Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.212
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mamangan Ilmu Hukum Prima SIGn Jurnal Hukum Khazanah Hukum Jurnal Darma Agung Jurnal Al-Hikmah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Mamangan Social Science Journal PKM Maju UDA
Suhaila Zulkifli
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Religion Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi pada PT Pan Pacific Insurance Suhaila Zulkifli; Luthvia Meidina; Shalihin Hernata Dhalimunthe; Intan Carolyn Ginting
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 1: April - September 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i1.65

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan implementasi Prinsip Subrogasi di dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor; hal-hal yang menjadi hambatan pihak tertanggung dalam pengajuan klaim; serta tanggungjawab PT Pan Pacific Insurance mengenai prinsip subrogasi atas kerugian yang disebabkan oleh keterlibatan pihak ketiga. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilaksanakan dengan berdasar pada tinjauan bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga dipertajam dengan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan jenis data yang terdiri dari 2 (dua), yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Pan Pacific Insurance sama halnya dengan perusahaan asuransi pada umumnya dalam pengaplikasian asuransi, dimana menawarkan prinsip subrogasi sebagai salah satu dasar dalam pengaplikasian asuransi. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan yang berasal dari perusahaan asuransi sendiri maupun pihak tertanggung. Tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim ganti rugi, sesuai dengan nilai limit nominal pertanggung. Dengan demikian, maka sisa kekurangan dari biaya perbaikan terhadap objek asuransi ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatannya bersama pihak tertanggung.
PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JIWA PADA PT. PRUDENTIAL LIFE INSURANCE TERHADAP TERTANGGUNG YANG MENINGGAL AKIBAT COVID-19 Suhaila Zulkifli; Siti Zahara; Daniel Jan Louis Telaumbanua; Fernando Felix
Jurnal Darma Agung Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.1556

Abstract

Asuransi ialah yang memberikan pembayaran sejumlah uang tertentu atas kematian tertanggung atau nasabah kepada anggota keluarganya atau orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi yang telah disepakati. Nasabah wajib membayar sejumlah uang setiap periode sampai jangka waktu yang telah ditetapkan dikontrak selesai sesuai kesepakatan bersama. Premi ialah suatu pembayaran yang dilakukan setiap periode dalam jumlah tertentu dan selama waktu yang telah disepakati bersama. Pada penelitian ini akan diteliti tentang bagaimana penyelesaian klaim asuansi jiwa pada PT. Prudential Life Insurance terhadap tertanggung yang meninggal akibat Covid-19
PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR Suhaila Zulkifli; Yanti Agustina; Atika Sunarto; Iin Hotprinauli Purba; Muhammad Ali Adnan
ABDIMASKU : Jurnal Pengabdian Masyarakat UTND Vol 1 No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.035 KB) | DOI: 10.36490/jpmtnd.v1i2.267

Abstract

Kekerasan terhadap anak kerap sekaliterjadi, anak menjadi korban ekploitasi seksual, disuruh menjadi pengamen, pengemis yang mana semua bentuk kekerasan dan eskploitasi terhadap anak akan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Penyuluhan ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur serta upaya dalam mencegah segala tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Hasil Dari Penyuluhan ini adalah bahwa setiap anakmemerlukan perlindungan dari semua kalangan sebabanak belum memliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari segala hal, termasuk tindakan kekerasan dan eksploitasi. Adapun penyuluhan ini memberikan pengetahuan kepada anak adanya perlindungan yang mereka dapatkan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah serta memberikan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi yang biasanya dialami oleh anak sehingga mereka dapat mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan eksploitasi atas dirinya.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA (STUDI DI PT. BANK SUMUT) Suhaila Zulkifli; Tiara Yunita Sundari; Mario Hans Kristian Silalahi
Jurnal Darma Agung Vol 30 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i2.2447

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan pemberian kredit multi guna pada Bank Sumut, bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit multi guna pada Bank Sumut, serta proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit multi guna pada Bank Sumut. Masalah difokuskan pada aturan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit multi guna. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilaksanakan dengan berdasar pada tinjauan bahan pustaka atau data sekunder. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Multi Guna ada beberapa tahap yang harus dipenuhi debitur agar bisa menggunakan kredit tersebut. Pihak Bank terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara debitur dengan pihak Bank (kreditur).
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SECARA DIGITALISASI KEPADA DEBITUR MASA PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) Marlina Elisabeth Pakpahan; Suhaila Zulkifli; Atika Sunarto
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2561

Abstract

Layanan untuk perbankan digital kini berkembang pesat. Layanan perbankan digital memudahkan masyarakat umum untuk menerima layanan perbankan tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank untuk memenuhi kebutuhan layanan nasabah. Termasuk mempercepat dan mempermudah pemberian kredit kepada debitur. Ini adalah terobosan baru dalam industri keuangan. Fintech, atau financial technology, adalah nama dari terobosan ini. Masyarakat kini dapat menggunakan item layanan dengan nyaman dan bebas dalam transaksi online nontunai berbasis teknologi. Fintech hanya dapat digunakan dengan desktop, laptop, dan smartphone (HP), setelah terhubung dengan jaringan internet. Aplikasi pinjaman online juga menawarkan banyak kemudahan kepada peminjam karena yang dibutuhkan hanyalah penyerahan identitas peminjam (KTP), dan tanpa menggunakan agunan apapun atau syarat peminjam membawa pinjaman ke bank atau kantor , yang diperlukan hanyalah akses ke jaringan internet. Rekening debitur. Pengaturan pinjaman eksklusif untuk layanan teknologi keuangan (Fintech) antara peminjam dan pemberi pinjaman (kreditur) (debitur). Banyak orang tergoda untuk mengajukan pinjaman karena persyaratan sederhana untuk melakukannya secara online atau melalui digitalisasi karena setiap orang dapat dengan mudah memperoleh pinjaman dengan cepat hanya dengan foto KTP dan beberapa informasi pribadi dasar. Namun, karena kemudahan itu, debitur berisiko terjerat bunga pinjaman yang selangit. Selain itu, tudingan penggelapan, penyalahgunaan, dan penyebarluasan data pribadi yang menakutkan, serta pengekangan suku bunga pinjaman online, saat ini meresahkan masyarakat. Hal ini karena laporan ini merupakan mayoritas dari laporan yang masuk. Metode penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu pengumpulan data berdasarkan penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan pemeriksaan data sekunder berupa bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan data lainnya, yang digunakan untuk membuat data sekunder. informasi yang relevan dengan penelitian kami yang dikumpulkan melalui penjelajahan web. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian itu sah jika sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya, penting untuk mengatur secara ketat hak dan kewajiban kreditur dan peminjam dalam pinjaman online untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus mengawasi lembaga kredit online yang telah terdaftar dan berizin, dan jika terbukti melanggar aturan, maka harus dikenakan sanksi yang berat.
PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF Tajuddin Noor; Suhaila Zulkifli
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2765

Abstract

Sebagai bentuk penjaminan, lembaga penjaminan fidusia muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu. Ini penting untuk lembaga agunan yang asetnya sebagian besar terdiri dari barang-barang bergerak. Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) mengatur bahwa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dapat dijadikan sebagai subjek jaminan fidusia. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten sama-sama mengatur evolusi jaminan fidusia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019, Terkait Ekonomi Kreatif, telah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Juli 2022. Kekayaan Intelektual yang dapat diagunkan sebagai Jaminan Fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah ini. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan (1) bagaimana pengaturan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan berupa fidusia dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif; dan (2) bagaimana pengaturan benda bergerak sebagai agunan dalam bentuk fidusia dalam Sistem Hukum Penjaminan. Secara metodologis, penyelidikan ini bersifat yuridis normatif, dengan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN BANGUNAN Tajuddin Noor; Suhaila Zulkifli
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 22, No 3 (2023): Edisi Mei 2023
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v22i3.7376

Abstract

In practice, many binding sale and purchase agreements (PPJB) are carried out in buying and selling transactions of land rights as immovable objects. According to the Land Law, which underlies the sale and purchase transaction of land rights, has the basic concepts of trade and cash. However, in practice this basic and clear concept for various reasons often cannot be fulfilled. Not or have not fulfilled the requirements for the legal action of buying and selling land rights with a sale and purchase deed drawn up by the Land Deed Making Officer (PPAT) does not mean transaction cannot be made. There are other legal instruments as a legal breakthrough that can be carried out with the Deed of Sale and Purchase Agreement as a binder, as a sign of the completion of the transaction while waiting for the completeness of the requirements needed to carry out transactions with the deed of sale and purchase by the PPAT. The problem in this study is how to regulate the transactions made by prospective buyers and prospective sellers in binding sale and purchase agreements (PPJB) and how is the legal protection of the buyer in binding sale and purchase agreements (PPJB). The conclusion of this study is that the PPJB arrangements are based on articles in Civil Law, especially civil laws such as Article 1320 of the Civil Code and Article 1338 of the Civil Code and several important principles underlying the birth of the agreement to protect buyers in PPJB are: 1. The clauses contained in the PPJB notary deed. 2. There is full power of attorney (absolute) to the buyer in the PPJB deed 3. The existence of repressive protection in the event of a dispute through legal proceedings to the District Court Keywords: Legal Protection, Debtor, Sale Purchase Agreement, Land and Buildings
Legal Analysis Of Divorce Law That Was Rejected By The Judges On The Reasons Of Discussion and Archipelago (Decision Study No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY) Hotmarganda Tua Sihombing; Suhaila Zulkifli; Tajuddin Noor
Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Accredited 3 (SK Dirjen Ristek Dikti No. 158/E/KPT/
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22202/mamangan.v11i1.7030

Abstract

In the 1970s the government of the Republic of Indonesia issued regulations governing marriage, namely Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Marriage is an important part of human life and is sacred. Divorce is the decision or loss of husband and wife status between a man and a woman by a court that has the authority to decide it. But of course in a divorce also has conditions for couples who want to file for divorce against their partners. This research uses the normative legal research method, in which the normative research method is carried out by examining literature or literature. The divorce mechanism is regulated in Government Regulation No. 9 of 1975, which in the PP states that a couple who wishes to divorce in filing a lawsuit must first know which court is authorized to do so, if the Muslim is in the Religious Court, then other than Islam then in the Court. Country. A couple who wants to file for divorce must of course first understand the mechanism for divorce and the conditions for divorce which include the reasons, that everyone who wants a divorce must have strong reasons in which the reasons are no longer able to lead a good household life. . This is found in Article 39 of the Marriage Law. If it is related to the study of the decision No.1257.Pdt.G/2021/PN.Sby the judge considered that the plaintiff failed to prove the argument for his lawsuit by failing to bring the right witnesses to prove the argument for his trial, the plaintiff only presented his family as witnesses which according to the judge it is a unilateral statement which will only benefit the plaintiff's position, so that in the verdict the judge rejects the plaintiff's claim in its entirety.
PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM MEMBANGUN GENERASI YANG SADAR HUKUM Yanti Agustina; Suhaila Zulkifli; Marlina Elisabeth Pakpahan; Atika Sunarto; Muhammad Ali Adnan; Iwan Setyawan; Tajuddin Noor
PKM Maju UDA Vol 4 No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v4i2.3687

Abstract

Generasi muda saat ini tidak lepas dari hubungannya dengan teknologi. Adapun Perkembangan Teknologi yang terjadi saat ini adalah perkembangan terhadap telepon seluler (HP) dan internet. Generasi muda khususnya remaja sering menyalahgunakan media internet seperti mengakses video-video yang seharusnya tidak boleh ditonton oleh remaja, penggunaan media sosial facebook, twitter, whatsapp dan berbagai platfon sosial lainnya untuk menghina orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan atau bahkan dengan sengaja memperlihatkan foto-foto diri yang kurang pantas untuk diperlihatkan kepada orang banyak, yang mana hal tersebut telah melanggar Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan perbuatan tersebut memiliki resiko hukum. Maka dari itu penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pemanfaatan teknologi dikalangan generasi muda saat. Sehingga Generasi muda saat ini terutama para pelajar diharapakan lebih berhati-hati dalam menggunakan dan membagikan hal apa saja dimedia sosial dan harus menyaring segala informasi yang diperoleh melalui media sosial untuk dibagikan keorang lain agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial dan dapat menciptakan generasi muda yang sadar hukum.
Penundaan Pembayaran Utang Debitur pada Perjanjian Kredit Pinjaman Uang Akibat Adanya Pandemi Covid-19 (Studi pada Bank Rakyat Indonesia Kab Samosir) Suhaila Zulkifli; Diana Kristina Nadapdap; Rolasta Naomi Sitanggang; Tajuddin Noor
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7471.226-232

Abstract

Salah satu lembaga keuangan yang ada di negeri ini adalah bank, yaitu sebuah badan keuangan yang dikenal sebagai tempat penyimpanan uang. Tetapi semakin berkembangnya zaman, fungsi bank juga semakin berkembang, kini bank juga dapat melaksanakan kegiatan permodalan perseroan bahkan permodalan pribadi juga, seperti setiap masyarakat yang ingin membuka usaha UMKM. Metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini ialah yuridis normatif yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisa kasus dengan tetap memperhatikan asas dan norma hukum yang ada. Dikarenakan perkembangan virus covid 19 yang bagitu pesat di Indonesia hingga menyebabkan perekonomian hampir lumpuh, maka pemerintah melalui badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melahirkan kebijakan dalam mengatasi merosotnya perekonomian nasional akibat virus pandemi covid 19. Adapun kebijakan ini dengan landasan hukum yaitu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut POJK No. 11/2020). Saat ini beberapa bank telah menerapkan regulasi khusus dan intern terkait mengatasi permasalahan debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan, salah satu nya ialah BRI Kab Samosir. Salah satu langkah yang dilakukan BRI Kab.Samosir ialah melaksanakan permintaan pembayaran, lalu melakukan komunikasi kepada debitur, dan melaksanakan survei berupa cross-check data terkait debitur yang mengajukan permohonan tersebut. Dalam rangka untuk mengatasi kesulitan dalam pemenuhan pelaksanaan perjanjian utang piutang di tengah pandemi covid 19 ini dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 pada pasal 2 ayat 1.
Co-Authors Andrew Hans Cristoffel Aritonang Anggraini Kosasih Antonius Jingga Atika Sunarto Berkat Kristian Telaumbanua Calvin Stanley Cyntia Fadhillah Daniel Jan Louis Telaumbanua Debby Linda Apryanti Zebua Diana Kristina Nadapdap Fernando Felix Gerry Fransischus Ginting Henny Arianty Simanjuntak Hotmarganda Tua Sihombing Iin Hotprinauli Purba Intan Carolyn Ginting Iwan Setyawan Keliat, Venia Utami Khairan Nisa Mendrofa Luthvia Meidina Manurung, Aron Felix Robinhot Mario Hans Kristian Silalahi Marlina Elisabeth Pakpahan MUHAMMAD ALI ADNAN Noor, Tajuddin Purba, Iin Rima Afrida Rolasta Naomi Sitanggang Shalihin Hernata Dhalimunthe Siregar, Andini Pratiwi Sitepu, Donna Panta Br Siti Zahara Tajuddin Noor Tajuddin Noor Tajuddin Noor Tiara Yunita Sundari Yanti Agustina Manik