Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.671

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Dialogia Iuridica Jurnal Kompilasi Hukum Commerce Law Indonesian Journal of Education and Community Services

Yudhi Setiawan

Dosen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Author-ID : 3540449

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Menggunakan Jasa Angkutan Laut Ahmad Adhitya Pratama; Sudiarto Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan mengetahui tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang pengangkut laut dalam dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta faktor-faktor yang menjadi terjadinya tanggung jawab tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan tanggung jawab terhadap penumpang angkutan laut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun masih terdapat pelayanan yang menurut penumpang belum maksimal dalam penerapannya. Perjanjian pengangkutan yang didasarkan prinsip timbal balik antara pengangkut dengan penumpang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Faktor yang mempengaruhi tanggung jawab oleh pengangkut laut, dan cara penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa prngangkutan laut dapat dilakukan dengan du acara yaitu non-litigasi (perdamaian) dan litigasi (jalur hukum).

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Dalam Klausula Baku Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Kartu kredit yang menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai semakin diminati oleh masyarakat, peningkatan pengguna kartu kredit pun sangat pesat setiap tahunnya tidak lain pemicu peningkatan pengguna kartu kredit tersebut adalah karena manfaat dan banyak kemudahan yang ditawarkan oleh penerbit kartu kredit. Peningkatan pengguna kartu kredit tersebut harus juga memperhatikan aspek perlindungan dari pengguna kartu kredit terutama pada klausul baku yang dicantumkan oleh penerbitan kartu kredit didalam perjanjian kartu kredit. Adapun permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan bagaimana akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit.

Tanggung Jawab Pengangkut Kepada Pengguna Jasa Angkutan Yang Dipindahkan Ke Bus Lain Dalam Keadaan Darurat (Studi Di PT. Titian Mas) Firman Firman; Sudiarto Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut kepada pengguna jasa angkutan yang dipindahkan ke bus lain dalam keadaan darurat dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam hal kecelakan terhadap pengguna jasa angkutan setelah perpindahan menurut sistem hukum positif indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tanggung jawab pengangkut kepada pengguna jasa angkutan yang dipindahkan ke bus lain dalam keadaan darurat, yaitu PT. Titian Mas telah melaksanakan standar pelayanan minimal angkutan umum secara efektif baik dari segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan maupun keteraturan. Pengaturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Sedangkan penyelsaian sengketa dalam hal kecelakan terhadap pengguna jasa angkutan setelah perpindahan menurut sistem hukum positif Indonesia, yaitu mengenai kerugian perdata dan pidana dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi, jalur non litigasi dapat diselesaikan melalui mediasi dan/atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa terhadap kecelakan melalui jalur alternatif penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dimana mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Vaksin Palsu Menurut Hukum Positif Indonesia Filham Aziz Purwandhi; Ari Rahmad Hakim B.F.; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran vaksin palsu menurut hukum positif Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran vaksin palsu diatur dalam Pasal 8 dan 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 98, 197 dan 198 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 51 dan 79 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 58 dan 82 UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. Serta Pasal 83 dan 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Peran BPOM dengan cara Pre-Market and Post Market. Sementara, BBPOM Kota Mataram dilaksanakan dengan sidak sekali sebulan.

Kebijakan Hukum Pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Selama PPKM Fifi Astuti; Yudhi Setiawan; Budi Sutrisno
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pengurus KSP Mitra Lestari terdahap pinjaman anggota yang macet selama PPKM. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undagan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Kebijakan hukum yang dilakukan Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melalui pendekatan kekeluargaan sehingga tidak ada kebijakan hukum lain yang dilakukan selain pendekatan kekeluargaan. Serta upaya dilakukan oleh pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melakukan kunjungan langsung dan kunjungan tidak langsung.

Analisis Hukum Terhadap Penyelewengan Dana Nasabah (FRAUD) Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Nurchalizah Yasmine Savitri; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2056

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perbuatan penyelewengan dana nasabah (fraud) dengan prinsip kepercayaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan fraud. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa prinsip kepercayaan itu sangat penting bagi keberlangsungan suatu lembaga perbankan, yang mana jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat, bank tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya untuk itu bank harus senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dengan menjaga kesehatan banknya serta memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif kepada nasabah agar mereka merasa aman dan nyaman bertransaksi di bank yang bersangkutan.

Perlindungan Konsumen Atas Kualitas Pelayanan Food And Beverages Berbasis Café Di Kota Mataram (Studi Kasus Kava Coffee & Eatery) Harum Novadianti Islami; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas pelayanan kepada konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya membahas hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas pelayananan di café Kava Coffee & Eatery. Sebagaimana pelaku usaha dan konsumen yang saling berkaitan dalam pelayanan food & beverage di Café, maka sudah merupakan kewajiban para pelaku usaha untuk bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Co-Authors Ahmad Adhitya Pratama Ahmad Zuhairi Ari Hakim Budiawan Firdaus Ari Rahmad Hakim B.F. Ari Rahmad Hakim BF Ari Rahmad HBF Budi Sutrisno Budi Sutrisno Dwi Martini Dwi Martini Fifi Astuti Filham Aziz Purwandhi Firman Firman Harum Novadianti Islami Hirsanuddin Hirsanuddin Muhaimin Muhaimin Nurchalizah Yasmine Savitri Sudiarto, Sudiarto Wisudawan, I Gusti Agung

Title Search

Found 7 Documents Search Journal : Commerce Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search
Journal : Commerce Law