Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IKRA-ITH ABDIMAS BINAMULIA HUKUM Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Justice Voice Begawan Abioso Wahana Bina Pemerintahan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Binamulia Hukum
Ummi Yusnita
Universitas Krisnadwipayana
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Penyelesaian Batas Laut Teritorial (Studi Kasus Batas Laut Teritorial Segmen Barat Indonesia Dengan Singapura) Yusnita, Ummi
Justice Voice Vol. 1 No. 1 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.218 KB) | DOI: 10.37893/jv.v1i1.111

Abstract

Garis batas laut teritorial Indonesia dan Singapura yang sempit (lebar lautnya kurang dari 15 mil laut). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa lebar laut teritorial untuk negara pantai adalah 12 mil laut. Dalam hal ini lebar laut antara kedua negara tidak mencapai 24 mil laut. Merupakan sebuah tindakan bijak yang sudah dilakukan Indonesia dan Singapura yakni menyelesaikan permasalahan batas wilayah laut teritorial segmen barat dengan membuat perundingan yang menghasilkan perjanjian antara kedua negara. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses teknik penyelesaian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura dan bagaimana analisis pertimbangan hukum dalam perjanjian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, empiris, dan wawancara dengan pihak terkait. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyelesaian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura dilakukan melalui proses perundingan dengan pembentukan tim teknis yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk perjanjian, dengan pertimbangan hukum yang mendasarkan pada Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai wujud sikap dalam mematuhi aturan yang telah diratifikasi oleh kedua negara.
PENUTUPAN SELAT BOSPORUS SEBAGAI JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL OLEH TURKI DITINJAU DARI KONVENSI MONTREUX 1936 Yusnita, Ummi; Heri Kustanti, Fitri
Jurnal Wahana Bina Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pengembangan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Magister(S2)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55745/jwbp.v6i1.169

Abstract

Penutupan Selat Bosporus oleh Pemerintahan Turki dilakukan semata untuk melindungi negaranya dari kemungkinan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mengingat Selat Bosporus merupakan jalur pelayaran internasional yang dilewati oleh dua negara tersebut. Berdasar fenomena tersebut, tulisan ini mengkaji tentang bentuk kewenangan negara Turki terhadap penutupan Selat Bosphorus sebagai upaya pencegahan perang Ukraina dan Rusia ditinjau dari konvensi Montreux tahun 1983 dan dampak yang ditimbulkan pada jalur pelayaran internasional di turki pasca penutupan Selat Bosporus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen laporan, website, jurnal, dan perjanjian atau konvensi internasional. Hasil penelitiannya adalah bahwa Pemerintah Turki memiliki kewenangan untuk menutup akses Selat Bosporus berdasar pada Pasal 20 Konvensi Montreux 1936 bagi kapal perang yang melintas dalam rangka melindungi keamanan negaranya. Adapun dampak penutupan selat bosporus dengan alasan ini tidak mempengaruhi jalur pelayaran dibidang perdagangan, sehingga kapal dagang dapat melewati selat seperti di masa damai, tetapi kapal harus memasuki selat di siang hari dan mengikuti rute yang ditentukan oleh otoritas Turki.
Harmonization of Strict Liability in the World Anti-Doping Code and Indonesia’s Sports Legal System Prida Yayang Nurrahmah; Ummi Yusnita
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 2 (2026): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/h8e38237

Abstract

The principle of strict liability in the World Anti-Doping Code (WADC) holds athletes responsible for the presence of prohibited substances in their bodies without requiring proof of fault as the basis for determining an anti-doping violation. The application of this principle is crucial for maintaining the integrity, fairness, and credibility of sports, but at the same time raises issues when implemented within the national sports legal system. This study aims to analyze the harmonization of the principle of strict liability in the WADC with the sports legal system in Indonesia and to identify forms of disharmony that still exist in its regulations. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach, by analyzing relevant primary and secondary legal sources. The results of the study indicate that substantive and institutional harmonization has been achieved through Indonesia’s commitment to international anti-doping standards, the ratification of the 2005 UNESCO International Convention Against Doping in Sport, and the existence of the Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) in the implementation of WADC standards. However, regulatory harmonization has not been comprehensively achieved because national regulations do not yet explicitly address the principle of strict liability, standards of proof, mechanisms for athlete defense, and the consequences of anti-doping violations as outlined in the WADC system. This situation highlights the need to strengthen national regulations so that the application of strict liability ensures legal certainty and legitimacy while continuing to provide proportional protection for athletes.
Co-Authors Aisyah Lutfiah Alfarizy, Muhammad Budilaksono, Sularso Diah Turis Kaemirawati Grace Sharon Heri Kustanti, Fitri Kamil Muhadzib, Raihan Kasyfil'Aziz, Muhammad Kustanti, Fitri Heri Nur arisman Prida Yayang Nurrahmah Putri, Anggya Nurmala Ramona Nova Sigalingging, Bagas Pratama Uzma, Nur Lailatuka Syafa’atul