Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Desa-Kota : Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Pemukiman

Kesesuaian Kawasan Terminal Tirtonadi dan Stasiun Solo Balapan, Surakarta dari Perspektif Konsep TOD Bagus Raditya; Soedwiwahjono Soedwiwahjono; Kusumastuti Kusumastuti
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v5i1.63521.133-147

Abstract

Transit-Oriented Development (TOD) merupakan konsep pembangunan perkotaan yang mengintegrasikan sistem transit dan penggunaan lahan untuk mendorong pergerakan nonmotor. Integrasi dicapai melalui desain kawasan yang kondusif untuk perjalanan nonmotor, keberagaman penggunaan lahan yang menciptakan lingkungan perkotaan yang hidup, serta kepadatan yang membangkitkan penggunaan sistem transit. Kota Surakarta sudah mewacanakan pembangunan TOD melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta 2011-2031 tetapi belum ada rencana lebih rinci mengenai pembangunan TOD. Dengan berjalannya rencana pembangunan sistem transit, maka meningkat pula kebutuhan pembangunan TOD di simpul-simpul transit Kota Surakarta. Untuk mengintegrasikan sistem transit dan penggunaan lahan, serta untuk mengetahui bagaimana TOD dapat dibangun, maka perlu diketahui keadaan kawasan di sekitar titik transit, dilihat dari prinsip-prinsip TOD. Stasiun Solo Balapan dan Terminal Tirtonadi merupakan simpul transit terbesar di Kota Surakarta yang berada pada kawasan yang direncanakan sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan dan jasa, menjadikannya menawarkan potensi kawasan untuk dibangun menjadi TOD. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran seberapa jauh prinsip TOD ditemukan di simpul transit Kota Surakarta melalui studi kasus di Terminal Tirtonadi dan Stasiun Solo Balapan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode statistik deskriptif melalui pendekatan deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kawasan penelitian, hanya prinsip kepadatan yang sudah memenuhi konsep TOD dengan keadaan prinsip desain di kawasan masih belum dapat menawarkan keamanan dan kemudahan untuk pergerakan non motor, serta keadaan prinsip keberagaman masih belum dapat menciptakan kawasan dengan daya tarik tinggi.
Identifikasi Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Pasca Implementasi Program Kampung Ramah Anak (KRA) di RW 11 Kampung Badran, Kota Yogyakarta Daniel Kristian Nugroho; Kusumastuti Kusumastuti; Paramita Rahayu
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v5i2.69886.1-11

Abstract

Permukiman kumuh adalah sebuah fenomena dan permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh kota, termasuk Kota Yogyakarta. Meskipun menyandang gelar sebagai kota budaya dan kota pendidikan, fenomena permukiman kumuh tetap eksis di Kota Yogyakarta. Kampung Badran adalah salah satu kampung di Kota Yogyakarta yang masih mengalami status sebagai permukiman kumuh, ditinjau dari indikator kepadatan bangunan, kesehatan, dan kondisi sosial masyarakat. Selain permasalahan permukiman kumuh, Kampung Badran juga menyandang gelar sebagai kampung preman, yang membentuk permasalahan yang kompleks di kampung ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kekumuhan di kampung ini. Kampung Ramah Anak (KRA) adalah salah satu program yang diinisiasi, yang tidak hanya mengatasi permasalahan fisik terkait permukiman kumuh, namun juga permasalahan sosial dalam memperjuangkan pemenuhan hak anak di kampung tersebut. Inisiasi program KRA di RW 11 Kampung Badran menggunakan pendekatan partisipatif, dimana pemerintah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (RT, RW, dan kelompok-kelompok masyarakat), dan seluruh masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak melalui penyediaan instrumen KRA baik secara kelembagaan maupun infrastruktur. Semenjak adanya program KRA ini, berbagai pendanaan dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur di RW 11 juga semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dengan melihat peningkatan kualitas infrastruktur yang ada di RW 11 Kampung Badran pasca diimpelementasikannya program KRA. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang menekankan pada realitas dan proses suatu fenomena dapat terjadi agar mampu memberikan gambaran khusus terkait perubahan infrastruktur yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa infrastruktur di RW 11 Kampung Badran mengalami peningkatan kualitas, ditandai peningkatan kondisi dan perubahan yang terjadi pada berbagai sarana dan prasarana. Adanya peningkatan kualitas infrastruktur ini berpengaruh besar terhadap penanganan kekumuhan di RW 11 Kampung Badran, terutama terkait dengan indikator penyediaan sarana prasarana, kesehatan lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi.
Faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Program KOTAKU di Kabupaten Klaten (Studi Kasus: Kelurahan Bareng dan Desa Merbung) Tri Wahyuni; Kusumastuti Kusumastuti; Candraningratri Ekaputri Widodo
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v5i2.72867.125-139

Abstract

Permukiman kumuh merupakan salah satu prioritas nasional menurut UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025. Permukiman kumuh ditentukan dari kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Pemerintah Indonesia menangani permukiman kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuhatau KOTAKU. Keberhasilan dari program KOTAKU dilihat dari ketercapaian tujuan program yang terangkum dalam nilai pada Key Performance Indicators (KPI). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan luasan kumuh terluas di Indonesia, dimana Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di dalamnya yang paling berhasil mengurangi luas permukiman kumuh sebesar 88,7% hingga tahun 2021. Dua kelurahan/desa yang memiliki indeks tercepat dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten ini ialah Kelurahan Bareng dan Desa Merbung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kabupaten Klaten di kedua desa tersebut yang dilaksanakan dengan pola pemugaran. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan tekniik analisis skoring. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor pendukung keberhasilan program di Kelurahan Bareng adalah struktur kelembagaan, status legalitas lahan, ketersediaan lahan, karakteristik kebijakan, anggaran, tahapan pelaksanaan program, dan kinerja Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Di sisi lain, faktor-faktor pendukung di Desa Merbung adalah partisipasi masyarakat, struktur kelembagaan, ketersediaan lahan, status legalitas lahan, anggaran, semua tahapan pelaksanaan program, pemeliharaan prasarana, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat.