Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP KASUS PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KPPBC PAREPARE Rizkika Astha Shifa; Asram A.T Jadda; Wahyu Rasyid
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11900

Abstract

The circulation of ilegal cigarettes in the working are of the Parepare Customs and Excise Supervision and Service Office KPPBC) is a problem that has an impact on state revenue and healthy business competition. Illegal cigarettes, both those without excise and those using counterfeit excise tapes, harm the state in terms of tax revenue and have the potential to endanger public health. This study aims to analyze law conferment efforts carried out by customs in tackling the circulation of illegal cigarettes in Parepare, including supervision strategies, prosecution and obstacles faced in policy implementation. The method used is a qualitative approach with data analysis from official customs reports, interviews with relevant parties and documentation. The results showed that Parepare Customs has taken various preventive and repressive measures suchs as market operations, land and sea patrol and cooperation with other agencies to suppress the circulation of illegal cigarettes. Howover, there are still several challanges such as limited resources and increasingly complex illegal distribution networks. Therefore, further synergy between the government, law enforcement officials and the community is needed in combating the circulation of illegal cigarettes in order to create a fair trading environment and increase state revenue from the excise sector.   Abstrak Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare menjadi permasalahan yang berdampak pada penerimaan negara serta persaingan usaha yang sehat. Rokok ilegal, baik yang tidak bercukai maupun menggunakn pita cukai palsu, merugikan negara dari sisi penerimaan pajak serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Parepare, termasuk strategi pengawasan, penindakan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data dari laporan resmi Bea Cukai, wawancara dengan pihak terkait serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bea Cukai Parepare telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif seperti operasi pasar, patroli darat dan laut serta kerja sama dengan instansi lain untuk menekan peredaran rokok ilegal. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan jaringan distribusi ilegal yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lebih lanjut antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas rokok ilegal guna menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan meningkatkan penerimaan negara dari sketor cukai.
Effectiveness of Pinrang Regency Regional Regulation on Entertainment Tax in an Effort to Increase Regional Original Revenue Sri Handayani; Asram A.T. Jadda; Wahyu Rasyid; Asrul Hidayat
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 3 No 1 (2025): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v3i1.4246

Abstract

This research aims to determine and analyze the implementation of Pinrang Regency Regional Regulation Number 9 of 2018 which amends Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Entertainment Tax, with a focus on efforts to increase local original income. Apart from that, this research also aims to understand the factors that influence the effectiveness of implementing these Regional Regulations. This study applies a normative-empirical research approach. This study applies data analysis through a qualitative descriptive approach, which aims to describe or photograph an issue related to existing patterns and challenges. Then, the researcher presents information that has been collected from literature research and interviews, which can be used as a reference in solving problems. The findings from this research indicate that the implementation of Pinrang Regency Regional Regulation Number 9 of 2018 regarding Entertainment Tax in order to increase Regional Original Income (PAD) is still not optimal. Several factors that influence the effectiveness of implementing these regulations consist of internal, external, regulatory and legal culture factors. Internal factors include limited human resource capabilities and infrastructure, such as a lack of training for officers and a lack of technology that supports the tax system. External factors include low awareness and involvement of business actors in the entertainment sector, the economic situation at the local level, and geographical constraints that complicate the monitoring process.
KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP HAK RETUR BARANG PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI KOTA PAREPARE Nurasizah; Asrul Hidayat; wahyu Rasyid
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1806

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia, khususnya di Kota Parepare, telah memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait hak retur barang. Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lemah dan mengalami kesulitan dalam menuntut haknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum konsumen terhadap hak retur barang berdasarkan Undang-Undang Urutan 8 Masa 1999 berkaitan Perlindungan Pengunjung serta dampak-dampak mempengaruhinya. Penulisan ini memanfaatkan metode empiris dan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner Untuk 30 responden pengguna e-commerce di Bagian Parepare serta wawancara dan pengunjung, pelaku usaha, dan Dinas Perdagangan Bagian Parepare. Data diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman aturan pengunjung berada Untuk tahap appreciative, yaitu pengunjung telah mengetahui dan menghargai adanya aturan hukum, namun belum sepenuhnya menerapkannya bagian tindakan nyata (internalized). Hal ini terlihat dari tingginya aspek pengetahuan dan sikap hukum, tetapi masih rendah Untuk aspek pemahaman dan perilaku hukum. Selain itu, masih ditemukan praktik klausula baku melarang retur barang, berberkaitanan dan ketentuan aturan berlaku. Kesimpulannya, pemahaman aturan pengunjung di Bagian Parepare masih perlu ditingkatkan. Dampak-dampak mempengaruhi meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan hukum, akses informasi, budaya masyarakat, praktik pelaku usaha, serta pengalaman pengunjung. Diperlukan upaya sosialisasi, edukasi hukum, dan pengawasan lebih efektif agar memajukan perlindungan pengunjung bagian pembayaran e-commerce.