Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.699

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Politikom Indonesiana Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Dadan Kurniansyah

Unknown Affiliation

Author-ID : 3563563

Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Manajemen Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Bumdes Cemerlang di Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Nunik Syauqina; Dadan Kurniansyah; Gun Gun Gumilar
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 11 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

The main point of the progress of a country depends on the village, it is impossible for a country to be said to be a developed country if the regions in the country are lagging behind. Therefore, massive and sustainable village development is carried out in order to achieve the progress of a country which must be carried out from the lowest level, namely the village. The establishment of Village Owned Enterprises (BumDes) is one of the village government's efforts in carrying out village development. In 2020, BumDes Cemerlang was selected as one of the best BumDes in Karawang Regency. The purpose of this study is because the author wants to know how the Strategic Management carried out by the Baturaden Village Government in developing the Cemerlang BumDes as one of the Village Government's efforts in increasing economic growth and welfare of rural communities. In this study, the authors used qualitative research methods with a descriptive approach. The strategic management carried out by the Baturaden Village Government in developing the BumDes Cemerlang includes the first process, namely observing the environment by looking at opportunities based on community needs. The second process is strategy formulation, carried out by means of product development, pricing, and financial strategy. The third process is the implementation of the strategy, where in 2021, Bumdes Cemerlang has succeeded in developing the programs they carry out. The fourth process, namely evaluation or control, in supervising the activities and all programs of Bumdes Cemerlang, the party authorized to supervise it is the Village Head and BPD which is carried out once a year, and also every time a new program will be held. The strategic management carried out by the Baturaden Village Government in developing the Brilliant BumDes is by observing the environment, formulating strategies, implementing strategies, and evaluating or controlling.

Efektifitas Kinerja Pada Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Rizaldi Rizaldi; Dadan Kurniansyah; Dewi Noor Azizah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 10 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

The concept of effectiveness is a condition that indicates the level of success or achievement a person or organization, as measured by the quality, quantity, and time of previous plans. In other words, the more successful plans implemented, the more effective the campaign Performance is the result of work done by a person or group people in an organization, according to their authority and responsibility respectively, to lawfully and not against the law achieve their goals the organization concerned. Morality and Ethics. Therefore, the performance is important for a company or organization. The main mission of the Service Women's Empowerment and Child Protection in Bekasi City is to assist the Mayor in lead, control and coordinate the administration of government affairs and services that are the main tasks of the Office of Gender Mainstreaming (PUG), Empowerment and Family Quality (PKK), Achievement of Children's Rights (PHA), and in some areas, especially in Bekasi City, Prevention and Management of Violence Against Women and Children (PKTPA), to achieve the vision and mission.

Efektivitas Kinerja Pada Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Toto Prasetyo; Evi Priyanti; Dadan Kurniansyah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 10 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

The concept of effectiveness is defined differently by experts, because it is in accordance with the basic knowledge possessed, even though it is different, but the ultimate goal of the concept of effectiveness is the goal that is carried out correctly according to what has been planned. Performance is a result that can be achieved by a person within a certain period of time in accordance with the ties that lead to an organizational goal. Performance measurement must consider quantity, quality, and timeliness. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The performance of the Division of Prevention and Handling of Violence Against Women and Children of the Bekasi City Women's and Children's Empowerment Service is very good

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT KELURAHAN UTAMA KOTA CIMAHI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Dadan Kurniansyah
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKSengketa antara masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap sebidang tanah di Desa Cincin Kabupaten Bandung menimbulkan konflik yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sumber konflik, sikap pihak-pihak yang terlibat, campur tangan pihak lain yang terlibat dan mengetahui hasil akhir yang diharapkan semua pihak yang terlibat dalam konflik antara masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa sumber konflik adalah sengketa/ perebutan hak kepemilikan tanah yang berada di Desa Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Sikap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan yang berbeda mengenai hak atas tanah, intervensi dan mediasi yang kurang proaktif serta perbedaan hasil akhir yang diharapkan semua pihak yang terlibat konflik.Kata Kunci : konflik, sikap pemerintah dan mediasi

Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamini/Pommini di Kabupaten Karawang Tahun 2018 Dadan Kurniansyah; H. Lukmanul Hakim
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Persyaratan menjadi Sub Penyalur BBM yang diatur oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalu Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 belum didukung kebijakan Daerah dalam kebijakan perijinan usaha bidang minyak dan gas yang menjadi kewenangannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 terhadap pelaku usaha Pertamini/Pom Mini di Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Informan Kunci adalah Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dan Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia Karawang. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan BPH Migas membangun kemitraan hanya sampai SPBU dan belum mencapai Sub penyalur, yang disebabkan minimnya sosialisasi pemenuhan persyaratan normatif sub penyalur. Kurang tertibnya penyesuaian aturan persyaratan menjadi Sub Penyalur kepada pelaku usaha pertamini/POM Mini menyebabkan legalitasnya tidak diakui. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang hanya mengawasi dan tera terhadap akuratisasi mesin SPBU sesuai Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan dan tidak mengakui keberadaan para pelaku usaha Pertamini/POM Mini. Kedua, Pilar intepretasi. Penguatan kewenangan yang dimiliki oleh BPH Migas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam pengaturan penyaluran BBM tertentu maupun penugasan khusus, berpatokan kepada MoU (Nota Kesepahaman) antara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan BPH Migas, yang bertolakbelakang dengan pemahaman pihak pelaku usaha pertamini/POM Mini yang memiliki kesepakatan dengan pihak pemerintah desa/kecamatan setempat. Ketiga, pilar penerapan. Penerimaan masyarakat terhadap pelaku usaha pertamini/POM Mini di Kabupaten Karawang cukup baik dan merasa terbantu serta menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan keuntungan bagi masyarakat dan pengawasan dilapangan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang terhambat oleh belum adanya pedoman operasional (SOP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.Kata Kunci : Penerapan Kebijakan, Kewenangan, Sub Penyalur

Tinjauan Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Cimahi Tahun 2017 Dadan Kurniansyah
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Cimahi City is one of the three regions that carried out national concurrent election in West Java Province. The victory of the pair Ir. H. Ajay M. Priatna, MM and Lieutenant Colonel (Ret.) Ngatiyana as determined by KPU on February 23, 2017 must undergo a long journey towards the inauguration for 9 (nine) months plus 6 (six) months of the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) for 2017-2022. Thus, the government for the 2017-2022 period only has 4 (four) years effective time to carry out its vision and mission. This study will review the synchronization of development planning after simultaneous regional head elections in Cimahi City in 2017, with descriptive methods through a qualitative approach. The source of research data is a group of government officials involved in the synchronization process. The study concluded that the synchronization of development planning in Cimahi City was in accordance with the legislation governing regional planning, the synchronization process of development planning was in transition to leadership which affected the drafting of the RKPD 2018 which became the basis for the RAPBD KUA-PPAS 2018 document. Although there are still human resource capacity constraints and an understanding of the technical division employee and the budget burden for 2018, the synchronization pattern of program priorities becomes a strategy to achieve leadership effectiveness Mayor/Vice Mayor of Cimahi Period 2017-2022.Keywords: synchronization, leadership transition and development planning

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang: Sebuah Tinjauan Tentang Collaborative Governance Dede Badrudin; Dadan Kurniansyah; Mochamad Faizal Rizki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 13 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

This study discusses Collaborative Governance in the policy of Protecting Sustainable Food Agricultural Land in Karawang Regency. The purpose of this study is to examine the process of Collaborative Governance in the formulation and implementation of policies for the Protection of Sustainable Food Agricultural Land in Karawang Regency. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection was carried out through Sugiyono's triangulation (2018) which included interviews, observations and documentation studies. Then the data was analyzed using the concept of data analysis by Miles and Huberman (1982) which has stages of reduction, presentation and then drawing conclusions. This study was analyzed using Collaborative Governance Theory expressed by Stephen Balogh et al (2012) with three dimensions, namely Collaboration Dynamics, Actions, and Impacts & Adaptations. The results of research on Collaborative Governance in the policy of Protecting Sustainable Food Agricultural Land in Karawang Regency succeeded in producing Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning the Protection of Agricultural Land for Sustainable Food, but it still reflects that the collaboration process only involves government actors so that the resulting policy framework still has some resistance from farmers who made the Regent's Regulation as the implementing regulation of Perda No. 1 of 2018 late to be published.

Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pencemaran Limbah Cair Industri Di Sungai Citarum: Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang Mutiara Elvina Sairin; Haura Atthahara; Dadan Kurniansyah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 15 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

This study discusses the responsiveness of local governments in recovering industrial wastewater pollution in the Citarum River: with the focus of the study on the Department of Environment and Hygiene, Karawang Regency. This research will be discussed using the theory of responsiveness from (Igor Ansof and E. McDonneell, 1990) with three dimensions in it, namely Climate (Will to Respond), Competence (Ability To Respond), and Capacity (Volume of Response). This research uses a descriptive case study with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, documentation, and combination/tigulation, then the data is analyzed interactively and continues until it is complete, so that the data is saturated. Data analysis activities are data reduction, data display, conclusion drawing/verification. The results of the discussion show that the strength is in the policies made, and the power and influence from the non-government side. The structure has established good relations and good coordination between the Environment Agency and PT. Pindo Deli especially in the recovery of industrial wastewater pollution. Culture there are two different statements, when the informant PT. Pindo Deli, who said that the inspections carried out by the Environmental Service were uncertain and could even be counted within one year, only 1-2 times.

Peran Ulama Nahdlatul Ulama Dalam Mengawal Program Pemerintah Dalam Upaya Deradikalisasi di Kabupaten Karawang Febri Rohiman Hidayat; Dadan Kurniansyah; Rachmat Ramdani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 8 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.7885162

This research is motivated by the existence of a deradicalization program issued by the government in tackling radicalism, which gave rise to pros and cons among the people of Karawang. NU clerics who have responsibility in fostering the ummah are required to have a role in overseeing the deradicalization program so that dangerous understandings of radicalism can be handled properly. The theory used by researchers is the characteristic role theory put forward by Horoepoetri, Arimbi and Santosa (2003) which includes five dimensional variables, namely the role of policy, the role of strategy, the role as a communication tool, the role for dispute resolution and the role in providing therapy. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out through triangulation which included observation, interviews and documentation studies. The data were then analyzed through three stages, namely reduction, presentation and conclusion. The results and discussion of this study show that the deradicalization policy is a wise step in tackling radicalism in Karawang, whose society is plural in religion and culture. The NU cleric's strategy in overseeing the deradicalization program is carried out collaboratively with the government but funding is still very minimal. The communication carried out by the ulama was carried out through two media, namely internet-based media and face-to-face media, then internal conflicts were found between fellow Muslims from the nahdyin and the radicals. The role of NU clerics in providing therapy for the community of former members of banned organizations is considered important because of the high negative stigma issued by the surrounding environment

Komunikasi Persuasif Cuantomonologi Dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Cryptocurrency Di Kabupaten Karawang Muhammad Ramdhan Sampurna; Firdaus Yuni Dharta; Dadan Kurniansyah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 9 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.7969711

This study aims to examine and analyze cuantomonology persuasive communication in increasing public knowledge of cryptocurrency in Karawang Regency. The theory used is affective-cognitive consistency theory in persuasive communication Suryanto (2017) in which there are four variable dimensions namely or source credibility, environmental influence, message and message continuity. The method used in this research is descriptive qualitative. The data collection technique was carried out by triangulation, then the data were analyzed through three stages which included reduction, presentation and conclusion. The results of the research and discussion show that people who still have views of illegal trading with Cryptocurrency are the same thing as well as the lack of expertise of Cuantomonology communicators in building persuasiveness to the community. The time that is often used by Cuantomonology to persuade the public is when the price of crypto coins rises or there is a company that provides a special price when buying with crypto coins, with the contents of the message in the form of educating the importance of cryptocurrency. Messages are delivered directly and simply. Cuantomonology is unable to optimize the presence of new media in distributing Cryptocurrency information to the people of Karawang

Co-Authors , Mira Amelia Anasya Nurlita Fahrani Bayu Mahardika Dede Badrudin Dewi Noor Azijah Dewi Noor Azizah Elly Fitriyani Evi Priyanti Evi Priyanti Priyanti Febri Rohiman Hidayat Febrian Marudut Febriantin, S.IP., M.IPol., Kariena Firdaus Yuni Dharta Gun Gun Gumilar H. Lukmanul Hakim Hanny Purnamasari Haura Atthahara Hikmah Fauziah Kirana Puspamurty Kristofer Sahala Tua Butar Butar Made Panji Teguh Santoso Mochamad Faizal Rizki Muhamad Mahrus Zamzami Muhammad Fahrul Adly Muhammad Ramdhan Sampurna Mulida Rizki Tamia Mutiara Elvina Sairin Nunik Syauqina Riko Riko Rizaldi Rizaldi Sopyan Resmana Adiarsa Toto Prasetyo Wiyana Puspita Ningrum

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search