Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ADIL : Jurnal Hukum
Nurul Fajri Chikmawati
Universitas Yarsi
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGANGKATAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN Endang Purwaningsih; Nurul Fajri Chikmawati
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.6183

Abstract

Tujuan penelitian ini  adalah untuk mendeskripsikan: 1) bentuk perlindungan hukum selama  masa pandemic covid 19 yang diterapkan bagi UMKM; 2) model pemberdayaan UMKM dalam upaya mengangkat kepentingan UMKM dalam masa pandemic. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder didukung hasil pengamatan dan wawancara dengan pelaku UMKM, Asosiasi/Perkumpulan Pelaku UMKM,  dan Dinas Koperasi UMKM. Penelitian ini  menggunakan literary study dan didukung dengan in depth interview,  dengan statute approach, sosiologisch approach dan historish approach,  sehingga data  diperoleh baik dari kepustakaan, dukungan pengamatan maupun wawancara.  Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data primer berupa angka atau pun hasil wawancara dan pengamatan hanyalah sebagai pendukung data sekunder saja. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dan  bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kebijakan dan regulasi selama pandemic, telah diberlakukan UU Cipta Kerja dan turunannya, juga kebijakan pemulihaan ekonomi nasional; namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini belum cukup membantu pelaku UMKM yang cenderung ingin segera tumbuh dan bangkit kembali produksinya dan pemasarannya. Perlu keberpihakan dan pendampingan terus menerus selain bukti nyata fasilitasi. Penerapan kebijakan bagi UMKM di masa pandemic belum sesuai dengan harapan pemenuhan kepentingan UMKM untuk segera pulih dan bangkit
PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI PERIKANAN DALAM KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN Nurul Fajri Chikmawati; Nelly Ulfah Anisa Riza
Jurnal ADIL Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v13i2.3039

Abstract

Siklus perkembangannya koperasi perikanan menunjukkan gejala melemah, bahkan mengalami kebangkrutan. Penyebabnya diduga adanya kelemahan dalam manajemen internal dan persoalan yang bersifat struktural sebagai akibat hukum dari adanya peralihan kewenangan instutusi yang menangani pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Keadaan ini berdampak sangat signifikan bagi keberlangsungan koperasi perikanan. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana dasar hukum penyelenggaraan kegiatan usaha koperasi perikanan di Indonesia dan penguatan kelembagaan koperasi perikanan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan data sekunder sebagai data utama dan data primer digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 27  tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan koperasi yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan dalam mengelola pelelangan ikan di TPI berdasarkan mekanisme kerjasama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM  penguatan kelembagaan koperasi perikanan dapat dilakukan melalui peningkatan: a.kualitas partisipasi anggota koperasi; b.kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi; c. kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi; d. kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha Koperasi atau wirakoperasi melalui inkubasi bisnis menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pusat.Kata kunci: Koperasi perikanan, pelelangan ikan, kelembagaanABSTRACThe development cycle of fishery cooperatives showed signs of weakening. The cause is suspected to be weaknesses in internal management and structural issues as a result of the law-impacted transfer of institutional authority that handles the management of the marine and fisheries sectors. This circumstance has a very significant impact on the sustainability of fishery cooperatives. This study raised the issue of the legal basis for implementing fisheries cooperative business activities in Indonesia and strengthening fisheries cooperative institutions in managing fish auction place (TPI). This study used the doctrinal legal research method with secondary data as the main data and primary data as supporting data. The research results showed that Government Regulation No. 27 of 2021 concerning the Implementation of the Maritime and Fisheries Sector and Government Regulation No. 7 of 2021 concerning Ease, Protection and Empowerment of Cooperatives and MSMEs Regency/City Regional Governments can cooperate with cooperatives engaged in the maritime and fisheries sectors in managing fish auctions at TPI based on a cooperation mechanism. Based on Government Regulation No. 7 of 2021 concerning the Facilitation, Protection and Empowerment of Cooperatives and MSMEs, strengthening institutions in fishery cooperatives can be done through increasing: a. the quality of participation of cooperative members; b. capacity and competence of cooperative human resources; c. managerial capability and cooperative governance; d. the capacity of cooperative members as cooperative entrepreneurs or cooperative entrepreneurs through business incubation is one of the attempts that can be carried out by cooperatives facilitated by the Regional and Central Governments.
Co-Authors Endang Purwaningsih Nelly Ulfah Anisa Riza