Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.733
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Case Law SASI
R. Herman Katimin
Universitas Galuh
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Case Law

 1 
TINJAUAN VIKTIMOLOGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN CIAMIS Herman Katimin; Ida Farida; Wildan Sany Prasetiya
Case Law Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.489 KB)

Abstract

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada berbagai aspek yang menjadi permasalahan terhadap Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian mengenai Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan keputusan (verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Ciamis memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 2) Kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara UURI Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak. 3) Upaya-upaya pencegahan terhadap fenomena kejahatan pencabulan anak yang dilakukan sebagai upaya pre-emtif yang dilakukan orang tua yakni menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak, upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni mengadakan sosialisasi disekolah dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana dan penjatuhan hukuman sanksi pidana yang tepat oleh hakim sebagai upaya represif.
PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM REHABILITASI BAGI PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN CIAMIS (STUDI KASUS: IPWL INABAH II PUTRI SIRNARASA PANJALU): Array Sirrinawati; Herman Katimin; Dhanang Widijawan; Hadi Winarso
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.782 KB)

Abstract

Kasus penyalahgunaan Nar Rusdiyanto, kotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, tidak terkecuali di Kabupaten Ciamis. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai pada situasi darurat, sehingga membutuhkan penanggulangan yang cepat dan tepat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan rehabilitasi untuk menanggulangi permasalahan narkotika, mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkotika dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, peran IPWL dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Ciamis serta faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan IPWL dalam rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif-empiris (socio legal), sebagai penelitian hukum non doctrinal. Lokasi Penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Inabah II Sirnarasa, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak bertentangan dengan kebijakan hukum pidana, karena pada tataran konsep dan teorinya hal itu dibenarkan, karena secara yuridis hal ini diatur melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanan wajib lapor di IPWL Yayasan Inabah II Putri telah sesuai alur pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun IPWL Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu melalui metode inabah. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan rehabilitasi di IPWL Yayasan Inabah II Putri dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal.
URGENSI RATIFIKASI PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN TERHADAP PENGEMBALIAN ASSET-ASSET HASIL KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS : Array Herman Katimin; Dewi Mulyanti; Iis Yeni Idaningsih; Amir Hussein Saleh
Case Law : Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v1i1.2286

Abstract

After the international agreement on Reciprocal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation on 4 February 2019 in order to speed up criminal law processes in the Requesting State, at the level of implementation it is still not effective and there are no concrete steps in returning assets resulting from corruption in Switzerland. From these problems, the research method used is normative legal research by reviewing and analyzing international law and national law, including the agreement concerned. The results of the discussion are that in substance the agreement does not specifically or specifically confirm the resolution of the dispute and does not formulate provisions for ratification. In addition, it takes a long time to ratify the agreement into law through the DPR's approval process. Therefore, the substance of the agreement needs to be amended again and in a state of urgency by observing the principle of pacta servanda and the principle of freie emmessen. The ratification of the agreement should be through a presidential decree or presidential regulation to assist state resources in sustainable development and to be able to prosper the people, nation and Indonesian state.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN CIAMIS Herman Katimin; Ida Farida; Wildan Sany Prasetiya
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i1.2507

Abstract

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada berbagai aspek yang menjadi permasalahan terhadap Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian mengenai Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan keputusan (verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Ciamis memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 2) Kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara UURI Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak. 3) Upaya-upaya pencegahan terhadap fenomena kejahatan pencabulan anak yang dilakukan sebagai upaya pre-emtif yang dilakukan orang tua yakni menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak, upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni mengadakan sosialisasi disekolah dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana dan penjatuhan hukuman sanksi pidana yang tepat oleh hakim sebagai upaya represif.
PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM REHABILITASI BAGI PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN CIAMIS (STUDI KASUS: IPWL INABAH II PUTRI SIRNARASA PANJALU): Array Sirrinawati Sirrinawati; Herman Katimin; Dhanang Widijawan; Hadi Winarso
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i2.2516

Abstract

Kasus penyalahgunaan Nar Rusdiyanto, kotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, tidak terkecuali di Kabupaten Ciamis. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai pada situasi darurat, sehingga membutuhkan penanggulangan yang cepat dan tepat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan rehabilitasi untuk menanggulangi permasalahan narkotika, mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkotika dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, peran IPWL dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Ciamis serta faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan IPWL dalam rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif-empiris (socio legal), sebagai penelitian hukum non doctrinal. Lokasi Penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Inabah II Sirnarasa, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak bertentangan dengan kebijakan hukum pidana, karena pada tataran konsep dan teorinya hal itu dibenarkan, karena secara yuridis hal ini diatur melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanan wajib lapor di IPWL Yayasan Inabah II Putri telah sesuai alur pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun IPWL Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu melalui metode inabah. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan rehabilitasi di IPWL Yayasan Inabah II Putri dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal.
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Farij Ihza Fadilah; Yat Rospia Brata; Herman Katimin
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i2.3265

Abstract

Korupsi masih masif di Indonesia yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pemberantasan korupsi hendaknya dilakukan serius, namun penegakan hukum belum mampu menangani tepat dengan penerapan pasal. Tidak hanya kerugian keuangan negara, melainkan perlu aspek ekonomi dan sosial, sehingga tidak memberikan keadian dan kepastian hukum. Perkara korupsi terkait kerugian keuangan negara pada pengelolaan dana retribusi obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis tahun 2015 sampai tahun 2018 dengan kerugian keuangan negara sebesar 2,24 miliar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan data sekunder. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, keuangan daerah, retribusi, putusan pengadilan dan teori hukum. Data pendukung berupa artikel ilmiah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dana retribusi dihubungan dengan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian adalah kewenangan Kepala Desa Panjalu dalam pengelolaan dana retribusi telah ditegaskan dalam Perda No 12 tahun 2020 yaitu 60 % untuk pendapatan Pemda Ciamis dan 40 % Desa Panjalu akan tetapi selama periode 2015–2018 telah menyalagunakan kewenangannya secara melawan hukum sehingga terpenuhi Pasal 3 UUPTPK karena jabatannya dan bukan Pasal 2 UUPTPK. Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2,24 miliar tidak termasuk jumlah kerugian hak ekonomi dan sosial masyarakat Desa Panjalu.
Co-Authors Amir Hussein Saleh Bahari, Rizki Fajar Brata, Yat Rospia Dewi Kania Sugiharti Dhanang Widijawan Farij Ihza Fadilah Hadi Winarso Ida Farida Ida Farida Iis Yeni Idaningsih Mulyanti, Dewi Novalinda Nadya Putri Sirrinawati Sirrinawati Sirrinawati Somarwidjaya Somarwidjaya Widiya Yusmar Wildan Sany Prasetiya Yolanda Islamy