Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) DOKTRINA: JOURNAL OF LAW NOMOI Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Pencerah Bangsa
Saidin Saidin
Universitas Sumatera Utara
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DINYATAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Dewi Yulia Andriany Sitorus; Saidin Saidin; Edy Ikhsan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2110

Abstract

Abstract: The dispute between Jamarik as Pelawan and PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 22 as Defendant I, KPKNL Medan as Defendant II, and Ernita Citra Dewi Sagala as Defendant III which arose over the issue of the auction procedures and procedures for the execution of collateral objects in the form of land and buildings thereon with Certificate of Ownership Number 374, date 14 October 2010 in the name of Pelawan in accordance with legal provisions. The judge in his legal considerations decided that the auction for the execution of Mortgage Rights carried out by the Medan KPKNL was an unlawful act so that the Auction Minutes Number 1128/2016 issued by the Auction Officer from the Medan KPKNL had no legal force. The cancellation of the auction will certainly have legal consequences for the parties, both for the owner of the object being auctioned, the auction seller and the auction buyer. The conclusion regarding the problem formulated in this journal is that the legal consequences for the parties regarding the cancellation of the Auction Minutes for the execution of Mortgage Rights in case decision Number 951/PK/Pdt/2022 are that for the buyer/winner of the auction, the auction buyer's right to the debtor's auction object will be ends, for the owner of the auction object (debtor), the item being auctioned returns to its original condition to the debtor, but remains in the status of collateral, while for the auction seller (creditor) there is a delay in obtaining the fulfillment of the achievements in the credit agreement. Keywords: Auction, Mortgage Rights, Unlawful Actions Abstrak: Perselisihan antara Jamarik selaku Pelawan melawan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 22 selaku Terlawan I, KPKNL Medan selaku Terlawan II, serta Ernita Citra Dewi Sagala selaku Terlawan III yang timbul atas persoalan apakah prosedur dan tata cara lelang eksekusi terhadap objek jaminan berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 374, tanggal 14 Oktober 2010 atas nama Pelawan telah sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan KPKNL Medan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Risalah Lelang Nomor 1128/2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang dari KPKNL Medan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pembatalan pelaksanaan lelang ini tentu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, baik terhadap pemilik objek yang dilelang, penjual lelang, serta pembeli lelang. Kesimpulan mengenai permasalahan yang dirumuskan di dalam jurnal ini adalah akibat hukum bagi para pihak terhadap pembatalan Risalah Lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam putusan perkara Nomor 951/PK/Pdt/2022 adalah bagi pembeli/pemenang lelang, hak pembeli lelang atas objek lelang milik debitor akan menjadi berakhir, bagi pemilik objek lelang (debitor), barang yang dilelang kembali kepada keadaan semula kepada debitor, namun tetap dalam status barang jaminan, sementara bagi penjual lelang (kreditor) terjadi penundaan untuk memperoleh pemenuhan prestasi dalam perjanjian kredit. Kata kunci: Lelang, Hak Tanggungan, Perbuatan Melawan Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PT. GARUDA INDONESIA TBK PADA TAHUN 2018 Fredrik Seldani Simangunsong; Saidin Saidin; Keizerina Devi Azwar
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2308

Abstract

Abstract: Members of the board of directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk were negligent in exercising their authority to manage the company based on the principles of good faith and prudence. The actions of the directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk can be said to be acts against the law. The regulation was then updated with decision no. KEP 17/PM/2002 by the Chairman of Bapepam regarding the obligation to submit financial reports periodically which came into effect for financial reports ending on 31 December 2002. In this decision it was stated that the annual financial report must be accompanied by an accountant's report with a general opinion and submitted to Bapepam no later than the end of the third month after the date of the annual financial report. The research methods in this research include normative legal types, with exploratory, descriptive and explanatory research characteristics, with a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used in this research are primary data, data secondary and tertiary data. Data collection techniques for library research and field research are then analyzed deductively. The directors' responsibilities in managing the company can have consequences if the directors have bad faith in carrying out their obligations. Keywords: Accountability, Directors, Finance, PT. Garuda Indonesia Abstrak: Anggota direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk lalai dalam menjalankan kewenangannya untuk mengurus perseroan berdasarkan prinsip iktikad baik dan kehati-hatian. Tindakan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan keputusan No. KEP 17/PM/2002 oleh Ketua Bapepam tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala yang mulai berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2002. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanatori, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (onceptual approach), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpul data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan field research), selanjutnya dianalisis secara deduktif. Tanggung jawab direksi dalam mengurus perseroan dapat menimbulkan konsekuensi apabila direksi beriktikad buruk (bad faith) dalam menjalankan kewajibannya. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Direksi, Keuangan, PT. Garuda Indonesia
PERBANDINGAN PUTUSAN SENGKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA MEREK TERDAFTAR DAN MEREK TERKENAL Bambang H.R. Gultom; Saidin Saidin; Keizerina Devi Azwar
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2350

Abstract

Abstract: The importance of a brand in terms of influencing business development in a good or service can be seen from the desire of the public who are buyers or consumers to use goods or services that have a well-known brand. Rapid developments in this era of globalization have increased buyer satisfaction not only seen from the quality of the goods or services used, but also seen from the satisfaction of a person's prestige in using a brand that is considered famous. What are the legal considerations of the judge? Regarding the registration status of trademarks which are substantially similar in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. The research method in this research includes normative legal types, with analytical descriptive research characteristics. The research approaches are the statutory approach, conceptual approach and statutory approach, with the data sources used in this research namely primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique is literature study and the data collection tool is document study, then analyzed qualitatively. Keywords: Brands, Verdicts, Disputes Abstrak: Pentingnya sebuah merek dalam hal mempengaruhinya perkembangan bisnis dalam suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya suatu keinginan dari masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan yang pesat di dalam era globalisasi ini membuat meningkatnya kepuasan pembeli tidak hanya dilihat dari kualitas suatu barang atau jasa yang digunakan, akan tetapi dilihat juga dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek yang dianggap terkenal.       Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang status pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yaitu pendeketan perundang-undangan (statute approach), pendekaan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan alat pengumpul data yaitu studi dokumen, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kata kunci: Merek, Putusan, Sengketa 
PELINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI ATAS PENGGUNAAN AI GENERATI DI BERBAGAI PLATFORM MEDIA SOSIAL Rizka Aminni Putri; Saidin Saidin; Jelly Leviza
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4646

Abstract

Abstrack: The current development of information and communication technology has led humans to use the assistance of Generative AI (artificial intelligence) technology to produce various new works, including cinematographic works circulating on social media. However, the emergence of Generative AI has raised new legal issues, because in its use many works have the potential to violate copyright, especially when this technology is used to modify cinematographic works owned by other parties on social media platforms. This study aims to analyze legal certainty, the form of legal liability for the use of Generative AI, and review the form of legal protection for cinematographic works modified using Generative AI on social media without permission. This research is a normative juridical legal research with a descriptive analytical nature. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques and data were carried out through literature studies. Data analysis used normative analysis methods. The results of the study indicate that legal certainty in the use of Generative AI is currently still not achieved because the Copyright Law is still oriented towards humans as creators. The forms of legal liability that can be applied include civil, criminal, and administrative aspects, while legal protection is provided preventively through takedown mechanisms and repressively through compensation lawsuits and criminal sanctions. The conclusion of this study is that the protection of copyright in cinematographic works for the use of Generative AI on social media platforms creates legal uncertainty that needs to be addressed immediately through regulatory updates and strengthening copyright enforcement policies in the digital era. The formation of specific regulations regarding liability for works involving Generative AI technology is an important step towards realizing legal certainty, justice, and benefits for all parties involved. Keyword: Copyright, Cinematographic Works, Generative AI, Social Media, Legal Protection. Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat manusia menggunakan bantuan teknologi  AI Generatif (kecerdasan buatan) dalam menghasilkan berbagai karya baru, termasuk karya sinematografi yang beredar di media sosial. Namun, kemunculan AI Generatif telah menimbulkan persoalan hukum baru, karena dalam penggunaannya banyak karya yang berpotensi melanggar hak cipta terutama ketika teknologi ini digunakan untuk memodifikasi karya sinematografi milik pihak lain di platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum, bentuk tanjung jawab hukum atas penggunaan AI Generatif serta meninjau bentuk perlindungan hukum terhadap karya sinematografi yang dimodifikasi menggunakan AI Generatif di media sosial tanpa izin. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian dekskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penggunaan AI Generatif saat ini masih belum tercapai karena dalam UUHC masih berorientasi pada manusia sebagai pencipta. Bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan meliputi aspek perdata, pidana serta administratif, sementara perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui mekanisme takedown dan represif melalui gugatan ganti rugi maupun sanksi pidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelindungan hak cipta karya sinematografi atas penggunaan AI Generatif di platform media sosial menimpulkan ketidakpastian hukum yang perlu segera diatasi melalu pembaruan regulasi dan penguatan kebijakan penegakan hak cipta di era digital. Pembentukan aturan khusus mengenai tanggung jawab atas karya yang melibatkan teknologi AI Generatif menjadi langkah penting untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak terkait. Kata kunci: Hak Cipta, Karya Sinematografi, AI Generatif, Media Sosial, Pelindungan Hukum.
SENGKETA MEREK KANDUI DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Hanafi Zuhri; Saidin Saidin; Jelly Leviza
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4656

Abstract

Abstract: The problem in this study stems from the existence of unfair business competition arising from trademark registration applications in bad faith. The element of good faith has an important role in the trademark legal system in Indonesia to prevent disputes in the future. This study specifically analyzes the trademark dispute in the Medan District Court Decision Number 4 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2019 / PN Niaga Medan, which involves the registration of the KANDUI and KANDUI VILLAS trademarks by the defendant, even though the trademark has been previously used by the plaintiff, even the defendant himself is a manager at the plaintiff's lodging business. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The issues studied include: (1) legal protection of trademarks according to the principle of good faith to prevent unfair business competition; (2) indications of unfair business competition practices in the KANDUI trademark dispute; and (3) the suitability of the judge's considerations in the decision with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The results of the study indicate that the judge in the decision only emphasized the first to file principle as regulated in Article 3 of Law Number 20 of 2016, but was inconsistent with his considerations which had acknowledged the relevance of the first to use principle. In addition, the judge did not thoroughly examine the defendant's bad faith as stated in the plaintiff's petitum. Thus, although the judge's decision was formally in accordance with regulations, there were still weaknesses in upholding the principle of good faith which is an important instrument to prevent unfair business competition in the trademark legal regime.Keyword: Business competition, Brand, Bad faith Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat permohonan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Unsur iktikad baik memiliki peran penting dalam sistem hukum merek di Indonesia agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini secara khusus menganalisis sengketa merek pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan, yang melibatkan pendaftaran merekKANDUIdanKANDUI VILLASoleh tergugat, padahal merek tersebut telah lebih dahulu digunakan oleh penggugat, bahkan tergugat sendiri merupakan pengurus pada usaha penginapan milik penggugat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) perlindungan hukum terhadap merek menurut prinsip iktikad baik untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat; (2) indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat dalam sengketa merekKANDUI; serta (3) kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut hanya menekankan asasfirst to filesebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun tidak konsisten dengan pertimbangannya yang sempat mengakui relevansi asasfirst to use. Selain itu, hakim tidak secara mendalam mengkaji iktikad tidak baik tergugat sebagaimana petitum penggugat. Dengan demikian, meskipun putusan hakim secara formil sesuai dengan regulasi, namun masih terdapat kelemahan dalam menegakkan prinsip iktikad baik yang menjadi instrumen penting untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat dalam rezim hukum merekKata Kunci : Persaingan usaha, Merek, Iktikad tidak baik
Co-Authors Amirah Ainun Sofiah Hasibuan Ayu Adinda Pratiwi Azwar, Tengku Keizerina Devi Bambang H.R. Gultom Bonardo Marbun BUDIMAN GINTING Christopher Plumbantoruan Dedi Harianto Delia Mariyanti Dewi Yulia Andriany Sitorus Edy Ikhsan Fredrik Seldani Simangunsong Hanafi Zuhri Jelly Leviza Keizerina Devi Azwar Leomongga Alamsyah Sitompul MAHMUL SIREGAR Rizka Aminni Putri Runtung Runtung Salsabila Batubara Sukarja, Detania T. Keizerina Devi A Tan Kamello Vera Yulia Zaidar Zaidar