Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Klasterisasi Kedudukan Nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Fauzani, Muhammad Addi; Fadhlurahman, Aldinto Irsyad
ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab Vol. 1 No. 2 (2020): September 2020
Publisher : Direktorat Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sulit dipungkiri bahwa kontestasi antara peran negara dan kontribusi nilai hukum Islam menjadi diskursus yang selalu menarik. Terlebih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi penting sebagai “arbiter” antara Negara dan Hukum Islam. Penelitian ini memiliki rumusan yang menari, pertama, apa saja nilai hukum Islam dalam Negara berdasar Putusan MK?; kedua, bagaimana klasterisasi teori pemberlakuan nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan MK? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pertama, nilai hukum Islam dalam beberapa putusan MK yakni nilai kemaslahatan, nilai maqashid syari’yah (tujuan syariah), nilai sadd az-zari`ah (pencegahan) yang baik secara langsung maupun tidak langsung dirujuk oleh MK. Kedua, klasterisasi teori pemberlakuan nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan MK yakni 5 putusan dari 7 putusan MK menggunakan teori eksistensi, 1 putusan MK secara subtansial menggunakan teori eksistensi tetapi secara formal menggunakan teori receptie, sedangkan hanya 1 putusan MK yang menggunakan teori receptie secara murni sepanjang tahun 2007 hingga 2017.
Harmonization of Child-Friendly City Regulation at the Local Level Pratiwi, Dian Kus; Muhammad Addi Fauzani; Aprillia Wahyuningsih
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v61.30395

Abstract

The fulfillment of Child-Friendly City (CFC/KLA) policies represents both a constitutional obligation and an international commitment within the framework of children’s rights governance. Nevertheless, the implementation of KLA policies in several regions of Indonesia remains suboptimal, partly due to the lack of vertical harmonization between local regulations and national regulatory frameworks concerning Child-Friendly Cities. In this regard, local governments hold a strategic role in implementing child protection policies at the regional level. This study aims to analyze, first, the legal policy strategies adopted by the Local Governments of Yogyakarta City, Sleman Regency, and Bantul Regency to achieve KLA status; and second, the vertical harmonization of local regulations with higher regulations. This research employs normative legal research, drawing on statutory and conceptual approaches. The findings show that each local government adopts different legal policy strategies based on institutional capacities, socio-legal conditions, and regional policy priorities. The study also identifies that several local regulations have not been fully harmonized with Presidential Regulation Number 25 of 2021 concerning Child-Friendly City Policy and Minister of Women’s Empowerment and Child Protection Regulation Number 12 of 2022 concerning the Implementation of Child-Friendly Cities. The inconsistencies are reflected in differences in KLA assessment indicators, the legal form of Regional Action Plans (RAD KLA), implementation stages, and the composition of KLA Task Forces. These findings indicate fragmented local regulatory governance and the absence of a uniform harmonization model for implementing Child-Friendly City policies at the local level.
Reconfiguring Local Criminalization: Constitutional Implications of The New Indonesian Criminal Code For Regional Autonomy Fauzani, Muhammad Addi; Putra, Alamsyah Nurahmad; Mahmuda, Rahmadina Bella
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 33 No. 2: MEI 2026
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol33.iss2.art3

Abstract

The enactment of the new Penal Law has removed the authority of local governments to prescribe criminal sanctions in local regulations, raising constitutional concerns regarding the implementation of local autonomy. This study aims, first, to examine how the penal amendments affect the implementation of local autonomy and, second, to formulate short-term and long-term legal policies that local governments should adopt in response to the elimination of this authority. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that Articles 613 and 615 of the Penal Law are inconsistent with the constitutional principle of regional autonomy guaranteed under Article 18 paragraphs (5) and (6) of the Constitution, as well as the Law on the Formation of Legislation and the Local Government Law. These provisions reflect a centralized legislative policy that weakens local autonomy by limiting the authority of local governments to formulate criminal sanctions. In the short term, local governments should strengthen the enforcement of administrative sanctions to ensure compliance with local regulations. In the long term, Articles 613 and 615 should be repealed to restore the constitutional authority of local governments to prescribe criminal sanctions through local regulations. Such restoration should be accompanied by strengthening the institutional capacity of local law enforcement agencies, particularly the Civil Service Police Unit, and improving correctional facilities to support the effective implementation of local criminal law. This study contributes to the discourse on the constitutional balance between criminal law codification and regional autonomy in Indonesia.
Konseptualisasi Pengaturan Pengambilalihan Kewenangan Yang Partisipatif Muhammad Addi Fauzani
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret (2025)
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i1.1343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tentang sanksi administratif pengambil alihan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan alternatif penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, sanksi administratif pengambil alihan kewenangan pemerintah daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah (PP 6 Tahun 2021). Namun, PP 6 Tahun 2021 masih secara umum mengatur tata cara pengambil alihan kewenangan dan indikator kondisi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan berusaha yang diberikan sanksi administratif. Sehingga, dalam penegakannya, pemerintah pusat perlu merujuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 12 Tahun 2017). Kedua, sebelum diberikan sanksi administratif, sebaiknya pemerintah pusat memberikan alternatif kebijakan hukum yakni melalui pengawasan dan pembinaan lewat kebijakan fasilitasi khusus sebagaimana diatur dalam PP 12 Tahun 2017. Bentuk fasilitasi khusus di antaranya: a. keterlibatan secara langsung dalam perumusan dan pengarahan pelaksanaan perizinan berusaha; b. advokasi dan pengkajian penyelenggaraan perizinan berusaha; c. analisis kemungkinan dampak; d. pilihan tindakan pengurangan risiko; e. alokasi aparatur sipil negara yang tersedia; dan f. bentuk fasilitasi khusus lainnya.