Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai (Studi Di Kecamatan Dumai Timur) Zulfikar Zulfikar; Ellydar Chaidir
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 2 (2015): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(2).9270

Abstract

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain meningkatkan esensi pengelolaan barang milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang meliputi mekanisme penggunaan, Sistem pelaporan, pengamanan dan pemeliharaan dan pengawasan serta pengendalian barang. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, mengamanatkan bahwa pengelolaan barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian Peraturan tersebut pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak kurang terimplementasi dengan baik, hambatan ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Negara, dan ketersediaan sumberdaya aparatur pelaksana baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik Negara.
Legal Review of the Existence of Customary Land of the Sakai Tribe in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency Based on the Basic Agrarian Law Ulva Dina; Moza Dela Fudika; Ellydar Chaidir; Desi Apriani; Asri Muhammad Saleh; Syafrinaldi Syafrinaldi; Sri Murtini
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The problem of land ownership in Indonesia in general and in the Kesumbo Ampai Village area has complex problems. Among them, the government takes over land from the people, to be developed in accordance with the plans that have been set to continue economic modernization or the creation of oil palm fields for investors, both inside and outside the State. This land problem shows a conflict of interest between the government, which sees land as capital for national development, and local residents who see land as a source of income. Based on the above problems, the formulation of the problem is how is the legal review of the existence of customary land in the Sakai Tribe Village based on the UUPA. The research method uses observation research. The result of the research is that the existence of the Sakai tribe community has been based on the conditions of existence determined by law so that the Sakai tribe is still truly a customary law community, as well as the land or land on which they live is land belonging to their ancestors for generations which is still jointly owned, which in terms of management and control and use of the land still follows the rules of customary law that apply in their environment, supervised by the customary leader they have.
Pendidikan Islam Sebagai Pencegahan Doktrin LGBT Pada Murid Melalui Budaya Literasi di SMP YLPI Ellydar Chaidir; Thamrin S Thamrin S; Missy Sri Astuti; Puti Mayang Seruni; Nabilah Farah Diba; Sridevi Ayunda
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i1.1277

Abstract

Dewasa ini gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan transgender (LGBT) merupakan hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat. LGBT sendiri adalah gerakan untuk menormalisasi perilaku seksual menyimpang dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Paham ini sangat dilarang dalam hukum islam, yakni melalui al-quran surat al-a’raf ayat 80-81 dan surat Hud ayat 82-83. Pada tahun 2023 silam di kota pekanbaru pernah ditemukan grup pesan whatsup LGBT yang anggotanya adalah para siswa. Temuan hingga saat ini menjadi hal yang mengkawatirkan bagi SMP YLPI P Marpoyan, mengingat akses informasi melalui sosial media tidak bisa lagi dihalangi dari siswa-siswi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pencegahan masuknya paham LGBT di smp ylpi dengan pendekatan pendidikan hukum islam yang ditanamkan oleh para guru melalui budaya literasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi dari tahap persiapan yakni penyusunan materi dan poster, tahapan pengadaan sudut bacaan dan tahapan diskusi. Program ini memberikan hasil yakni di inisiasinya budaya literasi pendidikan islam di kalangan guru. Sehingga wawasan keislaman ini bisa menjadi mencegah masuknya paham LGBT dikalangan murid.