Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Ilmu Hukum Prima International Journal of Business, Law, and Education SASI
Mazmur Septian Rumapea
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) Sonya Airini Batubara; Mazmur Septian Rumapea; Yusriando Yusriando
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v3i1.935

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id mazmursrumapea@unprimdn.ac.id Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Jl. Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara, 20112 Abstract Hospital is an institution that provides comprehensive health services that are preventive, promotive, curative and rehabilitative for the general public as stipulated in Article 1 paragraph (3) of Law Number 44 Year 2009 concerning Hospitals, which says "Comprehensive health services including promotive health services , preventive, curative, and rehabilitative services In addition, hospitals are institutions that are capital, technology and human resource intensive, so that they have the potential to cause problems both internal and external.The hospital was previously considered a social institution that provides medical assistance to the public, but At present the position of the hospital has undergone a change, which has shaped a social institution into an institution in the form of a corporation established under the law that has rights and obligations as a legal entity that leads to a dominant profit - the search for health services. in the present, in the case of k In hospitals, patients file a doctor's case, especially criminal law, and never ask the hospital for responsibility for corporate crime that its establishment has a legal entity (rechts persoon). That the authors are interested in reviewing whether a hospital as a corporation can be held liable for criminal liability. This study aims (1) To find out the sanctions imposed on hospitals for criminal acts of counterfeiting the amount of money bills to the Social Security Organizing Agency (BPJS) (2) To determine the responsibility of hospitals for criminal acts of counterfeiting the amount of money bills to the Social Security Administering Board (BPJS). The method used in this research is analytical descriptive using a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used are (1) primary data in the form of interviews with Sari Mutiara Hospital, (2) secondary data through a literature study on various laws and regulations / books / journals to obtain expert opinions. The results of this study are expected to be published through (1) scientific articles in the Accredited National Journal and (2) teaching materials in Criminal Law courses at the Faculty of Law, University of Prima Indonesia. The results of this study indicate that hospitals are criminally responsible because hospitals as corporations are legal entities (rechts persoon) that have rights and obligations. Through this publication it is hoped that sanctions and accountability by hospitals for falsification of the amount of bills given to BPJS are clearer so that they do not incur losses in large costs that must be borne by the state. Keywords: Criminal Liability, Hospital, Counterfeiting Intisari Rumah sakit adalah lembaga yang menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif di preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif untuk masyarakat pada umumnya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang mengatakan "Kesehatan menyeluruh layanan layanan kesehatan yang termasuk promotif, preventif, kuratif , dan layanan rehabilitatif. Selain itu, rumah sakit adalah institusi yang padat modal, teknologi dan sumber daya manusia, sehingga berpotensi menimbulkan masalah baik internal dan eksternal. Rumah sakit sebelumnya dianggap sebagai lembaga sosial yang memberikan bantuan medis kepada publik, tetapi saat ini posisi rumah sakit telah mengalami perubahan, yang sudah berbentuk sebuah sosial lembaga menjadi sebuah institusi di bentuk dari sebuah korporasi yang didirikan di bawah hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai badan hukum yang mengarah ke sebuah dominan keuntungan - pencarian kesehatan jasa . Masalah yang muncul di masa sekarang, dalam kasus kesalahan rumah sakit, pasien mengajukan perkara dokter, khususnya hukum pidana, dan tidak pernah menanyakan tanggungjawab rumah sakit terhadap kejahatan korporasi bahwa pendiriannya memiliki badan hukum (rechts persoon). Bahwa penulis tertarik untuk meninjau apakah rumah sakit sebagai sebuah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada rumah sakit terhadap tindak pidana pemalsuan jumlah tagihan uang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindak pidana pemalsuan jumlah tagihan uang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah (1) data primer berupa hasil wawancara terhadap Rumah Sakit Sari Mutiara, (2) data sekunder melalui studi pustaka terhadap berbagai peraturan perundangan serta buku/jurnal untuk memperoleh pendapat para ahli. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan melalui (1) artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan (2) bahan ajar pada mata kuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan rumah sakit bertanggung jawab secara pidana karena rumah sakit sebagai korporasi merupakan badan hukum (rechts persoon) yang memiliki hak dan kewajiban. Melalui publikasi tersebut diharapkan agar sanksi dan pertanggunggjawaban oleh rumah sakit atas perbuatan pemalsuan jumlah tagihan yang diberikan kepada BPJS lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kerugian beban biaya besar yang harus ditanggung oleh negara.
EKSISTENSI ASAS OPORTUNITAS DALAM PENUNTUTAN PADA MASA YANG AKAN DATANG Mazmur Septian Rumapea; I Wayan Sutarajaya; I Ketut Sudjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.341 KB)

Abstract

The existence of the principle of opportunity in the prosecution in the future will increasingly have a broad understanding and inclusion of penal mediation as one of the provisions of the principle of opportunity to do by the prosecutor.
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI SPAMMING DALAM PEMBELIAN TIKET PESAWAT (Studi Putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel) Mazmur Septian Rumapea; Jody Setiawan Hartono; Justin Nicholas; Panji Yustisia
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.668

Abstract

Perbuatan spamming dengan mencuri data pribadi dapat merugikan korban, sebagaimana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Salah satu kasus yang masuk kategori pencurian data melalui spamming terdapat pada Putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. Untuk itu perlu dikaji mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait pencurian data dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana analisa hukum terkait tindak pidana pencurian data melalui spamming berdasarkan UU ITE pada putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam hukum pidana positif di Indonesia terdapat pengaturan mengenai pencurian atau penyalahgunaan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Analisa hukum terkait tindak pidana pencurian data melalui spamming berdasarkan UU ITE pada putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa hakim telah tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, yaitu Terdakwa I pidana penjara selama lima tahun, Terdakwa II empat tahun dan Terdakwa III empat tahun. Vonis tersebut sesuai dengan dakwaan penuntut umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bersesuaian juga dengan De Verenigings Theori meskipun vonis tersebut belum maksimal.
KEPATUHAN HUKUM KONSULTAN PAJAK KOTA MEDAN TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN: FAKTOR PENYEBAB DAN KONSEKUENSI HUKUM Brahmana, Herman; Rumapea, Mazmur Septian; Siburian, Sukses Marhasak Panungkunan; Kuara, Glenessa; Sunjoyo, Alexandra Martha Santoso; Irawan, Agus
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.4202

Abstract

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity formed to conduct Social Security programs in the Employment Sector. Participation is mandatory for workers and companies. A tax consultant also acts as an employee and is not exempt from such BPJS obligations. The public often does not comply with regulations due to various obstacles, including many Medan Tax Consultants. The problem in this research is how Medan Tax Consultants comply with such BPJS registration, factors that cause compliance or non-compliance, and legal consequences resulting from such non-compliance. The research is located in Medan and is empirical descriptive-analytical. Samples were taken using a purposive sampling technique of 10% out of 172 population. Data sources consist of primary and secondary data. The research was preceded by a library study and thennterviews (with questionnaires). Then, qualitative analysis is applied, and conclusions are drawn using the deductive approach. The results show that Medan Tax Consultant’s compliance level still needs to be higher. The main factor causing compliance is to get rid of sanctions, while the leadingause of non-compliance is the need to understand the BPJS regulations. The effectiveness of such BPJS regulations among Medan City Tax Consultants is still low and requires continuous supervision from BPJS.
Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan Singapura: Pendekatan Normatif Terhadap Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi Harefa, Jevan Edberd; Pandia, Evan Vaskal Ateta Pandia; Situmorang, Andrean Stefhan; Rumapea, Mazmur Septian
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.5135

Abstract

Corruption law enforcement has become the main focus for many countries to eradicate rampant corrupt practices. Indonesia and Singapore, two Southeast Asian countries, have different approaches to law enforcement regarding corruption. This research compares corruption law enforcement in Indonesia and Singapore using a normative approach to evaluate success criteria in prosecuting corruption. This approach includes aspects such as the quality of legislation, the effectiveness of law enforcement agencies, compliance with the law, and the level of disclosure and prosecution of corruption cases. The research method used is comparative descriptive analysis, which collects secondary data from various sources, including laws, research reports, and official documents related to corruption law enforcement in both countries. This analysis compares the legal framework, law enforcement processes, and results of corruption law enforcement in Indonesia and Singapore. The results show significant differences between Indonesia and Singapore regarding corruption law enforcement. Singapore has a stricter legal framework, more effective law enforcement agencies, higher levels of compliance with the law, and better disclosure and prosecution rates of corruption cases compared to Indonesia. The implication of this finding is the importance of the quality of laws, the effectiveness of law enforcement agencies, and the level of compliance with the law in determining the success of corruption law enforcement.
Pertanggungjawabaan Pidana Selebgram Dalam mempromosikan Judi Menurut UU ITE Zega, Ventry Faomassi; Aruan, Hernita; Purba, Roni Dear A; Rumapea, Mazmur Septian
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i3.2194

Abstract

The development of technology in Indonesia is growing rapidly, the function of finding information is changing day by day to now being used as a way of livelihood. The development of technology is one of the driving factors for crime by using the internet as a means. Various crimes or criminal acts related to electronic transaction information or regulating users of information and electronic transactions carried out with electronic media are regulated in the ITE law. So that the formulation of the problem taken is how the criminal regulation of gambling in Indonesia according to the Criminal Code is and how is criminal responsibility in promoting gambling according to the ITE Law. The purpose of this study is to determine the criminal regulation of gambling in Indonesia according to the Criminal Code and accountability in promoting gambling according to the ITE Law. The results of the study stated that the crime of online gambling is specifically regulated in Article 27 paragraph 2 of Law Number 11 Year 2008 regarding information and in Article 303 of the Criminal Code concerning ordinary gambling. 
IMPLEMENTASI TEORI VIKTIMOLOGI PADA HUKUM PIDANA INDONESIA Rumapea, Mazmur Septian; Sari, Defitrie Nathania; Sijabat, Jecyka Cklaudya; Putri, Twinkle Suwarna
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i2.5320

Abstract

Victimology is a research or insight related to victims and their elements, which is a derivative of criminology. The main point related is the impact of a crime that causes victims and suffers losses. The purpose of this study is to find out about the regulation of the theory of victimology in Indonesian criminal law and to find out its implementation. This study uses a qualitative self-research procedure. This research is described descriptively and directed using data source analysis. In this research the collection of information used is secondary data, in which the data comes from various collections of journals. The results of the research show that the regulation of victimology in Indonesian Criminal Law regarding the protection of victims is still universal because it has been stated in various laws. Also the implementation of victimology in Indonesian Criminal Law has been well implemented, although it has not been realized as it should be as regulated in Indonesian law.
Influence Law International to Policy National Law in Developing Countries in Right Basic Man Sunarto, Atika; Rumapea, Mazmur Septian; Adnan, Muhammad Ali; Khair, Azizan
SASI Volume 31 Issue 1, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i1.2817

Abstract

Introduction: The issue of the relationship between international law and national legal policies in developing countries, especially in the context of human rights (HAM), is increasingly relevant in contemporary international law studies. Developing countries often face significant challenges in integrating international human rights standards into their domestic legal systems.Purposes of the Research: This study aims to analyze the influence of international law on national legal policies in developing countries in the context of human rights.Methods of the Research: The method used in this study is the normative legal research method with a literature study approach, which includes an analysis of various national laws and international legal instruments related to human rights. In addition, this study also refers to the results of academic studies, reports from international human rights institutions, and official documents from organizations such as the United Nations (UN) and the National Human Rights Commission. This approach provides a more comprehensive picture of the implementation of international human rights standards in developing countries.Results Main Findings of the Research: The results main findings of the study show that although many developing countries have ratified various international instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, their implementation is often hampered by various domestic factors. Inconsistencies between international obligations and national conditions are major obstacles, exacerbated by political instability, weak state institutions, limited resources, and tensions between international norms and local cultures. In addition, political resistance to the implementation of international human rights policies is also a significant challenge, especially in countries that prioritize political or economic interests over commitment to global human rights standards.
Accountability of Cyber Actors for Disseminating SARA-Based Information under Law Number 19 of 2016 and the Criminal Code: Study: Decision Number 73/Pid.Sus/2021/PN NGA Rumapea, Mazmur Septian; Br.Siahaan, Nadia Octavia Putri
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i1.1110

Abstract

Cybercrime utilizes the development of information technology to commit crimes, including the dissemination of racially charged information that can lead to social conflict and disruption of community stability. This research identifies legal gaps in the criminal liability of cyber offenders as well as challenges in collecting digital evidence. The lack of clear legal boundaries and various obstacles in law enforcement in the digital realm are the main focus. Through the normative juridical method, this research examines the law as a norm that applies in society based on the hierarchy of legislation and the harmony of legislation. The case example discussed is the phishing crime by Rizki Fahmi, the defendant of spreading SARA hatred. Firm and consistent law enforcement is needed to overcome cybercrime and its significant impact on victims and the wider community.
Co-Authors Agus Irawan Aruan, Hernita Atika Sunarto Br.Siahaan, Nadia Octavia Putri Harefa, Jevan Edberd Herman Brahmana, Herman I Ketut Sudjana I Wayan Sutarajaya Jody Setiawan Hartono Justin Nicholas Khair, Azizan Kuara, Glenessa MUHAMMAD ALI ADNAN Pandia, Evan Vaskal Ateta Pandia Panji Yustisia Purba, Roni Dear A Putri, Twinkle Suwarna Sari, Defitrie Nathania Sijabat, Jecyka Cklaudya Situmorang, Andrean Stefhan Sonya Airini Batubara Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sunjoyo, Alexandra Martha Santoso Yusriando Yusriando Zega, Ventry Faomassi