Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Etika Demokrasi Jurnal Public Policy Jurnal Pemerintahan dan Politik Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Khotami
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Institution Building dalam Mengatasi Persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Khotami
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7842

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dimotivasi oleh munculnya kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah kabupaten di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang menjanjikan sehingga kegiatan tersebut dijadikan mata pencaharian. Penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masalah yang telah menjadi perbincangan di antara masyarakat Riau pada umumnya. Masalah ini harus dipecahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dampak dari kegiatan penambangan emas tidak akan membahayakan wilayah atau orang-orang yang tinggal di daerah sekitar lokasi tambang. Faktor kurangnya kesadaran publik tentang bahaya PETI telah menyebabkan pertumbuhan PETI tumbuh, di samping rendahnya tingkat keterlibatan aktor yang tertarik dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan sehingga mempengaruhi produk regulasi yang lemah yang merupakan payung hukum bagi PETI. kegiatan penambangan emas yang merugikan masyarakat setempat. Studi ini melihat bagaimana struktur kelembagaan menangani masalah penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau, DPRD, Asisten III Sekretariat Daerah Kuantan Singingi, Petugas Kepolisian Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai Dinas Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya peran kepemimpinan baik formal maupun informal dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pelaku pertambangan. Selain itu tidak ada aturan dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum terkait penambangan masyarakat. Sumber daya yang terbatas dalam bentuk biaya, fasilitas, dan jarak lokasi penambangan membuatnya sulit dikendalikan oleh polisi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dalam pengembangan kelembagaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, DPRD dan masyarakat dalam mengatasi masalah penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.
Dimensional Analysis of All Units on Intergovernmental Relations Within the Mining Authority (Study on Unlicensed Gold Mining in District of Kuantan Singingi) Khotami Khotami; Nandang Alamsah Deliarnoor; Utang Suwaryo; Neneng Yani Yuningsih
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 6, No 1 (2021): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jed.v6i1.4497

Abstract

 Abstract. This research is located in Kuantan Singingi Regency which is motivated by the busy activities of gold mining without permits (PETI) carried out by the local community. This is driven by promising income so that these activities are used as a livelihood and a lack of public awareness of the dangers of PETI. In addition, the low level of involvement of government actors and community participation has an impact on the weakness of regulations that form the legal basis for mining activities. This study looks at the relationship between government units that work together in managing gold mining based on their authority. The informants of this study were employees of the Riau Province ESDM Service, members of the Riau DPRD, Kuantan Singingi District Polres staff, DLH employees of Kuantan Singingi Regency and the community. The technique of determining the informants was carried out by purposive method by digging in-depth information according to the characteristics of the study. The data collection technique is done by interview, observation and documentation. The data analysis technique was used by applying a qualitative narrative approach that conveyed the results of the analysis related to PETI. The results of the study found that the importance of local regulations on community mining that involves both provincial and district governments. The weakness of the legal regarding the implementation of gold mining activities must be strengthened by coordinative efforts and cooperation between the provincial government, DPRD and district governments by sharing the perceptions, ideas of each actor.Keywords: All Units, Authority, MiningAbstrak.  Penelitian ini bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilatarbelakangi oleh ramainya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini didorong oleh penghasilan yang menjanjikan sehingga kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya PETI. Selain itu, rendahnya tingkat keterlibatan aktor pemerintah dan partisipasi masyarakat, berdampak terhadap lemahnya aturan yang menjadi dasar hukum kegiatan pertambangan. Penelitian ini melihat bagaimana hubungan antar unit pemerintah yang bekerjasama dalam mengelola pertambangan emas berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Informan penelitian ini yakni meliputi pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau, anggota DPRD Riau, Pegawai Polres Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai DLH Kabupaten Kuantan Singingi serta masyarakat. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive dengan menggali informasi secara mendalam sesuai dengan karakteristik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan menerapkan pendekatan narasi kualitatif yang menyampaikan hasil analisis berkaitan dengan PETI. Hasil penelitian mendapati bahwa pentingnya peraturan daerah tentang pertambangan rakyat yang melibatkan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Lemahnya payung hukum tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan emas harus diperkuat dengan upaya koordinatif dan kerjasama antara pemerintah provinsi, DPRD dan pemerintah kabupaten melalui penyamaan persepsi, ide dari masing-masing aktor.Kata Kunci: All Units, Kewenangan, Pertambangan
Policy Development for handling COVID-19 from the Perspective of a Policy Narrative Framework Khotami Khotami; Irwan Gesmi; Moris Adidi Yogia; Pahmi Amri; Dini Tiara Sasmi
Jurnal Public Policy Vol 9, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v9i2.6858

Abstract

The spread of the covid-19 outbreak entered Indonesia since 2020. COVID-19 has had an impact on society and government, so that the government, especially the city of Pekanbaru, has carried out various policy strategies to carry out countermeasures in the spread of Covid-19, but the number of spread of covid-19 still has not decreased significantly. This research aims to develop a policy narrative framework that functions in advocating for the media as well as providing influence in the decision/policy making process. This research used qualitative analysis using the Policy Narrative Framework (NPF) approach. This study found that narratives by government actors and the general public in online news media had an influence on the policy of handling Covid-19. The policy narrative framework approach (NPF) contributes to this research such as elements of the storyline of policy development and the role of actors who are directly involved in policy. The implementation of the COVID-19 vaccine program through social media support can be seen from the existence of four indicators, namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure and looking at the message sender’s, recipient and quality of message via social media.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MULIA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 Dela Helmalia; Khotami Khotami
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 2 (2024): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v7i2.5004

Abstract

This research aims to determine the financial management process of Village Funds in Mulia Subur Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. The principle of effectiveness is needed in managing village finances, which is one of the basics of how the implementation and distribution of village finances can be allocated well or not. Then information related to Village financial management should be known by various parties because it must be open. This research was carried out with the aim of determining the level of effectiveness in the use of Village finances, especially Village Funds in Mulia Subur Village, based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 113 of 2014 which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability and supervision. This research uses a descriptive survey type and qualitative methods. To achieve the research objectives, researchers used data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. This research uses the Prosperity theory which contains several assessment indicators (a) Accuracy of use of natural resources (b) Accuracy of use of available time (c) Accuracy of equipment or equipment (d) Accuracy of use of human resources (e) Accuracy of use Budget. The results of this research show that in financial management, especially Village funds, it is good enough but not effective enough so that the use of the budget is still not on target.
Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Mengawasi Travel Ilegal di Kota Pasir Pengaraian Alif Ihwan Hamonangan; Khotami Khotami
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3334

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dinas perhubungan dalam mengawasi travel ilegal di kabupaten rokan hulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori geoff mulgan dan indikator dalam penelitian ini yaitu tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran, Lokasi penelitian dilakukan di dinas perhubungan kabupaten Rokan Hulu. Pengumpulan data yang di peroleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, Angkutan umum adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran, Namun angkutan umum ilegal kini sudah berkembang dimana-mana. diseluruh wilayah tanah air, Karena berhubungan dengan kebutuhan manusia dan belum berkembangnya trasnportasi resmi yang mendapat izin dari pemerintah baik pusat maupun daerah, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa dinas perhubungan kabupaten rokan hulu telah menerapkan strategi pengawasan travel illegal namun belum efektif dikarenakan masih maraknya travel illegal yang tetap beroperasi di wilayah kabupaten rokan hulu.
Analisis Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru Yona Armalita; Khotami
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2632

Abstract

The purpose of this study is to examine the application of the OSS system in licensing services in DPMPTSP Pekanbaru City and identify existing obstacles. The research method used is qualitative descriptive with a case study approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation of DPMPTSP officers and the public who use OSS services. Mazmanian and Sabatier's theory of policy implementation is used to analyze data that contains three main variables, namely problem characteristics, policy characteristics, and environmental factors. The results of the study show that the implementation of OSS in the Pekanbaru City DPMPTSP is not optimal. The main obstacles faced are the lack of public understanding of how to utilize the OSS system, technological disruption, and uneven socialization by relevant agencies. However, OSS has been proven to provide ease of electronic licensing if used appropriately. To ensure the long-term success of OSS implementation, human resource capacity development, infrastructure improvement, and strengthening public education are very important
MEMBANGUN DESA SEHAT BERKELANJUTAN MELALUI LITERASI DIGITAL PENCEGAHAN PENYELAHGUNAAN DI NEGARA BAGIAN TRENGGANU DARUL IMAN MALAYSIA Riky Novarizal; Rahmat Amin Siregar; Mohd Syaiful Nizam Bin Abu Hassan; Khotami Khotami
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.41637

Abstract

Literasi digital menjadi salah satu sarana penguatan modal sosial bagi sebuah komunitas di desa agar mendapatkan informasi. Pemahaman yang komprehensif tentang berbagai upaya dan pemahaman seputar narkotika harus dikuatkan dalam masyarakat. Khususnya pria muda rentang usia 15-25 tahun yang telah diidentifikasi sebagai kelompok berisiko tinggi untuk penggunaan narkoba sintetis. Dalam mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDG) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat berkaitan dengan permasalahan narkotika. Pengabdian dilakukan di Negara Bagian Terengganu, Malaysia menawarkan pemahaman tentang tiga komponen literasi yang mampu mendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika di desa. Hasil evaluasi program pengabdian menunjukkan tingkat pemahaman dan pengaplikasian yang tinggi. Namun tindak lanjut pengabdian perlu menghasilkan produk digital seperti Program Edukasi Online, untuk memberikan sumber-sumber program edukasi online yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan tentang narkoba dan keterampilan hidup sehat
Strategi Pengembangan Objek Wisata Siantan Park oleh Pemerintah Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau M Fajar Erin; Khotami
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i4.5699

Abstract

Penelitian ini bermula dari di indikasikan berkurangnya daya tarik wisata. Hal ini terlihat dari banyaknya bermunculan wisata baru sehingga membuat wisata siantan park sepi pengunjung. Akses sarana menuju objek wisata yang kurang bagus dan kurang layak. Kurangnya pemahaman pengelola dan perhatian pemerintah desa terhadap objek wisata – hal inilah menjadi masalah utama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa dalam menggembangkan objek wisata Siantan Park dan mengetahui faktor penghambat perkembangan objek wisata Siantan Park. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengelola Objek Wisata, Warga Sekitar dan Pengunjung. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, data display (penyajian data), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa strategi pengembangan objek wisata siantan park sudah terbilang cukup baik. faktor penghambat yaitu akses yang belum maksimal, tenaga pengelola yang kurang terampil dan kendala utamanya berupa pengelolaan dana oprasional yang sangat minim.
Collaborative Governance dalam Upaya Mengatur Pernikahan Dini di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Gayos Alfajri; Khotami Khotami
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): September 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i3.6115

Abstract

This study aims to explore the implementation of collaborative governance in efforts to regulate early marriage in Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency. The ongoing occurrence of early marriage has prompted the need for joint action among various stakeholders, particularly the government, to address this issue. A qualitative method with a descriptive approach was employed in this study, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The research is based on the collaborative governance theory proposed by (Ansell & Gash, 2008), which includes four key variables: starting conditions, facilitative leadership, institutional design, and the collaboration process. The findings reveal that the collaboration carried out by the Office of Religious Affairs (KUA) of Rambah Hilir District together with related stakeholders has not yet been fully effective. This is mainly due to the weak leadership role and suboptimal implementation in the field. However, the collaboration has contributed to reducing the rate of early marriage in the region. It is recommended that socialization and educational programs especially regarding the impacts of early marriage and sex education be intensified through the use of social media and that regular meeting agendas be established to enhance collaboration among stakeholders.
Agile Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Pelabuhan Penyeberangan Ferry Air Putih Kabupaten Bengkalis M. Azka Pradipta; Khotami
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2026): SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v5i1.305

Abstract

This study aims to find out how to implement agile governance in public services at the Ferry Crossing Port of Air Putih Bengkalis Regency, as well as its various challenges. This analysis is based on theory of agile governance according to Alexandre J. H. de o. Luna, Philippe Krutchen, and Hermano P. de Moura (2015), which includes six indicators, including: Good Enough Governance, Business Driven, Human Focused, Based On Quick Wins, Systematic and Adaptive Approach, Simple Design and Continuous Refinement. The approach used is qualitative descriptive, with data collection techniques through observation, in depth interview, and documentation. The results of the study show that the application of agile governance principles in public services at the Air Putih Port by the Transportation Department has seen various efforts made to create improvements in public services. However, there are still several obstacles in the field such as a lack of awareness from the public to order queuing, frequent damage to ships that have an impact on the accumulation of passengers, lack of attention to facilities at the port for maintenance.
Co-Authors Alif Ihwan Hamonangan Dela Helmalia Gayos Alfajri Irwan Gesmi M Fajar Erin M. Azka Pradipta Mohd Syaiful Nizam Bin Abu Hassan Moris Adidi Yogia Nandang Alamsah Deliarnoor Neneng Yani Yuningsih Pahmi Amri Rahmat Amin Siregar Riky Novarizal Sasmi, Dini Tiara Utang Suwaryo Yona Armalita