Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

KONSEPSI MUSYAWARAH DALAM SERAT KANCIL KRIDHAMARTANA JILID I SEBAGAI SUMBER NILAI BAGI PERILAKU BERDEMOKRASI PENYELENGGARA NEGARA Emi Setyaningsih; Prisca Kiki Wulandari; Destriana Saraswati
Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 5, No 1 (2021): WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter
Publisher : PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.waskita.2021.005.01.2

Abstract

Konsepsi Musyawarah dalam Serat Kancil Kridhamartana Jilid I sebagai Sumber Nilai Bagi Perilaku Berdemokrasi Penyelenggara Negara. Penelitian ini bermaksud untuk menggali nilai musyawarah yang terdapat dalam Serat Kancil Kridhamartana jilid I. Serat Kancil Kridhamartana jilid I ini adalah salah satu versi naskah Serat Kancil yang ditulis dalam lingkup tradisi (keraton) Pakualaman. Melalui penelusuran yang lebih mendalam terhadap naskah ini setidaknya kita menemukan salah satu nilai luhur budaya bangsa, yakni musyawarah mufakat yang bisa dijadikan landasan perilaku berdemokrasi aparatur penyelenggara negara. Mengingat hingga saat ini, perilaku berdemokrasi aparatur penyelenggara kita masih jauh dari nilai-nilai demokrasi yang substansial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan model penelitian filsafat yaitu historis faktual mengenai naskah. Pada proses analisis data penelitian, peneliti menggunakan unsur-unsur metodis, yaitu interpretasi, idealisme, komparasi, dan deskripsi. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa Serat Kancil Kridhamartana jilid I mengandung nilai musyawarah mufakat sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Permusyawaratan sebagai sebuah nilai sekaligus prosedur ternyata tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan nilai-nilai yang lain, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nilai-nilai musyawarah yang terdapat dalam Serat Kancil Kridhamartana jilid I ini sangat relevan sebagai fundamen etik untuk mewujudkan perilaku berdemokrasi penyelenggara negara yang lebih baik.
POTRET NILAI NASIONALISME DALAM KUMPULAN CERPEN SEMUA UNTUK HINDIA KARYA IKSAKA BANU Noveria Anggraeni Fiaji; Fitrahayunitisna Fitrahayunitisna; Prisca Kiki Wulandari
Kode : Jurnal Bahasa Vol 9, No 4 (2020): KODE
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.73 KB) | DOI: 10.24114/kjb.v9i4.22039

Abstract

Sastra sebagai penghibur jiwa, sementara juga digunakan sebagai media untuk memotret peristiwa sosial di masa lampau termasuk masa colonial. Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai-nilai nasionalisme dalam kumpulan cerpen Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan pascakolonial untuk menganalisis setiap cerita dalam kumpulan cerpen. Nilai-nilai nasionalisme yang dijadikan sebagai indikator adalah nasionalisme berdasarkan Pancasila. Adapun nasionalisme Pancasila terdiri dari: (1) nasionalisme religius, (2) nasionalisme kemanusiaan, (3) nasionalisme berkerakyatan, dan (4) nasionalisme berkeadilan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kumpulan cerpen Semua untuk Hindia memuat semua nilai-nilai nasionalisme yang dijadikan sebagai indikator penelitian. Nasionalisme yang paling banyak disorot dalam tiap-tiap cerpen yakni nasionalisme kemanusiaan. Walaupun dalam kondisi menjajah, sebagian orang Eropa memiliki empati kemanusiaan dengan warga pribumi dengan ia tetap mencintai tanah airnya. Hal sebaliknya juga dialami oleh warga pribumi, yang tidak menganggap semua orang Eropa musuh, mereka saling berkawan satu sama lain. Kata Kunci: nilai; nasionalisme; Semua untuk Hindia;
Kolaborasi Antar Aktor Pemerintah Dan Asosiasi Museum Daerah Jawa Timur (AMIDA) Dalam Melestarikan Gedung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Heritage Malang Annira Medya Sukardi; Muhammad Fathdel Fiqraz; Muhammad Ardiansyah Athalla Putra; Arasya Rifda Saputriana; Dewana Moza Ersonia; Prisca Kiki Wulandari
AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM Vol. 5 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Jurnal ini dipublikasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Publikasi (P3M) STAI Nahdlatul Watan Samawa-licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35964/albayan.v5i1.413

Abstract

Kota Malang memiliki potensi pariwisata berbasis cagar budaya, salah satu potensi yang termasuk Gedung Regional Chief Economist (RCE) Center, pariwisata yang menyimpan nilai sejarah kolonial. Namun, potensi pariwisata berbasis warisan ini belum optimal akibat tantangan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi jejaring pemerintahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset cagar budaya untuk sektor pariwisata di Malang, dengan studi kasus pada Gedung KPPN Heritage Malang. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam dinamika kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi antar aktor pemerintahan terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan dari KPPN Malang, Dinas Pariwisata Kota Malang, dan instansi terkait lainnya, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Penelitian ini dilandasi oleh Teori Pembangunan Berkelanjutan dalam Pariwisata, yang menekankan keseimbangan antara pelestarian warisan budaya dan manfaat ekonomi serta sosial. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas jejaring pemerintahan dalam pengelolaan pariwisata heritage di Malang, dengan identifikasi tantangan signifikan dalam sinkronisasi program, efektivitas komunikasi, dan pemahaman komprehensif mengenai peran masing-masing aktor. Temuan juga mengindikasikan adanya pengaruh ego sektoral yang menghambat integrasi jejaring dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pariwisata. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan jejaring pemerintahan melalui mekanisme koordinasi yang jelas, komunikasi yang transparan, dan integrasi program lintas sektoral yang berorientasi pada keberlanjutan adalah krusial untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset cagar budaya seperti Gedung KPPN Heritage Malang sebagai daya tarik pariwisata yang berkelanjutan dan kolaboratif, sekaligus mengatasi ketimpangan pembangunan pariwisata antar daerah.
Community based Economic-Development: Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal Kota Batu Melalui Wisata Milenial Glow Garden Saputra, Ridwan Hidayat; Rosyta Amalia Nakeisha; Veranjani Krisdyan Noorvita; Diva Zinta Ramadhani; Nafilla Dzakira Putri; Prisca Kiki Wulandari
JSE: Jurnal Sharia Economica Vol. 4 No. 2 (2025): April
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/jse.v4i2.1929

Abstract

Batu City has a very large potential for local economic growth through the tourism sector. One of them is the Millennial Glow Garden Tour located in Batu City, East Java. This destination has great potential to encourage local economic growth through the Community-Based Economic Development (CBED) approach. The Community Based Economic Development theory has 3 strategies including: Increasing Knowledge, Implementing Leadership Style, and Providing Assistance. In its implementation, the Millennial Glow Garden Tour only meets 2 of the 3 indicators of the Community Based Economic Development concept. This study aims to analyze local community empowerment strategies in developing community-based tourism to improve the welfare of local communities. This study uses qualitative methods through observation, interviews, and literature studies. The results of this study found that the Millennial Glow Garden has a positive impact through the provision of places and business permits for MSME actors, carnival events, which improve the welfare of local communities. However, challenges such as limited access to capital, minimal entrepreneurship training, and low community participation in planning still hinder equitable economic benefits.
Collaboration Between Actors in the Management of Colorful Jodipan Village Tourism in Malang City Nadia Muslimatul Ummah; Karina Dian Pitaloka; Rafif Dhia Pratama; Kartika Putri Maharani; Muhammad Albana; Prisca Kiki Wulandari
Qoumun: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2025): Qoumun: Journal of Social and Humanities
Publisher : Cv. Kayaswara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65097/qoumun.v1i1.6

Abstract

Jodipan Colorful Village (KWJ) is one of the community-based tourism destinations managed by the Malang City Government through cross-sectoral collaboration. This tourist destination serves as an interesting example of how collaboration among various actors can play a role in transforming residential areas into city tourism icons. This article aims to examine the forms, dynamics, and effectiveness of inter-actor collaboration in the management of KWJ, focusing on the roles of the Malang City Office of Youth, Sports, and Tourism, the Jodipan Urban Village Tourism Awareness Group (Pokdarwis), as well as the involvement of local communities and private sector partners. This research employs a descriptive qualitative method through a case study approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, field observations, and policy document reviews. The study analyzes the collaborative tourism management using the analytical framework of Governance Network Theory proposed by Klijn and Koppenjan (2012). The results show that the collaboration among actors in KWJ has been formed in a collaborative yet informal manner, with an imbalanced distribution of roles, as local communities and residents have predominantly been the main driving force in managing the tourism area.
Social Justice and Public Integrity: Evaluation of the Pertamina Corruption Case from the Pancasila Perspective Evika Fatika Sari; Taritsa Tsalitsatus Sholihah; Hanna Lailatul Islamiyah; Nadya Qanita Nabila; Phylicia Ilunary Nyo; Prisca Kiki Wulandari
Qoumun: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2025): Qoumun: Journal of Social and Humanities
Publisher : Cv. Kayaswara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65097/qoumun.v1i1.7

Abstract

Corruption that occurs in the BUMN sector such as Pertamina can reflect systemic problems that have damaged public trust and hampered welfare. This study aims to evaluate based on the values ​​of Pancasila, especially the fifth principle regarding social justice. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method on allegations of corruption in the procurement of crude oil. Data were collected through analysis of media documents, journals, laws and regulations, and online forms for students who are actively studying Pancasila. The results of the study show that corrupt practices not only harm the state financially, but also injure the nation's ideological values, especially the principle of social justice. The conclusion of this study emphasizes that the values ​​of Pancasila should be an ethical basis for managing state institutions, not just as a normative slogan.
Dominance of the Batu City Tourism Sector by Jatim Park Group Jihan Putri Rahmadi; Farhan Hakim Pratama; Sindhuaji Darmawan; Amanda Putri Prasetya; Prisca Kiki Wulandari
Qoumun: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2025): Qoumun: Journal of Social and Humanities
Publisher : Cv. Kayaswara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65097/qoumun.v1i1.16

Abstract

Tourism development in Batu City has shown rapid growth over the past decade, largely driven by private investment from the Jatim Park Group (JTPG). This study aims to analyze the impact of JTPG’s dominance in the tourism sector and the patterns of collaboration within Batu City's tourism governance network, particularly in the context of private corporate dominance. Employing a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and analysis of government documents and private publications. The findings reveal that JTPG's dominant role influences not only destination management but also spatial planning policies and the distribution of local economic benefits. Collaboration between the government, communities, and businesses tends to be symbolic and imbalanced, with limited facilitation from the government as a collaborative leader. These findings highlight the need to strengthen the institutional capacity of the government and reposition the role of the community to ensure a more inclusive and sustainable tourism development. In conclusion, JTPG’s dominance creates a form of structural dependency that threatens actor diversity in tourism governance and undermines regional autonomy.