Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SOSIALISASI KESADARAN MASYARAKAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KELOMPOK PKK KELURAHAN PEKUNCEN Dwi Edi Wibowo; Aditya Migi Prematura; Agung Aditya
Ruang Cendekia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2022): Ruang Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.728 KB) | DOI: 10.55904/ruangcendekia.v1i1.17

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat bermitra dengan Kelompok PKK Perumahan Wirabaru 1, Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa . Mitra merupakan komunitas yang memiliki anggota Ibu –ibu sebagai konsumen jual beli online. Dalam melakukan kegiatan juala beli online anggotanya terdiri dari ibu –ibu belum memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen dan upaya hukum yang harus mereka lakukan apabila ada kasus hukum dalam jual beli online tersebut.. Berdasarkan analisa situasi tersebut diatas, permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu pertama, belum tahu hak dan kewajiban konsumen dan upaya hukum apabila dirugikan. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra yaitu dilakukan sosialisasi & diskusi e-commerce beserta aspek hukumnya. Adapun metode kegiatan diawali dengan tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan terakhir tahap pelaporan yang direncanakan selesai dalam jangka waktu 3 bulan. Hasil dan luaran kegiatan setelah dilaksanakan program telah tercapai yaitu, konsumen dalam hal ini mitra yaitu kelompok PKK mengalami peningkatan pemahaman mengenai pentingnya e-commerce khususnya pemasaran online beserta aspek hukumnya.
Cyber Notary: Between Notary Opportunities And Challenges In Facing The Era Of Digital Disruption 4.0 Towards 5.0 Agung Aditya; Cahya Wulandari; Loso Loso
International Journal of Law Society Services Vol 2, No 1 (2022): International Journal of Law Society Services
Publisher : LAW FACULTY UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.192 KB) | DOI: 10.26532/ijlss.v2i1.20365

Abstract

The position of Notary as a profession that cannot be separated from the development of existing technology. The wave of technology in the Industrial 4.0 and Society 5.0 era requires Notaries to be able to move quickly, especially in carrying out their duties. Major changes in technological developments have encouraged the Indonesian nation as a modern democracy to transform its electronic system for the public interest. The term Cyber Notary emerged in this case, which was discussed as being able to speed up the work of a Notary as a public servant in terms of making a Notary deed. If it is based on the values that shape it, technology and politics are of course different, technology thrives in scientific knowledge and objective facts while law is made in the public domain which demands technical regulation in the reciprocal relationship between culture, politics and technology. This is concretized by Act No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (UU KIP) and Act No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) in conjunction with Act No. 19 of 2016.