Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.884
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Akta JURNAL MERCATORIA Jambura Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Al Ahkam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Sasana TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum LEGAL BRIEF JURNAL MITRA PRIMA Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat Jurnal ABDIMAS Budi Darma Prioritas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Windy Sri Wahyuni
Universitas Medan Area
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Pelaksanaan Restorative Justice sebagai Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Tawuran Fithri, Beby Suryani; Wahyuni, Windy Sri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4598

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus tawuran di kalangan pelajar menunjukkan lemahnya peran lembaga sosial dan hukum dalam melindungi anak sebagai pelaku maupun korban. Dalam konteks ini, Restorative Justice hadir sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana anak yang menekankan pada pemulihan, bukan pembalasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice sebagai wujud penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana tawuran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan Restorative Justice telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi. Namun, secara empiris pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap anak pelaku. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan Restorative Justice merupakan bentuk konkret penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dibina, bukan dihukum. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang humanis, edukatif, dan berkeadilan sosial. 
CONVERGENCE OF MARRIAGE BETWEEN ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY LAW Elfirda Ade Putri; Ahmad Baihaki; Windy Sri Wahyuni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5779

Abstract

Customary law is a collection of norms and rules derived from the habits or customs of the community, both written and unwritten. Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman with the aim of building a family that is sakīnah, mawaddah, rahmah and barakah. The provisions of customary law and Islamic law have significant differences. Marriage in Islamic law regarding joint property and mutual inheritance between adopted children and adopted parents can be done through the institution of mandatory wills. These two legal provisions adopted from customary law are the result of the ijtihad of Indonesian scholars, because the second issue is not found in fiqh. This innovative creation of Indonesian scholars, apart from being a manifestation of the dynamic and creative characteristics of Islamic law, is also the identity of Islam Nusantara in the field of law. Seen from this aspect, the Indonesian KHI, in the language of the Law, can be referred to as Indonesian Jurisprudence because in addition to having an Indonesian personality, it also adopts customary law that lives in local traditions.
Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Untuk Mencegah Serta Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika di Masjid Taufik Medan Perjuangan Arie Kartika; Anggreni Atmei Lubis; Windy Sri Wahyuni
Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : Ali Institute of Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55537/jibm.v2i2.221

Abstract

Penggunaan narkoba/narkotika tidak berbeda dari jenis penggunaan, status, atau derajatnya. Ada beberapa kasus narkoba dengan sasaran kejahatan. Ini merupakan masalah serius, tetapi juga masalah yang tidak dapat diselesaikan karena peredaran dan bangun selalu di tempat yang sama dan di tempat yang sama. Akibat wabah Covid-19, ditemukan narkoba di Sumatera Utara. Permintaan malah tinggi tampaknya merajalela selama pandemi Covid-19. Peredaran narkoba lebih umum di kota-kota besar, serta di Kota Medan. Data Sat Res Narkoba Polrestabes Medan lokasi yang menjadi red list untuk kasus narkotika antara lain: 1. Medan Petisah; 2. Medan Polonia; 3. Medan Sunggal; dan 4. Medan Perjuangan. Penyuluhan dan pendampingan merupakan contoh kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan strategi ini, target dan tujuan yang akan dicapai dapat terpenuhi seperti diketahui, kawasan Jalan Mesjid Taufik, Kecamatan Medan Perjuangan merupakan basis tempat peredaran dan pengguna narkoba, namun sampai dengan Desember tahun 2021 sudah mengalami penurunan kasus. Hal ini dikarenakan telah dilakukan beberapa program oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Medan bekerja sama dengan beberapa lembaga secara berkesinambungan  seperti Bimtek Bahaya Narkoba, Kegiatan Gotong Royong dan Kegiatan Bombardir Grebek Kampung Narkoba (GKN). Keberhasilan program yang diterapkan oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Medan didukung oleh peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan daya tangkal dan daya lawan masyarakat. Salah satu bentuk daya tangkal dan daya lawan masyarakat ini adalah dengan memberikan sosialisasi/ penyuluhan mengenai pemahaman bahaya narkoba serta membangkitkan motivasi masyarakat untuk bertindak dengan melaporkan informasi yang diketahui dan tidak hanya sebagai penonton. Sesuai yang dirumuskan pada Partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 104 sampai dengan 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 108.
Penguatan Legalitas UMKM Melalui Edukasi Perizinan Usaha Berbasis Partisipatif dan Berkelanjutan Terintegrasi Rafiqi; Windy Sri Wahyuni; Yuni Syahputri; Beby Suryani Fithri; Sayuti Rahman; Abdul Malik; Riki Agusetiawan
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 01 (2025): EDISI MARET 2025
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legalitas usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, rendahnya literasi hukum perizinan masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha di tingkat desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat legalitas UMKM melalui edukasi perizinan usaha berbasis partisipatif dan berkelanjutan terintegrasi. Kegiatan dilaksanakan pada 11 Januari 2025 di Desa Kutomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dengan metode presentasi interaktif, diskusi, simulasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta evaluasi melalui pre-test dan post-test terhadap 36 peserta. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 53% menjadi 84%, dengan kenaikan sebesar 31 poin pada seluruh indikator, termasuk pemahaman NIB, prosedur OSS, P-IRT, sertifikasi halal, dan manfaat legalitas usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran kepatuhan pelaku UMKM. Program ini berkontribusi dalam mendorong transformasi UMKM menuju usaha yang legal, profesional, dan berdaya saing.
Land Acquisition Policy for Public Interest from a Human Rights Perspective Rafiqi Rafiqi; Windy Sri Wahyuni
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.50685

Abstract

This article examines land acquisition policies for public interest from a human rights perspective. Although land acquisition is essential for national development, its implementation often generates agrarian conflicts and potential violations of land rights. This situation reflects the tension between development objectives and the obligation to protect the rights of affected communities. This study aims to analyze the conformity of land acquisition policies for public interest with human rights principles and to assess legal protection for affected communities. It also seeks to formulate recommendations for land acquisition policies that promote justice and ensure the respect and protection of human rights. This research adopts a normative legal method using statutory, conceptual, and human rights approaches. The study is based on a literature review of laws and regulations, legal doctrines, court decisions, and national and international human rights instruments related to land acquisition. What The main findings of this study indicate that land acquisition policies for public interest in Indonesia tend to emphasize procedural legality rather than substantive justice, particularly in protecting the rights of affected communities. The research reveals that limitations in meaningful participation and fair compensation weaken human rights protection. The novelty of this study lies in positioning human rights principles as substantive evaluative benchmarks for land acquisition policies, offering an original contribution to strengthening agrarian justice within the existing legal framework.
Navigating Statelessness: Legal Consequences of Divorce in Mixed Marriages Involving Rohingya Refugees Elfirda Ade Putri; Windy Sri Wahyuni
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.50325

Abstract

This study aimed to examine how Indonesian Private International Law (PIL) addresses the legal vacuum arising from the inapplicability of the nationality principle (lex patriae) in divorce proceedings involving mixed marriages between Indonesian citizens and stateless Rohingya refugees, and to analyze the legal consequences with respect to child custody, division of joint property, and children’s citizenship status. The research method employed was normative juridical research, utilizing statutory, conceptual, and doctrinal approaches combined with grammatical, systematic, and teleological interpretive methods, as well as deductive legal reasoning. The novelty of this research lies in its systematic doctrinal construction of a conflict-of-laws framework applicable to stateless persons within Indonesian PIL, demonstrating how the convergence of lex domicilii, lex fori, and the public policy doctrine collectively resolves the normative gap produced by statelessness. Based on the findings, it can be concluded that the absence of nationality is resolved by substituting lex patriae with the domicile principle (lex domicilii), which in practice converges with lex fori, enabling Indonesian courts to apply the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law as lex causae. Child custody is determined by the best interests of the child, joint marital property is divided equitably, and children born from such marriages automatically acquire Indonesian citizenship pursuant to the ius sanguinis principle under Law No. 12 of 2006. Despite substantive legal protection being guaranteed de jure, practical enforcement challenges persist, necessitating stronger administrative and institutional support for effective access to justice.
Co-Authors Abdul Haris Abdul Malik Agata Jacqueline Paramesvari Ahmad Baihaki Ahmad Ibrahim Anggreni Atmei Lubis Arie Kartika Ariman Sitompul Baby Suryani Fithri Beby Suryani Fithri Beby Suryani Fithri Beby Suryani Fithri Bismar Nasution Chandra Aditya Sapta Christian Situngkir Dessy Agustina Harahap Dessy Agustina Harahap Elfirda Ade Putri Elfirda Ade Putri Gede Aditya Pratama Harahap, Dessy Agustina Harahap, Dessy Agustina Ibrahim, Ahmad Mahmul Siregar Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Munawir, Zaini Nadya Francela Hasibuan Olivia Napitupulu Pinem, Srimin Rafiqi Rafiqi Rahman, Sayuti Ridho Mubarak Riki Agusetiawan Suhaidi Suhaidi Suhatrizal Suhatrizal Suhatrizal, Suhatrizal Yuni Syahputri