Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Geuthee
Roslaini Ramli
Universitas Syiah Kuala
Education Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENAFSIRAN HUKUM TENTANG KEBERSIHAN DAN PENCEMARAN (KAJIAN TERHADAP PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 72 TAHUN 2018) Roslaini Ramli; A Afini
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 3, No 3 (2020): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v3i3.106

Abstract

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo pasal 5 huruf (m) menyatakan bahwa UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo memiliki tugas sebagai pengendalian lingkungan yang meliputi, kebersihan, pencemaran, ketertiban dan keamanan. Penelitian ini ingin mengetahuai makna kebersihan dan pencemaran dengan menggunakan teori penafsiran hukum dari Ronald Dworkin. Dengan menggunakan jenis metode penelitian limited style atau gaya terbatas hanya pada teks atau dokumen dari suatu peraturan perundang-undangan. Kebersihan dan pencemaran berdasarkan dari tujuan UPTD adalah menjaga kawasan pelabuhan dari sampah yang menumpuk, terhindar dari bau yang tidak sedap.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA Suhaimi Suhaimi; Kurniawan Kurniawan; Roslaini Ramli; Enzus Tinianus; Dedy Yuliansyah
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v5i1.3276

Abstract

In everyday life, whether we realize it or not, we will always come into contact with the use of Intellectual Property Rights (IPR) on the products we consume or use. In the current era of globalization, IPR has become a very important issue and has always received the attention of various parties, both national and international levels. IPR is the only right that is specifically granted to the inventor / creator, while other parties are prohibited from using the invention / creation. For this reason, IPRs need to be legally protected. The formulation of the problem in this research is what are the steps in providing legal protection for IPR in Indonesia and how is Indonesia's concern as a member of the WTO in providing legal protection for IPR. As a normative juridical research, to obtain data, literature research is carried out in order to obtain legal material, both primary, secondary and tertiary legal materials. The approach method used is the statutory approach, namely by examining the applicable legal provisions which are related to the issue of legal protection of IPR in Indonesia. In the legal protection of IPR, several routes can be taken, namely national, regional, European and international routes. As an effort to protect IPR, Indonesia has ratified several international conventions and harmonized several laws and regulations in the IPR sector. However, the legislation that has been produced should be supported in the form of law enforcement, so that it will have a positive impact on creators. Especially now that there are more and more practices of IPR violations, CD and VCD piracy, song or art piracy and so on. Likewise, violations in the field of brands that are rife with the development of online businesses such as Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, OLX and others, both officially registered and unregistered.
PENGARUH PRINSIP ITIKAD BAIK TERHADAP KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA suhaimi suhaimi; Roslaini Ramli; T. Haflisyah; Intan Munirah; Della Rafiqa Utari
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.14164

Abstract

Dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang barang buktinya sudah dialihkan kepada pihak ketiga, sering timbul masalah ketika hakim menetapkan kedudukan barang bukti. Ada yang dikembalikan kepada saksi korban/pelapor sebagai pemiliknya, ada juga yang dikembalikan kepada pembeli yang beritikad baik. Hakim dihadapkan pada 2 (dua) masalah yang mau tidak mau harus diputus. Salah satu kasus yang dikemukakan di sini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sabang No.11/Pid.B/2024/PN-Sab, dimana Hakim PN Sabang menetapkan 1 unit mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi BL1024MA dan 1 unit Toyota HIACE bernomor polisi BL7522AC dikembalikan kepada Saksi ZB selaku saksi Korban/Pelapor. Sementara itu Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT Banda Aceh) dalam putusannya No.318/PID/2024/PT.BNA menetapkan sebaliknya, dimana barang bukti dikembalikan kepada MA dan IMA, selaku pembeli beritikad baik. Sehingga perlu dibahas lebih mendalam melalui penelitian juridis normatif, dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual tentang pengaruh prinsip itikad baik terhadap kedudukan barang bukti dalam perkara pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Hakim PN Sabang dan PT Banda Aceh berbeda pendapat mengenai kedudukan barang bukti dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, ada yang dikembalikan kepada saksi korban/pelapor ada juga yang dikembalikan kepada pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik.
Co-Authors A Afini Dedy Yuliansyah Della Rafiqa Utari Enzus Tinianus Intan Munirah Kurniawan Kurniawan Suhaimi Suhaimi