Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Pagaruyuang Law Journal INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara JOELS: Journal of Election and Leadership Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan ABDINE Jurnal Pengabdian Masyarakat Riau Law Journal
Adrian Faridhi
Universitas Lancang Kuning
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PELANGGARAN PEMILU KEPALA DAERAH DI KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 Adrian Faridhi; Sudi Fahmi; Alexsander Yandra
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 1 (2021): JULI
Publisher : Relawan Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v5i1.732

Abstract

Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan Kepala Daerah sering terjadi pada masa pemilihan, mitra yang merupakan masyarakat Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada tahun 2020, mitra merasa khawatir dengan jenis-jenis pelanggaran pemilu, mitra berharap mendapatkan informasi tentang jenis pelanggaran pemilu, pengabdian ini dilaksanakan dengan metode ceramah yang tetap mengedepankan protokol kesehatan, sebelum dan sesudah kegiatan peserta diberi angket untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi. Hasil yang didapati terdapatnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang jenis pelanggaran pemilu, lembaga yang mengawasi berupa Bawaslu, pelarangan ASN ikut serta dalam kampanye dan pelarangan praktik money politik.
Pendidikan Politik Dan Civic Culture Pada Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Alexsander Yandra; Elly Nielwaty; Dwi Herlinda; Adrian Faridhi
ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2021): ABDINE : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This service is an education of people's behavior to be smart in politics and the realization of democratic consolidation both at the national and local levels. With the above conditions, it is deemed necessary for the contribution of Unilak Higher Education to carry out service with the theme of inclusive political education and strengthening civic culture for the PKK community to fulfill their rights and obligations in politics. Through counseling and FGD methods, this service can encourage the creation of a community culture that is aware of ethical politics and encourages the realization of a civic culture from the community. This can be seen from the increase in public knowledge regarding political rights, both in voting and in supervising the election Keywords: Political Education, Civic Culture, PKK   Abstrak Pengabdian ini merupakan edukasi dari perilaku masyarakat agar cerdas dalam politik dan terwujudnya konsolidasi demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan kondisi tersebut di atas, maka dipandang perlu kontribusi Perguruan Tinggi Unilak melakukan pengabdian dengan tema pendidikan politik yang inkulisif dan penguatan civic culture bagi masyarakat Ibu PKK untuk memenuhi hak  dan kewajibannya dalam politik. Melalui metode penyuluhan dan FGD maka pengabdian ini dapat mendorong terciptanya kultur masyarakat yang sadar akan politik etik dan mendorong terwujudnya budaya kewargaan dari masyrakat. Hal ini terlihat dari peningkatan pengetahuan masyarakat terkait hak politik baik dalam memilih maupun dalam mengawasi dalam pemilu tersebut. Kata Kunci : Pendidikan Politik, Civic Culture, PKK
POLEMIK BAHAN KAMPANYE DALAM PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2015 Adrian Faridhi
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.241 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v1i2.4433

Abstract

Kampanye merupakan salah satu tahapan pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut pilkada) langsung yang harus dijalani. Kegiatan kampanye sangat berperan untuk mendongrak perolehan suara. Pilkada menjadi perhatian publik karena mereka dijanjikan oleh pasangan calon yang berkampanye tentang banyak hal sehingga mereka terpesona dengan janji-janjinya. Rumusan masalah yang dibahas, Pertama, bagaimana implementasi pengunaan bahan kampanye dalam kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pelalawan tahun 2015? Kedua, bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum akibat terjadinya sengketa penggunaan bahan kampanye dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pelalawan tahun 2015? Metode Penelitian berupa penelitian yuridis sosiologis, melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Pelalawan dalam Pelaksanaan Pilkada tahun 2015. Hasil Penelitian; Pertama, Pelaksanaan kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum menimbulkan permasalahan, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye tidak mampu mengantisipasi potensi masalah  yang akan timbul dalam masa kampanye, tidak adanya meknisme review (verifikasi) terhadap materi dan desain oleh KPU, sehingga celah kekosongan hukum tersebut dimanfaatkan yang pada akhir nya menimbulkan konflik. Dalam kasus Pilkada Kabupaten Pelalawan, bahwa bahan kampanye tersebut tidak menyebut pasangan calon tersurat namun makna tersirat mengarah kepada pasangan calon tertentu. Kedua, Penyelesaian sengketa berkaitan bahan kampanye diselesaikan dengan penarikan bahan kampanye yang sudah beredar, hal ini berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pelalawan, dan dari sisi KPU Kabupaten Pelalawan hal ini telah sesuai arahan dari KPU Provinsi Riau. Namun bahan kampanye yang terlanjur beredar akan sangat sulit kembali untuk ditarik.
Demokrasi di Tengah Pandemi COVID-19: Apa yang Didahulukan? Keselamatan atau Kepentingan Alexsander Yandra; Adrian Faridhi; Khuriyatul Husna
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 21 No 1 (2022)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v21i1.255

Abstract

Indonesia as one of the countries that adhere to a democratic system continues to carry out direct regional head elections even though national health is a threat. The face-to-face campaign stage in the regional head election is one of the negative highlights of the Covid-19 incident because it is feared that it will cause a new cluster of Covid-19 cases. Therefore, this study will find and explore the problem of violating health protocols at the campaign stage carried out by candidates for regional heads. This study uses an approach with content analysis and phenomenology as methods. Data collection begins with the problem of violating health protocols at the campaign stage through news in 14 selected media. The results of the mapping in the form of trends and various polemics of violations are elaborated on cases of violations that occurred in the regions. The results of the study showed that violations of the health protocol were very high during the campaign period to violations of alleged criminal acts. Political contestation that occurred at the campaign stage during the pandemic did not become an obstacle for regional head candidates who took part in the election. So, it can be seen that the elections that took place during the pandemic were not in favor of the people because the political interests of regional head candidates were more important than public health as actors of democracy itself. Putting aside people's health is a bad record in the implementation of democracy.
The Dynamics of Anomaly Voters: Responding to Bawaslu Findings in the 2019 Election in Riau Alexsander Yandra; Adrian Faridhi; Andrizal Andrizal; Suyito Suyito
Journal of Governance and Public Policy Vol. 10 No. 1 (2023): February 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v10i1.16613

Abstract

This study tries to examine the findings of the election supervisory body (Bawaslu) regarding 32,556 anomaly voters ahead of the 2019 general election in Riau. This trend occurs because of the unsynchronization of data from the Regional General Election Commission (KPUD), the Central Statistics Agency (BPS) and the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Riau Province. Findings in the form of poor accuracy in determining the voter list by the KPUD of Riau Province have caused dynamics and polemics in the community. By using the concepts of Election theory and Democracy and Community Political Rights with a single case qualitative approach, this study finds that the potential for people whose data is not recorded by the Disdukcapil will not only lose their right to vote in elections but can also lead to potential violations of Human Rights. Therefore, this study tries to provide an early warning about the potential negative consequences of inaccurate voter data.
Co-Authors Alexander Yandra Alexsander Yandra, Alexsander Andrizal, Andrizal Dwi Herlinda Elly Nielwaty, Elly Hernimawati Hernimawati Khuriyatul Husna Sahat Matua Sudi Fahmi Sudi Fahmi Suyito Suyito Tatang Suprayoga Yulianti Asyar