<![CDATA[Masalah pengelolaan sampah di Indonesia semakin kompleks akibat meningkatnya timbulan limbah dan belum optimalnya infrastruktur serta tata kelola yang mendukung keberlanjutan. Kabupaten Cianjur menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan ini, terutama karena beralihnya fungsi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa pengolahan lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aspek hukum agraria dan fragmentasi kelembagaan memengaruhi efektivitas pengelolaan TPA di Kabupaten Cianjur, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan struktural yang menghambat partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan limbah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga yang terdampak langsung oleh keberadaan TPA. Data juga diperoleh dari dokumen hukum dan kebijakan daerah. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengeksplorasi keterkaitan antara status hukum lahan, tata kelola kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa legalitas agraria yang lemah—terutama ketidakpastian status kepemilikan tanah—menghambat operasional TPA secara efektif. Fragmentasi kelembagaan dan kurangnya koordinasi antarinstansi memperburuk kondisi tersebut. Rendahnya literasi hukum masyarakat turut menyebabkan partisipasi publik yang minim. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang terintegrasi, percepatan sertifikasi lahan, dan penguatan pendidikan hukum di tingkat komunitas. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkeadilan dan berkelanjutan.]]>
