Articles
<![CDATA[LEGALITAS E-MONEY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DALAM MEMASUKI JALAN BEBAS HAMBATAN ]]>
<![CDATA[I Dewa Made Krishna Wiwekananda]]>;
<![CDATA[Made Nurmawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.599 KB)
<![CDATA[Munculnya Electronic money atau disingkat dengan e-money menjadi satu-satunya alat pembayaran ketika pengguna jalan akan memasuki jalan bebas hambatan. Hal ini tentunya menimbulkan perdebatan terhadap sebatas mana alat pembayaran tersebut dikatakan sah di Indonesia bila dilakukan bahasan dengan berpedoman pada Undang-Undang (UU) Mata Uang.Tujuan daripada penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui kedudukan serta keberadaan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan dikeluarkannya e-money yang bahkan berfungsi sebagai satu-satunya alat pembayaran yang digunakan ketika akan memasuki jalan bebas hambatan.Penulisan jurnal ilmiah ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif, yang dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan ialah bahan huku primer, sekunder dan lainnya.Uang merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Mata Uang. E-money merupakan alat pembayaran yang sah dan digunakan saat memasuki jalan bebas hambatan dimana yang terjadi bukanlah merupakan penolakan atas rupiah, melainkan transaksi di gerbang jalan bebas hambatan mempergunakan uang rupiah namun secara teknis berupa uang elektronik dan berbentuk kartu, sehingga pengharusan menggunakan e-money dalam pembayaran saat memasuki jalan bebas hambatan tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Mata Uang.Kata Kunci : Uang, Uang Elektronik, Jalan Bebas Hambatan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK IMPOR TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE? ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Diah Sri Pratiwi]]>;
<![CDATA[Made Nurmawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.746 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i05.p03
<![CDATA[Produk Kosmetik impor merupakan salah satu barang yang sangat banyak dijual secara online. Kebutuhan dan permintaan masyarakat akan kosmetik dalam menunjang penampilan khususnya bagi perempuan berdampak meningkatnya industri kosmetik baik yang diproduksi dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri. Namun tidak semua produk kosmetik yang dijual secara online telah memiliki izin edar dari BPOM. Oleh karena itu perlindungan konsumen diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atas kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini yaitu untuk lebih memahami pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar dan mengetahui bentuk pengawasan BBPOM Denpasar atas produk kosmetik yang dijual secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa wawancara dengan informan dari pihak BBPOM Denpasar dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundnag-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan hasil penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik impor yang dijual secara online belum efektif diterapkan.Karena masih banyaknya produk kosmetik imporyang dijual secara online dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan BPOM. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Impor, Izin Edar, Online.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL OLEH PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Kadek Ary Putri Sanjiwani]]>;
<![CDATA[Made Nurmawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.591 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i09.p10
<![CDATA[Studi ini bertujuan mengkaji kewenangan Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil serta terpenuhinya persyaratan dalam rangka memperoleh pembiayaan. Metode yang digunakan dalam studi adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur tentang pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil tampak kabur sehingga menimbulkan multitafsir dalam hal kewenangan Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 23 huruf c tidak adanya ketentuan yang mengatur secara eksplisit syarat – syarat yang harus dipenuhi Usaha Mikro dan Kecil guna memperoleh pembiayaan. Agar Usaha Mikro dan Kecil dapat memperoleh pembiayaan dengan ketentuan aturan yang jelas memerlukan suatu kepastian hukum sehingga tercapainya kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam usaha menjaga stabilitas Usaha Mikro dan Kecil sebagai pendukung strategis pembangunan perekonomian nasional. This study aims to examine the Government's authority to provide financing for Micro and Small Enterprises and to fulfill the requirements in order to obtain financing. The method used in the study is a normative legal research method using the statutory approach. The study results show that the provisions of Article 21 Paragraph (1) of Law Number 20 Year 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises that regulate Micro and Small Enterprise financing appear to be blurred, giving rise to multiple interpretations in terms of the Government's authority to provide financing. In the provisions of Article 23 letter c there is no provision that explicitly regulates the conditions that must be met by Micro and Small Enterprises in order to obtain financing. So that Micro and Small Enterprises can obtain funding with clear rules requiring legal certainty, the benefits and legal justice in efforts to maintain the stability of Micro and Small Enterprises as strategic supporters of national economic development can be achieved.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DALAM USAHA FRANCHISE DI BIDANG MAKANAN DAN MINUMAN ]]>
<![CDATA[Kadek Dinda Agustina]]>;
<![CDATA[Made Nurmawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 11 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.932 KB)
<![CDATA[Perkembangan bisnis yang semakin pesat, banyak menarik para pelaku usaha untuk memulai usaha dan memperluas jaringannya. Namun demikian, rahasia dagangnya sangat rentan mengalami pembocoran atau pencurian terhadap resep makanan maupun minuman. Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan dan sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran rahasia dagang dalam usaha franchise dibidang makanan dan minuman. Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa rahasia dagang dalam usaha di bidang makanan dan minuman mendapatkan perlindungan yang resepnya tidak boleh diketahui oleh umum tanpa adanya perjanjian lisensi didalamnya. Sanksi hukum bagi pihak yang telah membocorkan rahasia dagang dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2000 mengenai rahasia dagang serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat dilalui dengan upaya hukum litigasi atau nonlitigasi atau bisa dilalui dengan upaya penyelesaian musyawarah mufakat. Kata kunci : Rahasia Dagang, Perlindungan, Upaya Hukum]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA DALAM PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN ]]>
<![CDATA[Wahyu Tantra Setiadi]]>;
<![CDATA[Made Nurmawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.669 KB)
<![CDATA[Perusahaan penerbangan merupakan suatu angkutan udara yang diperlukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Setiap aktivitas penerbangan memerlukan tanggung jawab dari perusahaan penerbangan tersebut. Tanggung jawab perusahaan penerbangan merupakan kewajiban dari perusahaan angkutan udara untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh penumpang ataupun barang kiriman yang dimiliki pihak ketiga. Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlamatan Penerbangan pada Pasal 7 ayat (3) huruf b yang mengatur mengenai pembatalan penerbangan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sebelum pelaksanaan penerbangan maka timbul pertentangan dengan Pasal 9 yang mengatur mengenai dapat dilakukan pembatalan penerbangan di hari pelaksanaan penerbangan. Hal ini melanggar dari kewajiban perusahaan angkutan udara atau yang disebut dengan wanprestasi kepada pihak penumpang. Tujuan ditulisnya jurnal ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab yang akan diberikan oleh perusahaan angkutan udara dalam pembatalan tiket penerbangan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian dari penelitian ini bahwa pihak perusahaan angkutan udara memberikan kompensasi berupa konsumsi dan sejumlah uang ketika terjadi keterlambatan penerbangan, namun jika terjadi pembatalan penerbangan hanya mendapatkan pengembalian dari seluruh biaya penerbangan yang telah dibayarkan oleh penumpang. Untuk kerugian yang akan didapat dikemudian hari akibat pembatalan penerbangan belum ada peraturan perundang – undangan yang mengaturnya secara jelas. Jadi penumpang yang menggunakan jasa angkutan udara tidak hanya dirugikan dalam hal waktu tapi dapat pula secara materil akibat pembatalan penerbangan. Maka perlunya peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengevaluasi aturan yang sudah ada agar kedepannya dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa angkutan udara. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Angkutan Udara, Pembatalan Tiket]]>
<![CDATA[PENGATURAN INSOLVENCY TEST DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Luh ayu Maheswari Prabaningsih]]>;
<![CDATA[Made Nurmawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.586 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p14
<![CDATA[Tidak diterapkannya Insolvency Test menyebabkan banyaknya perusahaan di Indonesia yang bangkrut secara hukum, terutama PT (perseroan terbatas). Undang-undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang0(PKPU) hanya mengatur mengenai Insolvency, namun tidak mengatur lebih lanjut mengenai Insolvency Test dalam penetapan pailit pada Perseroan Terbatas (PT).Dengan dinyatakan pailitnya suatu Perseroan Terbatas (PT), maka harta kekayaan Perseroan Terbatas tersebut akan berada dalam sitaan umum dan Perseroan Terbatas akan kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya. Namun, akan lebih baik jika dalam Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang UUK dan PKPU Insolvency Test dapat dimasukan dan disebutkan untuk memperjelas apakah suatu perusahaan dapat benar-benar disebut dalam keadaan solven atau tidak. Adapun permasalahanya adalah Urgency/pentingnya Insolvency Test dalam penjatuhan pailit pada perusahaan? Dan Bagaimana akibat hukumnya apabila perusahaan/Perseroan Terbatas (PT) dimohonkan insolvency test sebelum dinyatakan pailit? Dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dibahas. Tujuannya untuk mengetahui pentingnya Insolvency Test dalam penetapan pailit pada Perseroan Terbats (PT). Hasil dari penelitian ini adalah apabila diliat dari negara-negara lain jika di Indonesia mengatur mengenai Insolvency Test sebagai syarat untuk suatu perusahaan berbadan hukum tersebut dinyatakan pailit maka tidak banyak perusahaan berbadaan hukum yang masih dikatakan solven atau mampu membayar dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kata Kunci : Insolvency Test; Perusahaan; Pailit]]>
<![CDATA[PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP KEHORMATAN KELUHURAN DAN MARTABAT PERILAKU HAKIM BERDASARKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 ]]>
<![CDATA[Verdinandus Kiki Afandi]]>;
<![CDATA[Nengah Suantra]]>;
<![CDATA[Made Nurmawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.164 KB)
<![CDATA[Hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itulah dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga yang masih tergolong baru di Negara Indonesia. Sebuah komisi yang bersifat mandiri yang mana kewenangannya adalah untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kewenangan lain yaitu menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang -Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah]]>
<![CDATA[RELEVANSI PERSYARATAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERMOHONAN DENGAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PEMBERIAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Megawati Purnama Sari Wijaya]]>;
<![CDATA[I Nengah Suantra]]>;
<![CDATA[Made Nurmawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.976 KB)
<![CDATA[Principally, for establishing of the independent country must have some requirementssuch as: the definitive area, the definitive people or community, a sovereign government; thesethree conditions is a unity that can not be divided. Getting Indonesian citizen through anapplication must satisfy the conditions under Article 9 of Act Number. 12 / 2006 about TheRepublic of Indonesia Citizenship, the other hand Indonesian Citizenship obtained by giving thestate specified in Article 20 of The Act Number12 / 2006. Correlation of law between citizenshipgetting by citizenship application with citizenship, which it is getting by giving the state is inArticle 9 point d and also explanation of Article 20 The Act Number 12 / 2006 about TheIndonesia Republic Citizenship. The main law issue of the correlation is related to the terms ofcitizenship based on giving the state and the meaning of one of the terms, i.e the greatachievment, which it is the terms to get the citizhen of The Indonesia Republic by getting of thestate.]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN FRASA “MENARUH SAMPAH” DALAM PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Desak Putu Eka Srinadi]]>;
<![CDATA[Made Nurmawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.083 KB)
<![CDATA[Pada Pasal 3 ayat (1) Perwali No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar mengandung kekaburan frasa “menaruh sampah”. Adanya multitafsir dalam Perwali ini akan mengakibatkan inkonsisten dalam peraturan sampah sehingga akan terjadinya pertentangan norma.Oleh sebab itu, perlu ketegasan dari Pemerintah Kota Denpasar untuk merevisi Perwali tersebut guna mewujudkan kepastian hukum. Permasalahan yang diuraikan di dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana permasalahan terkait frasa “menaruh sampah” dalam Pasal 3 ayat (1) serta dampak yang muncul jika adanya peraturan yang multitafsir. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu frasa “menaruh sampah” dalam Pasal 3 ayat (1) lebih tepat diganti dengan frasa “membuang sampah” untuk mencegah kekaburan norma dan akibat yang timbul dari peraturan yang multitafsir adalah adanya ketidak sesuaian atau kontradiktif antara aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga memunculkan kebingungan bagi masyarakat. Kata Kunci: Sampah, Pengelolaan, Aturan]]>
<![CDATA[PENYIMPANGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Agung Nova Junaedi Saputra]]>;
<![CDATA[I Nengah Suantra]]>;
<![CDATA[Made Nurmawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.765 KB)
<![CDATA[Bentuk penyimpangan hukum dalam perkawinan campuran pada dasarnyadilakukan untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudahdan murah, tanpa melalui proses naturalisasi yang memerlukan waktu dan biaya yangcukup mahal. Penyimpangan perkawinan ini dilakukan oleh Warga Negara Asingdengan memanfaatkan celah yang terdapat pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12tahun 2006, yang menyatakan Warga Negara Asing yang kawin secara sah denganWarga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesiadengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat. Pernyataanundang-undang tersebut memungkinkan perkawinan campuran dapat berlangsungpadahal tujuan utamanya bertentangan dengan tujuan ideal sebuah perkawinan padaPasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.Dari hasil karya ilmiah, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuranmerupakan salah satu cara penyimpangan hukum untuk memperoleh statusKewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangandapat dilakukan oleh pejabat berwenang dalam meneliti surat atau dokumen yang bisadijadikan indikasi terjadinya penyimpangan hukum untuk mendapatkankewarganegaraan Indonesia.]]>
