Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Redesign of The Presidential Threshold System Following The Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 Arifudin, Arifudin; Susi Dian Rahayu
The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol. 6 No. 1 (2025): The Digest, June 2025 (Article in Press)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/digest.v6i1.29019

Abstract

Since the 2004 elections, Indonesia has implemented a presidential threshold system for nominating the president and vice president. This system requires a political party or coalition to receive a certain percentage of nationally valid votes or acquire a certain number of seats in the DPR in order to nominate a presidential candidate. However, this system's implementation is considered one of the causes of the strengthening of oligarchic practices among political party elites, as well as a deviation from the democratic values of the Indonesian state philosophy, or Pancasila. In January 2025, however, the Constitutional Court canceled the presidential threshold policy for the nomination of the president and vice president through Decision Number 62/PUU-XXII/2024. This research discusses the redesign of the presidential threshold following this decision. The study employs a qualitative approach and draws on Pippa Norris's theory of political recruitment and Wriggs's concept of legal prismatics. This study concludes that the presidential threshold system requires conceptual reform so that it is guided not only by the quantity of valid votes or seats acquired by political parties, but also by considerations of the quality of democracy in presidential and vice presidential elections based on the principles of the Indonesian state philosophy, or pancasila. Thus, the presidential threshold system must be reformed using the concept of legal prismatics.
URGENSI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA YUDIKATIF Rohmah, Neneng Sobibatu; Rahayu, Susi Dian; Ramadhani, Nur Fitri Izzati
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43223

Abstract

Di Indonesia, keterwakilan perempuan telah dijamin dalam konstitusi negara dan sejumlah peraturan perundangan lainnya yang bertujuan mengakomodir tindakan afirmatif bagi perempuan. Keterwakilan perempuan diharapkan tidak sekadar memenuhi kuota afirmasi 30 persen, namun memastikan kebijakan publik yang dihasilkan memenuhi hak asasi perempuan. Sekalipun kepemimpinan perempuan sudah terlihat peningkatannya di lembaga legislatif, namun tidak pada lembaga yudikatif. Keterwakilan perempuan sebagai hakim misalnya, baik pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung masih relatif rendah. Begitu juga pada Komisi Yudisial. Keterwakilan perempuan pada lembaga yudikatif penting untuk memastikan tersedianya kebijakan hukum yang berperspektif gender. Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali menghadapi ketidakadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan kebijakan affirmative action di ranah yudikatif. Penelitian ini menggunakan konsep Women’s Active Agency Biirte Siim. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan affirmative action di ranah yudikatif belum optimal. Untuk mengoptimalkan keterwakilan perempuan dalam lembaga yudikatif, diperlukan sejumlah strategi yang bersifat institusional dan berkelanjutan. Diantaranya, perlu adanya revisi peraturan seleksi hakim yang mewajibkan komposisi gender minimal dalam setiap tahapan seleksi. Lembaga yang melakukan proses seleksi juga berkomitmen dalam mewujudkan kepemimpinan perempuan. Selain itu, sistem pengawasan secara intensif juga menjadi salah satu instrumen kuat akan terwujudnya nilai-nilai affirmative action yang maksimal dan merata.
Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kelurahan Demang Lebar Daun Kota Palembang Rahayu, Susi Dian; Arifudin, Arifudin; Barkah, Sefri
Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): Desember 2025
Publisher : Asosiasi Pengelola Publikasi Ilmiah Perguruan Tinggi PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55506/arch.v5i1.204

Abstract

Latar Belakang: Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan hidup masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehar-hari. Terlebih di era society 5.0, keberadaan Pancasila diharapkan dapat menjadi counter dalam mengatasi penetrasi budaya asing. Tujuan: Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Metode: Metode yang digunakan adalah sosialiasi dengan penyampaian secara ceramah dan dengan metode diskusi yang melibatkan masyarakat peserta sosialisasi. Hasil: Antusiasme masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan pemahaman mereka dalam menarasikan nilai-nilai Pancasila dan urgensinya dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di era society 5.0. Kesimpulan: Sosialisasi yang dilakukan berdampak secara positif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila.   
Collaborative governance in empowering women in coastal areas in Bekasi regency Rahayu, Susi Dian; Nurjannah, Annisa Eka
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 10 (2025): October 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i10.649

Abstract

Collaborative governance is an appropriate concept for building community development through community empowerment. Empowerment activities are a good first step in building a strategy to achieve increased community welfare and the abilities of people who experience inadequate living. Segarajaya Village is a coastal village, and the majority of coastal communities have educational, social, and economic limitations. Women’s empowerment increases the skills and strengths that women have so that they can become independent and creative. This study aims to analyze how collaborative governance empowers women in Segarajaya Village through the Seraci batik craftsmen group. The theory used in this research is the collaboration theory from Ansel and Gash, which suggests that there are four indicators that influence the implementation of collaboration: initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. This study uses qualitative research methods, with a descriptive approach. The results of this research show that the collaborative process of empowering women in coastal areas through the Seraci batik craftsman group in Segarajaya Village has gone quite well, although the implementation of collaborative governance is still not running optimally. Existing collaboration tends to be less flexible, lacks trust, and is dominated by the private sector, which becomes an obstacle to collaboration, resulting in the implementation of collaborative governance not being optimal.