Devi Pusposari
Unknown Affiliation

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

PERSEPSI PEMILIK RUMAH KOS TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH Anjani Dwi Swastika; Devi Pusposari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 2, No 2: Semester Genap 2013/2014
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.46 KB)

Abstract

Dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing, maka pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah. Malang dikenal sebagai kota pendidikan karena memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama. Seiring dengan banyaknya pendatang yang berasal dari luar kota Malang yang sebagian besar merupakan mahasiswa, dinilai bahwa bisnis rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar. Dengan akan diterapkannya pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang seperti yang diuraikan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang pajak daerah tentu akan menimbulkan berbagai argumen dan persepsi yang berbeda pada para pemilik rumah kos. Fokus penelitian ini akan dibahas menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat menggambarkan bagaimana pandangan pemilik rumah kos terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah khususnya pajak rumah kos. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kurangnya pengetahuan pemilik rumah kos terkait pajak kos dikarenakan sampai saat ini mereka hanya mendapat informasi dari media cetak. Selain itu didapatkan hasil bahwa tarif pajak kos sebesar 5% dirasa terlalu besar dan kriteria objek pajak yang dirasa kurang adil. Untuk itu rekomendasi dari penulis perlunya sosialisasi langsung dan merata dari pemerintah dan pengkajian ulang peraturan terkait dengan besaran tarif pajak kos serta perlunya penambahan kriteria objek pajak kos yang bukan hanya terbatas pada jumlah kamar namun juga batasan harga perkamar. Kata kunci: Pajak Kos, Pemilik Rumah Kos, Persepsi, Sosialisasi, Tarif Pajak, Objek Pajak
EVALUASI PENGGUNAAN TARIF PPH ATAS JASA KONSTRUKSI DAN TARIF PPH BADAN (Studi Kasus Pada PT. X) Bena Johanna; Devi Pusposari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 4, No 1: Semester Ganjil 2015/2016
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.063 KB)

Abstract

PT.X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi telekomunikasi, dimana pajak penghasilan yang dikenakan pada perusahaan tidak hanya PPh Badan tetapi juga PPh Final atas jasa konstruksi yang ditawarkan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan menurut perusahaan telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dan PP No. 51 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan studi kasus.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  perusahaan  mengalami  kondisi lebih bayar, kondisi ini berbeda dengan perhitungan menurut perusahaan yang menyatakan kondisi kurang bayar. Dimana faktor permasalahannya terdapat pada penggunaan tarif PPh Badan yang salah dan kesalahan pemotongan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang telah dijalankan. Penghasilan atas jasa konstruksi yang dimiliki oleh perusahaan telah dipotong dengan besar tarif yang seharusnya tetapi pemotongan dikenakan dengan PPh 23 dimana seharusnya  dikenakan  PPh  Final,  sehingga  perusahaan  melakukan pengkreditan atas pajak penghasilan tersebut.   Kata kunci: pajak, PPh, pajak penghasilan, pajak penghasilan badan, pajak atas usaha jasa konstruksi, tarif pajak badan, jasa konstruksi
Profiling Model Digitalisasi Administrasi Pajak di Kota Malang: Sanksi, Pemeriksaan, Sosialisasi dan Pelayanan Perpajakan Puspita, Ayu Fury; Pusposari, Devi
International Journal of Social Science and Business Vol. 8 No. 3 (2024): August
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijssb.v8i3.81332

Abstract

Despite various strategies implemented by the Malang City Government to optimize local tax revenue, taxpayer compliance has not improved as anticipated. This study aims to analyze the impact of sanctions, inspections, socialization, and tax services on taxpayer compliance, contributing to the development of a digital tax administration model in Malang City. Utilizing a quantitative approach, data were collected through online questionnaires from 210 taxpayers and analyzed using multiple regression with SPSS software. The results revealed that sanctions, inspections, socialization, and tax services significantly influence taxpayer compliance. These findings suggest that a balanced approach incorporating both strict enforcement measures such as sanctions and inspections, alongside proactive engagement through socialization and improved tax services, can enhance compliance. This integrated strategy is essential for the digitalization of tax administration in Malang, aiming to make the system more efficient and user-friendly, thereby potentially increasing taxpayer compliance.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY DAN TIMELINESS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Empiris Perusahaan Consumer Goods Tahun 2007-2010) Ilmiah, Ridha; Pusposari, Devi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 1 No. 1
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objectives of this research is to find out empirical evidence of firm size, profitability, internal auditor, public accountant firm size, and solvability affect toward audit delay and timeliness. The sample of population of this study was listed consumer goods companies at the Indonesian Stock Exchange (ISX). There were 100 sample companies meeting the criteria for 2007-2010 periods. Sampling selection by purposive sampling method. This result of this research by using multiple regression analysis method show that firm size, internal auditor, and public accountant firm size are able to affect audit delay partially, whereas by using logistic regression analysis method the result show that only internal auditor are able affect timeliness partially.   Keywords: Audit delay, timeliness, firm size, profitability, internal auditor, public accountant firm size, and solvability.
PENGARUH PENERAPAN SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang) Aprilina, Ria; Pusposari, Devi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 1 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap. Penelitian ini dilakukan dan memperoleh responden sebanyak 58 orang Wajib Pajak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini mengunakan teknik linier berganda untuk menguji data penelitian dengan software SPSS 16.0. Hasil analisis untuk model ini menunjukkan bahwa secara simultan, modernisasi struktur orgasnisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, modernisasi budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel modernisasi struktur organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel modernisasi strategi organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi budaya organisasi  secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi.Kata kunci     : struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi, kepatuhan Wajib Pajak.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMILIK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) (Survey pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu) Putri, Wike Puspasari; Pusposari, Devi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 1 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This reserach aimed to determine the effect of the taxpayers understanding, benefits received by taxpayer,  trust in  tax authorities and  tax socialization toward compliance  in the micro, small and medium business owners  to have a tax number. The data of this research were taken through the distribution of questionnaires to taxpayers that are specific in micro, small and medium business owners that listed on KPP Pratama Batu. Questionnaires can be used  in this research were  73  pieces.  In  this research,  researchers used  multiple linear regression analysis to test the data research. The results showed that the significant value of the taxpayer understanding variable is 0.012, the benefits received by  the taxpayer is 0.010, trust in the tax authorities is 0.024 and tax socialization is 0.036. It shows that understanding the taxpayer, benefits received by the taxpayer,  trust in the  tax authorities  and the  tax socialization have positive effect  on  compliance  in the  micro,small and medium bsiness owners to have a tax number. Keywords:  Taxpayers Understanding,  Benefits  Received by Taxpayer,  Trust in  Tax Authorities,  Tax  Socialization, Compliance  in The  Micro, Small and Medium Business Owners to Have a Tax Number
PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENERAPAN PP. 46 TAHUN 2013 Resyniar, Gandhys; Pusposari, Devi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 2 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi  pelaku UMKM terhadap perubahan  tarif dan dasar perhitungann, kemudahan dan penyederhanaan, maksud dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013 sebagai media dalam mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak, serta sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 yang dilakukan  oleh  Fiskus.  Data penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung dengan Para Pelaku UMKM yang ada di Kota Malang. Dalam penelitian ini dipilih 8 pengusaha UMKM sebagai informan. Metode yang digunakan dalam pemilihan informan adalah dengan menggunakan metode  purpose sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Mayoritas Pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak. (2) Pelaku UMKM  sependapat bahwa  adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu masyarakat khususnya  para  pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya. (3) Pelaku UMKM  berpendapat bahwa  maksud yang diusung dalam Peraturan Pemerintah nomer 46 tahun 2013  tidak dapat  mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak. (4) Menurut Pelaku UMKM sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 masih kurang maksimal.Kata kunci : Persepsi, UMKM, PP No. 46 Tahun 2013
PERSEPSI PEMILIK RUMAH KOS TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH Swastika, Anjani Dwi; Pusposari, Devi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 2 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing, maka pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah. Malang dikenal sebagai kota pendidikan karena memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama. Seiring dengan banyaknya pendatang yang berasal dari luar kota Malang yang sebagian besar merupakan mahasiswa, dinilai bahwa bisnis rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar. Dengan akan diterapkannya pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang seperti yang diuraikan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang pajak daerah tentu akan menimbulkan berbagai argumen dan persepsi yang berbeda pada para pemilik rumah kos. Fokus penelitian ini akan dibahas menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat menggambarkan bagaimana pandangan pemilik rumah kos terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah khususnya pajak rumah kos. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kurangnya pengetahuan pemilik rumah kos terkait pajak kos dikarenakan sampai saat ini mereka hanya mendapat informasi dari media cetak. Selain itu didapatkan hasil bahwa tarif pajak kos sebesar 5% dirasa terlalu besar dan kriteria objek pajak yang dirasa kurang adil. Untuk itu rekomendasi dari penulis perlunya sosialisasi langsung dan merata dari pemerintah dan pengkajian ulang peraturan terkait dengan besaran tarif pajak kos serta perlunya penambahan kriteria objek pajak kos yang bukan hanya terbatas pada jumlah kamar namun juga batasan harga perkamar. Kata kunci: Pajak Kos, Pemilik Rumah Kos, Persepsi, Sosialisasi, Tarif Pajak, Objek Pajak
Penyebab Terhambatnya Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang Setiawan, I Putu Hendra; Pusposari, Devi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 2 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi upaya untuk meningkatkan keuangan daerah yang mandiri dan berkeadilan. Pajak rumah kos di Kota Malang yang termasuk dalam Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah diberlakukan semenjak 2011. Namun, pemungutan pajak rumah kos baru dilakukan pada tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan penyebab terhambatnya pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan arti dari fenomena-fenomena. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang belum maksimal, (2) Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dispenda Kota Malang terbatas, (3) Pengetahuan dan kesadaran pemilik rumah kos yang masih kurang tentang pajak rumah kos, (4) Pemilik rumah kos yang berada di luar daerah Kota Malang, (5) Waktu yang kurang tepat untuk melakukan pemberlakukan dan pemungutan Pajak Rumah Kos.Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Rumah Kos, Penyebab terhambat pemungutan Pajak Rumah Kos
PENGARUH KEADILAN DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi) Rahadi, Dio Arli; Pusposari, Devi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 3 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun parsial keadilan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah Wajib Pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Jumlah populasi sebanyak 92.667 wajib pajak pribadi dan sampel yang digunakan sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik convience sampling (sampel berdasarkan kemudahan). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.Berdasarkan hasil analisis ditemukan bukti bahwa secara simultan maupun parsial keadilan dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Banyuwangi. Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka kantor KPP Pratama Banyuwangi memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat melalui pendidikan perpajakan yang intensif, konsisten dan berkelanjutan. Di samping itu perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan perpajakan agar pengetahuan perpajakan masyarakat meningkat dan makin sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, wajib Pajak untuk lebih mempelajari dan memahami peraturan tentang perpajakan yang berlaku sehingga bisa meningkatkan kepatuhan mereka sebagai Wajib Pajak. Kata kunci : Keadilan, pengetahuan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak