Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA PENJUALAN PRODUK HASIL USAHA DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Made Ananda Dwi Ervaden]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (34.957 KB)
<![CDATA[Bali Provincial Government seeks to improve the quality and quantity of publicservices by the issuance of Bali Provincial Regulation No. 3 years of 2011 on BusinessRetributions are therein expressly set about setting sales levy local business results,including products of local business provided by Department of Marine and Fisheriesof Bali. This rule is expected to fixed accommodative by reference to Law No. 32 yearsof 2004 on Regional Governance. Next can be formulated, How does implementation ofRetributions collection of business services on local businesses selling products toDepartment of Marine and Fisheries of Bali and What is the problem in theimplementation of Business Service Retribution on Department of Marine and Fisheriesof Bali. This writing uses an empirical research method to discuss the issue. Last, canbe concluded that the implementation of collection of this Retributions conducted byBali Provincial Regulation No. 3 of 2011 and The constraints faced in collecting of thisRetribution has not capable resolved by the government of Bali, so the contribution ofthe Retribution to improving local revenue in implementing of regional autonomy in theprovince of Bali is still less than the maximum.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TERHADAP TENAGA HONORER YANG TIDAK DAPAT DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ]]>
<![CDATA[I Putu Agus Astra Wigoena]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (149.32 KB)
<![CDATA[Tenaga honorer yang dapat diangkat sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) antara lain tenaga guru, tenaga penyuluh dibidang pertanian, tenaga kesehatan, tenaga peternakan, tenaga perikanan dan adapun tenaga teknisi lainnya dalam instansi pemerintahan. Maka dari itu pemerintah harus bertanggung jawab dan memberikan solusi atas masalah tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan mengenai tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil dan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Badung terhadap tenaga honorer yang tidak dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan tenaga honorer menjadi CPNS, dan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Badung terhadap tenaga honorer yang tidak dapat diangkat menjadi CPNS. Hasil analisis dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris ditemukan bahwa pasal 99 Undang–Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 menyatakan CPNS yang berasal dari PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tidak otomatis dilakukan pengangkatan, namun PPPK perlu mengikuti pemilihan yang diadakan untuk menjadi CPNS. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yaitu memberikan penghargaan pada tenaga honorer bila menunjukkan kinerja yang baik selama bekerja berupa tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi berupa seminar ataupun penataran, dan juga kesempatan menghadiri acara kenegaraan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2000 ]]>
<![CDATA[Desak Nyoman Oxsi Selina]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.633 KB)
<![CDATA[Gangguan terhadap kebersihan dan ketertiban umum di Kota Denpasar salah satunya disebabkan oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di areal trotoar dan badan jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan penataan bagi pedagang kaki lima di Kota Denpasar serta untuk mengetahui prosedur penegakan hukum dan kewenangan yang melekat pada penertiban pedagang kaki lima di Kota Denpasar. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengaturan terhadap pedagang kaki lima di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar, namun Perda tersebut tidak mengatur mengenai penataan pedagang kaki lima di Kota Denpasar tidak di atur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tersebut. Dalam Perda tersebut hanya mengatur mengenai pengertian, larangan dan sanksi pidana bagi Pedagang kaki lima. Penegakan hukum bagi PKL di Kota Denpasar ada dua bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kewenangan penertiban PKL di Kota Denpasar berada pada Wali Kota, serta yang berwenang menertibkan adalah Satuan Polisi Pamong praja. Diharapkan untuk merevisi kembali Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tersebut agar pengaturannya lebih jelas dan tegas.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[I Gede Awan Arnawa]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[I Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan suatu Perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Pemilik Bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dana tau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hokum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan sekaligus kepastian hukum yang berisi tata aturan Izin Mendirikan Bangunan, namun dalam implementasinya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dilapangan yang dapat merugikan pemerintah maupun pemilik bangunan seperti yang banyak terjadi di lingkungan Kabupaten Badung walaupun sudah diterbitkan prodak Hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Badung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan upaya dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran tentang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Izin Mendirikan Bangunan dikabupaten Badung. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris yang menggunakan pendekatan dari aspek yang timbul dilapangan, serta melalui pendekatan fakta. Dari Penelitian ini yang menjadi penyebab masih adanya pelanggaran didalam pengimplementasian berupa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Penyelengraan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Badung adalah masih banyaknya masyarakat kabupaten badung yang awam tentang hukum sehingga banyak masyarakat yang sembarangan membangun bangunan tanpa mengurus izin terlebih dahulu. Sedangkan faktor external adalah masih Kurangnya Pemerintah Kabupaten Badung melakukan Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelengraan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Badung sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 menjadi tidak maksimal.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS INSPEKTORAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH ]]>
<![CDATA[Tri Harsya Wardhana]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.162 KB)
<![CDATA[Artikel ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Inspektorat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Artikel yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Adapun hal yang bisa dilakukan Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam efektifitas pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2016, maka tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam pelaksanaannya, sebaiknya Inspektorat Daerah lebih memperhatikan pengawasan sehingga mampu menjamin Independensi dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan melakukan Program kerja Pemeriksann Tahunan Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu memperhatikan kondisi yang terjadi dalam struktur organisasi di Inspektorat Daerah terkait dengan rangkap jabatan dalam jabatan struktural dan diperlukan adanya penambahan aparatur pengawas dengan pola rekruitmen yang berbeda dipisahkan dari rekruitmen aparatur pada umumnya sehingga menghasilkan aparatur yang profesional dan kompeten dibidang pengawasan yang dapat memaksimalkan kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Buleleng.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG USAHA HOTEL MELATI DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Putu Rudi Darmika]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Januari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.864 KB)
<![CDATA[Implementation of tourism accommodation activities pertaining to non-star hotelbusiness at first have been regulated by office of tourism Denpasar city, but as the emergence ofoffice of licensing, and occurring transition to the monitoring task of non-star hotel business.Where all the implementation of and supervision over non-star hotel business now governed byoffice of licensing local regulations number of 24/2001 on non-star hotel business. It is causingthe occurrence of problem where there are many non-starhotel business who commits anoffense against business permit such as : many non-star hotel business who no license, andmany non-star hotel business which is not extend the license, and many non-star hotel businessthat has changed ownership, but not registered it and there is also a non-star hotel businesswhich have previously been registered in tourism agency, but after it has occurred transition theeffort is not registered back. This article uses empirical legal research. From the descriptionabove then can be concluded that the implementation of and supervision over non-star hotelbusiness in the city of denpasar still not fit with local regulation number of 24 / 2001 on nonstarbusiness.]]>
<![CDATA[PENGATURAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DALAM PENATAAN RUANG DI KABUPATEN KLUNGKUNG ]]>
<![CDATA[I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (494.993 KB)
<![CDATA[Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengaturan sistem penanggulangan bencana dalam penataan ruang di Kabupaten Klungkung. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung serta faktor penghambat dalam mewujudkan pengaturan sistem penanggulangan bencana dalam penataan ruang di Kabupaten Klungkung. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Klungkung terdapat kekosongan norma terkait pengaturan sistem penanggulangan bencana yang seharusnya terdapat dalam perencanaan penataan ruang daerah. Hal ini berdampak pada penataan ruang yang detail sekaligus penanggulangan bencana mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 telah mengatur elemen penanggulangan bencana, namun pengaturan sistem penanggulangan bencana dalam penataan ruang belum diwujudkan secara rinci. Selain itu, penghambat terwujudnya pengaturan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung adalah tidak adanya peraturan daerah rencana rinci tata ruang dan tidak adanya materi muatan penanggulangan bencana.]]>
<![CDATA[PENGATURAN TOLOK UKUR SYARAT CALON KEPALA DAERAH DARI PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Martha Teja Agastya]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (73.334 KB)
<![CDATA[Pengaturan tolak ukur syarat calon kepala daerah dari partai politik dan perseorangan berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2015. Permasalahan yang diteliti menyangkut tentang bagaimanakah pengaturan dan tolok ukur menentukan bilangan penyebut antara calon kepala daerah dari partai politik dan perseorangan, dan apa akibat hukum dalam terjadinya perbedaan tolok ukur bilangan penyebut antara calon kepala daerah dari partai politik dan perseorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data primer, sekunder ,dan tersier. Data primer bersumber dari Undang-Undang, data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan,dan data tersier di peroleh dari kamus-kamus bahasa inggris dan bahasa indonesia. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang - undangan dan analisis konsep hukum. Dari hasil penelitian terhadap permasalahan ini dapat disimpulkan mengenai pengaturan syarat bilangan penyebut calon kepala daerah dan tolak ukur untuk menentukan bilangan tersebut. Syarat bilangan penyebut ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan serta Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ]]>
<![CDATA[Kadek Yudhi Aditya Putra]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (50.762 KB)
<![CDATA[Considering State Indonesia is Agricultural Country and most its societyhave subsistence of agricultural produce, hence increasing also requirement ofland; ground human being will till often we meet the existence of land; groundsales transaction. In this case, such land; ground in congeniality of yuridis of is socalledrights. Such as those which we know, in land; ground sales transaction toget authenticity about ownership of hence require to be made by an madeagreement before Functionary of Maker of Act of land. Purchasing and sellingagreement happened caused by second agreement split side, good regarding objectwhich is sold and also his price. Related of solution in this research, namelyresponsibility a eyewitness in making of sale act buy, land right beforeFunctionary Of Maker of Act of land (PPAT) and authenticity from an sale actbuy land; ground if when related to domicile eyewitness.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM HAL PEREKAMAN DATA DI KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[I Gusti Nyoman Mahardika]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.324 KB)
<![CDATA[Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pelaksanaan kebijakan program kartu tanda penduduk elektronik dalam hal perekaman data di Kabupaten Gianyar. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan program kartu tanda penduduk elektronik dalam hal perekaman data di Kabupaten Gianyar, serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kebijakan program kartu tanda penduduk elektronik dalam hal perekaman data di Kabupaten Gianyar. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Pelaksanaan program KTP-el dan perekaman data penduduk di Kabupaten Gianyar belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini belum seluruh penduduk Gianyar melakukan perekaman data. Berdasarkan data, presentase jumlah penduduk Gianyar yang sudah melakukan perekaman KTP-el adalah 82% dari total keseluruhan penduduk yang wajib KTP. Walaupun jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el cukup banyak, namun hal tersebut tetap tidak sesuai dengan pasal 10 PerPres 112/2013, yang mengamatkan bahwa seluruh penduduk yang berstatus wajib KTP seharusnya sudah memiliki KTP-el sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Hal tersebut tentu dapat dikatakan sebagai kesenjangan antara das sollen dengan das sein, dalam artian bahwa aturan yang berlaku tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan, dalam hal ini adalah program KTP-el di Kabupaten Gianyar. Adapun kendala dalam pelaksanaan program KTP-el di Kabupaten Gianyar, yaitu tidak bisa melakukan perekaman data di daerah tertentu karena sinyal yang tidak bagus, kesadaran penduduk yang kurang dalam melakukan perekaman KTP-el, dan ketidaktahuan masyarakat terkait tata cara mengurus KTP-el.]]>
