Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KEISLAMAN TERATEKS Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia as-Shahifah
ABD MUNI
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS JUDICIAL REVIEW PASAL 6 ANGKA 30 NO. I TAP MPRTAHUN 2003TENTANG PENCABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DARI SOEKARNO BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 75/PUU-XII/2014 ABD MUNI
JURNAL KEISLAMAN TERATEKS Vol 4 No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : STAI MIFTAHUL ULUM TARATE PANDIAN SUMENEP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tap MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 yang termuat dalam Pasal 6 Angka 30 Tap MPR No. I/MPR/2003 adalah belum dapat dikatakanfinal(einmalig), karena Tap MPR/S tersebut memang belum pernah selesai; juga tidak dapat dikategorikan telah dicabut, karena tidak seperti Tap MPR/S sejenisnya yang telah dicabut dengan Tap MPR lainnya; dan tidak dapat dikatakan telah selesai dilaksanakan,sebabTap MPR/S tersebut belum pernah selesai dilaksanakan. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014 yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut adalah tidak argumentatif. Karena, dipandang dari sisi kompetensi Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai the court of law, the guardian of constitutional justice, penafsir tertinggi UUD NRI 1945, dan juga penyelesai masalah konstitusi yang masih belum jelas status hukumnya.Mengingatjuga kedudukan MPR pasca amandemen adalah sama dengan DPR, DPD, BPK dan Presiden, serta dilihat dari asas peradilan yang meliputi asas ius curia novit, kewenangan hakim untuk berijtihad, dan menghindari terjadinya recht vacuum adalah alasan yang kuat dan sah bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review terhadap Pasal 6 Angka 30 Tap MPR No. I/MPR/2003 tersebut.
Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Hengki; Abd Muni
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.10470

Abstract

Abstrak Salah satu permasalahan hukum yang sering muncul di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah mengenai pelaksanaan putusan PTUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Implementasi putusan PTUN cenderung menemui hambatan sehingga merugikan pihak pencari keadilanPada intinya penyebabnya terletak pada peraturan yang mengatur pelaksanaan keputusan yang tidak pasti, sedangkan pada penyebab spesifiknya adalah tidak dipatuhinya hukum oleh instansi pemerintah dan/atau pegawai negeri sipil. Pada hakikatnya, ketentuan pelaksanaan putusan di PTUN yang diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara belum memadai, begitu pula dengan struktur hukum lembaga penegakan hukum. Eksekusi di PTUN adalah hanya dilaksanakan oleh Jurusita dan di bawah pengawasan Ketua PTUN tidak dapat berjalan seperti biasanya, sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap undang-undang ini. Berdasarkan konsep teori keadilan John Rawls dalam pemenuhan hak-hak para penggugat yang berkeadilan, tujuan didirikannya PTUN dikaitkan dengan falsafah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga hak dan kepentingan orang terlindungi dan dihormati serta hak masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah diberlakukannya setiap putusan PTUN menjadi tetap. Oleh karena itu, perlu direncanakan pembentukan Lembaga eksekutorial khusus yang didedikasikan untuk melaksanakan putusan yang telah inkracht pada PTUN. Kata Kunci: PTUN, Teori Keadilan, Lembaga Eksekutorial
Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang RPJPN 2005-2025 shalihah, aini; Abd Muni
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.11094

Abstract

Every country has a political law that acts as a basic policy for state administrators to determine the direction and content of the law to be formed. State administrators in carrying out their duties and responsibilities certainly have a legal political system like Indonesia which adheres to a democratic system. This is what then needs to be studied more deeply regarding the direction of Indonesian legal politics and this will not be separated from the historical context of how the direction of national legal policy is. Not only that, this paper will also examine how the implementation of the legal political direction is made in making a policy. The method used in this paper is normative and empirical juridical. The results of the research show that the direction of legal politics in the development of the Indonesian legal system is contained in the 2005-2025 RPJPN Law. Meanwhile, in practice, there are still several legal products issued that are not in line with the 2005-2025 RPJPN Law, such as the revision of the KPK Law (UU No. 9 of 2019), the Minerba Law and also the Job Creation Law. From some of these legal products, it can be said that the direction of legal politics in terms of implementation is still not optimal. Because the policies carried out by the government have not been able to achieve the expected democracy.
ANOMALI PROFESIONALISME PENYELENGGARAAN PEMILU DI TENGAH DOMINASI ELIT LOKAL (STUDI ETNOGRAFI DI MADURA) Abd Muni; Abd. Munib
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v6i1.1304

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyelenggaraan Pemilu di Madura yang mengalami anomali profesionalisme. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memahami fenomena tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam (in-depth interview). Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis kedaerahan, taksonomi, komponensial, dan tema kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anomali profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemilu di Madura disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor internal mencakup hubungan emosional penyelenggara dengan kontestan politik, kepentingan balas budi, dan godaan politik transaksional. Kedua, faktor eksternal melibatkan tekanan dari elit lokal seperti tokoh agama melalui mimbar-mimbar keagamaan dan privilage-nya, pengusaha melalui sogokan, balater melalui ancaman keselamatan atau teror fisik, serta intervensi politisi janji-janji posisi strategis. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perbaikan sistem Pemilu di masa depan dan mengurangi pengaruh negatif elit lokal terhadap proses demokrasi.
Co-Authors Aini Shalihah Hengki Munib, Abd