Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM HAL PENYERANGAN TERHADAP PERISAI MANUSIA (HUMAN SHIELDS) DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Anandhika Pranaseta; I Gde Putra Ariana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1656

Abstract

Kekaburan hukum dalam hal penyerangan terhadap perisai manusia (human shields) merupakan isu krusial dalam hukum humaniter internasional. Meskipun prinsip perlindungan warga sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya, masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapan aturan terhadap pihak yang menggunakan perisai manusia maupun pihak yang melakukan serangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpastian hukum terkait legalitas serangan terhadap individu yang dijadikan perisai manusia, serta menelaah implikasi dari ambiguitas ini terhadap akuntabilitas pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus dari berbagai konflik bersenjata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi dalam hukum humaniter mengenai sejauh mana penggunaan perisai manusia dapat mengubah status perlindungan warga sipil dan bagaimana prinsip proporsionalitas serta pembedaan diterapkan dalam situasi ini. Kekaburan hukum ini berpotensi menghambat proses penegakan hukum internasional dan memberikan celah bagi pihak-pihak yang bertikai untuk menghindari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan interpretasi hukum yang lebih jelas untuk memastikan perlindungan warga sipil serta akuntabilitas dalam konflik bersenjata.
Immigration Arrangements Indonesian Citizen Travel Document perspective Made Maharta Yasa; I Gde Putra Ariana; Anastasya Puspa Dewi; Yustikarini Tri Utami Dewi
Focus Journal : Law Review Vol 4 No 1 (2024): Focus Journal Law Review Vol. 4 No. 1
Publisher : Universitas Bali Dwipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62795/fjl.v4i1.258

Abstract

This research aims to research, analyze and examine Immigration Regulations from the perspective of Indonesian Citizen Travel Documents. Based on Law no. 6 of 2011 concerning Immigration, foreigners when traveling in Indonesia are required to have travel documents, travel documents are official letters issued by authorized officials from a country. The research method used in this research is the normative legal research method. The results of the discussion show that regulations regarding travel documents for Indonesian citizens are regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration as an umbrella rule for immigration legislation. In Article 1 number 13, number 15 and number 16 of the Immigration Law, the meaning of travel documents, the meaning of travel documents of the Republic of Indonesia and Passports of the Republic of Indonesia are given. In full it states: Article 1 number 13, namely: Travel Documents are official documents issued by authorized officials from a country, the United Nations, or other international organizations for travel between countries which contain the identity of the holder. Article 1 number 15: Travel Documents of the Republic of Indonesia are Passports of the Republic of Indonesia and Travel Documents are Like Passports of the Republic of Indonesia. Article 1 number 16: Passport of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as Passport, is a document issued by the Government of the Republic of Indonesia to Indonesian citizens to travel between countries which is valid for a certain period of time. The same regulation is also contained in Government Regulation Number 40 of 2023 concerning the Fourth Amendment to Government Regulation Number 31 of 2023 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration.