Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.647
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Hukum Prima SIGn Jurnal Hukum Khazanah Hukum Jurnal Darma Agung Jurnal Al-Hikmah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien Mamangan Social Science Journal PKM Maju UDA
Suhaila Zulkifli
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Religion Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
KEDUDUKAN DAN WEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM PERWALIAN SEBAGAI PENGAWAS ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PADA BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN) Suhaila Zulkifli; Andrew Hans Cristoffel Aritonang; Tajuddin Noor
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3796

Abstract

Penyebab kurangnya lembaga perwalian di Balai Peninggalan adalah kurangnya pemahaman warga tentang perwalian dan kurangnya koordinasi antar lembaga untuk mengkomunikasikan keadaan masyarakat Medan kepada Balai Peninggalan di Medan. Pemahaman dasar dan kuatnya adat istiadat masyarakat yang melarang penggunaan perwalian juga menjadi faktor rendahnya keberadaan perwalian harta warisan. Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat warga negara Indonesia dalam menggunakan lembaga perwalian antara lain faktor substantif hukum, faktor kelembagaan hukum, dan faktor budaya hukum. Tidak ada definisi atau pengertian perwalian dalam undang-undang, namun jika dirangkaikan dengan ketentuan-ketentuan perwalian, maka akan diketahui bahwa wali adalah orang yang mempunyai wewenang atas diri dan harta benda anak di bawah umur yang tidak berada dalam wilayah hukumnya. dari orang tuanya. Kendala yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pengurusan perwalian anak dibawah umur terdiri dari faktor peraturan hukum dan faktor Aparatur, dimana kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan terhadap pengurusan perwalian yang berkenan dengan peraturan hukum diantaranya adalah ketidak tegasan, kesemrautan dan tumpang tindihnya peraturan perwalian, sedangkan faktor aparatur antara lain Balai Harta Peninggalan telah mempelajari terlebih dahulu laporan daftar kematian yang telah diberikan dinas kependudukan kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga Balai Harta Peninggalan dapat mengetahui apakah ada harta peninggalan yang didalamnya teurut berhak anak dibawah umur, sehingga membutuhkan pengawasan wali dari Balai Harta Peninggalan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data hasil penelitian, baik yang berupa data hasil studi dokumen yang menggambarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum in concreto yang menyangkut permasalahan maupun penelitian lapangan yang berupa data hasil pengamatan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif dilakukan oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah . Data hasil penelitian yang berupa data hasil studi dokomumen (data sekunder), data hasil pengamatan dan wawancara dianalisis dengan mentode analisis kualitatif.
ANALISIS UPAYA DAN PERAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PERETASAN DATA BANK SYARIAH INDONESIA Keliat, Venia Utami; Siregar, Andini Pratiwi; Zulkifli, Suhaila; Purba, Iin
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.4251

Abstract

The development of information and communication technology has had a significant impact on various sectors of life, including the banking sector. The legal system has made essential safeguards to protect bank and customer data security. The latest information regarding developments in the Indonesian Kapital data leak case must be sought through trusted news sources or contacting authorities such as the OJK or Bank Indonesia to obtain accurate and up-to-date information. The Consumer Protection Law seeks to protect bank customers by limiting standard clauses that cannot be avoided in today's banking business world. The method in this research uses normative legal research. Issues that occur in the banking world relate to the legal position of banking in cases of leakage of Indonesian Sharia Bank customer data and banking legal protection efforts that have been carried out by the legal system to protect the security of bank data and customer data. There are two factors that cause leaks of customer personal data, namely internal and external factors. Cases of customer data leakage are serious violations of privacy and information security. Banks, including Islamic banks, have a big responsibility in maintaining the confidentiality of customer data and protecting their personal information. If a data leak occurs, the bank could face legal and regulatory consequences, and could potentially harm their reputation. The method in this research uses normative legal research.
Reconstructing Legal Protection Regulations for Parties in Franchise Agreements Based on Dignified Justice Zulkifli, Suhaila; Noor, Tajuddin
Khazanah Hukum Vol 6, No 3 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 3 December (2024)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v6i3.35538

Abstract

Franchise agreements are recognized globally and Indonesia is experiencing significant growth in this industry. However, weaknesses in existing regulations, particularly Government Regulation No. 42 of 2007 and Minister of Trade Regulation No. 71 of 2019 hinder legal certainty and protection for franchisors and franchisees. This research aims to reconstruct Article 8 of Government Regulation No. 42/2007 on franchising to improve legal certainty and protection and promote justice for all parties involved. A critical review of Article 8 of Government Regulation No. 42/2007 reveals an ambiguity in the term ‘sustainable’, which can lead to various interpretations and potential legal conflicts. The research findings show that adding the word ‘periodically’ before the word ‘sustainable’ in Article 8 will provide clearer guidelines for franchisors regarding their obligation to guide the form of training, operational management, marketing, research, and development to franchisees. Using the normative juridical method, this research analyses secondary data from relevant laws and regulations. The insights gained can inform policymakers and stakeholders on reforms that need to be made to improve legal clarity. Implementing these recommendations may result in a more balanced power dynamic between franchisors and franchisees, which may ultimately contribute to the sustainable growth of the franchise industry in Indonesia. In conclusion, addressing vagueness in franchise agreements is critical to creating a fair business environment, and bringing dignified justice to the parties. Clarity in regulation will not only protect the rights of franchisors and franchisees but also promote the growth and stability of the franchise sector in Indonesia.
ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB PENYEDIA PLATFORM MARKET PLACE TERHADAP PRODUK PALSU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Sitepu, Donna Panta Br; Manurung, Aron Felix Robinhot; Zulkifli, Suhaila; Noor, Tajuddin
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 6 (2024): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i6.5095

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum penyedia platform marketplace terhadap produk palsu dalam transaksi jual beli online. Latar belakang penelitian ini adalah pertumbuhan signifikan perdagangan elektronik yang memerlukan perlindungan konsumen dalam aspek hukum perdata, terutama terkait produkpalsu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang transaksijual beli online, tanggung jawab penyedia marketplace, dan bentuk ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan analisis deduktif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia platform marketplace memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan produk yang dijual adalah asli dan sesuai dengan deskripsi. Selain itu, mereka harus mematuhi peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Kesimpulannya, penyedia marketplace harus mengimplementasikan pengawasan ketat terhadap produk yang dijual dan memberikan ganti rugi yang memadai kepada konsumen yang dirugikan oleh produk palsu, guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna.
Co-Authors Andrew Hans Cristoffel Aritonang Anggraini Kosasih Antonius Jingga Atika Sunarto Berkat Kristian Telaumbanua Calvin Stanley Cyntia Fadhillah Daniel Jan Louis Telaumbanua Debby Linda Apryanti Zebua Diana Kristina Nadapdap Fernando Felix Gerry Fransischus Ginting Henny Arianty Simanjuntak Hotmarganda Tua Sihombing Iin Hotprinauli Purba Intan Carolyn Ginting Iwan Setyawan Keliat, Venia Utami Khairan Nisa Mendrofa Luthvia Meidina Manurung, Aron Felix Robinhot Mario Hans Kristian Silalahi Marlina Elisabeth Pakpahan MUHAMMAD ALI ADNAN Noor, Tajuddin Purba, Iin Rima Afrida Rolasta Naomi Sitanggang Shalihin Hernata Dhalimunthe Siregar, Andini Pratiwi Sitepu, Donna Panta Br Siti Zahara Tajuddin Noor Tajuddin Noor Tajuddin Noor Tiara Yunita Sundari Yanti Agustina Manik