Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Notariil Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal DIskresi
Rr. Cahyowati
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUMPUTUSAN DKPPTERHADAP PENYELENGGARA PEMILU (STUDI PELAKSANAN PUTUSAN NOMOR:317-PKE-DKPP/X/2019) Surawijaya .; Galang Asmara; Rr. Cahyowati
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.623 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan/atau mengetahui serta memahami makna final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum putusan DKPP bersifat final dan mengikat Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019 dan untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan putusan DKPP bersifat final dan mengikat pada Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019. Adapun metode yang digunakan adalah Penelitian Normatif, dengan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approac), Pendekatan kasus (Case Approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan historis (historical approach) dan Pendekatan komparatif (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari rumusan masalah yakni makna final dan mengikat Putusan DKPP pada Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 adalah final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, final artinya Putusan DKPP tidak dapat diajukkan upaya hukum atas putusan etik, sedangkan mengikat artinya Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP. Akibat hukum putusan final dan mengikat Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, yakni secara yuridis tidak memiliki kepastian hukum. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat pada Putusan Nomor 317-PKE/X/2019, merupakan Putusan lembaga Etik penyelenggara pemilu yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi dan/atau lembaga Peradilan pada umumnya, akan tetapi dilaksanakan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
KEWENANGAN CAMAT DAN KEPALA DESA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SETELAH BERLAKUNYA UUJN RR. Cahyowati; Djumardin Djumardin
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2017): November 2017
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.2.349.84-100

Abstract

Abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris diberi kewenangan membuat segala akta otentik yang berkaitan dengan tanah. Sementara secara historis Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kaitannya dengan pembuatan akta otentik dibidang pertanahan adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah. Secara yuridis bahwa dasar hukum PPAT adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 (UUPA). Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa dalam dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Terkait dengan akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana disebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Dengan demikian secara yuridis normatif Akta PPAT bukan merupakan akta otentik karena (1) PPAT bukan Pejabat Umum; (2) Bentuk akta PPAT tidak ditentukan undang-undang, melainkan ditentukan Peraturan Menteri; oleh karena itu untuk menghindari terjadinya perbedaaan persepsi antara noratis sebagai PPAT dengan BPN atau pejabat lainnya sebagai PPAT dalam pembutan Akta PPAT maka perlu dilakukan singkronisasi antara berbagai produk hukum yang terkait dengan PPAT, terutama setelah berlakunya UUJN. Kata kunci : Kewenangan, Akta PPA
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu M. Saleh; Abdul Khair; Kafrawi Kafrawi; RR. Cahyowati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i2.100

Abstract

Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dengan cara tatap muka secara langsung dengan masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi atau tanya jawab atau diskusi terhadap materi yang disampaikan oleh penyuluh. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu . Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh seluruh BPD dan Kepala Desa beserta seluruh jajaran staf Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat. Penyuluhan ini ditekankan pada aspek penguatan pemahaman akan fungsi dan peran BPD sebagai mitra kerja kepala Desa dalam membangun Desa.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Bupati Dalam Penanganan Covid-19 Di Lombok Tengah Rian Nurahrahman; RR. Cahyowati; Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelakasanaan dan kendala dalam pengawasan DPRD terhadap kebijakan Bupati dalam penanganan Covid-19 di Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah DPRD membentuk Pansus Covid-19 untuk memfokuskan pengawasannya. Menurut Soerjono Soekanto, efektifnya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor yaitu, hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kinerja Pansus yang belum efektif diakibatkan oleh kendala yang dihadapi. Pertama, DPRD tidak dapat melakukan monitoring anggaran penanganan Covid-19 karena dana tersebut dititipkan di beberapa OPD. Kedua, Pansus Covid-19 DPRD tidak dapat menyampaikan kesimpulan karena perbedaan pandangan anggota.
Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Dan Pimpinan Lembaga Negara Tentang Pembubaran Front Pembela Islam Ditinjau Dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 Syihabuddin Billati Waddin; RR. Cahyowati; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1380

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28E tentang kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini menganalisis undang-undang, pendapat ahli dan beberapa literatur terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pemerintah dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bersama pembubaran Front Pembela Islam tidak didahului dengan pemberian peringatan tertulis sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 62 UU Orma adalah tidak sah menurut hukums. Selain itu, Pembubaran FPI tersebut merupakan tindakan pemerintah yang telah melanggar hak asasi manusia terkait dengan kebebasan berkumpul, berserikat danmengeluarkan pendapat sesuai dengan amanah konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Kediri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Nasibullah Nasibullah; RR. Cahyowati; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1397

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang dimana lebih menitik beratkan pada data dan fakta yang terjadi di lapangan. Simpulan, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri sudah berjalan dengan baik, dimana anggota Badan Permusyawaratan Desa akan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam forum rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan cara penyampaian pola demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa, peran serta semua elemen masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan desa pada saat musyawarah perencanaaan pembangunan desa.
Fektivitas Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kabupaten Lombok Tengah) Baiq Nurminah; RR. Cahyowati; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2823

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan konsep Zero Waste dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan konsep Zero Waste dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerapan konsep zero waste dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah tergolong kurang efektif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor efektifitas meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan konsep zero waste yaitu tidak ada peraturan pelaksana yang diundangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Sarana dan prasarana yang tidak memadai, Sosialisasi yang tidak merata dan tidak optimal, Kurangnya kesadaran masyarakat.
Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Bagi Rakyat Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik Indikum Nyamuk Wandikbo; Gatot Dwi Hendro Wibowo; RR. Cahyowati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3726

Abstract

Hak untuk menentukan nasib sendiri (Rights to self-determination) merupakan salah satu prinsip mekanisme hukum internasional yang terdapat diakui dalam hukum internasional .Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis apakah rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik. Metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Simpulan, Rakyat Papua mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, dengan pertimbangan bahwa, hak asasi merupakan hak dasar yang kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan Majelis Umum PBB telah mengesahkan Internasional Covenant on Civil and Political Rights pada sidang tanggal 16 Desember 1966, instrument ini tidak bertentangan dengan Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945, dan pemberian hak menentukan nasib sendiri kepada Papua Barat bersifat internal, dimana suatu masyarakat mempunyai kendali yang lebih luas atas perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka, tanpa mengurangi hak untuk menentukan nasib sendiri dan tanpa pemisahan diri. Wujud pemberian hak menentukan nasib sendiri di Papua Barat, yaitu dengan diberikannya pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua.
PENCALONAN ANGGOTA PEREMPUAN DAN PEROLEHAN KURSI DI DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Fathira Hilmi Aulia; RR. Cahyowati; Rusnan; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan, hambatan dan solusi belum tercapainya 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota perempuan serta perolehan kursi di DPRD Provinsi NTB pada tahun 2024. Metode penelitian, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Simpulan, alasan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota perempuan dan perolehan kursi adalah karena regulasi hukum yang tidak tegas, budaya patriarki, kapasitas perempuan, jaringan sosial, dan otokrasi partai politik. Hambatan dalam pencalonan anggota dan perolehan kursi yakni kepercayaan diri para calon, rendahnya partisipasi dalam politik, pemahaman politik para yang kurang.
Co-Authors Abdul Khair AD. Basniwati Baiq Nurminah Djumardin Djumardin Fathira Hilmi Aulia Galang Asmara Gatot Dwi Hendro Wibowo Indikum Nyamuk Wandikbo Johny Koynja Kafrawi Kafrawi M. Saleh Nasibullah Nasibullah Rahmadani Rian Nurahrahman Rusnan, Rusnan Sarkawi Sarkawi Surawijaya . Syihabuddin Billati Waddin