Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Akta JURNAL MERCATORIA Jambura Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Al Ahkam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Jurnal Hukum Sasana ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF JURNAL MITRA PRIMA Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat Jurnal ABDIMAS Budi Darma Prioritas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Windy Sri Wahyuni
Universitas Medan Area
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pertimbangan Pengunaan Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Windy Sri Wahyuni; Beby Suryani Fithri; Dessy Agustina Harahap
Al Ahkam Vol. 17 No. 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v17i1.4714

Abstract

Kesempurnaan dan keharmonisan rumah tangga yang utuh, bahagia, sejahtera, dan damai adalah impian setiap orang dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya perilaku kekerasan dalam rumah tangga kerap ditemukan dalam masyarakat. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah garansi yang diberikan oleh negara guna menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, memproses pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memproteksi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana tidak harus selalu digunakan dengan pertimbangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak saja menggambarkan permasalahan hukum tetapi juga permasalahan sosial yang penyelesainnya dapat ditempuh dengan sanksi hukum lainnya bahkan dapat pula diselesaikan di luar dari proses peradilan formal melalui mediasi penal. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam penyelesaian perkara pidana, yang menyatakan bahwa penggunaan sanksi pidana harus diakhirkan dengan mengedepankan sanksi hukum lainnya dan baru dapat digunakan apabila sanksi hukum lain tidak mampu menyelesaikannya. Pertimbangan penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium lainnya juga didasarkan pada kenyataan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku berpotensi merusak kerukunan rumah tangga yang seharusnya sudah membaik apabila dilakukan melalui jalur perdamaian atau mediasi penal.
CONVERGENCE OF MARRIAGE BETWEEN ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY LAW Elfirda Ade Putri; Ahmad Baihaki; Windy Sri Wahyuni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5779

Abstract

Customary law is a collection of norms and rules derived from the habits or customs of the community, both written and unwritten. Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman with the aim of building a family that is sakīnah, mawaddah, rahmah and barakah. The provisions of customary law and Islamic law have significant differences. Marriage in Islamic law regarding joint property and mutual inheritance between adopted children and adopted parents can be done through the institution of mandatory wills. These two legal provisions adopted from customary law are the result of the ijtihad of Indonesian scholars, because the second issue is not found in fiqh. This innovative creation of Indonesian scholars, apart from being a manifestation of the dynamic and creative characteristics of Islamic law, is also the identity of Islam Nusantara in the field of law. Seen from this aspect, the Indonesian KHI, in the language of the Law, can be referred to as Indonesian Jurisprudence because in addition to having an Indonesian personality, it also adopts customary law that lives in local traditions.
Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Untuk Mencegah Serta Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika di Masjid Taufik Medan Perjuangan Arie Kartika; Anggreni Atmei Lubis; Windy Sri Wahyuni
Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : Ali Institute of Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55537/jibm.v2i2.221

Abstract

Penggunaan narkoba/narkotika tidak berbeda dari jenis penggunaan, status, atau derajatnya. Ada beberapa kasus narkoba dengan sasaran kejahatan. Ini merupakan masalah serius, tetapi juga masalah yang tidak dapat diselesaikan karena peredaran dan bangun selalu di tempat yang sama dan di tempat yang sama. Akibat wabah Covid-19, ditemukan narkoba di Sumatera Utara. Permintaan malah tinggi tampaknya merajalela selama pandemi Covid-19. Peredaran narkoba lebih umum di kota-kota besar, serta di Kota Medan. Data Sat Res Narkoba Polrestabes Medan lokasi yang menjadi red list untuk kasus narkotika antara lain: 1. Medan Petisah; 2. Medan Polonia; 3. Medan Sunggal; dan 4. Medan Perjuangan. Penyuluhan dan pendampingan merupakan contoh kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan strategi ini, target dan tujuan yang akan dicapai dapat terpenuhi seperti diketahui, kawasan Jalan Mesjid Taufik, Kecamatan Medan Perjuangan merupakan basis tempat peredaran dan pengguna narkoba, namun sampai dengan Desember tahun 2021 sudah mengalami penurunan kasus. Hal ini dikarenakan telah dilakukan beberapa program oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Medan bekerja sama dengan beberapa lembaga secara berkesinambungan  seperti Bimtek Bahaya Narkoba, Kegiatan Gotong Royong dan Kegiatan Bombardir Grebek Kampung Narkoba (GKN). Keberhasilan program yang diterapkan oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Medan didukung oleh peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan daya tangkal dan daya lawan masyarakat. Salah satu bentuk daya tangkal dan daya lawan masyarakat ini adalah dengan memberikan sosialisasi/ penyuluhan mengenai pemahaman bahaya narkoba serta membangkitkan motivasi masyarakat untuk bertindak dengan melaporkan informasi yang diketahui dan tidak hanya sebagai penonton. Sesuai yang dirumuskan pada Partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 104 sampai dengan 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 108.
Penguatan Legalitas UMKM Melalui Edukasi Perizinan Usaha Berbasis Partisipatif dan Berkelanjutan Terintegrasi Rafiqi; Windy Sri Wahyuni; Yuni Syahputri; Beby Suryani Fithri; Sayuti Rahman; Abdul Malik; Riki Agusetiawan
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 01 (2025): EDISI MARET 2025
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legalitas usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, rendahnya literasi hukum perizinan masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha di tingkat desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat legalitas UMKM melalui edukasi perizinan usaha berbasis partisipatif dan berkelanjutan terintegrasi. Kegiatan dilaksanakan pada 11 Januari 2025 di Desa Kutomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dengan metode presentasi interaktif, diskusi, simulasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta evaluasi melalui pre-test dan post-test terhadap 36 peserta. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 53% menjadi 84%, dengan kenaikan sebesar 31 poin pada seluruh indikator, termasuk pemahaman NIB, prosedur OSS, P-IRT, sertifikasi halal, dan manfaat legalitas usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran kepatuhan pelaku UMKM. Program ini berkontribusi dalam mendorong transformasi UMKM menuju usaha yang legal, profesional, dan berdaya saing.
Land Acquisition Policy for Public Interest from a Human Rights Perspective Rafiqi Rafiqi; Windy Sri Wahyuni
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.50685

Abstract

This article examines land acquisition policies for public interest from a human rights perspective. Although land acquisition is essential for national development, its implementation often generates agrarian conflicts and potential violations of land rights. This situation reflects the tension between development objectives and the obligation to protect the rights of affected communities. This study aims to analyze the conformity of land acquisition policies for public interest with human rights principles and to assess legal protection for affected communities. It also seeks to formulate recommendations for land acquisition policies that promote justice and ensure the respect and protection of human rights. This research adopts a normative legal method using statutory, conceptual, and human rights approaches. The study is based on a literature review of laws and regulations, legal doctrines, court decisions, and national and international human rights instruments related to land acquisition. What The main findings of this study indicate that land acquisition policies for public interest in Indonesia tend to emphasize procedural legality rather than substantive justice, particularly in protecting the rights of affected communities. The research reveals that limitations in meaningful participation and fair compensation weaken human rights protection. The novelty of this study lies in positioning human rights principles as substantive evaluative benchmarks for land acquisition policies, offering an original contribution to strengthening agrarian justice within the existing legal framework.
Navigating Statelessness: Legal Consequences of Divorce in Mixed Marriages Involving Rohingya Refugees Elfirda Ade Putri; Windy Sri Wahyuni
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.50325

Abstract

This study aimed to examine how Indonesian Private International Law (PIL) addresses the legal vacuum arising from the inapplicability of the nationality principle (lex patriae) in divorce proceedings involving mixed marriages between Indonesian citizens and stateless Rohingya refugees, and to analyze the legal consequences with respect to child custody, division of joint property, and children’s citizenship status. The research method employed was normative juridical research, utilizing statutory, conceptual, and doctrinal approaches combined with grammatical, systematic, and teleological interpretive methods, as well as deductive legal reasoning. The novelty of this research lies in its systematic doctrinal construction of a conflict-of-laws framework applicable to stateless persons within Indonesian PIL, demonstrating how the convergence of lex domicilii, lex fori, and the public policy doctrine collectively resolves the normative gap produced by statelessness. Based on the findings, it can be concluded that the absence of nationality is resolved by substituting lex patriae with the domicile principle (lex domicilii), which in practice converges with lex fori, enabling Indonesian courts to apply the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law as lex causae. Child custody is determined by the best interests of the child, joint marital property is divided equitably, and children born from such marriages automatically acquire Indonesian citizenship pursuant to the ius sanguinis principle under Law No. 12 of 2006. Despite substantive legal protection being guaranteed de jure, practical enforcement challenges persist, necessitating stronger administrative and institutional support for effective access to justice.
Money Laundering Crime in the Perspective of Islamic Law in the System of Proof Ariman Sitompul; Arie Kartika; Windy Sri Wahyuni; Maswandi Maswandi
Justicia Islamica Vol 19 No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v19i2.3744

Abstract

This paper initiates the study of Islamic law related to the reverse proof system contained in Articles 77 and 78 in law number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of The Criminal Action of Money Laundering. In this study, the authors used qualitative methods to respond to the concept of fiqh life in Indonesia. The purpose of this study is related to the burden of proof reversed using the opinions of Islamic law, usul fiqh, and legislation. From the study results, the evidence to the contrary does not apply to all criminal cases but only to exceptional cases such as money laundering. Money laundering in Indonesia can be in the form of enrichment by illegal means. Islamic law in the development of law in Indonesia also minimizes the crime of criminal origin that develops and continues in money crimes from the influence of controlling illicit money that feels like halal money and also includes sanctions against perpetrators of crimes punished by Islam into national law.
Political Rights of Former Prisoners in Electoral Democracy: A Contextualized Islamic Political Perspective from Indonesia and Uzbekistan Shulhan Iqbal Nasution; Sugih Ayu Pratitis; Mhd Ansor Lubis; Windy Sri Wahyuni; Bazarova Dildora Baxadirovna
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 13, No 1 (2026): January-June
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v13i1.9062

Abstract

The restriction of passive political rights for former prisoners represents a globally contested legal phenomenon at the intersection of democratic integrity, human rights, and moral leadership standards. Despite its prevalence, comparative normative scholarship examining this restriction through an integrated Islamic political jurisprudence framework remains limited. This study addresses that gap by analyzing the legal dynamics of electoral democracy and the restriction of passive political rights for former convicts through a comparative study of Indonesia and Uzbekistan, integrated with a Siyāsah Shar'iyyah perspective. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study systematically examines constitutional frameworks, constitutional court rulings, and electoral reform legislation in both jurisdictions. The findings reveal three convergent dimensions: first, both countries ground political right restrictions in the principles of proportionality, legal certainty, and public interest protection, though through contrasting institutional mechanisms — Indonesia through judicialized constitutional review and Uzbekistan through state-led administrative reform; second, Indonesia's Constitutional Court Decision No. 56/PUU-XVII/2019 establishes a mandatory five-year post-sentence waiting period as a sociological rehabilitation filter, while Uzbekistan's 2019 Electoral Code liberalized voting access without fully resolving the passive rights gap for serious offenders; third, from a Siyāsah Shar'iyyah standpoint, leadership eligibility is conditioned upon Adalah (moral integrity) and Amanah (trustworthiness), wherein criminal conviction — particularly for corruption — constitutes a temporary forfeiture of Adalah, recoverable through verified Tawbah (repentance) and Raddul I'tibār (rehabilitation), yet legitimately subject to conditional restriction under Maṣlaḥah Mursalah (public interest). This study contributes a normative-comparative model demonstrating that temporal restrictions on the right to be elected are compatible with both international human rights standards and Islamic political ethics, provided they are proportional, non-discriminatory, and legally bounded. The findings offer policy implications for Muslim-majority democracies seeking to harmonize electoral integrity with rehabilitative justice frameworks.
PENGATURAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) DALAM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN: PERSPEKTIF KEADILAN VERTIKAL DAN ABILITY TO PAY Karunia Krisman Gulo; Windy sri Wahyuni; Beby Suryani Fithri
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 1 (2026): Maret (Special Issue)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i1.16164

Abstract

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) merupakan komponen penting dalam Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berfungsi sebagai pengurang dasar pengenaan pajak sebelum tarif diterapkan. Keberadaan NPOPTKP dimaksudkan untuk memberikan perlindungan minimum kepada wajib pajak melalui penetapan ambang batas tertentu sehingga tidak seluruh nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi objek pengenaan pajak. Namun demikian, setelah kewenangan pengaturan BPHTB beralih menjadi pajak daerah, besaran NPOPTKP di berbagai daerah menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai konsistensi penerapan prinsip keadilan perpajakan, kepastian hukum, serta kesesuaian pengaturan NPOPTKP dengan prinsip ability to pay yang menghendaki agar beban pajak dibebankan sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan pengaturan NPOPTKP dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perspektif keadilan vertikal dan prinsip ability to pay, sekaligus merumuskan arah pembaruannya dalam sistem BPHTB. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan terkait BPHTB dipadukan dengan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum perpajakan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan penalaran preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi pembaruan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPOPTKP telah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan berbasis ambang batas (threshold-based relief) yang mampu mengurangi beban pajak bagi perolehan hak dengan nilai tertentu. Akan tetapi, pengaturan yang berlaku belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan vertikal karena masih berada dalam struktur BPHTB yang menggunakan tarif tunggal serta belum mempertimbangkan secara memadai perbedaan kemampuan ekonomis wajib pajak, karakteristik objek pajak, maupun variasi kondisi sosial-ekonomi antar daerah. Akibatnya, perlindungan yang diberikan melalui NPOPTKP belum sepenuhnya mencerminkan distribusi beban pajak yang proporsional. Oleh karena itu, pembaruan NPOPTKP perlu diarahkan pada diferensiasi ambang batas berdasarkan karakteristik perolehan hak, penguatan parameter yang mempertimbangkan kondisi subjek pajak dan tingkat perkembangan ekonomi daerah, serta penyusunan pedoman nasional sebagai standar minimum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan besaran NPOPTKP. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem BPHTB yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta lebih mencerminkan prinsip ability to pay dalam sistem perpajakan Indonesia.
Sosialisasi Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Labuhan Srimin Pinem; Windy Sri Wahyuni; Abdul Haris
Jurnal Mitra Prima Vol. 7 No. 2 (2025): JURNAL MITRA PRIMA
Publisher : Mitra prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/mitra_prima.v7i2.7640

Abstract

Pemahaman masyarakat terhadap hak dan perlindungan hukum bagi korban KDRT masih sangat rendah, terutama adanya bantuan hukum yang diberikan bagi korban KDRT. Dinamika hukum yang cukup kompleks di setiap wilayah, khususnya Desa Bandar Labuhan, memiliki dampak yang signifikan, terutama terhadap kesadaran hukum masyarakat yang masih terbatas. Metode pelaksanaan penyuluhan secara langsung (sosialisasi) merupakan metode yang digunakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bandar Labuhan menunjukkan bahwa pendidikan hukum dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi hukum masyarakat desa. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya hak korban KDRT dan bantuan hukum bagi korban. Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat terbukti strategis dalam menjembatani pengetahuan hukum kepada warga secara lebih komunikatif dan kontekstual.
Co-Authors Abdul Haris Abdul Malik Agata Jacqueline Paramesvari Ahmad Baihaki Ahmad Ibrahim Andi Hakim Lubis Anggreni Atmei Lubis Arie Kartika Ariman Sitompul Ariman Sitompul Baby Suryani Fithri Bazarova Dildora Baxadirovna Beby Suryani Fithri Bismar Nasution Chandra Aditya Sapta Christian Situngkir Dessy Agustina Harahap Dessy Agustina Harahap Dessy Agustina Harahap Elfirda Ade Putri Elfirda Ade Putri Fahrizal S.Siagian Gede Aditya Pratama Harahap, Dessy Agustina Harahap, Dessy Agustina Ibrahim, Ahmad Karunia Krisman Gulo Mahmul Siregar Maswandi Mhd Ansor Lubis Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Munawir, Zaini Nadya Francela Hasibuan Olivia Napitupulu Rafiqi Rafiqi Rahman, Sayuti Ridho Mubarak Riki Agusetiawan Rismanto J. Purba Shulhan Iqbal Nasution Srimin Pinem Sugih Ayu Pratitis Suhaidi Suhaidi Suhatrizal Suhatrizal Suhatrizal, Suhatrizal Yuni Syahputri