Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGUATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOMUNITAS LESTARI FARM DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN MASA PANDEMI COVID-19 Novie Indrawati Sagita; Nandang Alamsah Deliarnoor; Dian Fitriani Afifah
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i1.32431

Komunitas Lestari Farm dibentuk untuk menghadapi situasi Pandemi Covid-19 dengan tujuan menjaga ketahanan pangan keluarga, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga. Komunitas ini melakukan kegiatan budidaya pertanian dan perikanan. Sejak komunitas terbentuk, keterlibatan warga dalam kegiatan budidaya masih rendah. Tujuan kegiatan ini dilakukan untuk menguatkan pemberdayaan masyarakat pada Komunitas Lestari Farm dan dapat menguatkan komitmen anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan penyuluhan penguatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara daring, mengingat situasi Covid-19 yang tidak memungkinkan tim dan peserta bertemu langsung secara tatap muka. Kegiatan ini diawali dengan tahap persiapan yakni penggalian data, dan ditindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi mengenai keberlanjutan Komunitas Lestari Farm. Hasil dari kegiatan ini berupa mendiskusikan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi warga. Faktor tersebut disebabkan karena tidak dilaksanakannya tahapan pemberdayaan masyarakat sebagaimana mestinya, yang diawali dengan tahap formulation action plan yang tidak sesuai sehingga berdampak pada tahap implementation hingga tahap evaluasi. Solusi yang dihasilkan pada kegiatan ini berupa penyusunan model penguatan pemberdayaan masyarakat Komunitas Lestari Farm, serta peningkatan kegiatan forum komunikasi yang saling menguatkan pengetahuan, ketrampilan dan memotivasi sesama anggota.

INOVASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN ASSESSMENT CENTER DI KOTA BANDUNG Dede Sri Kartini; Nandang Alamsah Deliarnoor; Herry Wibowo; Rudiana Rudiana
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v1i1.1275

Assessment Centre is one of methods which is use a series of test, to examine objectively someone’s capability in various government positions. One of the elements in government stakeholder which need attention to overcome the problem is the configuration of government officer. It consists of the arrangement of institutional governmental bureaucracy, systems and human capital development. In the arrangement of local government civil servant, City of Bandung has been developed Assessment Centre both in methodologically and physically. Following the result of this research, the development of Assessment Centre needed 3 – 5 years to be finished. From its early years, the Assessment Centre was supported by another institution which had been already using Assessment Centre such as Psychology Department in Indonesian Army (Dispiad) and Telkom. This support is no longer needed when the Assessment Centre itself is fully developed. Direct and Indirect preparation is needed to achieve the goals. It also needed support from surrounding ecosystems, such as legality, political will and awareness from participant.Keywords: Government Innovation, Assessment Centre, Competency

ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2014-2019 Selvi Centia Centia; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3419

Penelitian ini dilatarbelakangi dari akumulasi permasalahan yang berakar dari lemahnya kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Garut Periode 2014-2019. Lemahnya kapasitas lembaga legislatif tersebut terlihat dari tidak terakomodirnya aspirasi, keinginan, dan tuntutan masyarakat Kabupaten Garut yang terlihat dari minimnya usulan Ranerda setiap tahunnya yang hanya satu produk usulan. Dampak yang ditimbulkan kemudian yaitu banyaknya pekerjaan rumah berupa proyek yang tidak kunjung terselesaikan seperti proyek Pasar Leles, Art Center, dan Sarana Olahraga Ciateul yang mangkrak dan otomatis menimbulkan kerugian negara. Ihwal tersebut diperparah dengan kedisiplinan anggota DPRD dalam menyelenggarakan kewajibannya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kapasitas sumber daya manusia DPRD Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Periode 2014-2019, penelitian ini menggunakan basis analisis capacity building dari Grindle (1997:1-28) yang berfokus terhadap aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi oleh DPRD Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan fungsi legislasi periode 2014-2019 berdasarkan aspek sumber daya manusia dikatakan masih lemah. Hal tersebut terbukti dari minimnya usulan Ranerda oleh DPRD Kabupaten Garut yang cenderung tidak sebanding dengan usulan Ranerda eksekutif, lemahnya penyelenggaraan dalam mengkomodir tuntutan dan keinginan masyarakat terlihat dari penolakan audiensi masyarakat oleh DPRD, di samping banyaknya perilaku tidak disiplin seperti ketidakhadiran dalam Rapat Paripurna dan bermain games saat rapat berlangsung

Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua Nelwan Ronsumbre; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.

Dimensional Analysis of All Units on Intergovernmental Relations Within the Mining Authority (Study on Unlicensed Gold Mining in District of Kuantan Singingi) Khotami Khotami; Nandang Alamsah Deliarnoor; Utang Suwaryo; Neneng Yani Yuningsih
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 6, No 1 (2021): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jed.v6i1.4497

Abstract. This research is located in Kuantan Singingi Regency which is motivated by the busy activities of gold mining without permits (PETI) carried out by the local community. This is driven by promising income so that these activities are used as a livelihood and a lack of public awareness of the dangers of PETI. In addition, the low level of involvement of government actors and community participation has an impact on the weakness of regulations that form the legal basis for mining activities. This study looks at the relationship between government units that work together in managing gold mining based on their authority. The informants of this study were employees of the Riau Province ESDM Service, members of the Riau DPRD, Kuantan Singingi District Polres staff, DLH employees of Kuantan Singingi Regency and the community. The technique of determining the informants was carried out by purposive method by digging in-depth information according to the characteristics of the study. The data collection technique is done by interview, observation and documentation. The data analysis technique was used by applying a qualitative narrative approach that conveyed the results of the analysis related to PETI. The results of the study found that the importance of local regulations on community mining that involves both provincial and district governments. The weakness of the legal regarding the implementation of gold mining activities must be strengthened by coordinative efforts and cooperation between the provincial government, DPRD and district governments by sharing the perceptions, ideas of each actor.Keywords: All Units, Authority, MiningAbstrak. Penelitian ini bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilatarbelakangi oleh ramainya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini didorong oleh penghasilan yang menjanjikan sehingga kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya PETI. Selain itu, rendahnya tingkat keterlibatan aktor pemerintah dan partisipasi masyarakat, berdampak terhadap lemahnya aturan yang menjadi dasar hukum kegiatan pertambangan. Penelitian ini melihat bagaimana hubungan antar unit pemerintah yang bekerjasama dalam mengelola pertambangan emas berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Informan penelitian ini yakni meliputi pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau, anggota DPRD Riau, Pegawai Polres Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai DLH Kabupaten Kuantan Singingi serta masyarakat. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive dengan menggali informasi secara mendalam sesuai dengan karakteristik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan menerapkan pendekatan narasi kualitatif yang menyampaikan hasil analisis berkaitan dengan PETI. Hasil penelitian mendapati bahwa pentingnya peraturan daerah tentang pertambangan rakyat yang melibatkan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Lemahnya payung hukum tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan emas harus diperkuat dengan upaya koordinatif dan kerjasama antara pemerintah provinsi, DPRD dan pemerintah kabupaten melalui penyamaan persepsi, ide dari masing-masing aktor.Kata Kunci: All Units, Kewenangan, Pertambangan

ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2014-2019 Selvi Centia Centia; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3419

Penelitian ini dilatarbelakangi dari akumulasi permasalahan yang berakar dari lemahnya kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Garut Periode 2014-2019. Lemahnya kapasitas lembaga legislatif tersebut terlihat dari tidak terakomodirnya aspirasi, keinginan, dan tuntutan masyarakat Kabupaten Garut yang terlihat dari minimnya usulan Ranerda setiap tahunnya yang hanya satu produk usulan. Dampak yang ditimbulkan kemudian yaitu banyaknya pekerjaan rumah berupa proyek yang tidak kunjung terselesaikan seperti proyek Pasar Leles, Art Center, dan Sarana Olahraga Ciateul yang mangkrak dan otomatis menimbulkan kerugian negara. Ihwal tersebut diperparah dengan kedisiplinan anggota DPRD dalam menyelenggarakan kewajibannya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kapasitas sumber daya manusia DPRD Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Periode 2014-2019, penelitian ini menggunakan basis analisis capacity building dari Grindle (1997:1-28) yang berfokus terhadap aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi oleh DPRD Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan fungsi legislasi periode 2014-2019 berdasarkan aspek sumber daya manusia dikatakan masih lemah. Hal tersebut terbukti dari minimnya usulan Ranerda oleh DPRD Kabupaten Garut yang cenderung tidak sebanding dengan usulan Ranerda eksekutif, lemahnya penyelenggaraan dalam mengkomodir tuntutan dan keinginan masyarakat terlihat dari penolakan audiensi masyarakat oleh DPRD, di samping banyaknya perilaku tidak disiplin seperti ketidakhadiran dalam Rapat Paripurna dan bermain games saat rapat berlangsung

REKAYASA MODEL PERLINDUNGAN LANJUT USIA DENGAN PENDEKATAN “PENTA HELIX” DI INDONESIA Muhammad Akbar; Soni Akhmad Nulhaqim; Nandang Alamsah Deliarnoor; Risna Resnawaty
Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan) Biyan Edisi Khusus
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Umur Harapan Hidup Indonesia mencapai 71,57 Tahun. Bonus demografi di 2030 diharapkan menciptakan lanjut usia produktif agar kelompok lanjut usia tidak menjadi kelompok yang rentan. Pemangku kepentingan “Penta Helix” dapat berpartisipasi dengan berbagai kegiatan. Akademisi memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan konseptualisasi, teori yang relevan berbasis penelitian. Bisnis menjadi sarana pendukung dari pemberi dana maupun mempertahankan nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitar melalui program CSR. Masyarakat sebagai subjek menemukenali masalah dan kebutuhan pemecahan masalah yang dilaksanakan. Media, berperan mendukung publikasi, edukasi informasi sehingga dikenal masyarakat. Pemerintah berperan sebagai pengontrol memiliki regulasi terkait perlindungan lanjut usia. Rekayasa model perlindungan lanjut usia dengan pendekatan “Penta Helix” perlu dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan bibliometrik dengan tahap awal pencarian kata kunci sebagai penelitian "Penta Helix" melalui dari Scopus dengan menggunakan VOSviewer untuk database dasar. Penyaringan data diperoleh 47 artikel yang berkaitan kemudian menggunakan program metadata dengan memvisualisasikan tren penelitian dan memiliki peluang penelitian di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis data terkait menghasilkan 9 cluster dengan topik yang berpusat pada sektor sinergitas dan kolaborasi “Penta Helix” serta artikel penelitian sedang ditinjau yaitu penanganan perlindungan lanjut usia belum pernah dilakukan. Perlindungan kepada lanjut usia tidak hanya menjadi pemerintah dan keluarga saja namun diharapkan kolaborasi pemangku kepentingan “Penta Helix” dapat memberikan pelayanan kepada lanjut usia secara maksimal dan komprehensif. Kata Kunci : Umur Harapan hidup, Lanjut Usia; Bibliometrik; Penta Helix; Kesejahteraan Lanjut Usia.

The Position of Auxiliary Organ in Government System of West Java Provincial Government Abdillah Abdillah; Nandang Alamsah Deliarnoor; Neneng Yani Yuningsih; Fatmawati Fatmawati
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol. 1 No. 2 (2020): (October 2020)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer, Indonesia

This Article aims to explain how the West Java Quick Response position in the West Java regional government system 2018-2020 as an auxiliary institution outside the main government institutions is a new problem in the West Java regional government system. This type of research is qualitative with descriptive type. Data collection techniques are observation, interview, and documentation. The number of informants are 11 people who are determined proportionally. The results showed that the position of West Java Quick Response in the local government system in West Java 2018-2020 by looking at the two principles of independent institution criteria, namely First, the Policy Principle, and second, the Tenure or not-Political Party Principle. It can be concluded that West Java's Quick Response position in the regional government system of West Java 2018-2020 is not only a supporting institution, which helps, and supports humanitarian and social tasks, as well as the political stability of the governor of West Java as the regional head. West Java Quick Response in addition to being an innovation in West Java regional government in an effort to realize Good Governance. Although the position JQR cause problem, but it is also an effective step in the politics of the governor of West Java in carrying out leadership as the regional head in the government of West Java.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search