Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Science and Environmental Journals for Postgraduate Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Journal Of Human And Education (JAHE) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Innovative: Journal Of Social Science Research Tirtayasa Journal of International Law ANDREW Law Journal
Mulia Akbar Santoso
Universitas Muhammadiyah Riau
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Form of Business Responsibility for Consumer Losses Caused by Misleading Promotions Mulia Akbar Santoso; Muskibah Muskibah; Johni Najwan
Science and Environmental Journal for Postgraduate Vol 5 No 2 (2023): Science and Environmental Journals for Postgraduate (SENJOp)
Publisher : Pascasarjana, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/senjop.v5i2.184

Abstract

The purpose of this study is to analyze the form of accountability of business actors when there are losses experienced by consumers who consume products because they are interested in the promotion of these products. To analyze the objectives of this study, this research method uses normative juridical research methods, using a statutory approach obtained through literature and documents. Legal responsibility must have a basis; accountability has to do with violation of a regulation as well as an obligation that must be carried out based on agreements or legal provisions. Business actors who provide misleading information in marketing their products can be held responsible for losses suffered by consumers due to promotions.
POTRET KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI LEGISLATOR DI PROVINSI JAMBI Burlian Senjaya; Mulia Akbar Santoso; Pahrudin HM
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3381

Abstract

Perwakilan perempuan di parlemen khususnya di Provinsi Jambi masih sangat jauh di bawah angka minimal yaitu 30%, nyatanya keterwakilan perempuan yang lebih adil tidak hanya merupakan aspek demokratisasi, tetapi juga syarat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian yang menjadi permasalahan ialah, bagaimana kehadiran perempuan sebagai angota DPRD Provinsi Jambi?, apakah yang menjadi hal pendukung serta juga menghambat bagi perempuan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi?, serta bagaimana strategi peningkatan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi?. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan terlihat tingkat keberadaan perempuan sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi masih sangat minim. Dapat diperhatikan dari dua pemilu kebelakang yaitu 2014-2019 dan juga 2019-2024, jumlah kaum perempuan di DPRD Provinsi Jambi belum melewati 17%, yaitu 8 orang pada 2014 (15%), dan 9 orang pada 2019 (17%), yang bisa masuk ke gedung DPRD. Masih rendahnya wakil rakyat dari kalangan perempuan di DPRD Provinsi Jambi, menjadi semacam peringatan untuk segera disusun perencanaan untuk meningkatkan jumlah tersebut, Adanya perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dapat memberikan ide-ide, serta memberikan kesempatan perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya. Kata kunci: Keterwakilan; Perempuan; Politik; DPRD
ANALISIS REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN FINTECH DI INDONESIA AKBAR SANTOSO, MULIA; DINATA, UMAR
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i1.25

Abstract

Financial technology adalah pemanfaatan teknologi untuk memberikan keuntungan atau membuka jalan baru dalam bidang keuangan. Financial technology dipandang sebagai kolaborasi layanan keuangan dan teknologi informasi. Meskipun perkembangan financial technology berlangsung pesat, namun terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi merugikan bagi konsumen, yaitu risiko penipuan, risiko keamanan data, dan risiko ketidakpastian pasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tanpa adanya regulasi yang tepat, terdapat risiko besar bagi konsumen financial technology. Ancaman pencurian data, penipuan, dan pelanggaran keamanan dapat merugikan konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Financial Technology, dapat membantu dalam menjaga keamanan data konsumen, mengatasi praktik penipuan, serta meningkatkan integritas dan transparansi dalam operasi perusahaan financial technology. Beberapa aspek penting yang perlu dimuat dalam Undang-Undang Financial Technology yaitu legalitas financial technology, jenis layanan financial technology, otoritas pengawasan dan regulator di industri financial technology, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara layanan financial technology, perlindungan konsumen, pendidikan konsumen, serta sanksi pidana sehingga memberikan perlindungan terhadap konsumen
Dampak Pengembangan Wisata Danau Tangkas Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal Firdaus; Mulia Akbar Santoso
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v2i2.1205

Abstract

Penelitian mengenai dampak pengembangan desa wisata terhadap ekonomi masyarakat lokal ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Hasil penelitian diketahui bahwa aktifitas pengembangan pariwisata danau tangkas di Desa Tanjung Lanjut dinilai cukup baik, indikator utamanya adalah rata-rata kenaikan kunjungan wisatawan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Kesiapan masyarakat lokal yang ditinjau dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata menunjukan bahwa masyarakat telah cukup siap menghadapi berbagai potensi dampak yang muncul. Tingkat perkembangan pariwisata yang tinggi menghasilkan tingkat frekuensi interaksi yang cukup sering antara masyarakat lokal dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Tanjung Lanjut, diantaranya: penghasilan masyarakat meningkat; meningkatkan peluang kerja dan berusaha; meningkatkan kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal; meningkatkan pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata. Sedangkan indikasi dampak negatif terhadap ekonomi lokal berupa kenaikan harga barang tidak ditemukan.
CONSUMER DISPUTE RESOLUTION IN CROSS-BORDER ONLINE TRANSACTIONS THROUGH ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW Berlian, Cheny; Santoso, Mulia Akbar; Yuniarti, Rahmi; Hadi, M. Fikry
Tirtayasa Journal of International Law Vol 4, No 1 (2025): Vol 4, No 1 (2025): Tirtayasa Journal of International Law Vol. 4 No. 1 Edisi Ju
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/tjil.v4i1.31185

Abstract

The development of e-commerce has facilitated cross-border transactions but has also raised legal challenges in consumer dispute resolution. Differences in jurisdiction, limited accessibility, and the lack of international legal harmonization often make it difficult for consumers to seek justice. Alternative Dispute Resolution (ADR) has emerged as a practical solution that is faster and more cost-efficient compared to traditional litigation. This research aims to analyze the application of ADR in cross-border online transaction disputes and identify its challenges and opportunities from an international law perspective. Using a normative legal approach, this study examines international legal instruments such as the 1958 New York Convention and the UNCITRAL Model Law, as well as related domestic regulations. The results indicate that while ADR offers advantages in efficiency and accessibility, its implementation still faces barriers, including the lack of regulatory harmonization between countries, low consumer awareness, and limitations in Online Dispute Resolution (ODR) technology. To overcome these challenges, strengthening the international legal framework, educating consumers, and developing more inclusive ODR technology are necessary.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Aksar; Akbar Santoso, Mulia; Dinata, Umar
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.39

Abstract

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dalam transaksi, namun juga membawa potensi penyalahgunaan yang merugikan konsumen, terutama dalam hal perlindungan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi dalam sektor fintech, kesehatan, dan sektor lainnya menjadi masalah serius yang menuntut perlindungan hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen serta identifikasi langkah-langkah penegakan hukum dalam menghadapi penyalahgunaan data pribadi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah ada, penerapannya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun sanksi pidana yang tegas telah diatur, banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang tidak mendapat respons yang cepat dari otoritas terkait. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum serta peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak perlindungan data pribadi. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih efektif sangat penting untuk mengurangi penyalahgunaan data pribadi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital.
Pengembangan Potensi Tanaman Obat Keluarga (Toga) Di Desa Tanjung Damai Untuk Kesehatan Dan Ketahanan Pangan Santoso, Mulia Akbar; Pratama, Aditya Mulia; Muttaqin, Arief; Murni, Sartika; Pramesti, Regita Cahyani; Sofiantini, Ajeng; Rahmadani, Nova; Fitri, Suchy Arum; Attasyri, Ardiansyah
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 5 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i5.1511

Abstract

Tanaman obat keluarga merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan dan bahan pangan di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di “Desa Tanjung Damai Kecamatan Siak kecil Kab. Bengkalis”, sehingga dapat digunakan dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas ketahanan pangan di masyarakat. Tanaman Obat Keluarga (TOGA) adalah tanaman dengan efek farmakologis yang positif terhadap tubuh manusia dan biasanya ditanam di skala rumah maupun komunal. Tanaman obat ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional yang dapat dibuat dengan mudah. Tanaman yang dipilih biasanya adalah tanaman yang dapat digunakan untuk mengobati masalah kesehatan yang sederhana seperti flu dan batuk. Penanaman dilakukan untuk juga meningkatkan kesadaran terkait pemanfaatan lahan, di samping menjadi titik awal bagi warga dalam budidaya tanaman obat. Penanaman dilakukan di lahan posyandu agar warga dapat dengan mudah menjaga, merawat, dan memanfaatkan tanaman obat tersebut.
Pembuatan Dan Pengelolaan Website Desa Sepotong Sebagai Pusat Informasi Dan Layanan Publik Santoso, Mulia Akbar; Insih, Fifin Laili; Sari, Evita; Reza, M. Khalifah; Ksatria, M. Zulfi; Has, Yulanda Ria; Fitriyani, Siska; Deni, Rahma; Rosa, Aprika
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 5 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i5.1512

Abstract

Kemajuan internet di Era saat ini telah menjadi kebutuhan yang menarik di setiap instansi dalam mempromosikan jasa dan barang, termasuk berbagai informasi sebuah desa. Perkembangan zaman yang sangat cepat, membuat kita harus cepat tangkap dan cepat berinovasi dalam merespon perubahan dan kemajuan yang terjadi di sekitar kita. Desa Sepotong pernah memiliki website desa akan tetapi tidak dapat dijalankan Kembali. Oleh karena itu Tim KKN Kelompok 60 Universitas Muhammadiyah Riau membuat program pendampingan pemanfaatan teknologi berbasis website desa. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memperkenalkan website desa kepada perangkat Desa Sepotong. Tujuan jangka Panjang dari kegiatan ini adalah agar system informasi desa berbasis website dapat meningkatkan pelayanan dan transparansi kepada Masyarakat. Perangkat desa dan masyarakat desa dilatih dalam membuat konten untuk mengisi website desa. Program mahasiswa KKN kelompok 60 Universitas Muhammadiyah Riau telah menyelesaikan website desa dengan Alamat https://kkndesasepotong.blogspot.com/?m=1.
Kajian Terhadap Eksistensi dan Penguatan Badan Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta Implikasinya Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia Rachman, Miftahur; Santoso, Mulia Akbar; Desril, Raja
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11046

Abstract

Tanah merupakan sumber daya alam yang krusial dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Namun, permasalahan seperti keterbatasan lahan, sengketa kepemilikan, dan spekulasi tanah menjadi hambatan dalam pemanfaatan tanah secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk konsep Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini mengkaji urgensi pendirian Bank Tanah secara yuridis dan filosofis, serta mengevaluasi dasar hukum, peran, dan fungsi Bank Tanah dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Bank Tanah, seperti UUD 1945, UUPA 1960, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Bank Tanah memiliki urgensi yuridis dan filosofis dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Sebagai instrumen pelaksanaan Hak Menguasai Negara, Bank Tanah berperan dalam distribusi pemilikan tanah yang adil, penyediaan tanah untuk perumahan dan pertanian, serta alokasi strategis demi kesejahteraan rakyat. Namun, pelaksanaan Bank Tanah harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Diperlukan sosialisasi luas, regulasi yang jelas, tata kelola yang baik, dan pengawasan yang ketat dalam implementasi Bank Tanah. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah. Kajian mendalam terkait dampak sosial dan politik juga perlu dilakukan.
Comparison of Online Transportation Regulatory Framework in Indonesia and Several ASEAN Member States Desril, Raja; Rachman, Miftahur; Santoso, Mulia Akbar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4628

Abstract

This research is motivated by the need to adjust online transportation regulations in Indonesia with technological developments and rapidly changing societal dynamics. The main issue raised is how the regulatory framework of online transportation in Indonesia is and how it compares to several ASEAN member countries. The discussion shows that regulations in Indonesia still use a conventional approach that is less adaptive to online transportation innovation, often causing legal vacuums and uncertainty for stakeholders. The conclusion of this study states that existing regulations need to be updated to be more comprehensive and responsive to changes. The advice given is that the government should adopt best practices from other ASEAN countries to create more effective regulations, including paying attention to fairness, safety, and welfare aspects for both users and service providers.
Co-Authors Aksar Attasyri, Ardiansyah Berlian, Cheny Burlian Senjaya Deni, Rahma Dinata, Umar Firdaus Fitri, Suchy Arum Fitriyani, Siska Hadi, M. Fikry Hajar, Ragil Ibnu Has, Yulanda Ria Idris, Zulherman Insih, Fifin Laili Johni Najwan Ksatria, M. Zulfi Murni, Sartika Muskibah Muskibah Muttaqin, Arief Pahrudin HM Pramesti, Regita Cahyani Pratama, Aditya Mulia Rachman, Miftahur Rahmadani, Nova Rahmi Yuniarti Raja Desril Reza, M. Khalifah Rosa, Aprika Sari, Evita Sofiantini, Ajeng