Articles
<![CDATA[PENGAWASAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH ]]>
<![CDATA[Muh. Irhadi Hakim]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.853 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10166
<![CDATA[Bentuk pengawasan yang dimiliki oleh menteri dalam negeri sebelum perda dibatalkan sebaiknya dalam proses pembuatan perda semestinya diuji sebaik mungkin sebelum disahkan pada tingkat provinsi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bahwa apakah ada atau tidak poin-poin dari aturan perda tersebut yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi secara hierarki peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kepentingan umum dengan kesusilaan. Pemerintah Daerah yang terkait sekiranya dapat lebih baik lagi berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam pengujian dan pembuatan perda.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN, ANCAMAN KEKERASAN, DAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK. (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs) ]]>
<![CDATA[Andi Mahfud Arya Wardana]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>;
<![CDATA[ST Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.293 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11066
<![CDATA[Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Kondisi saat ini kejahatan terhadap anak terus meningkat utamanya kejahatan seksual terhadap anak, dan pelaku kejahatan terhadap anak menurut komnas perlindungan anak adalah orang terdekat dari korban (anak). Kejahatan terhadap anak sendiri telah diatur oleh hukum postif di Indonesia misalnya didalam KUHP Pasal 288 & 289, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Terkait dengan kasus persetubuhan terhadap anak pada studi putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN/Mrs. Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku, yang pelakunya adalah ayah tiri dari anak tersebut, putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dari korban, hal ini didasarkan pada aturan hukumnya pada Undang-Undang No.17 Tahun 2016 yang berbunyi apabila pelaku dari kejahatan seksual terhadap anak masih dalam lingkungan orang terdekat (ayah) maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidananya, dan dari pertimbangan hukum hakim tidak terdapat hal yang meringankan terdakwa.Kata Kunci: Anak: Hak Asasi Anak; Kejahatan ]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ihsyan Syarif]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.932 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i3.11894
<![CDATA[Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan. Penulis ingin membahas bagaimana langkah-langkah KPU dalam memenuhi hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu di Indonesia dengan melakukan studi kasus di Komisi Pemilihan Umum (KPU Sulawesi Selatan). Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah Statute approach dan Sociologicial Approach. Sumber data yang di gunakan data primer dan data sekunder. Metode pengolahan dan analisis data yang di gunakan adalah Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian di sajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan dapat dipelajari sebaik-baiknya terkait apa-apa saja hak politik penyandang disabilitas yang mesti di penuhi oleh pihak penyelenggara agar para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan aktif dalam ajang perpolitikan di Indonesia.Kata Kunci : Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Pemilu]]>
<![CDATA[Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Muh. Aswin]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.12278
<![CDATA[Penelitian ini untuk mengkaji permasalahan bagaimana peran serta masyarakat dalam membantu kepolisian demi menjaga keamanan wiilayah kota Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dan kriminologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif (qualitative research). Adapun sumber data meliputi data primer berupa wawancara maupun observasi dan data sekunder berupa jurnal, buku dan data di internet yang berkaitan dengan penelitian. Tingginya tindak pidana di wilayah Makassar menjadi bukti bahwa pihak kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban dan keamanan maksimal sesuai Undang-Undang yang berlaku serta kurangnya pengetahuan tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan serta masih beranggapan bahwa pemeliharaan keamanan adalah tanggung jawab kepolisian. Agar keamanan wiilayah kota Makassar menjadi lebih baik dengan melakukan beberapa hal yakni Kepolisian Makassar diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, memaksimalkan kinerja dari satuan-satuannya serta lebih rutin mengadakan sosialisasi akan pentingnya menjaga keamanan kota Makassar dan Masyarakat harus melibatkan diri untuk menjadi mitra kepolisian, turut serta membantu kepolisian bersama-sama dalam menjaga keamanan wilayah kota Makassar.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI E-KTP DALAM LINGKUP ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Firman P]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.544 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13265
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam proses implementasi E-KTP dan kendala dalam proses pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan E-KTP belum terlaksana secara maksimal sebagaimana regulasi yang mengatur. Seluruh masyarakat yang harusnya diwajibkan memiliki E-KTP sebagai identitas diri dan kelengkapan data diri masing-masing. Otomatis implementasi pendaftaran penduduk mengalami penurunan kinerja sehingga memicu efektivas standar operasional pelayanan dan berimbas pada sistem pelaksanaannya yang kurang maksimal. Faktor yang mempengaruhi implementasi pelaksanaan E-KTP yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba belum mampu mewujudkan Tertib Admnistrasi, belum sepenuhnya berjalan dengan baik diantaranya karena adanya faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[Pedoman Penyelesaian Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Menempuh Upaya Administratif ]]>
<![CDATA[Siti Ramdani]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i1.13886
<![CDATA[Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh MA karena melihat adanya kekosongan hukum dalam hal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkhususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dimana dengan adanya Peraturan tersebut MA mewajibkan kepada semua penggugat yang akan mengajukan gugatan ke PTUN untuk menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Dalam penerapannya sendiri upaya administratif sebelum sebelum dilakukannya pengajuan gugatan ke PTUN khususnya PTUN Makassar telah dijalankan sesuai dengan amanat PERMA No. 6 Tahun 2018 yang telah menjadi kewajiban bagi seluruh penggugat yang akan menggugat keputusan tata usaha Negara ke pengadilan. Selain itu dalam penerapan aturan ini tidak ditemukan kendala yang berarti di pengadilan karena seyogyanya penerapannya telah berjalan lancar, hanya saja yang mengalami kendala berada pada pihak masyarakat karena banyak yang tidak mengetahui tentang PERMA ini. ]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang ]]>
<![CDATA[Hasdi Hasdi]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15283
<![CDATA[Pokok masalah penelitian ini membahas tentang kesesuaian proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023 dengan Peraturan yang berlaku. Pokok masalah kemudian diuraikan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan menganalisa regulasi yang mengatur tentang penyelesaian perselisiahan pemilihan kepala desa. penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa yang merupakan perwujudan sistem demokrasi. Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang ada beberapa pelanggaran yang terbukti di PTUN Makassar, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, mengabulkan gugatan penggugat. Pelanggaran tersebut adalah pemilih cacat mental dan pemilih ganda. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sudah sesuai dengan regulasi ]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Daerah Perdagangan Orang Dalam Upaya Pencegahan Human Trafficking ]]>
<![CDATA[Widyaranti Aulia]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15397
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang masalah Efektivitas Perda Perdagangan Orang Sebagai Upaya Pencegahan Human Trafficking di Kabupaten Barru. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus perdagangan orang terutama objek perdagangan tersebut kebanyakan berasal dari kalangan perempuan dan anak-anak dimana pelakunya dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu melihat Kabupaten Barru yang menjadi tempat persinggahan bagi para pengemudi yang lintas daerah membuat maraknya warung yang diindikasi sebagai warung remang-remang/tempat prostitusi. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Efektivits Perda Perdagangan Orang (human trafficking). Sehingga perlu diketahui, bagaimana pelaksanaan Perda tersebut di Kabupaten Barru. Serta melihat jumlah kasus dan perkembangannya sehingga dengan demikian dapat dilihat apakah Perda Perdagngan Orang ( Perda No 6 Tahun 2015) tersebut sudah efektif, belum efektif atau tidak efektif.]]>
