Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Jurnal Hilirisasi IPTEKS (JHI) Literasi Hukum Ensiklopedia Social Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Lusi Puspika Sari
Universitas Andalas
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH NAGARI DALAM PERWUJUDAN PELAYANAN PRIMA DI NAGARI TALANG ANAU, KECAMATAN GUNUANG OMEH, KABUPATEN 50 KOTA Roni Ekha Putera; Tengku Rika Valentina; Rifki Dermawan; Lusi Puspika Sari; Ilham Havifi; Cici Safitri; Putri Febri Wialdi; Nia Audia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i2.4202

Abstract

Pemerintahan Nagari merupakan sebuah wahana bagi penyelenggaraan pemerintahan terdepan di tingkat daerah. Nagari dapat berbenah diri dengan menjadikan dirinya sebagai cerminan miniatur sebuah Negara. Nagari sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mampu mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Melalui pelatihan, ceramah, dan diskusi, pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pelatihan Aparatur Pemerintah Nagari dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima dilaksanakan di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten 50 Kota). Kegiatan ini melibatkan stakeholders pemerintah nagari (wali nagari dan perangkat) dengan tujuan meningkatkan sensitivitas terhadap praktek pelayanan publik yang baik dan memberikan pemahaman kepada peserta tentang pentingnya penyelenggaran pelayanan publik yang prima. Kegiatan didukung oleh segenap aparatur pemerintah nagari (wali nagari dan perangkat). Pihak pemerintah Nagari antusias dan berharap kegiatan pengabdian ini dapat berlanjut serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dapat menjembatani kebutuhan aparatur pemerintah nagari terkait praktek pelayanan publik.
Pemanfaatan Ruang Publik Sebagai Peningkatan Partisipasi Politik di Nagari Talang Anau, Kabupaten Lima Puluh Kota Tengku Rika Valentina; Aidinil Zetra; Lusi Puspika Sari
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9, No 1 (2020): June 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (811.215 KB) | DOI: 10.31314/pjia.9.1.66-79.2020

Abstract

The purpose of this paper is to explain the function of the publik sphere in increasing the political participation of the people in Nagari Talang Anau. This research uses a qualitative method with a case study approach.. The data technique was carried out through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that coffee shops or terms in Minangkabau, especially Nagari Talang Anau Lapau Kopi, are a form of publik space. Activities carried out at “Lapau Kopi” are not limited to drinking coffee or tea in general. However, at Nagari Talang Anau, “Lapau Kopi” will be used as a place to discuss releasing the burden of the mind and dissolving the saturation point of work. The discussions that took place between these individuals started from light discussions to the problems that occurred in Nagari Talang Anau in a social, economic, political, and cultural context. The discussion that took place in “Lapau Kopi” shows a concept of deliberation as the term in the concept of deliberative democracy spurs on processes that occur in determining decisions or policies, such as collective deliberations in publik spaces that produce a publik opinion that can encourage people to plan and plan. Development in Nagari Talang Anau and increasing awareness of the issues discussed and influencing the policies of the Talang Anau Nagari Government, Gunung Omeh District..Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan fungsi ruang publik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Nagari Talang Anau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa warung kopi atau istilah dalam Minangkabau khususnya Nagari Talang Anau Lapau Kopi  merupakan salah satu bentuk ruang publik. Aktivitas yang dilakukan di Lapau Kopi tidak hanya sebatas minum kopi atau teh saja pada umumnya, akan tetap di Nagari Talang Anau lapau kopi dijadikan sebagai tempat berdiskusi melepaskan beban pikiran dan melarutkan titik kejenuhan dari pekerjaan. Diskusi yang terjalin antara individu tersebut dimulai dari pembahasan yang ringan hingga permasalahan yang terjadi di Nagari Talang Anau dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya. Perbincangan yang terjadi di lapau kopi ini menunjukan suatu konsep musyawarah seperti yang dijelaskan dalam konsep demokrasi deliberatif memacu pada proses-proses yang terjadi dalam penentuan suatu keputusan atau kebijakan, seperti adanya musyawarah bersama di ruang publik yang menghasilkan opini publik yang mampu yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan di Nagari Talang Anau  dan meningkatkan kepedulian terhadap isu yang dibahas dan mempengaruhi kebijakan Pemerintahan Nagari Talang Anau Kecamatan Gunung Omeh.
Model Komunikasi Humas Pemerintah Nagari (Studi pada Nagari III Koto Aur Malintang sebagai Nagari Berprestasi Informatif di Provinsi Sumatera Barat) Ilham Havifi; Revi Marta; Lusi Puspika Sari
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 10 No 1 (2023): Juni
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v10i1.4011

Abstract

Keterbukaan informasi publik menjadi jembatan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah Desa dan Nagari untuk peninjaurn pembangunan. Bahkan Nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berhasil meraih penghargaan berprestasi “Informatif” dari Komisi Informasi Sumatera Barat yang mengemas komunikasi Nagari kepada Masyarakat dari seluruh Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pemetaan model komunikasi di Nagari III Koto Aur Malintang penting untuk dilihat karena pemerintahan Nagari ini memiliki struktural Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) atau yang biasa dikenal dengan Humas Pemerintah. Humas Pemerintah ini mengelola roda aspirasi masyarakat di Nagari sehingga berperan atas kemajuan Nagari. Model komunikasi Humas Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang ini dipelajari secara detil proses, karakteristik, power relations dengan perspektif komunikasi pemerintahnya. analisis penelitian dimulai dengan memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi humas pemerintah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik di Nagari III Koto Aur Malintang Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. subjek penelitian adalah Pejabat Humas Pemerintah di Nagari III Koto Aur Malintang, Wali Nagari, praktisi media, dan pemangku kepentingan yang mewakilkan masyarakat Nagari. Hasil penelitian melihat model komunikasi humas pemerintah memiliki peran dalam pembangunan hubungan fungsional dengan publik melalui kerjasama dengan pemangku adat bersama anak Nagari dalam rangka publikasi kegiatan Nagari III Koto Aur Malintang sehingga menunjang pemerataan pembangunan di Nagari.
ANALISIS JAMINAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KELAS Arya M Albery; Annisa Saliha; Lusi Puspika Sari; Tamrin; Huda Abshar Abdhallah; Lidia Dwi Syaputri
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i2.2005

Abstract

The state plays a very important role and has an obligation to meet the needs of its people, one of which is in the form of the obligation to fulfill public health services in the country. Thie analysis used the perspective of a Marxist class state, namely the existence of social classes in society, regarding the existence of social class divisions that arise from the existence of modes of production, as controllers of the production system (owners of capital) and producers who provide direct services for the dominant class (workers). Karl Marx (1818-1883) saw that actually the main actors who play an important role in the survival of a society are social classes. The alienation experienced by humans is actually the result of the oppression of one class by another class. To eliminate these exploitative actions, Karl Marx put forward a class struggle or revolution. Karl Marx believed that the classes that were formed in a society could be removed by this revolution so that justice could be upheld. The purpose of this study is to see and find out the perspective of country class put forward by Marx on how a country fulfills its responsibilities in terms of health services, namely health insurance. The research method used is a descriptive qualitative research method, using data collection techniques through observation or observation and interviews.
Geser untuk Memilih: Studi Kuantitatif tentang Media Sosial dan Perilaku Politik Generasi Z pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 Lusi Puspika Sari; Ilham Havifi; Vivi Desrianti Putri; Muhammad Dzaky Ramadhan
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 25 No 1 (2026)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v25i1.960

Abstract

The 2024 West Sumatra gubernatorial election offers a critical site for understanding the political behavior of Generation Z, a cohort raised in the digital era, for whom social media is both the primary source of political information and a space for spontaneous, often viral political expression. This study examines the relationship between the intensity of political content consumption on social media and the political behavior of Generation Z in West Sumatra across cognitive, affective, and conative dimensions. Using an online survey of respondents aged 17–27 with proportionate stratified random sampling, thestudy applies correlation and simple linear regression analysis. The findings reveal a strong, significant association between social media use and Generation Z’s political behavior (significance value 0.000; calculated t = 16.380, exceeding the critical value), and a positive regression coefficient (1.925) indicates that higher consumption is positively correlated with political behavior. Cognitively, most respondents showed adequate political knowledge but remained neutral toward information credibility, reflecting digital caution and high fact-checking awareness. Affectively, they expressed strong interest in politicalissues and rational support for public policies while keeping a critical distance from political actors and institutions. The association with political action is dualistic: it accompanies high electoral participation but does not fully stimulate digital activism. Social media thus plays an important role in shaping political awareness yet has not become a driver of non-electoral participation, indicating a need for further research on how political identity relates to political behavior.
Online Platform-Based Digital Marketing Training to Enhance the Branding of Gula Saka Talang Anau roza yunita; Firsta Ninda Rosadi; Wellyalina; Lusi Puspika Sari
Jurnal Hilirisasi IPTEKS Vol. 8 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jhi.v8i3.896

Abstract

 Digital transformation is a key factor in enhancing the competitiveness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), particularly in rural areas that still face significant technological access gaps. This community engagement program aims to improve the digital literacy and skills of rural MSME actors producing gula saka (traditional brown sugar) through training on social media, online marketplaces, and Google Maps as tools for promotion and market expansion. The program employed a combination of pre-test, intensive hands-on training, and post-test to measure participants’ skill improvement. The training focused on digital branding, online marketing strategies, and business location mapping. Evaluation was conducted using a questionnaire covering three indicators: relevance, efficacy, and usefulness. The results show a substantial increase in participants’ digital skills, from 18% (pre-test) to 96% (post-test). The relevance indicator scored 3.6 out of 4, efficacy scored 3.0, and usefulness scored 4.0. Although no online transactions have occurred, the appearance of gula saka products on Google Maps indicates improved digital visibility. Participants perceived digital marketing as highly relevant and beneficial, although some challenges remain in applying these skills effectively. This program strengthens local branding and creates strategic opportunities for market expansion and gradual socio-economic impact. Continued mentoring is needed to ensure the consistent application of digital skills in business practices.
PERAN KEPEMIMPINAN ADAT “NINIAK MAMAK” PADA PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DI MINANGKABAU Lusi Puspika Sari; Ilham Havifi
Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 2 (2025): Volume 7 No 2 Juni 2025
Publisher : Ensiklopedia Social Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v7i2.3171

Abstract

Abstract: Political behavior reflects the participation of society in the processes of political decision-making and public policy. In Minangkabau society, traditional figures such as niniak mamak are considered to play a significant role in shaping political tendencies and orientations. This influence is both symbolic and practical, mobilizing political support and influencing electoral choices. This study aims to analyze the influence of the role of niniak mamak on the political behavior of the Minangkabau people. The research employs a qualitative approach through literature studies. The findings indicate that the political behavior of the Minangkabau community is highly collective and rooted in customary traditions, influenced by traditional leadership structures, particularly niniak mamak, who are regarded as informal elites. This role is evident in election practices, local elections (pemilihan kepala daerah), customary deliberations, and decision-making processes within the customary communityKeywords: Political Behavior; Minangkabau Society; Niniak Mamak; Traditional Leadership
Pancasila as The Foundation of The State in The Perspective of The Democratic State of Law's Ideals Windicha Okliyani; Septia Riska Maharani; Muhammad Aufal Ihsan; Lusi Puspika Sari
Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i2.7743

Abstract

Pancasila is the foundation and ideology of the Indonesian state that has become the foundation in developing a democratic legal system. Pancasila becomes the basis of the Indonesian legal ideals as a democratic state because it contains values that are in line with the principles of democracy. As the basis of legal ideals, Pancasila has a central role in composing a legal system that guides the direction and principles in carrying out a just, democratic, and law- based governance. The values contained in Pancasila, such as social justice, just and civilized humanity, democracy, and popular sovereignty, become the basis for the formation of laws and public policies.In practice, Pancasila serves as a source of law in the process of making public policies and stipulating laws in Indonesia. Pancasila values also serve as a reference in law enforcement, where judges' decisions and public policies must be in line with Pancasila values. Pancasila also has an important role in maintaining the unity and unity of the Indonesian nation. Pancasila values, such as Bhinneka Tunggal Ika, become the basis for building a strong and robust unity in Indonesian society, so that a just, democratic, and sovereign state can be realized, thus creating a prosperous and harmonious society.
Co-Authors Annisa Saliha Arya M Albery Cici Safitri Huda Abshar Abdhallah Ilham Havifi Lidia Dwi Syaputri Muhammad Aufal Ihsan Muhammad Dzaky Ramadhan Nia Audia Putri Febri Wialdi Putri Febri  Wialdi Revi Marta Rifki Dermawan Roni Ekha Putera Roza Yunita Septia Riska Maharani Tamrin Tamrin Tengku Rika Valentina Vivi Desrianti Putri Wellyalina, Wellyalina Windicha Okliyani Zetra, Aidinil