Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas
M. Faisal Rahendra Lubis
Universitas Islam Sumatera Utara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Al-Hikmah

 1 
Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat Terhadap Pemerintahan Provinsi Reza Putra Ramadhan; Maria Rosalina; Muhammad Faisal Rahendra Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.469 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v1i1.4641

Abstract

AbstrakPenyelesaian suatu sengketa di Pengadilan merupakan keputusan akhir antara pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan atas suatu peristiwa hukum. Sengketa dapat terjadi antara kelompok masyarakat dengan pemerintah terkait pembangunan suatu daerah yang dilakukan pemerintah. Dimana kelompok masyarakat setempat tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Dalam mempertahankan hak masyarakat, maka kelompok masyarakat dapat mengajukan class action ke Pengadilan demi mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban dari suatu peristiwa yang dimaksud. Class action merupakan gugatan penyelesaian permasalahan antara sekelompok orang yang mengalami kerugian atas suatu pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dimana dalam hal ini kelompok masyarakat tersebut dapat mengajukannya penyelesaian ke Pengadilan setempat demi mendapatkan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami kelompok masyarakat tersebut, adapun pendaftaran gugatan class action harus memenuhi syarat. seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 896K/PDT/2019 tentang gugatan class action. Dimana Hakim Mahkamah Agung menolak seluruh keberatan kelompok masyarakat ciliwung cisadane (BWSCC). Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 896K/PDT/2019, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ciliwung cisadane (BWSCC). Walaupun putusan tersebut telah sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak memberikan penyelesaian di kedua   belah pihak. Karena dengan adanya putusan tersebut sangat disayangkan nasib masyarakat yang menderita tanpa adanya pertanggungjawaban yang diterima atas kerugian yang dialmi akibat proyek pemerintah tersebut.  Kata Kunci : Gugatan Perwakilan Kelompok,  Masyarakat, Pemprov DKI Jakarta  AbstractThe settling of an issue in a court was a final decision between the parties, with a view to getting justice upon a legal event. An issue may be raised between a community group and a government with regard to the construction of a governmental area. Where local communities don't get decent treatment. In the defense of civil rights, public groups can take action to the court in order to bring justice and accountability to the event involved. Class action is a problem settlement lawsuit between a group of people who lose money over a government development. In this case the group of people should submit a settlement to local courts in order to account for the loss of the community group, as well as the registration of the class action suit must be qualified. As in Supreme Court ruling number 896k /PDT/2019 on the class action suit. Where the Supreme Court judge ruled against all objections from the ciliwung cisadane (BWSCC) public groups. That the ruling of Supreme Court number 896k /PDT/2019, does not reflect a sense of justice for the ciliwung cisadane (BWSCC) society. Though the ruling has been in harmony with the sound of current legislation, it does not provide a mutually beneficial solution. Because such a ruling would be unfortunate for people who suffer without responsibility for the losses imposed on them by the government project. Keywords : Settlement, Bukit Duri Community, DKI Jakarta Provincial Government
Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Tingginya Angka Perceraian M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v1i2.3247

Abstract

AbstractThe effect of early marriage on divorce is one of the most prevalent problems today. Marriage at an early age is marriage under age (young age), which in terms of age of course there is no readiness of the prospective husband and wife to carry out the marriage. The high number of divorce applications in the local religious courts is one of the factors caused by the emergence of early marriage. One of the factors that cause early marriage is economic factors, customs and culture as well as factors of promiscuity. Divorce often occurs because before entering into marriage the two brides were not mentally and age ready to build a household, which causes the very high divorce rate in Indonesia. So in this case the role of the government, academics and society must provide early socialization and education to the community regarding early marriages that occur in the community, so that every community can understand and understand what marriage is and the purpose of forming a Sakinah, mawaddah, warrohamah household, so that achieved a harmonious household in family life. Keywords: Influence, Marriage, Early Marriage and Divorce. AbstrakPengaruh pernikahan usia di usia dini terhadap perceraian merupakan salah satu masalah yang saat ini sangat banyak terjadi. Pernikahan pada usia dini adalah pernikahan dibawah usia (usia muda) yang dari segi usia tentu belum ada kesiapan pasangan baiuk calon suami dan calon istri untuk dapat melaksanakan pernikahan. Tingginya permohonan perceraian di pengadilan agama setempat menjadi salah satu faktor yang disebabkan oleh timbulnya pernikahan diusia dini. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini salah satunya yaitu faktor ekonomi, adat istiadat dan budaya serta faktor pergaulan bebas. Perceraian sering banyaknya terjadi dikarenakan sebelum menjalin pernikahan kedua mempelai belum siap secara mental dan usia untuk membangun rumah tangga, yang menyebabkan angka sangat tingginya di Indonesia perceraian. Maka dalam hal ini peran pemerintah, akademisi dan masyarakat harus memberikan sosialisasi dan edukasi dini terhadap masyarakat terkait pernikahan dini yang terjadi di lingkungan masyarakat, agar setiap masyarakat dapat mengerti dan memahami apa aitu pernikahan dan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warrohamah, sehingga tercapai rumah tangga yang harmonis dalam kehidupan berkeluarga.Kata Kunci : Pengaruh, Pernikahan, Pernikahan Dini dan Perceraian.
Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl) Anggi Zidan Romatua Sagala; Syarifuddin Syarifuddin; Muhammad Faisal Rahendra Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5527

Abstract

Co-Authors Anggi Zidan Romatua Sagala Danial Syah Dikko Ammar Gema Rahmadani Masnun Masnun Panca Sarjana Putra Reza Putra Ramadhan Rosalina, Maria Syarifuddin Syarifuddin Tajuddin Noor