Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Ensiklopedia Education Review Ilmu Hukum Prima Jurnal Darma Agung JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P.
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
HAK DAN KEWAJIBAN KURATOR PASCA PUTUSAN PEMBATALAN PAILIT PADA TINGKAT KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS KEPAILITAN PT. TELKOMSEL VS PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA) Sukses M. P. Siburian; Sunarmi Sunarmi; Utary Maharany Barus; Jelly Leviza
USU LAW JOURNAL Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.239 KB)

Abstract

ABSTRACT The Ruling of the Supreme Court on the case of PT. Telkomsel, the Supreme Court does not specify the compensation for the curator, whereas it has stipulated by the panel of judges of the Supreme Court. The objective of the research was to answer the problems about the right and obligation of a curator, the regulation on the compensation for a curator, and the right and obligation of a curator after the Ruling on the cancelation of bankruptcy in the cassation level by the Supreme Court on the case of PT. Telkomsel vs. PT. Prima Jaya Informatika was stipulated. Curator’s task is to manage and/or to settle bankruptcy property, while his right is to get compensation for his service through a judge’s verdict. According to UUKPKPU, the compensation for a curator’s service is charged to the petitioner and the debtor of the bankruptcy; but, according to Kepmen No. M.09-HT.05.10/1998, it is charged to a debtor. According to Permenkumham No. 1/2013, it is charged to the petitioner of the bankruptcy.  After the ruling on the cancellation of bankruptcy in the cassation level on the case of PT. Telkomsel is specified, the obligation of the curator was to announce the ruling in the cassation in the news of the Republic of Indonesia, at least in two daily newspapers. Under the law, a curator’s right should be specified in a judge’s verdict; but, in reality it is not stipulated in the Supreme Court’s Ruling. Keywords: Right, Obligation, Curator, Bankruptcy
TRANSAKSI PERDAGANGAN HAK CIPTA (COPYRIGHTS) DALAM KERANGKA LISENSI SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Sukses M.P. Siburian; Muhammad Hendra
Jurnal Darma Agung Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.1554

Abstract

Bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang disebuat juga Intelectual Property Rights sebagai hasil dari ide, gagasan, kreatifitas manusia maupun badan hukum yang bernilai komersil faktanya tumbuh berkembang menggurita menjelma menjadi beberapa jenis kekayaan, baik Hak Cipta (Copy Rights), Paten (Patent), Merek (Trademark), maupun Desain Industri (Industrial Design). Bahwa pemegang hak kekayaan intelektual tersebut dalam perkembangannya menjadikan kekayaan intelektual yang telah didaftarkannya menjadi sebuah komoditi yang pantas untuk diperdagangkan baik cakupan dalam negeri maupun meluas sebagai perdagangan Internasional. Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Inletektual (HAKI) yang mengkhususkan dirinya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra saat ini menjadi salah satu kekayaan intelektual yang paling sibuk memperdagangkan kekayaan intelektual yang telah didaftarkannya. Sebut saja industri musik maupun perfilman internasional yang terlihat bagaikan bisnis raksasa pencetak uang. Kemajuan industri musik maupun perfilman internasional tersebut faktanya dilatarbelakangi oleh sebuah konsep yang mengaskan bahwa Hak Cipta (Copy Rights) sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Inletektual (HAKI) memiliki nilai komersil, artinya Hak Cipta (Copy Rights) dapat diperjualbelikan, disewakan, diperdagangkan, digunakan secara massal oleh masyarakat sepanjang mendapat izin dari pemegang Hak Cipta (Copy Rights) tersebut. Izin yang diberikan pemegang Hak Cipta (Copy Rights) sekaligus kesepakatan tertulis dengan pihak pembeli Hak Cipta tersebut disebut juga sebagai Lisensi (Licence). Artinya Lisensi merupakan unsur utama jika ingin melaksanakan transaksi perdagangan Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN STUDI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU Iin Hotprinauli Purba; Sukses M.P. Siburian
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2902

Abstract

Salah satu jenis kerusakan lingkungan adalah kerusakaan hutan dengan cara melakukan pembakaran hutan. Hutan Indonesia yang telah musnah akibat kebakaran hutan mencapai 72 persen. Akibatnya, luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. Kualitas hutan di Indonesia terus menurun disebabkan oleh karena adanya perladangan berpindah, penebangan hutan secara besar-besaran, pembukaan hutan untuk ladang pertanian dengan cara membakar hutan. Di lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan memahami bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan Untuk mengkaji dan memahami bagaimana penanggulangan pembakaran hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan hukum pidana dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan dilakukan untuk menanggulangi pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kebijakan Hukum Pidana mampu mengendalikan terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan, dengan adanya Kebijakan Hukum Pidana masalah kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi dan mengalami pengurangan jumlah dan luas kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan. Namun masalah kebakaran hutan belum dapat terselesaikan karena kurangnya penegakan hukum pidana. Penegakan Hukum Pidana yang dimaksudkan adalah penerapam sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan. Penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan diatasi dan dikendalikan dengan koordinasi seluruh pihak. Bentuk penanggulangan yang dilakukan adalah dengan membentuk Satuan Tugas (SATGAS), melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dengan Program Masyarakat Peduli Api dan sosialisasi yang bersifat preventif.
PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DALAM PENETAPAN TARIF TAKSI ONLINE (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN) Eka Suryani Giawa; Lazio Afriando Bukit; Sukses Marhasak Panungkunan Siburian; Agus Irawan
Ensiklopedia Education Review Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No 2 Agustus 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v5i2.1976

Abstract

In today's all-digital era, people need technological sophistication that can make it easier for them in terms of transportation. Both the transportation of goods and public transportation that can expedite the work and activities that will be carried out by the community.Various kinds of transportation services have been prepared by business actors, such as Go-Car and Grab-Car which provide very easy transportation.With the difference in rates between online taxis and conventional taxis, in this case it is hoped that the Medan City Government will be able to resolve the fare problem between online taxis and conventional taxis so that no party feels disadvantaged. This study aims to analyze the Role Of The Government In Creating Fair Business Competition In Determining Online Taxi Rates (Study On Medan City Government).
KEPATUHAN HUKUM KONSULTAN PAJAK KOTA MEDAN TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN: FAKTOR PENYEBAB DAN KONSEKUENSI HUKUM Brahmana, Herman; Rumapea, Mazmur Septian; Siburian, Sukses Marhasak Panungkunan; Kuara, Glenessa; Sunjoyo, Alexandra Martha Santoso; Irawan, Agus
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.4202

Abstract

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity formed to conduct Social Security programs in the Employment Sector. Participation is mandatory for workers and companies. A tax consultant also acts as an employee and is not exempt from such BPJS obligations. The public often does not comply with regulations due to various obstacles, including many Medan Tax Consultants. The problem in this research is how Medan Tax Consultants comply with such BPJS registration, factors that cause compliance or non-compliance, and legal consequences resulting from such non-compliance. The research is located in Medan and is empirical descriptive-analytical. Samples were taken using a purposive sampling technique of 10% out of 172 population. Data sources consist of primary and secondary data. The research was preceded by a library study and thennterviews (with questionnaires). Then, qualitative analysis is applied, and conclusions are drawn using the deductive approach. The results show that Medan Tax Consultant’s compliance level still needs to be higher. The main factor causing compliance is to get rid of sanctions, while the leadingause of non-compliance is the need to understand the BPJS regulations. The effectiveness of such BPJS regulations among Medan City Tax Consultants is still low and requires continuous supervision from BPJS.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Turnip, Johannes Mangapul; Sagala, Juliana Priska Dewi; Sembiring, Hellen Br; Siburian, Sukses Marhasak Panungkunan
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.5374

Abstract

This research aims to juridical analysis of the crime of premeditated murder committed by a minor, with a focus on the study of the judge's decision. Committed by minors, with a focus on the study of the judge's decision. The research This research uses normative and empirical legal research methods by analyzing judges' decisions related to premeditated murder cases. Analyzing judges' decisions related to premeditated murder cases involving minors. cases involving minors. Through a normative approach, this research examines the legal framework governing juvenile criminal offenses, particularly in the context of premeditated murder. Children, especially in the context of premeditated murder. Meanwhile, the empirical approach involves analyzing judges' decisions to understand how these aspects of the law are applied in judicial practice. Aspects of the law are applied in judicial practice.
Efektivitas Disnaker Kota Medan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Sengketa Tenaga Kerja The Effectiveness of the Medan City Directorate in Resolving Labor Disputes Siburian, Sukses Marhasak Panungkunan; darmawan, Eliana; Pangaribuan, Prengky Bachtiar Hasudungan
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i2.5183

Abstract

This article or paper aims to analyze the Effectiveness of the Medan City Directorate in Resolving Labor Dispute Problems and Analysis of Obstacles in the Dispute Resolution Process by the Medan Directorate. This study uses an empirical juridical method with a descriptive analysis approach to examine the application of law by the Medan City Directorate in resolving labor disputes, using data from literature studies, field surveys, and interviews with related parties and authorities of the Medan City Manpower Office, namely Mr. Marisi Sinaga, as the Head of PSP or the Head of Disputes, Working Conditions and Wages at the Medan City Manpower Office. Qualitative analysis is applied to evaluate the effectiveness of the Directorate, identify obstacles, and provide recommendations for improvement. The results of the study show that the Medan City Directorate plays an important role in resolving labor disputes through a non-litigation approach, supported by innovations such as Siduta that improve accessibility and service efficiency. Despite facing obstacles such as incomplete documents, geographical distance, and mediator workload, efforts such as socialization, training, and internal capacity building can support more effective and harmonious dispute resolution.
Efektivitas Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Online Slot dan Kaitannya dengan Perspektif Kriminologi Rusmita Sari; Sukses Marhasak Panungkunan Siburian
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2636

Abstract

Teknologi memberikan dampak negatif jika tidak digunakan sebagai mestinya. Berdasarkan fakta, Indonesia menjadi negara dengan nomor urut 1 dengan pemain judi online slot. Terdapat ketidakefektivan majelis hakim dalam memutuskan perkara. Metode penelitian peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan pendukung lainnya. Objek penelitian Studi Kasus Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby. Hasil penelitian: 1) Mengetahui efektivitas hukum positif terhadap tindak pidana judi online slot melalui Studi Kasus Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT Sby; 2) Mengetahui perspektif kriminologi terhadap efektivitas hukum positif tindak pidana judi online.
KEPATUHAN HUKUM KONSULTAN PAJAK KOTA MEDAN TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN: FAKTOR PENYEBAB DAN KONSEKUENSI HUKUM Brahmana, Herman; Rumapea, Mazmur Septian; Siburian, Sukses Marhasak Panungkunan; Kuara, Glenessa; Sunjoyo, Alexandra Martha Santoso; Irawan, Agus
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.4202

Abstract

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity formed to conduct Social Security programs in the Employment Sector. Participation is mandatory for workers and companies. A tax consultant also acts as an employee and is not exempt from such BPJS obligations. The public often does not comply with regulations due to various obstacles, including many Medan Tax Consultants. The problem in this research is how Medan Tax Consultants comply with such BPJS registration, factors that cause compliance or non-compliance, and legal consequences resulting from such non-compliance. The research is located in Medan and is empirical descriptive-analytical. Samples were taken using a purposive sampling technique of 10% out of 172 population. Data sources consist of primary and secondary data. The research was preceded by a library study and thennterviews (with questionnaires). Then, qualitative analysis is applied, and conclusions are drawn using the deductive approach. The results show that Medan Tax Consultant’s compliance level still needs to be higher. The main factor causing compliance is to get rid of sanctions, while the leadingause of non-compliance is the need to understand the BPJS regulations. The effectiveness of such BPJS regulations among Medan City Tax Consultants is still low and requires continuous supervision from BPJS.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Turnip, Johannes Mangapul; Sagala, Juliana Priska Dewi; Sembiring, Hellen Br; Siburian, Sukses Marhasak Panungkunan
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.5374

Abstract

This research aims to juridical analysis of the crime of premeditated murder committed by a minor, with a focus on the study of the judge's decision. Committed by minors, with a focus on the study of the judge's decision. The research This research uses normative and empirical legal research methods by analyzing judges' decisions related to premeditated murder cases. Analyzing judges' decisions related to premeditated murder cases involving minors. cases involving minors. Through a normative approach, this research examines the legal framework governing juvenile criminal offenses, particularly in the context of premeditated murder. Children, especially in the context of premeditated murder. Meanwhile, the empirical approach involves analyzing judges' decisions to understand how these aspects of the law are applied in judicial practice. Aspects of the law are applied in judicial practice.
Co-Authors Agus Irawan Agus Irawan darmawan, Eliana Eka Suryani Giawa Herman Brahmana, Herman Iin Hotprinauli Purba Jelly Leviza Kuara, Glenessa Lazio Afriando Bukit Mazmur Septian Rumapea Muhammad Hendra Pangaribuan, Prengky Bachtiar Hasudungan Rusmita Sari Sagala, Juliana Priska Dewi Sembiring, Hellen Br Sunarmi, Sunarmi Sunjoyo, Alexandra Martha Santoso Turnip, Johannes Mangapul Utary Maharany Barus