Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Lentera Pengabdian Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Jurisprudence
Intan Munirah
Universitas Syiah Kuala
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi Intan Munirah; Mohd. Din; Efendi Efendi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 2 (2017): Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Pidana tambahan uang pengganti merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan pelaku telah mengakibat-kan kerugian negara. Pembebanan tersebut merupakan pidana tambahan dari pidana pokoknya. Uang pengganti dibayar dalam waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang tetap. Penelitian ini ingin mengetahui efektivitas ketentuan ambang waktu satu bulan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan penghitungan besaran jumlahnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Penelitian menemukan bahwa mekanisme pembayaran pidana uang pengganti tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang  Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dalam kaitannya dengan pemidanaan dan pembayaran kerugian negara. Temuan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan proses pengembalian kerugian negara. Criminal Sanction Compensation Payment As Liability For States Financial Lost In The Case Of Corruption ABSTRACT: Additional penalty of compensation money is one of the legal consequences imposed on the perpetrators of corruption. The perpetration has caused a state’s losses. The money replacing the loss is an additional penalty of the principal penalty. It is paid within a month after a court decision enforceable. This paper is going to discuss the effective-ness of the provisions of the threshold of one month in the application of the payment and the calculation of the amount paid. This is juridical-empirical research. It shows that the mechanism of paying the state’s loss in against the mandate of the Corruption Act and the State Treasury Law in relation to the prosecution and payment of state losses. It causes law uncertainty and ineffectiveness of the compensation process.
PENGARUH PRINSIP ITIKAD BAIK TERHADAP KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA suhaimi suhaimi; Roslaini Ramli; T. Haflisyah; Intan Munirah; Della Rafiqa Utari
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.14164

Abstract

Dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang barang buktinya sudah dialihkan kepada pihak ketiga, sering timbul masalah ketika hakim menetapkan kedudukan barang bukti. Ada yang dikembalikan kepada saksi korban/pelapor sebagai pemiliknya, ada juga yang dikembalikan kepada pembeli yang beritikad baik. Hakim dihadapkan pada 2 (dua) masalah yang mau tidak mau harus diputus. Salah satu kasus yang dikemukakan di sini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sabang No.11/Pid.B/2024/PN-Sab, dimana Hakim PN Sabang menetapkan 1 unit mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi BL1024MA dan 1 unit Toyota HIACE bernomor polisi BL7522AC dikembalikan kepada Saksi ZB selaku saksi Korban/Pelapor. Sementara itu Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT Banda Aceh) dalam putusannya No.318/PID/2024/PT.BNA menetapkan sebaliknya, dimana barang bukti dikembalikan kepada MA dan IMA, selaku pembeli beritikad baik. Sehingga perlu dibahas lebih mendalam melalui penelitian juridis normatif, dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual tentang pengaruh prinsip itikad baik terhadap kedudukan barang bukti dalam perkara pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Hakim PN Sabang dan PT Banda Aceh berbeda pendapat mengenai kedudukan barang bukti dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, ada yang dikembalikan kepada saksi korban/pelapor ada juga yang dikembalikan kepada pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik.
Pemulihan Sosial dan Pendidikan Korban Banjir Hidrometeorologi pada Wilayah Terisolasi di Aceh Tamiang Jamaluddin Jamaluddin; Intan Munirah
Lentera Pengabdian Vol. 4 No. 03 (2026): Juli 2026
Publisher : Lentera Ilmu Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59422/lp.v4i03.1504

Abstract

Banjir hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang menimbulkan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan pendidikan anak, terutama pada lokasi pengungsian yang sulit dijangkau. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi belum meratanya distribusi bantuan pangan serta terbatasnya perlengkapan belajar bagi anak yang mengalami terhentinya proses pembelajaran. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak pada lokasi yang sulit dijangkau serta membantu keberlanjutan pendidikan anak melalui penyediaan perlengkapan belajar dan kegiatan edukatif. Kegiatan dilaksanakan pada 25–29 Mei 2026 melalui tahapan identifikasi lokasi, koordinasi dengan pihak terkait, observasi kebutuhan, penetapan penerima manfaat, distribusi bantuan, penyuluhan edukatif, dan evaluasi kegiatan. Sasaran program terdiri atas 50 keluarga terdampak yang berada di lokasi pengungsian sulit dijangkau, memiliki keterbatasan akses bantuan pangan, serta belum atau belum optimal memperoleh bantuan, dan 30 anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang mengalami terhentinya pembelajaran serta membutuhkan perlengkapan untuk mengikuti sekolah darurat. Intervensi dilakukan melalui penyaluran 50 paket kebutuhan pokok kepada 50 keluarga, 30 paket perlengkapan pendidikan berupa tas, buku, dan alat tulis kepada 30 anak, serta penyuluhan edukatif. Hasil kegiatan menunjukkan seluruh bantuan berhasil disalurkan sesuai target program dengan dukungan transportasi dari Pemerintah Aceh. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana perlu mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlanjutan pendidikan. Implikasi kegiatan menekankan perlunya perluasan jangkauan bantuan, pendataan penerima secara terintegrasi, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga kemanusiaan.
Judicial Reasoning on Rehabilitation Orders for Offenders of Drug Abuse: a Ratio Decidendi Analysis of Indonesian Court Decisions Intan Munirah; Rizky Aulia Fitri; Khairil Akbar; Naqia Annisa Faradiz; Clarizze Yvoine Mirielle; Angga Aldilla Gussman
Jurnal Jurisprudence Vol. 16, No. 1, June 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v16i1.15452

Abstract

Purpose of the Study: This study aims to analyze the judicial reasoning (ratio decidendi) of District Court Decision No. 92/Pid.Sus/2021/PN Bna and District Court Decision No. 16/Pid.Sus/2023/PN Sgi in ordering rehabilitation for offenders of drug abuse within the Indonesian criminal justice system, with a particular focus on how judges reconstruct legal facts and interpret rehabilitative norms under the double track sentencing framework.  Methodology: This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The statutory approach examines relevant provisions, the conceptual approach analyzes the double track sentencing system, and the case approach focuses on District Court Decision No. 92/Pid.Sus/2021/PN Bna and District Court Decision No. 16/Pid.Sus/2023/PN Sgi. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using prescriptive and jurisprudential analyses. Results: The study finds that divergent sentencing outcomes in drug abuse cases are not caused by normative deficiencies, but by differences in judicial reasoning. Judges adopting a formalistic and retributive interpretation tend to marginalize assessment results and prioritize imprisonment, whereas judges employing a purposive and teleological approach integrate assessment findings as substantive legal facts and prioritize rehabilitation. This inconsistency demonstrates that the application of rehabilitation depends heavily on judicial interpretation rather than statutory mandate. Applications of this study: This research provides a jurisprudential foundation for judges, legal practitioners, and policymakers in strengthening consistency in sentencing practices for drug abuse cases, particularly in evaluating assessment results and applying rehabilitation within the double track system. Novelty/ Orginalty of this study: This study contributes originality by offering a jurisprudential analysis of ratio decidendi in rehabilitation-related verdicts, namely District Court Decision No. 92/Pid.Sus/2021/PN Bna and District Court Decision No. 16/Pid.Sus/2023/PN Sgi, demonstrating that inconsistencies in rehabilitation orders arise from judicial interpretative paradigms rather than legal norm ambiguity. It also proposes the need for coherent judicial reasoning standards in drug abuse sentencing. Keywords: Judicial Reasoning; Ratio Decidendi; Rehabilitation Orders; Drug Abuse; Indonesian Courts.
Co-Authors Angga Aldilla Gussman Clarizze Yvoine Mirielle Della Rafiqa Utari Efendi Efendi Jamaluddin Jamaluddin Khairil Akbar Mohd. Din Naqia Annisa Faradiz Rizky Aulia Fitri Roslaini Ramli Suhaimi Suhaimi