Claim Missing Document
Check
Articles

Peningkatan Pemahaman Akibat Pergaulan Bebas dan Perkawinan Usia Dini bagi Peserta Didik SMAN 16 Semarang Triasih, Dharu; Septiandani, Dian; Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Mukharom, Mukharom
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 9 (2025): Juli
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/awdaxx36

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan SMAN 16 Semarang dengan sasaran peserta didik di sekolah tersebut. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu pertama, meningkatkan pemahaman  bagi Peserta didik SMAN 16 Semarang  secara maksimal terhadap  masalah yang berkaitan dengan akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini. Kedua, meningkatkan pemahaman bagi peserta didik SMAN 16 Semarang ,  mengenai masalah yang dihadapi khususnya penyelesaian masalah tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan dini. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka dilaksanakan dengan metode penyuluhan. Tahapan kegiatan dimulai dari tahap persiapan, kemudian dilanjutkan tahap pelaksanaan melalui penyuluhan dan diskusi, pre-test serta post test. Pada tahap akhir dilaksanakan evaluasi dan pelaporan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan pertama, capaian pelaksanaan program ditunjukkan dengan adanya peningkatan pemahaman Peserta Didik SMAN 16 Semarang tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini sebanyak 70 %. Selain itu Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan ini, hal tersebut ditunjukkan dari respon positif Mitra yang berperan aktif selama kegiatan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya preventif agar peserta didik sebagai generasi muda terhindar dari pernikahan dini dan pergaulan bebas, sehingga tepat sasaran apabila dilaksanakan dengan target siswa-siswi SMA.
Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang Asfita Marina Palupi; Dian Septiandani; Efi Yulistyowati
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 5 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.34 KB) | DOI: 10.55577/jhei.v5i1.71

Abstract

Law Number 16 Year 2019 adheres to the principle of “complicate divorce”. Thus, the researcher conducted a research in Religious Court of Semarang City, Central Java, focusing on the implementation of the principle to complicate divorce based on Law Number 16 Year 2019 concerning Marriage, the obstacle faced in implementing the principle to complicate divorce under Law Number 16 of 2019 and how to solve the obstacle. This is a is sociological juridical research as this study will discuss the implementation of the principle to complicate divorce as adhered in Law Number 16 of 2019 on Marriage, the obstacles in implementing the principle and how to overcome the problems. Moreover, the specification of this study is qualitative one conducted by a field research and a library research. The method usedincludes primary dataand supported data secondary. The method of data analysis used in this study is a qualitative one and the approach used is statute approach.The results of the study indicate that has implemented the principle of “complicate divorce” as mandated in the general explanation of Law Number 16 of 2019 on Marriage since a divorce claim to be filed before a Religious court must be based on valid reasons and the reason must able to be proven based on Article 19 Government Regulation Number 9 Year 1975. The obstacles found in the implementation of the principle “complicate divorce” in are a strong willingness from the parties or one of the parties to divorce which makes the judge difficult to strive for peace to the parties, the absence of the divorce defendant on the set trial day makes the mediation efforts cannot be carried out, and a limited time possessed by the panel of judges in resolving and reconciling the divorce litigating parties. The solutions for these problems are the support of the judges and providing a special room for mediation. Keywords: Implementation, Principles of “Complicate Divorce”, Law Number 16 Year 2019, Religious Court of Semarang City. Abstrak Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menganut prinsip “mempersulit perceraian“. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian berdasarkan UU Perkawinan. Tipe/jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis Spesifikasi penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan meliputi data primer dan didukung data sekuder. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum UU Perkawinan, karena suatu gugatan perceraian atau talak untuk diajukan di muka sidang pengadilan Agama harus disertai alasan-alasan yang sah dan alasan tersebut harus dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang adalah kemauan keras dari para pihak atau salah satu pihak untuk tetap bercerai. Upaya mengatasinya adalah adanya dukungan para hakim, dan ada ruangan khusus untuk mediasi. Kata Kunci: Implementasi, Prinsip, Mempersulit Perceraian, UU No. 16 tahun 2019, PA Semarang.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tlogosari Kulon  Mengenai Hukum Waris di Indonesia Septiandani, Dian; Abib, Agus Saiful; Astanti, Dhian Indah; Muryati, Dewi Tuti; Ananda, Raka Wahyu; Pamungkas, Beatrich Advismadya
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/6vk8fg24

Abstract

Hukum waris di Indonesia bersifat plural, artinya ada tiga sistem hukum yang berlaku tergantung pada agama dan adat yang dianut pewaris dan ahli waris: Hukum Waris Islam (Faraidh), Hukum Waris Adat (yang berbeda di tiap daerah), dan Hukum Waris Perdata (KUH Perdata). Umat Muslim berpedoman pada hukum Islam, sementara non-Muslim umumnya menggunakan KUH Perdata, dan masyarakat dengan latar belakang adat yang kuat bisa mengikuti hukum waris adat setempat. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Tlogosari Kulon mengenai hukum waris di Indonesia, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman menggunakan  kuesioner pre-test dan post-test, kemudian hasilnya dihitung kenaikan persentasenya dan dianalisis. Kata kunci: Peningkatan Pemahaman, Masyarakat, Waris, Tlogosari Kulon, Penyuluhan Hukum.
Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan (Studi Putusan No.1671/Pdt.G/2024/PA.Sr): Annulment of Marriage due to Coercion (a Study of Decision No. 1671/pdt.G/2024/PA. Sr) Erli Elvina Dzakiyyah Iman; Dian Septiandani; Amri Panahatan Sihotang
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 16 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v16i1.14932

Abstract

This study aims to analyze the legal reasoning of the judges and the legal consequences of the annulment of marriage on the grounds of coercion in Decision Number 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr. The research focuses on the annulment of a marriage resulting from coercion that deprived the parties of their free and genuine consent to marry. Pursuant to Articles 27 and 28 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, and Article 71(f) of the Compilation of Islamic Law, the annulment of a marriage may only be granted by a court decision where a defect in consent, including coercion, is established. This study employs a normative juridical method with a case approach and applies qualitative analysis to statutory regulations, legal literature, and the court decision. The findings reveal that the panel of judges granted the petition for annulment after determining that the marriage had been concluded under psychological and social pressure, thereby eliminating the parties' free will to consent to the marriage. Consequently, the subjective legal requirements for a valid marriage under Indonesian marriage law and the principles of Islamic law were not fulfilled. The legal consequences include the annulment of the marriage by court decision, the restoration of the parties to their previous legal status, the invalidation of the marriage registration, and the non-existence of marital joint property. Nevertheless, the law continues to protect parties acting in good faith and guarantees the legal status of children born from the marriage.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum pembatalan perkawinan karena paksaan dalam Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr. Permasalahan penelitian berfokus pada pembatalan perkawinan yang didasarkan pada adanya paksaan sehingga menghilangkan persetujuan bebas para pihak dalam melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan hanya dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan apabila terbukti terdapat cacat kehendak berupa paksaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan salinan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan karena terbukti adanya tekanan psikis dan sosial yang menghilangkan kehendak bebas para pihak dalam memberikan persetujuan perkawinan. Keadaan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif perkawinan menurut hukum perkawinan nasional dan prinsip hukum Islam. Akibat hukumnya, perkawinan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan, para pihak dikembalikan pada status hukum semula, pencatatan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta harta bersama tidak terbentuk. Namun demikian, hukum tetap memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik serta menjamin status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
LEGAL RECONSTRUCTION OF REGULATIONS MARRIAGE DIFFERENT RELIGIONS IN INDONESIA Dian - Septiandani; Soegianto - Soegianto; Yudhitia Dyah Sukmadewi; Adhi Budi Susilo
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5107

Abstract

This research aims to find the proper legal reconstruction regarding interfaith marriages in Indonesia. Article 2, paragraph (1) of the Marriage Law states that marriage is valid if performed according to the laws of each religion and BeliefBeliefBelief. Meanwhile, the content of the explanation of Article 35 of the Population Administration Law allows interfaith marriages. With this, the legal rules regarding interfaith marriages need to be reconstructed clearly and firmly so that there is the same understanding and implementation in the community because it will cause legal uncertainty. This research is a normative legal research with a statutory approach. The method of collecting secondary data is done through a literature study. The data obtained is analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the regulation of marriage in Indonesia does not recognize the existence of interfaith marriages; it relies on the laws of each religion, so marriage marriage becomes invalid. The consequences impact the status of children as illegitimate or outside of marriage and the status of inheritance. Furthermore, related to the regulation of interfaith marriages, there is disharmony in the rules of the Marriage Law and the Population Administration Law; the provisions of Articles 35 and 36 of the Population Administration Law should be revoked because they cause a conflict of norms with the Marriage Law. This will provide legal certainty to the community.
Childfree Phenomenon in Urban Muslim Society: An Islamic Family Law Perspective Yulies Tiena Masriani; Dian Septiandani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i3.13830

Abstract

This study examines the adaptation of Islamic family law in responding to the childfree phenomenon among urban Muslim communities through the framework of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly the principle of ḥifẓ al-naṣl. The increasing acceptance of the childfree lifestyle within contemporary urban society has generated significant legal, social, and religious debates, as the voluntary decision not to have children is often perceived as contradicting Islamic values and the pro-natalist culture of Indonesian Muslim society. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and maqāṣid al-sharī‘ah approaches, supported by qualitative analysis of legal materials and contemporary socio-religious discourse. The findings reveal that Islamic law does not explicitly obligate every married couple to have children; however, the preservation of lineage remains a fundamental objective of Islamic family law due to its close relationship with family continuity, social welfare, and the sustainability of Muslim civilization. The study further demonstrates that childfree decisions motivated solely by radical individualism and hedonistic orientations tend to conflict with the substantive values of ḥifẓ al-naṣl, whereas decisions grounded in reproductive health concerns, psychological readiness, economic limitations, environmental considerations, and responsible parenting may still be accommodated through contextual and maqāṣid-oriented ijtihād. The novelty of this study lies in reconstructing the interpretation of ḥifẓ al-naṣl from a purely biological-procreative orientation toward a qualitative-humanistic framework emphasizing psychosocial well-being, family welfare, and reproductive dignity within contemporary Islamic family law discourse.
Optimalisasi Pemahaman Siswa SMAN 11 Semarang terhadap Aspek Hukum Peredaran Konten Pornografi di Kalangan Pelajar Muhammad Iftar Aryaputra; Dian Septiandani; Sukimin Sukimin; Dharu Triasih
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 4 No. 6 (2026): Agustus
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v4i6.4947

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 11 Semarang mengenai aspek hukum penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, membangun kesadaran hukum, serta mendorong penggunaan media digital yang bertanggung jawab. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan berupa penyuluhan hukum yang dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Sebelum ceramah, peserta mengisi kuesioner sebagai pre-test. Setelah ceramah, peserta kembali diberikan kuesioner yang sama sebagai post-test. 83 dari 94 siswa mengisi kuesioner baik pre maupun post-test. Berdasarkan hasil kuesioner pre dan post-tes, terdapat peningkatan pada seluruh indikator yang diukur. Pemahaman peserta didik terkait aspek hukum pornografi di Indonesia meningkat dari 52,4% menjadi 91,56%, sedangkan pengetahuan mengenai sanksi hukum dari penyebaran konten pornografi meningkat dari 62,7% menjadi 98,79%. Dari hasil evaluasi berbasis data hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini efektif guna meningkatkan literasi dan kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Analisis Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan Muhammad Satria Hilmi; Kukuh Sudarmanto; Dian Septiandani; Soegianto Soegianto
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6795

Abstract

The purpose of this research is to understand and analyze Islamic Law the practice of profit sharing agreement for fish catch between skipper fisherman and jurah fisherman in Wedung Village. In Wedung Village, Wedung District, Demak Regency, profit-sharing system for marine catch isnot based on the provisions of the law Number 16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing. In the fishery profit sharing agreement in Wedung fishing community, the average Jurah fisherman gets 25- 30%, whereas the should have received at least 40 for using a motorized boat as stated in Article 3 paragraph (1) of the Law Number 16 of 1964. This research uses empirical juridical research methods. As a result, the practice of sharing agreements for fish catch in the fishermen’s Village Of Wedung Village are still carried out by way Of Verbal agreement without any written evidence. In the implementation of profit sharing fpr catch, 25-30% is for the skipper fisherman and 70-75% is for jurah fisherman. Profis sharing agreement for fishery between skipper fishermen and jurah fishermen are not in accordance with the Islamic Law. Based on the theory of Syirkah Mudharabah, all expenses to go fishing in the sea should be borne by skipper fisherman, but in practice, in addition to the energy and mind thay they have put into, juragan fisherman must also bear the cost of fishing in the sea. Judging from the Islamic Law’s justice theory, profit sharing agreement for fish catch between skipper fishermen and jurah fishermen in Wedung Village is Very detrimental to jurah fishermen because the receive an unfair share and these are far from thr values f juctice Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi antara nelayan juragan dengan nelayan jurah di Desa Wedung. Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sistem bagi hasil tangkapan laut tidak mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Dalam perjanjian bagi hasil perikanan di masyarakat nelayan Wedung rata-rata nelayan Jurah mendapat 25-30 %, yang seharusnya minimal mendapat 40% karena menggunakan kapal motor sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasilnya, praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi di Perkampungan Nelayan Desa Wedung masih dilakukan dengan perjanjian secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Dalam pelaksanaan bagi hasi tangkapan ikan, 25-30% untuk nelayan juragan dan 70-75% untuk nelayan jurah. Perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah belum sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan teori Syirkah Mudharabah seharusnya seluruh biaya melaut di tanggung nelayan juragan, namun dalam prakteknya, nelayan jurah selain mengerahkan tenaga, dan pikiran, nelayan jurah juga ikut menanggung biaya melaut. Ditinjau dari teori keadilan Hukum Islam perjanjian bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah di Desa Wedung sangat merugikan nelayan jurah karena mendapatkan bagian yang tidak sebagaimana mestinya dan jauh dari nilai-nilai keadilan.
Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Wali Adhal Menurut Sistem Peradilan Agama Saiful Amar; Dian Septiandani; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin; Moh Thamsir
Journal Juridisch Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i1.11379

Abstract

This study aims to examine the authority of the religious court in determining a wali adhal (a guardian who unjustifiably refuses to marry off a woman), with a case study on Decision Number 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl. The research is grounded in the reality that, in practice, lineage guardians (wali nasab) are still found to refuse marriage without legitimate grounds under Islamic law, thereby obstructing women’s right to a lawful marriage. The study employs a normative juridical approach, analyzing court decisions alongside Islamic legal doctrines from the four schools of thought (mazhab). The findings reveal that the Kendal Religious Court has the authority to appoint a wali hakim (court-appointed guardian) as a substitute for a wali adhal, thereby ensuring legal protection for women and upholding the principles of justice and equality in marriage. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis of judicial reasoning that integrates a normative approach, Islamic doctrinal perspectives, and substantive justice—an area rarely explored in prior studies. The study concludes that religious court rulings in wali adhal cases serve as a crucial instrument in safeguarding women’s constitutional right to marry and establish a legitimate family. It further recommends strengthening the role of religious courts in handling such cases and promoting legal awareness within society regarding the limits of a lineage guardian’s authority.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pengadilan agama dalam menetapkan wali adhal dengan studi kasus pada Putusan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan wali nasab yang menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam, sehingga menghambat hak perempuan untuk menikah secara sah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap putusan pengadilan dan doktrin hukum Islam dari empat mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kendal memiliki kewenangan untuk menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adhal, guna menjamin perlindungan hukum bagi perempuan serta menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap pertimbangan hakim yang memadukan pendekatan normatif, doktrinal Islam, dan keadilan substansial, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan pengadilan agama dalam kasus wali adhal menjadi instrumen penting dalam menjaga hak konstitusional perempuan untuk menikah dan membentuk keluarga secara sah. Disarankan agar peran pengadilan agama diperkuat dalam menangani kasus-kasus serupa, serta perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait batasan kewenangan wali nasab.
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN DAN DI INDONESIA SAAT INI Dian Septiandani; Efi Yulistyowati
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3313

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah membandingkan pengaturan pemungutan pajak penghasilan pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini, serta ingin mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap konsep pemungutan pajak penghasilan di Indonesia saat ini. Sumber-sumber penerimaan negara, dapat diperoleh dari berbagai sumber, dimana salah satunya adalah pajak. Begitu pula dalam pemerintahan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif . Temuan   dalam penelitian ini ialah perbandingan pemungutan   pajak penghasilan pada dua masa, yaitu pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini.