amsari Damanik Deny Slamet Pribadi Febri Noor Hediati Flambonita, Suci Grizelda Grizelda Haris Retno Susmiati Jedi Aleksander Mahendra Putra Kurnia Puput Cahyani Rika Erawaty Robby Awaluddin Jamil Sofwan Rizko Ramadoni Suartini