Garuda - Garba Rujukan Digital

PERILAKU MANAJEMEN KEUANGAN KARYAWAN SELAMA PANDEMI COVID-19: SEBUAH STUDI AWAL Zulmi Ramdani; Andi Amri; Jaka Warsihna; Titi Ratna Garnasih; Eka Juarsa
Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 8 No 1 (2021): JURNAL EKONOMI DAN BISNIS “E-QIEN”
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr Kh Ez Mutaqien

The COVID-19 pandemic has brought many changes to various aspects of the lives of employees in the world, especially Indonesia. The economic aspect is considered to be one of the factors that have been affected by the pandemic. This certainly affects the financial management behaviour of affected employees. This study aims to explore the financial management behaviour of a number of employees who have experienced the impact of the COVID-19 technique. The 8 respondents were selected using purposive sampling technique. Thematic content analysis is used to identify respondent’s answers through an online interview process. The results show that there are differences in financial management behaviour between those who are permanent employees and those in position as contract employees. The existing employment status has an influence on the financial behaviour of employees. In addition, employee psychological factors also play a role in strengthening employee readiness to face work dynamics during the COVID-19 pandemic. The results and recommendations of this initial study will be discussed further in this article.

KEBIJAKAN ADJUDIKASI HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Eka Juarsa
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Dalam Corruption Perception Index (CPI) 2014 yang diterbitkan oleh Transparency International, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara terkorup.Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidanakorupsi diancam pidana penjara, pidana tambahan dan pidana denda yang tinggi.Akan tetapi, formulasi pidana denda yang tinggi tidak disertai dengan pedoman penjatuhannya. Oleh karena itu, walaupun ancaman terberat adalah 1 miliar rupiah tetap saja akan disubsiderkan dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, tidak ada ketentuan jangka waktu pembayaran pidana denda sesuai dengan pedoman dalam KUHP. Pidana tambahan berupa uang pengganti yang diharapkan seluruhnya masuk ke kas negara dengan tujuan mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi belum terlihat keberhasilannya karena hanya sebagian kecil saja yang bisa dieksekusi.

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Mining Yosi Prianti; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

The Province of the Bangka Belitung Islands is one of the largest tin producers, especially in the Kolong Bidadari area, Senyubuk Village, Kelapa Kampit District, East Belitung Regency. The majority of the activities carried out by the community in Kolong Bidadari are carried out by illegal mining. Thus causing the impact of social conflict, environmental damage, state revenue, and health worker safety and security (K3). In this study, we will discuss the factors behind the occurrence of Illegal Mining and Law Enforcement Associated with Law Number 3 of 2020 Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal mining. The research method used in this research is normative juridical using descriptive analysis research specifications, sources, and data collection techniques through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials and the data analysis method used is analysis qualitative juridical. From the results of the research to overcome the causative factors, namely socio-economic factors, the perpetrators want to avoid the obligations that have been determined, the public's ignorance of the impact of mining without a permit/Illegal Mining as well as the normative guidance and supervision factor and law enforcement that has occurred then From that, the Regional Police of the Bangka Belitung Islands, East Belitung Resort, in the coconut Kampot sector, against the crime of Illegal Mining in the area under the nymphs, Senyubuk Village, Kelapa Kampit District, East Belitung Regency, by taking 2 (two) actions, namely preventive actions (prevention) and repressive actions (actions). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu penghasil timah terbesar Khususnya di wilayah Kolong Bidadari Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur. Mayoritas Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kolong Bidadari ini dilakukan dengan Pertambangan Tanpa izin/Illegal Mining. Sehingga menyebabkan dampak Konflik social, Kerusakan Lingkungan, Penerimaan negara dan Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja (K3). Didalam penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi Pertambangan Tanpa izin/Illegal Mining dan Penegakan Hukum yang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan Batu Bara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber dan Teknik pengumpulan data yang melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitan dalam rangka menanggulangi faktor-faktor penyebab yaitu faktor social ekonomi, faktor pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, ketidakingintahuan masyarakat akan dampak pertambangan tanpa izin/Illegal Mining serta faktor pembinaan dan pengawasan yang normatif dan penegakan hukum yang telah terjadi maka dari itu Pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Timur sektor kelapa kampit Terhadap kejahatan Tindak Pidana Illegal Mining pada wilayah kolong bidadari Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan melakukan 2 (dua) tindakan yaitu Tindakan preventif (Pencegahan) dan Tindakan Represif (penindakan).

Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dihubungkan Pertanggungjawaban Pidana Moh. Haidar Ali Masjhoer; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota kota besar yaitu masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang semakin hari semakin meningkat. Undang-undang dibuat agar dapat menjamin suatu kepastian hukum sehingga harus ditegakkan dengan penerapan suatu sanksi yang dapat membuat pelanggar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Demikian pula halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menjadi meninggal dunia akibat dari pelanggaran lalu lintas sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam putusan No. 295 /Pid.Sus/2015/PN.Sgm. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu bahwa terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4), UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta hokum. Berdasarkan hal tersebut maka hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam Putusan No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Repukblik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. One of the problems that are always faced in big cities is traffic problems. This is evident from the indications that the number of traffic accidents is increasing day by day. The law is made in order to guarantee a legal certainty so that it must be enforced by the application of a sanction that can make violators a deterrent and will not repeat their Actions again. Likewise, traffic accidents that cause other people to die as a result of traffic violations so that they can be subject to criminal sanctions in accordance with Article 359 of the Criminal Code and Article 310 paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and road transport.This study aims to determine the judge's legal considerations in imposing a crime against the perpetrator, and to determine the application of criminal law to the criminal Act of negligence that resulted in the death of another person in the decision no. 295 /Pid.Sus/2015/PN.Sgm. This research was conducted at the Sungguminasa District Court, using data collection techniques by means of library research and field research. Based on the analysis, the authors conclude several things, including: 1.) The criminal responsibility of the perpetrator of the crime of negligence that resulted in the death of another person is that the defendant violated Article 310 paragraph (4), Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. 2.) Based on the evidence revealed at the trial in the form of statements of witnesses that are in agreement with each other and the statements of the defendant, letters and instructions obtained legal fActs 3.) Based on this, the judge imposes criminal sanctions on negligence resulting in the death of another person in the Decision No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm based on Article 310 of the Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilatarbelakangi Faktor Ekonomi Halsya Sabrina; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This research is motivated by the crime of abortion that occurred to Riesma Soeryatiningrum Halim who aborted her pregnancy at the curettage clinic by paying Rp. 5,000,000,-. There is no indication of a medical emergency that threatens the life of the mother and/or fetus, who suffers from severe genetic diseases and/or congenital defects, or which cannot be repaired making it difficult for the baby to live outside the womb and the pregnancy is not the result of rape which can cause trauma. psychological. The woman had an abortion because she reasoned that she was the breadwinner of the family, where her husband did not work and the woman's job was as a cleaning service and was prohibited from getting pregnant. This study examines how the application of material criminal law against abortionists and the judge's considerations in deciding this case. The author uses a normative juridical research method that examines secondary data with descriptive analytical research specifications. The data collection technique used is literature study. The analytical method used is qualitative. The results of this study are abortion is regulated in the Criminal Code and Law Number 36 Year 2009 concerning Health. And the judge in deciding the case consults to make a decision and consider the indictment and the facts at trial. The judge in deciding this case is in accordance with the regulations so that the judge's indictment is fair and does not harm the defendant. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tindak pidana aborsi yang terjadi pada Riesma Soeryatiningrum Halim yang menggugurkan kandungannya di klinik kuret dengan membayar Rp 5.000.000,-. Tindakan tersebut tidak terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibiu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan dan kehamilan tersebut bukan akibat dari perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Wanita tersebut melakukan aborsi karena beralasan bahwa ia sebagai tulang punggung keluarga, yang mana suaminya tidak bekerja dan pekerjaan wanita tersebut sebagai cleaning service dan dilarang hamil. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana material terhadap pelaku abosri serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu aborsi diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan hakim dalam memutus perkara bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan dan mempertimbangkan surat dakwaan serta fakta-fakta di persidangan. Hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan peraturan sehingga dakwaan hakim adil dan tidak merugikan terdakwa.

Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ghina Alifah Hasna; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract In connection with the purpose of the criminal procedure code, it is to seek and obtain material truth, namely the complete truth of a criminal case by applying legal provisions honestly and accurately, with the aim of finding out who the perpetrators can be charged with violating the law and then asking for examinations and court decisions to determine whether it is proven that a criminal act has been committed and whether the person accused can be blamed. Therefore, the problems studied for problem identification are as follows: (1) is the judge's judgment correct in the decision no. 52 /pid.b/2021/pn skb in cases of abuse resulting in death. (2) what is the position of visum et repertum in proving a criminal act of persecution that results in death in decision no. 52/pid.b/2021/pn skb. The approach method used in this research is the normative juridical approach. The data collection technique carried out by the author is a literature study. The research specification used is descriptive analysis. The judge's consideration in the decision no. 52/pid.b/2021/pn skb in theory and implementation is correct. Observing article 351 paragraph (3) of the criminal code and law number 8 of 1981 concerning the criminal procedure code. The position of visum et repertum in the law of proof in criminal proceedings can be located as documentary evidence (article 184 paragraph (1) letter c jo. 187, letter c of the criminal procedure code) and expert statements (decision of the supreme court of the republic of indonesia dated november 15, 1969, number 10 k/cr/1969). Keywords: Evidence, Judge's Consideration, Visum Et Repertum. Abstrak Sehubungan dengan tujuan dari pada hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) apakah pertimbangan hakim sudah benar dalam putusan no. 52 /pid.b/2021/pn skb pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. (2) bagaimana kedudukan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan no. 52/pid.b/2021/pn skb. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pertimbangan hakim dalam putusan no. 52/pid.b/2021/pn skb secara teori dan pelaksanaan sudah benar. Memperhatikan pasal 351 ayat (3) kuhp dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kedudukan visum et repertum di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat (pasal 184 ayat (1) huruf c jo. 187, huruf c kuhap) dan keterangan ahli (putusan mahkamah agung ri tanggal 15 november 1969, nomor 10 k/kr/1969). Kata kunci: Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Visum Et Repertum.

Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan karena Pembelaan Darurat yang Mengakibatkan Kematian M. Audy Alphasa; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. One of the problems that often comes to the surface in people's lives is about crime in general, especially about violent crimes. Forms of violent crime that often endanger the community, among others; pickpocketing, muggings, motorcycle theft (curanmor), violent theft (curas), traffic violations, extortion, embezzlement, hepnosis (sniping), robbery, assault, rape, mass fights, kidnapping, murder, mutilation and so on. In the judge's decision in the trial process decision 162/Pid.B/2020/PnSrl stated that the defendant SUGIANTO had been proven guilty of committing the crime of assaulting the victim RUDI HARTONO. The Panel of Judges based their decision on Article 353 paragraph (3), and 351 paragraph (3) of the Criminal Code in imposing sanctions on the defendant with a prison sentence of 5 years and 6 months minus the prison term which according to the author of this case is related to the defendant's forced defense. the logical reason for the justification of a forced defense is that it cannot be expected from a citizen to just accept an unlawful act directed against him. The approach method in this study was carried out using a normative juridical approach, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The judge's consideration in the case of murder in self-defense based on the criminal code of law in decision number 162/PID.B/2020/PN.Srl did not provide a sense of legal protection for the convict SUGIANTO because the judge did not consider the reasons for the abolition of the crime, namely the reasons for justification and reasons for forgiveness and The judge only focused on the elements contained in Article 351 Paragraph 3 of the Criminal Code, namely the element of eliminating a person's life. Abstrak. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sering membahayakan masyarakat, antara lain; pencopetan, penodongan, pencurian motor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pelanggaran lalu lintas, pemerasan, penggelapan, hepnotis (penggendaman), perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, perkelahian massal, penculikan, pembunuhan, mutilasi dan lain sebagainya. Di dalam putusan hakim dalam proses persidangan putusan 162/Pid.B/2020/PnSrl menyatakan bahwa terdakwa SUGIANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan kepada korban RUDI HARTONO. Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 353 ayat (3), dan 351 ayat (3) KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan yang mana menurut penulis kasus ini ada kaitannya dengan pembelaan terpaksa yang dilakukan terdakwa,alasan logis dibenarkannya pembelaan terpaksa ialah bahwa tidak dapat diharapkan dari seorang warga negara menerima saja suatu perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada dirinya. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan karena membeladiri berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana pada putusan nomor 162/PID.B/2020/PN.Srl kurang memberikan rasa perlindungan hukum bagi terpidana SUGIANTO dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf serta hakim hanya berfokus terhadap unsur yang terdapat dalam pasal 351 Ayat 3 KUHP yaitu unsur menghilangkan nyawa seseorang.

Kepastian Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Seorang Ibu yang Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Dihubungkan dengan Keadilan Agung Muhamad Zulfikar; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4918

Abstract. This suspension of detention is the right of the suspect or defendant to obtain a suspension of detention as regulated in Article 31 of the Criminal Procedure Code. This suspension of detention can be given to cases according to the rules. However, in granting the implementation of the suspension of detention, there were still errors in giving the suspension of detention. This study explains that Mrs. Putri Candrawati received a suspension of detention, this is in serious conflict with Article 21 paragraph 4 of the Criminal Procedure Code as stated in Article 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, detention can only be imposed on suspects who commit criminal acts with the threat of imprisonment for five years or more. In this case, investigators must be more experienced in granting suspension of detention because it is not only the image of the investigator that is at stake, but the image of the police as law enforcers will also be in the spotlight if the suspension of detention causes problems. And the law related to the suspension of detention does not provide clarity regarding the implementation of the suspension of detention and gives freedom to an agency in giving reasons for granting the suspension of detention. This study uses a normative legal approach (normative legal research method). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results in this study indicate that the suspension of detention in the case of Mrs. Putri Candrawati still has irregularities in granting a suspension of detention due to the reason of having a baby. This is in contrast to what was received by Vanessa Angel, Angelina Sondakh, Rochisatin Masyawaroh and Nita Setia Budi who were immediately detained without receiving a suspension of detention for the same reason. Abstrak. Penangguhan penahanan ini merupakan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penangguhan penahanan yang telah diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan ini dapat diberikan kepada kasus kasus yang sesuai dalam aturannya. Akan tetapi dalam pemberian pelaksanaan penangguhan penahanan ini masih adanya kesalahan dalam memberi penangguhan penahanan tersebut. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Ibu Putri Candrawati mendapatkan penangguhan penahanan, hal ini sangat bertabrakan dengan pasal 21 ayat 4 KUHAP sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih. Dalam ini penyidik harus lebih berpengalaman dalam memberikan penangguhan penahanan karena bukan hanya citra penyidik yang dipertaruhkan namun citra kepolisian sebagai penegak hukum juga akan menjadi sorotan apabila penangguhan penahanan menimbulkan masalah. Dan Undang Undang yang terkait dalam penangguhan penahanan ini tidak memberi kejelasan terhadap pelaksanaan penangguhan penahanan dan memberikan kebebasa kepada suatu instansi dalam memberikan alasan pemberian penangguhan penahanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penangguhan penahanan terhadap kasus Ibu Putri Candrawati masih adanya kejanggalan terhadap pemberian penangguhan penahanan dikarenakan dengan alasan mempunyai bayi. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang di dapatkan oleh Vanessa Angel, Angelina Sondakh, Rochisatin Masyawaroh maupun Nita Setia Budi yang langsung dilakukan penahanan tanpa mendapatkan penangguhan penahanan dengan alasan yang sama.

Tindak Pidana Aborsi ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif Indonesia Muhammad Raffi; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5055

Abstract. Every year in Indonesia, millions of women experience unplanned pregnancies, and most of these women choose to terminate their pregnancies, despite the fact that abortion is generally illegal. In this study, the normative juridical method was used using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained from document studies. 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Based on the research results it is known that the judge's considerations in imposing criminal decisions on the defendant. Application of Material Criminal Law in Decision Number: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, using the Lex specialis derogatlegi generalis principle, namely a principle of legal interpretation which states that special laws (lex specialis) overrule general laws (lex generalis). Then, in the decision it was considered that the abortionist had violated Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights because actually abortion or killing of a fetus in the womb is a violation of human rights because the fetus in the womb of a pregnant woman also has the right to life. Meanwhile, positive law allows abortion for certain reasons. Abstrak. Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataanya aborsi secara umum adalah ilegal. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen.. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana aborsi serta mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap Studi Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Putusan Nomor: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, menggunakan Asas Lex specialis derogatlegi generalis yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Kemudian, dalam putusan tersebut dianggap Pelaku aborsi telah melanggar UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM karena sesungguhnya abosi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil jugamemiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu.

Analisis Yuridis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Penyedia Jasa Seks Komersial melalui Aplikasi Media Elektronik Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia Sahna Eka Putra Perkasa; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9780

Abstract. Prostitution or other forms of sexual exploitation, but also include other forms of exploitation, such as forced labor or forced service, slavery, or slavery like practices. As a form of repression/countermeasures against trafficking, the government created and enacted Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. The defendant, a pimp named Fanny Wijaya alias Fanny, committed a trafficking crime in which the defendant participated in assisting or facilitating the trafficking business in the form of commercial sex / prostitution.. Based on this, this study aims to determine the factors that cause human trafficking in commercial sex providers based on the decision of Banjarmasin District Court Number 1128 / Pid.Sus / 2017 / PN. And To determine law enforcement for perpetrators of human trafficking in commercial sex service providers based on the decision of PN Banjarmasin Number 1128 / Pid.Sus / 2017 / PN in terms of human rights aspects. This research is Descriptive Analysis. While the data used in this study are secondary data obtained from the results of the literature and using the Qualitative Descriptive analysis method. Therefore, it was found that the factors causing trafficking in persons are opportunity, economic, educational, and socio-cultural factors. Economic and educational factors are the largest contributing factors to trafficking offenses. And the criminal act of trafficking in people must be considered an extraordinary crime, because it degrades the dignity and dignity of man as a creature of God Almighty which means a violation of human rights. Abstrak. Pemerintah menciptakan dan menetapkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Contoh kasus nyata dimana seorang germo, melakukan tindak pidana berupa menyediakan pelayanan jasa seks komersil melalui aplikasi media elektronik berupa Whatsapp dan Black Berry Messenger (BBM) di Banjarmasin. Terdakwa yang seorang germo bernama Fanny Wijaya alias Fanny melakukan tindak pidana perdagangan orang dimana terdakwa turut andil sebagai membantu atau pemulus usaha perdagangan orang berupa penyedia jasa seks komersil/prostitusi sebagai germo melalui aplikasi media elektronik whatsapp dan BBM. Berdasarkan hal tersebut, penilitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan melakukan tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dalam Penyedia Seks Komersial berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN. Dan Untuk mengetahui penegakan Hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dalam penyedia jasa seks komersial berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif Maka diperoleh hasil bahwa Falktor penyebalb terjaldinyal tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng aldallalh falktor kesempaltaln, ekonomi, pendidikaln, daln sosiall budalyal. Falktor ekonomi daln pendidkaln aldallalh falktor terbesalr penyebalb terjaldinyal tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng. Dan Tindalk pidalnal perdalgalng oralng (tralfficking in persons) halrus dialnggalp sebalgali kejalhaltaln yalng lualr bialsal, kalrenal merendalhkaln halrkalt daln malrtalbalt malnusial sebalgali malkhluk Tuhaln Yalng Malhal Esal yalng beralrti pelalnggalraln HALM

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search