Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya
I Gst. Ayu Puspawati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. BII FINANCE CENTER DENPASAR Komang Wiwiek Febriyanti; I Gst. Ayu Puspawati; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi adanya ketentuan mengenai Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, di satu sisi ada orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan di sisi lain begitu banyaknyamasyarakat baik perorangan atau badan usaha yang membutuhkan dana. Dengan adanya kelebihan dana, maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan, disinilah kemudian muncul lembaga keuangan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat. Kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan “bank” dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncullembaga keuangan bukan bank. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai “lembaga pembiayaan”, yang menawarkan formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak yang membutuhkan. Bertujuan Untuk memahami mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Metode yang digunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Fakta dan Peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya adalah Penyelesaian sengketa di PT.BII Finance Center Denpasar dilakukan dengan Negosiasi yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dilibatkan karena pihak Finance ingin menyelesaikan dengan sendiri-sendiri yaitu antara perusahan pembiayaan atau Finance dengan Konsumen atau Nasabah, tidak ingin ada ikut campur dari pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di PT.BII Finance Center Denpasar dilakukan dengan cara Negosiasi dengan penyelesaian secara damai yaitu penyelesaian sengketa konsumen ini yang dilakukan dengan cara Kesepakatan antara pihak Finance dengan Konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERBIT KARTU KREDIT BERKAITAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/2/PBI/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU Anandita Sasni; I Gst. Ayu Puspawati; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.28 KB)

Abstract

Kartu kredit merupakan salah satu metode pembayaran yang diminati masyarakat karena memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan jual beli baik barang maupun jasa secara praktis. Perkembangan penggunaan kartu kredit di masyarakat diiringi dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan kartu kredit agar berjalan dengan baik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu mengatur mengenai pembatasan kepemilikan kartu kredit. Ketentuan tersebut merupakan langkah manajemen risiko kredit bagi penerbit kartu kredit terkait semakin maraknya terjadi penyalahgunaan kartu kredit di masyarakat. Penyalahgunaan kartu kredit tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemegang kartu kredit tetapi juga bagi penerbit kartu kredit. Dari permasalahan tersebut, maka akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap penerbit kartu kredit dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan jenis pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penerbit kartu kredit adalah berupa peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingankepentingan tertentu dari penerbit kartu kredit. Tindakan hukum yang dilakukan terhadap penyalahgunaan kartu kredit dapat berupa sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan jenis penyalahgunaan kartu kredit.
ASPEK HUKUM PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (CESSIE) KARENA WANPRESTASI PT. BANK SRI PARTHA KEPADA PT. SRI PARTHA PUSAKA DENPASAR Ida Bagus Gede Partha Suwirya; I Gst. Ayu Puspawati; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.227 KB)

Abstract

In practice there has been a transfer agreement receivable by PT. BankSri Parthato PT. Sri Partha Pusaka, in this case, the receivables transfer from theold lenders to the new lender are moving in different fields. PT. Bank Sri Parthain this case as old creditor moving in banking and PT. Sri Partha Pusaka in thiscase as the new lender who is not moving in banking. Based on the facts thatoccurred in the field, there has been a receivables transfer agreement of theparties engaged in banking to party which is not engaged in banking. Because ofdifferences between the two parties in the receivables transfer agreement, it willlead to legal consequences inside. Therefore, I am willing to research and learnmore about the legal consequences arising following the legal aspects applicableto the receivables transfer agreement by lifting the title "LEGAL ASSIGNMENTDUE ON BEHALF (CESSIE) BECAUSE OF PT. BANK SRI PARTHA’SDEFAULTto PT. SRI PARTHA PUSAKA ".
PENGOPLOSAN BERAS DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA DENPASAR I Gede Wahyu Perdana Putra; I Gst. Ayu Puspawati; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul “Pengoplosan Beras Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen ”.Pengoplosan Beras dilakukan dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Dalam pengaturanpengoplosan berasmasihbanyakterjadipermasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen sehinggamenimbulkan suatu permasalahan hukum. Jenis penelitian metode pendekatan yuridis empiris, penelitian berupa studi empiris yang menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian tidak hanya sebatas mempelajari pasal-pasal perundang-undangan dan pendapat para ahli dan kemudian diuraikan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya empiris dalam rangka mengolah dan menganalisa data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Terdapatpermasalahan pertamayaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindakan pengoplosan beras yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Permasalahan kedua adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen jika mendapat beras oplosan, tanggung jawab pelaku usaha terkait pengoplosan beras yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah pengoplosan beras bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Keras di Pasaran: Studi pada Balai Besar Pengawas Obat Makanan (BB POM) Denpasar Joseph E Sibuea; I Gst. Ayu Puspawati; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.197 KB)

Abstract

Different types of treatment are not always heal, even less so when using drugs does not fit precisely give rise to new disease. Because it is the above and the importance of the function of the drug, many people have abuse. Drugs that do not get permission from the Head BBPOM easily available at a price much more economical than the legal drugs that have received marketing authorization from the Head BBPOM. This study aims to determine the terms of drugs that may be enrolled in the Center for Food and Drug Administration (BBPOM) in Denpasar and BBPOM role in consumer protection with regard to dang drugs. The research method used is empirical jurisdiction. In order to realize a healthy society then, the terms listed drugs must have the name of the drug, which the registration, the existence of a generic name, and any trade names. Center for drug and food Supervisors have a role as an oversight and provide information to consumers on the hard drug.
Co-Authors Anandita Sasni Dewa Gde Rudy I Gede Wahyu Perdana Putra Ida Bagus Gede Partha Suwirya Ida Bagus Putu Sutama Joseph E Sibuea Komang Wiwiek Febriyanti Ni Putu Purwanti Suatra Putrawan