Garuda - Garba Rujukan Digital

Fatigue Correstion Behavious of AISI 304 Stainles Steel in 3.5% NaCl Solution Herdi Susanto; M. Ridha; Syifaul Huzni
Proceedings of The Annual International Conference, Syiah Kuala University - Life Sciences & Engineering Chapter Vol 2, No 2 (2012): Engineering
Publisher : Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.544 KB)

Failuredue to corrosion fatigue is a phenomenon that often occurs in thestructure associated with a corrosive environment. Stepuse ofmaterialssuch as AISI 304 stainlesshas been done, buta failuredue to corrosion fatigue phenomena still occur and can not be understood and explained by the experts. This study focused on assessing changes in behaviorof AISI 304stainless steelareexperiencingrepeatedloadingincorrosive environment. The behavior changes observed with fatigue testing in laboratory air and 3.5% NaCl solution, using a fatigue testing machine typerotary bending, specimens weremadeaccording to ASTME-466 andASTMF-1801 for corrosionfatiguetesting.Fatigue testing presented in S-Ncurve and fracture patterns observed, observed in3.5% NaCl solution and constantstress 369.53 MP apitgrowth measurements done on sevenl evels and four levels of cycles for corrosion potential and current measurements a represented in the polarizationcurve. The results showe dthat the endurance limit of the laboratoryair environment at stress 323.34MPa and 3.5% NaCl solution decreases, up to stress 277.15 MPa at1.7x107cycles. Ductile fracture pattern is in the airand 3.5% NaCl solutionis brittle. Pits and cracks growth, failure is dominated by crack propagation and increase the number of cycles resulting in decreased surface potential and corrosion current density increases.

Pemanfaatan Limbah Kayu Menjadi Suvenir Menggunakan Teknik Resin di Desa Tanjung Selamat Silviana, Mery; Lindawati, Lindawati; Amalia, Amalia; Ridha, M.; Meliyana, Meliyana; Sriana, Tety; Zulkarnaini, Zulkarnaini
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 5 (2024): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i5.1112

Pemanfaatan limbah industri menjadi fokus utama dalam berbagai sektor, termasuk industri kerajinan. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah penggunaan limbah serbuk kayu sebagai bahan baku pembuatan suvenir dengan bantuan resin. Limbah serbuk kayu, yang sebelumnya dianggap sebagai produk sampingan tak bernilai dari industri perkayuan, kini dapat ditransformasikan menjadi produk bernilai tinggi. Desa Tanjung Selamat terletak di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh Desa ini berdekatan dengan dua perguruan tinggi negeri terkemuka di daerah itu. Permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang menghalangi mereka untuk melihat peluang pasar di daerah tersebut. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan tentang cara mengubah limbah kayu menjadi produk suvenir dengan resin diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam meningkatkan peluang ekonomi Masyarakat. Pemberdayaan dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan tentang limbah kayu serta pelatihan dalam memanfaatkan limbah kayu menjadi souvenir berbasis resin.

Implementasi Hukum Humaniter Dalam Konflik Israel-Palestina: Analisis Konsekuensi Hukum dan Tantangan Penegakan Ridha, M.; Sudarmin , Sudarmin
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 7 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i7.2654

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang menimbulkan tantangan serius terhadap implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan HHI dalam konflik tersebut, dengan fokus pada konsekuensi hukum dari tindakan militer dan tantangan penegakan norma hukum internasional. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui analisis dokumen dari organisasi internasional (PBB, ICRC), resolusi Dewan Keamanan, serta wawancara dengan pakar hukum dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Israel maupun Palestina terindikasi melakukan pelanggaran prinsip-prinsip HHI, khususnya prinsip proporsionalitas dan pembedaan, yang berdampak besar pada warga sipil dan infrastruktur sipil. Mekanisme penegakan akuntabilitas, seperti Mahkamah Pidana Internasional, terbukti lemah karena hambatan yuridis dan politis. Interpretasi yang beragam terhadap prinsip HHI, serta kompleksitas konflik asimetris, turut memperparah ketidakefektifan norma hukum tersebut di lapangan. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya pendekatan lebih inovatif dalam penegakan hukum humaniter, termasuk penguatan mekanisme pelaporan independen, pelatihan militer berbasis HHI, serta integrasi resolusi yang lebih adaptif. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi aktif antara negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil dan mendorong kepatuhan terhadap hukum humaniter dalam konflik yang sangat politis dan berkepanjangan ini.

Implementasi Hukum Humaniter Dalam Konflik Israel-Palestina: Analisis Konsekuensi Hukum dan Tantangan Penegakan Ridha, M.; Sudarmin , Sudarmin
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 7 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i7.2654

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang menimbulkan tantangan serius terhadap implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan HHI dalam konflik tersebut, dengan fokus pada konsekuensi hukum dari tindakan militer dan tantangan penegakan norma hukum internasional. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui analisis dokumen dari organisasi internasional (PBB, ICRC), resolusi Dewan Keamanan, serta wawancara dengan pakar hukum dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Israel maupun Palestina terindikasi melakukan pelanggaran prinsip-prinsip HHI, khususnya prinsip proporsionalitas dan pembedaan, yang berdampak besar pada warga sipil dan infrastruktur sipil. Mekanisme penegakan akuntabilitas, seperti Mahkamah Pidana Internasional, terbukti lemah karena hambatan yuridis dan politis. Interpretasi yang beragam terhadap prinsip HHI, serta kompleksitas konflik asimetris, turut memperparah ketidakefektifan norma hukum tersebut di lapangan. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya pendekatan lebih inovatif dalam penegakan hukum humaniter, termasuk penguatan mekanisme pelaporan independen, pelatihan militer berbasis HHI, serta integrasi resolusi yang lebih adaptif. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi aktif antara negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil dan mendorong kepatuhan terhadap hukum humaniter dalam konflik yang sangat politis dan berkepanjangan ini.

Kedudukan Hutan Adat Nagari dalam Kerangka Hukum Nasional dan Daerah Sumatera Barat Salsabila, Ilham; Frinaldi, Aldri; Lanin, Dasman; Rembrandt, Rembrandt; Ridha, M.
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dinamika hukum yang mengatur Hutan Adat Nagari di Sumatera Barat berada dalam persimpangan antara hak ulayat tradisional dan kerangka hukum positif. Secara konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 secara fundamental telah memisahkan Hutan Adat dari Hutan Negara, menegaskan statusnya sebagai Hutan Hak milik Masyarakat Hukum Adat (MHA). Pengakuan subjek hukum ini semakin dikuatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus ini bertujuan menganalisis konsistensi norma hukum positif dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak ulayat Nagari. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi vertikal, di mana meskipun terdapat pengakuan konstitusional, penetapan Hutan Adat secara formal (objek) sangat terhambat oleh persyaratan birokrasi, terutama keharusan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota. Kelambatan ini menciptakan fenomena substitusi: Pemerintah Daerah dan MHA cenderung mengadopsi skema Hutan Nagari (HN) di bawah Perhutanan Sosial. Skema HN, meskipun lebih cepat, hanya memberikan hak kelola tanpa mengakui hak kepemilikan ulayat, yang secara de jure mempertahankan kontrol negara dan menjadi substitusi sementara atas hak konstitusional. Implikasi hukum dari kelambatan ini adalah rentannya MHA Nagari terhadap kriminalisasi saat mengelola hutan ulayatnya, menunjukkan kegagalan instrumen regulasi pasca-MK dalam menerjemahkan amanat konstitusi menjadi perlindungan hukum yang adil. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera memprioritaskan penyelesaian Perda Pengakuan MHA dan wilayah adat untuk mengakhiri "jebakan hukum" yang merugikan.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search