Articles
<![CDATA[KONFLIK SOSIAL ANTAR DESA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DI BIMA ]]>
<![CDATA[Ahmadin Ahmadin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 7 No 1 (2017): JURNAL PENDIDIKAN IPS ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Taman Siswa Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemikiran yang membuat kita terpengaruh, hal ini yang menjadikan konflik dalam diri setiap manusia.dalamtulisan ini adalah yang diangkat konflik sosial dalam perspektif sejarah di Bima dengan metodelogi kualitatif. Penyebab terjadinya konflik sosial adalah pertama, faktor kenakalan remaja. kedua, watak keras masyarakat karena masing-masing setiap pribadi mempunyai karakter dan sifat bawaan. ketiga, pergeseran budaya. ke’empat, kinerja struktur pemerintah setempat yang belum maksimal. dan kelima,lambanya tindakan pihak keamanan. Dampak konflik sosial antar Desa Secara positif atas peristiwa ini mengharuskan peningkatan kinerja pemerintah sesuai kewenanganya karena dalam sisi negatif menghambat proses perekonomian, pendidikan, politik, dan adanya tekanan sosial secara psikologis. secara pengetahuan upaya penyelesaian konflik hanya bersifat yaitu islah. sejarah mencatat konflik social yang terjadi di Bima sudah sangat menghawatirkan karena pada setiap moment dalam Desa masing-masing sudah mengalami mental down atau terkikisnya keimanannya untuk menggunakan akal sehat dalam menerima dan memberi pemikiran. Kemudian usaha para tokoh untuk memberikan konsep penyelesaiaan konflik dengan cara musyawarah mufakat dalam rangka penyatuan persepsi kemajemukan masyarakat. Pandangan sejarah bagi orang Bima masalah konflik waktu dulunya sebagaimana dicontohkan oleh para tokoh-tokoh yang diprakarsainya dari peradaban selalu diperlihatkan oleh para pejuang akan berpandangan kontra produktif terhadap konflik antar Desa danini merupakan sebuah kesalahan fatal karena muatan konflik berbentuk perang ini sangat tidak manusiawi, sebab meliputi rentetan saling melukai, menghancurkan, menyerang bahkan saling membunuh satu sama lain.]]>
<![CDATA[Problem Pengelolaan Zakat Ditinjauan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ]]>
<![CDATA[Ahmadin Ahmadin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 8 No 1 (2018): JURNAL PENDIDIKAN IPS ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Taman Siswa Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37630/jpi.v8i1.120
<![CDATA[Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, memiliki dua aspek, yaitu aspek agama dan aspek sosial ekonomi. Zakat ditinjau dari aspek agama merupakan suatu bukti kepatuhan seorang hamba kepada tuhan, dan dari aspek sosial-ekonomi, zakat memiliki fungsi strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu zakat sering kali disebut sebagai ibadah Maliyah Ijtimaiyyah. Namun fungsi zakat untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan akan terwujud jika zakat tidak hanya didistribusikan dalam bentuk konsumtif, melainkan dalam bentuk produktif, dimana zakat yang peroleh terlebih dahulu dimanfaatkan menjadi suatu usaha, yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan penghasilan tetap, sehingga tujuan utama penyaluran zakat dapat terwujud yaitu merubah mustahik menjadi muzakki. Kemudian dilihat dari Pelaksanaan zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan secara kontekstual dalam kehidupan modern, misalnya orang yang memiliki modal menzakatkan modalnya kepada orang yang memiliki skill dan sebaliknya orang yang memiliki skill menzakatkan skillnya kepada yang memiliki modal. Maka zakat yang disebut dalam al-quran sejajar dengan shalat karena merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam suatu tatanan kehidupan sosial.]]>
<![CDATA[Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum ]]>
<![CDATA[Ahmadin Ahmadin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 8 No 2 (2018): JURNAL PENDIDIKAN IPS ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Taman Siswa Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37630/jpi.v8i2.123
<![CDATA[Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Dalam penegakan hukum perlu disampaikan lima hal yang menjadi tujuan penegakan hukum. Pertama, mengubah pola pikir masyarakat. Kedua, pengembangan budaya hukum. Ketiga, jaminan kepastian hukum. Keempat, pemberdayaan hukum. Terakhir, pemenuhan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara top down, dari penegak hukum kepada masyarakat. Dalam penegakan hukum, lembaga hukum harus memainkan peranan penting Sebagai penegak etika bagi para penegak hukum dan penegak hukum ini berfungsi sebagai checks and balances pada pelaksana sebagai kekuasaan kehakiman dan untuk menghindari terjadinya "abuse of power". Selain itu, lembaga hukum juga berfungsi sebagai katalisator, yaitu mendekatkan masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan keadilan melalui peradilan bersih, transparan, independen dan berkeadilan.]]>
<![CDATA[Pemahaman Pancasila Sebagai Wujud Kepribadian Tangguh Studi Kasus di Bima ]]>
<![CDATA[Ahmadin Ahmadin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 9 No 2 (2019): JURNAL PENDIDIKAN IPS ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Taman Siswa Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37630/jpi.v9i2.207
<![CDATA[Hasil analisis menunjukkan bahwa di era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, banyak generasi muda yang bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila karena rendahnya kesadaran yang ada pada diri mereka. Sehingga generasi muda perlu adanya pemahaman pancasila. Karena generasi sekarang terjerumus dalam lingkaran zaman globalisasi sehingga diharapkan mampu menjadi penerus bangsa yang mampu menanamkan serta menerapkan nilai-nilai pancasila. Hal yang mendukung tercapainya harapan tersebut adalah dengan adanya pemhaman pancasila yang memberikan pengembangan serta pengetahuan untuk generasi muda supaya memiliki karakter yang unggul serta mempunyai akhlak yang baik. Selain itu dengan adanya pendidikan pancasila mampu menumbuhkan kesadaran pada pribadi generasi dalam berpegang teguh pada kebudayaan yang sesuai dengan kaidah pancasila. Sehingga generasi muda sekarang mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia menuju kearah yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Waris Banci Menurut Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ahmadin Ahmadin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 9 No 1 (2019): JURNAL PENDIDIKAN IPS ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Taman Siswa Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37630/jpi.v9i1.209
<![CDATA[Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Kita. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu kita akan kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat Bima tersebut adalah seorang ahli waris yang posisinya yang digantikan berhak mendapat harta warisan baik dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan dan seorang ahli waris berhak menerima harta warisan untuk dimiliki secara pribadi ataupun secara keluarga sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Sebagaimana kekerabatan masyarakat Bima yang menarik keturunan dari garis ayah dan garis ibu. Ahli waris pada masyarakat Bima, baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan baik dari garis ayah maupun ibunya. Dan harta warisan yang sudah didapat, dapat dimiliki dan dikuasai oleh ahli waris dari garis ayah atau ibunya yang meninggal tersebut.]]>
<![CDATA[Pergeseran Nilai Agama Dan Pancasila Dalam Dimensi Sosial ]]>
<![CDATA[Ahmadin Ahmadin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 10 No 1 (2020): JURNAL PENDIDIKAN IPS ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Taman Siswa Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menelusur bentuk dan fungsi pancasila dalam keterkaitannya dengan beberapa elemen sosial yang berkembang. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan dapat menjadi bahan refleksi bagi pengembangan strata sosial. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data adalah berupa observasi, wawancara mendalam, serta studi literatur. Berfungsi sebagai instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Analisis data dilakukan berturut-turut berupa; 1) reduksi data; 2) Klasifikasi data; 3) Interpretasi data, dan; 4) Penyajian hasil. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan beberapa proses asimilasi yang dilakukan dengan beberapa elemen sosial yang berkembang, diantaranya adalah: ruang sosial politik, ras dan etnisitas, gender, norma dan etik, serta elemen komunikasi/ media. Dari proses asimilasi yang terjadi dapat dicermati sedikit banyak telah membawa perubahan akan bentuk dan fungsi sesuai dengan elemen yang melekatinya. Sebagai sebuah produk budaya, Pancasila tidak mampu menghindarkan diri dari berbagai ragam ideologi serta corak pola pikir yang melingkupinya. Penelitian ini mencoba menunjukkan bahwasanya ada kekaburan makna dan fungsi dari Agama dan Pancasila dalam dimensi sosiologis yang senantiasa hendaknya menjadi kesadaran dan diwaspadai mulai dari pergeseran nilai sosial dalam pancasila sampai pada agama dijadikan sebagai lahan bisnis serta kepentingan politik. Sehingga menciderai nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hakekat ilmu Agama dan pancasila. Penulis berharap dari berbagai fenomena dan dinamika yang terjadi dalam aktifitas sosial saat ini perlu kita suarakan dan sosialisasikan bahwa agama dan sosial sangat memberikan kontribusi dalam segala aspek, baik ekonomi, politik, sosial, agama maupun kebudayaan.]]>
<![CDATA[Peranan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha di Bima ]]>
<![CDATA[Ahmadin Ahmadin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 11 No 1 (2021): JURNAL PENDIDIKAN IPS ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Taman Siswa Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37630/jpi.v11i1.448
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang peranan zakat produktif terhadap pengebangan usaha pada Amil Zakat Kabupaten Bima. Hal ini dianggap menarik karena masih kurang maksimalnya pengelolaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha kecil, serta minimnya pengetahuan mustahiq terhadap manajeman wirausaha, hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya peranan zakat produktif yang selama ini dikelola oleh Amil Zakat Kabupaten Bima. Urgensi dari penelitian ini yaitu menjadi sumber informasi masyarakat luas khususnya mengenai perananan zakat produktif terhadap penegembangan usaha kecil. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Amil Zakat Kabupaten Bima. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelola zakat produktif yang selama ini dikelola oleh Amil Zakat Kabupaten Bima sudah cukup baik, tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki terutama dari segi profesionalisme pengurus Amil Zakat Kabupaten Bima yang masih kurang maksimal pedampingan dan evaluasi dari pengurus mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan zakat produktif tersebut, serta minimnya pengetahuan para mustahiq dalam berwirausaha sehingga mustahiq tidak dapat mengembangkan usahanya.]]>
<![CDATA[Establishing the Character of Love for the Country of Students in Growing an Attitude of Nationalism ]]>
<![CDATA[Ahmadin Ahmadin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 13 No 1 (2023): JURNAL PENDIDIKAN IPS ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Taman Siswa Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37630/jpi.v13i1.892
<![CDATA[The attitude of nationalism in schools is decreasing, and this is evidenced by various problems that occur in the school environment. The character of loving the motherland needs to be instilled in students so that they have a strong attitude of nationalism and love the local culture more, especially being able to appreciate the services of the heroes who have fought for Indonesian independence. Civics teachers in the formation of the character of loving the motherland and the inhibiting and supporting factors in the formation of the character of loving the motherland to foster students' nationalism. The approach in this research is qualitative with descriptive type. Data collection techniques using interviews (interviews), observation and documentation studies. The results showed that (1) the formation of the character of loving the motherland to foster an attitude of nationalism in students, namely carrying out routine flag ceremonies and extracurricular activities by singing the national anthem; (2) the role of the Civics teacher in forming the character of loving the motherland to foster students' nationalism, namely the teacher as the central pillar for students in learning and as an example or role model in character building. (3) In forming the character of loving the motherland, guidance is needed, and it takes time as well as the patience of the teacher and parents so that students will be motivated to have the expected attitude.]]>
<![CDATA[Legal Protection of The Providing Wages to Labor Workers by Companies Affected by Bankruptcy ]]>
<![CDATA[Ahmadin, Ahmadin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 13 No 2 (2023): JURNAL PENDIDIKAN IPS ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Taman Siswa Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37630/jpi.v13i2.1386
<![CDATA[This research aims to determine the extent to which wages are provided to workers by companies that have gone bankrupt. Companies pay wages to laborers, whether intentionally or not, every laborer always complains that they are not given wages. The Constitution of the Republic of Indonesia states that one of the main objectives is to create a just and prosperous national, state life in order to realize social justice by fulfilling the rights of every citizen to obtain work and a decent living for all Indonesian people. Apart from that, article 28 of the Constitution of the Republic of Indonesia states that every person has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty as well as equal treatment before the law. The type of research used is Normative-Empirical research. This means that researchers implement normative legal provisions (Laws) in their actions in every specific legal event that occurs in a society. This research was conducted at a company that had gone bankrupt as the sources were the company's workers. Then the results of his research showed that employment is an inseparable part of national development based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. By guaranteeing the basic rights of workers while still paying attention to developments in the national and international business world. In accordance with Article 95 paragraph (4) of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, if a company is declared bankrupt or liquidated based on applicable laws and regulations, wages and other rights of workers/laborers are debts whose payment takes priority. So, there is a guarantee that employee rights to wages/severance pay can be fulfilled. Then the author's conclusion is that he believes that the company does not have good intentions in providing wages to workers on the grounds that the company has experienced a financial deficit.]]>
<![CDATA[Legal Protection of The Providing Wages to Labor Workers by Companies Affected by Bankruptcy ]]>
<![CDATA[Ahmadin, Ahmadin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 13 No. 2 (2023): JURNAL PENDIDIKAN IPS ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Taman Siswa Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37630/jpi.v13i2.1386
<![CDATA[This research aims to determine the extent to which wages are provided to workers by companies that have gone bankrupt. Companies pay wages to laborers, whether intentionally or not, every laborer always complains that they are not given wages. The Constitution of the Republic of Indonesia states that one of the main objectives is to create a just and prosperous national, state life in order to realize social justice by fulfilling the rights of every citizen to obtain work and a decent living for all Indonesian people. Apart from that, article 28 of the Constitution of the Republic of Indonesia states that every person has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty as well as equal treatment before the law. The type of research used is Normative-Empirical research. This means that researchers implement normative legal provisions (Laws) in their actions in every specific legal event that occurs in a society. This research was conducted at a company that had gone bankrupt as the sources were the company's workers. Then the results of his research showed that employment is an inseparable part of national development based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. By guaranteeing the basic rights of workers while still paying attention to developments in the national and international business world. In accordance with Article 95 paragraph (4) of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, if a company is declared bankrupt or liquidated based on applicable laws and regulations, wages and other rights of workers/laborers are debts whose payment takes priority. So, there is a guarantee that employee rights to wages/severance pay can be fulfilled. Then the author's conclusion is that he believes that the company does not have good intentions in providing wages to workers on the grounds that the company has experienced a financial deficit.]]>
