Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sain Veteriner JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi
Erwan Agus Purwanto
Staf Pengajar di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol Universitas Gadjah Mada
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Kajian Historis dan Isu-isu Kontemporer untuk Merumuskan Agenda Masa Depan Ilmu Administrasi Publik Pramusinto, Agus; Kumorotomo, Wahyudi; Purwanto, Erwan Agus
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2005): Potret Ilmu-ilmu Sosial
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

Historically, the study of public administration starts with the endeavors to establish the effective and efficient administration. This followed by the notions of equity values in managing public administration that lead to the idea of the new public administration. Recent challenges such as privatization, multiculturalism, democratization, decentralization and various disasters that occur have produced the demands to pay attention the new look of public administration. This article discusses the history and contemporary issues of public admihistration in order to reformulate the scope of public administration study.
Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia Purwanto, Erwan Agus
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, No 3 (2007): Kebijakan Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

Small medium enterprises can be used as a strategy to overcome problem of poverty in Indonesia. Howeaer, due to the lack of New Order government intervention and attention to this sector and the New Order regime preferences of big companies, this sector has been under-developed. This article discuses how and what steps government should take in order to maximize the potency of small medium enterprises in Indonesia.
Identifikasi Variabel-Variabel Pembangunan Lembaga Kph Konservasi Di TN Alas Purwo Atmojo, Tri; Awang, San Afri; Purwanto, Erwan Agus
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi taman nasional di Indonesia mengalami berbagai permasalahan, misalnya konseptualisasi taman nasional, konflik keruangan, pengelolaan organisasi, dan sumber daya manusia. Hal ini membutuhkan upaya perbaikan manajemen. Transformasi kelembagaan Taman Nasional (TN) menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konservasi menjadi hal penting. Evaluasi kondisi terkini TN Alas Purwo dengan menggunakan konsep pembangunan lembaga dan teori-teori organisasi sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan penjelasan mengenai kondisi terkini variabel-variabel pembangunan lembaga KPH Konservasi di TN Alas Purwo. Penelitian ini dilaksanakan di TN Alas Purwo pada bulan November 2011-Mei 2012 dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Responden diambil secara purposive terhadap personel TN Alas Purwo. Analisa data menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disain organisasi bersifat sentralisasi dan formalisasi, kategori kepemimpinan transformasional adalah tinggi, kategori sikap Good Forestry Governance adalah baik dan kategori karakteristik individu adalah baik. Penelitian ini menyarankan adanya inovasi untuk meningkatkan kualitas masing-masing variabel dalam upaya pembangunan lembaga KPH Konservasi.
Peran Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ACFTA Purwanto, Erwan Agus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the implementation of Asean-China Fre Trade Area (ACFTA) and its consequences for the Indonesia economy. This article argues that its approval a decade ago, the Indonesian government showed sign of being unprepared to implement ACFTA. Data used in this article show that with the coming into force of ACFTA early 2011, a number of economic sectors have experienced negative growth, leading to the lay off of many workers in many sectors of the economy. To deal with this problem, the authors argue that local government and others stakeholders should be involve in effort to support Small-Scale and Medium Enterprise (SMEs) in strengthening their competitiveness. Doing so, requires local government to rescind various policies on SMEs considered inimical to their operation and adopt more business friendly e policies to support them.
The Implementation of The Social Safety Net Program (SSN) In Sudagaran Village, Central Java Purwanto, Erwan Agus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1131.559 KB)

Abstract

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan dampak yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial maupun politik. Akibat krisis tersebut menurut Biro Pusat Statistik ( BPS) lebih dari 13 juta pekerja menjadi penggangguran karena terkena PHK. Akan tetapi yang lebih mengkawatirkan lagi, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan secara drastis dari hanya 27 juta pada tahun 1996 menjadi lebih dari 80 juta pada tahun 1998. Meningkatnya jumlah penduduk miskin tersebut kemudian menjadi pemicu munculnya berbagai problem sosial ekonomi yang lain yang lebih kompleks seperti anak putus sekolah, mall nutrisi, berkembangnya penyakit infeksi dan lain-lain. Untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan yang lebih parah (mencegah terjadinya the lost generation) maka Pemerintah Indonesia dengan bantuan IMF dan Bank Dunia kemudian meluncurkan program faring Pengaman Sosial (JPS) . Sayangnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tulisan ini, implementasi program JPS ternyata belum berhasil rnencapai tujuan yang diharapkan. Studi kasus yang diangkat dalam tulisan ini pada akhirnya juga semakin memperkuat berbagai temuan serupa yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kelemahan instistusional yang ada pada pihak pelaksana, kurangnya informasi yang dimiliki oleh kelompok penerima, dan rendahnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan implementasi program JPS.
Pembagian Kewenangan dalam Pelayanan Publik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Purwanto, Erwan Agus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3559.644 KB)

Abstract

The implementation of new laws on local autonomy in Indonesia has arisen hopes democracy an better services at the local level. However, these no hopes have not materialized as yer due to various barriers. The local stakeholders are not well prepared with the increasing discretionary powers. They tended to abuse their powers and neglected public interests, which resulted in loss qualified public services. Thing are more complicated as central government officials have not ready to share authorities with their local counterparts. Local government budgets are still depended on subsidies from the central government. It is difficult for the local government to carry out autonomous and efficient public services long as the financial issues are not resolved.
Kebijakan Otomotif di Indonesia 1966-1996: Memahami Konteks Politik Proses Lahirnya Kebijakan Publik Purwanto, Erwan Agus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.155 KB)

Abstract

Automotive industrialization is the most relevant topic for discus to understand the development of industrialization in Indonesia. Because, automotive industry has specific character as representation of Indonesian strategy that is sensitive influenced by political factors. Many interests and missions have to accommodate in automotive industry have made automotive industry become dynamic and uncertain sector to be influenced. This research intended to understand the dynamic changing of automotive policies among 1966-1996, that are contains many controversial policies, with policy study approach. This approach does to answer the research question: how political contect will affect policy making process in Indonesian automotive policies. The research analysis focused on the understanding of factors interaction in policy making process by observing the patterns of the interaction among the government, business man, political and economical enviroment. Based on the research result, political context of automotive policies among period 1966-1996 was influenced by strong patronage in the Indonesian automotive policy making process because the interest in: nativism, foreign capital pressure, and nepotism.
Revitalisasi Studi Implementasi Kebijakan Publik Purwanto, Erwan Agus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the recentyears, the implementation study is facing a difficult time since its emergence for several deracks ago. This challenging, as a matter of fact, is caused by of various factors. Among of these factors, only to mention several of them, are.-first, the emergence of new public administration (NPM) in the 1990s. Some scholars argued that NPM souk/ be utilized to remedy iheprohlems of implementation, which mainly is seen as the probkm of administrative and management. This development subsequently raises a critical question to the implementation stuch, whether this study should be continued or not. Second, the declining of the domination of the government as the sole agent which is responsible to implement the government polity as the consequence of the need for democratisation. The second development gives new pressure to the government to invite more active role of the civil society and private sectors, not only to implement the government polity, but also to set up policy agenda and to formulatepoliry. The involvement of various organisations in implementing government policies means that the administrative and management approaches to understand the problems of implementation are not relevant any longer. After discussing all of these problems, this article then argues that the implementation study should renew its approach if this study still wants to maintain its existence. To do so, this article suggests that the scholars who carryout research on this theme should understand the problems of implementation not only as administrative and management as such, but also as political problem as well. This means that the problems of implementation should be understood also as the dynamic of the relationships among the stakeholders who have interest to a certain kind of policy within the policy cycle.
Keluhan Sebagai Bentuk Partisipasi Purwanto, Erwan Agus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4748.589 KB)

Abstract

in Process
Penilaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang Otoritas Veteriner dalam Kebijakan Penanggulangan Rabies di Provinsi Banten Ismadi, Joko; Sumiarto, Bambang; Nugroho, Widagdo Sri; Purwanto, Erwan Agus
Jurnal Sain Veteriner Vol 38, No 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan PB PDHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.726 KB) | DOI: 10.22146/jsv.57366

Abstract

Veterinary Authority (Otovet) is a government institution, formed in order to deal with decision making of anything related to animal health, by involving veterinarians and mobilizing all related professional lines. The purpose of this study was to describe the Regional Organizations’ (OPD) assessment of the implementation of Veterinary Authority (Otovet) in rabies management policies. Research material included 36 Regional organizations (OPD), 9 Technical services, supervising animal health (keswan) and veterinary public health (kesmavet), 9 Health services, 9 Regional development planning services, 9 Regional staffing services, Banten Province. The results comprised eight questions: 1). Are the organization bureaucratic? 2). Positions, roles, and authority of veterinarians? 3). Is the veterinary authority regarding rabies control already in line with the implementation? 4). Strategic policy 5). Cooperations OPD, 6). Regional Policy 7). Veterinarian openings, and  8). Enforcement and improvement of otovet institutions. The answers were: Technical services of animal health and veterinary public health: 0%, 33,33%, 77,78%, 100%, 33,33%, 44,44%, 77,78%, 100% answered yes; 100%, 66,67%, 22,22%, 0%, 66,67%, 55,56%, 22,22%, 0% answered no. Health services: 22,22%, 66,67%, 88,89%, 44,44%, 55,56%, 22,22%, 0% , 77,78% answered yes; 77,78%, 33,33%, 11,11%, 55,56%, 44,44%, 77,78%, 100%, 22,22% answered no. Regional development planning services, 33,33%, 88,89%, 66,67%, 11,11%, 33,33%, 33,33%, 33,33%, 100% answered yes; 66,67%, 11,11%, 33,33%, 88,89%, 66,67%, 66,67%, 66,67%, 0% answered no; Regional staffing services 88,89%, 77,78%, 55,56%, 0%, 11,11%, 11,11%, 100%, 66,67% answered yes; 11,11%, 22,22%, 44,44%, 100%, 88,89%, 88,89%, 0%, !00%, answered no. In conclusion, based on the quantitative data collected, the Regional Organizations’ (OPD) assessment of the implementation of Veterinary Authority (Otovet) in rabies management policies were as follows:  4 OPDs scored well and 5 OPDs scored poor. Health services: 4 OPDs scored well and 5 OPDs scored poor. Regional development planning services: 4 OPDs scored well and 5 OPDs scored poor. Regional staffing services: 1 scored well and 8 scored poor.
Co-Authors Agus Pramusinto Bambang Sumiarto Ismadi, Joko San Afri Awang Tri Atmojo, Tri Wahyudi Kumorotomo Widagdo Sri Nugroho