Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review BINAMULIA HUKUM Journal of Social Research Sinergi Akademisi dan Masyarakat Binamulia Hukum
Wisnu Nugraha
Universitas Krisnadwipayana
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BERDASARKAN PUTUSAN NO. 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Wisnu Nugraha
UNES Law Review Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i2.167

Abstract

Penulisan ini disusun dalam tujuan untuk mempelajari dan meninjau pelaksanaan putusan tata usaha negara dalam pelanggaran adminisrasi pemilu berdasarkan Putusan No. 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Penelitian ini dibuat dalam metode literature kepustakaan dan menggunakan putusan sebagai objek penelitian Hasil yang diperoleh adalah preskriptif. Tujuan rumusan masalah penelitian ini adalah untuk (1) Bagaimana Putusan Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT atas Partai Politik PKP Indonesia dan (2) Mengapa Majelis mengabulkan permohonan Partai Politik PKP Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) Bahwa putusan Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT memberikan kepastian hukum kepada PKP Indonesia sebagai partai politik untuk dapat ikut serta dalam kegiatan pemilu setelah memperoleh pemulihan hak akibat pelanggaran administratif yang dikeluarkan oleh KPU RI. (2) Bahwa pertimbangan majelis hakim PTUN Jakarta adalah memberikan pemahaman bahwa KPU RI harus dapat menjalankan tugas dna tanggungjawabnya sesuai dengan asas-asas hukum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimana keputusan yang ada yaitu keputusan MK tidak dapat meniadakan keputusan KPU RI sebelumnya terhadap hasil administratif dari PKP Indonesia yang sudah dinyatakan lolos dan dapat mengikuti tahap verifikasi factual berdasarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017
Fungsi Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Wisnu Nugraha
BINAMULIA HUKUM Vol 7 No 2 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v7i2.30

Abstract

Penelitian yang berjudul “Fungsi Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi DPR RI periode 2004-2009)” ini dibuat dengan tujuan guna mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI periode 2004-2009, proses penyusunan program legislasi nasional periode 2004-2009, faktor-faktor penghambat dalam proses pembuatan program legislasi nasional, upaya untuk mengatasinya, dan asas-asas pembentukan perundang-undangan tersebut. Penelitian didasarkan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data. Keywords: legislasi, prolegnas, DPR RI.
EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PROSES PENDAFTARAN CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) NOMOR: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022 Wisnu Nugraha
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.711

Abstract

This writing is meant to figure out how effective using Sipol is in the registration process for Candidates for the 2024 Election. The method used in this research is the library research method using laws and regulations and Bawaslu decisions as data material for research. The problems to be discussed in this study are (1). What are the obstacles in implementing Sipol in the registration process for Candidates for Election Contestants?, and (2). How effective is using Sipol based on Bawaslu Decision Number: 003/PS?REG/BAWASLU/X/2022? The results of this study are in the form of conclusions, namely (1). Obstacles in the implementation and use of Sipol come from HR factors, both HR from Political Parties as users of Sipol, factors from weak Sipol servers which often experience errors so they cannot be used optimally, as well as elements from the limited time in the process of using Sipol, namely at the stage of the verification process political party data, (2). The maximum effectiveness of the use of Sipol has not been achieved, it can be seen based on the Bawaslu Decision Number: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022, where the Republican Party was declared disqualified as a Candidate for the 2024 Election based on the KPU Decree which was caused by obstacles to the use of the Sipol application , The Bawaslu Adjudication Committee stated that technical problems in using Sipol should not occur because it is contrary to the principles of election administration including the principles of independence, honesty, fairness, legal certainty, orderly, openness, proportionate, professional, accountable, effective and efficient.
Legal Protection of Candidate Head of Regions in the General Election Process Based on Supreme Court Decision Number 1 P/PAP/2021 Wisnu Nugraha
Journal of Social Research Vol. 2 No. 9 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i9.1389

Abstract

This writing was written to understand the legal protection of candidates for regional heads in the election process based on Supreme Court Decision Number 1 P/Pap/2021. This study uses the method of literature (library research) and uses laws and regulations as well as decisions as research objects studied. The problems studied in this study are (1) What is the authority of the KPU in carrying out the election process in Indonesia? and (2) What is the legal protection for Regional Head Candidates in the election process based on Supreme Court Decision Number: 1 P/PAP/2021? The conclusions obtained are (1) In carrying out the election process in Indonesia, the KPU is given attributional authority based on Article 13 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the KPU which principally plays the role of executing orders issued by adjudication agencies (both judicial and quasi-judicial). The KPU also has the authority to implement decisions made by Bawaslu and DKPP, follow up on Bawaslu recommendations, and implement MK and judicial decisions within the Supreme Court, (2) Legal protection for Candidates for Regional Heads, namely the Panel of Judges who examine disputes using the legal basis of Article 135A paragraph (6) Law Number 10 of 2016. This article is a form of legal protection for candidates for regional heads whose constitutional rights have been harmed and violated as a result of the issuance of a KPU decision in the election process, namely by taking legal action through the Supreme Court. The result of the legal effort can be in the form of an annulment of the KPU's decision, and the KPU's decision is declared null and void.
PERLINDUNGAN HUKUM DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI MASYARAKAT SERTA PEMDA TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN AKUR SUNDA WIWITAN di CIGUGUR R. Jossy Belgradoputra; Siswantari Pratiwi; Mardani Mardani; Hartono Widodo; Wisnu Nugraha
SIKAMA : Sinergi Akademisi dan Masyarakat Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Sikama
Publisher : Lembanga Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61488/sikama.v1i2.7

Abstract

Ajaran Pangeran Madrais Alibassa Koesoema Widjajaningrat yang kemudian dikenal sebagai ajaran Akur Sunda Wiwitan, sepertinya selalu dipandang sebagai suatu momok menakutkan dalam kehidupan beragama di Nusantara ini, khususnya oleh pemeluk agama Islam. Kasus-kasus yang menimpa aliran kepercayaan kebanyakan berhubungan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti dalam pembuatan KTP, perkawinan, pendidikan, dan lainnya. Tahun 2017 lalu, masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan Cigugur harus melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan. Tahun 2020 lalu, pemerintah daerah setempat melarang pembangunan makam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, dengan alasan bahwa pembangunan makam yang berbentuk tugu tersebut tak mengantongi IMB dan dikhawatirkan menjadi tempat pemujaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masih terdapat diskriminasi dan intoleransi terhadap penghayat kepercayaan Akur Sunda Wiwitan dan cara meminimalisirnya, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Diskriminasi dan sikap intoleran terhadap penghayat kepercayaan khususnya Sunda Wiwitan bermula dari sikap pemerintah daerah yang tidak sungguh-sungguh mengakui keberadaan penghayat kepercayaan, dalam hal ini adalah Sunda Wiwitan. Hal tersebut tergambar dari jawaban pemda Kuningan yang menganggap bahwa Sunda Wiwitan masih abu-abu. Sikap pemerintah daerah tersebut bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.
Fungsi Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi DPR RI Periode 2004-2009) Wisnu Nugraha
Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v7i2.322

Abstract

Penelitian yang berjudul “Fungsi Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi DPR RI periode 2004-2009)” ini dibuat dengan tujuan guna mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI periode 2004-2009, proses penyusunan program legislasi nasional periode 2004-2009, faktor-faktor penghambat dalam proses pembuatan program legislasi nasional, upaya untuk mengatasinya, dan asas-asas pembentukan perundang-undangan tersebut. Penelitian didasarkan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data.
Co-Authors Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha Hartono Widodo Mardani Mardani R. Jossy Belgradoputra Rr. Endang Sri Sulasih Sardjana Orba Manullang Siswantari Pratiwi Yesika Prisilia Tuwoliu