Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Justitia et Pax Literasi Hukum Law Research Review Quarterly Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW JIPRO : Journal Of Intellectual Property Journal of Islamic and Law Studies (JILS) ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jurnal Legislasi Indonesia ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab
Fauzani, Muhammad Addi
Universitas Islam Indonesia
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Klasterisasi Kedudukan Nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Muhammad Addi Fauzani; Aldinto Irsyad Fadhlurahman
ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab Vol. 1 No. 2: September 2020
Publisher : Direktorat Pondok Pesntren Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.45 KB)

Abstract

Sulit dipungkiri bahwa kontestasi antara peran negara dan kontribusi nilai hukum Islam menjadi diskursus yang selalu menarik. Terlebih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi penting sebagai “arbiter” antara Negara dan Hukum Islam. Penelitian ini memiliki rumusan yang menari, pertama, apa saja nilai hukum Islam dalam Negara berdasar Putusan MK?; kedua, bagaimana klasterisasi teori pemberlakuan nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan MK? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pertama, nilai hukum Islam dalam beberapa putusan MK yakni nilai kemaslahatan, nilai maqashid syari’yah (tujuan syariah), nilai sadd az-zari`ah (pencegahan) yang baik secara langsung maupun tidak langsung dirujuk oleh MK. Kedua, klasterisasi teori pemberlakuan nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan MK yakni 5 putusan dari 7 putusan MK menggunakan teori eksistensi, 1 putusan MK secara subtansial menggunakan teori eksistensi tetapi secara formal menggunakan teori receptie, sedangkan hanya 1 putusan MK yang menggunakan teori receptie secara murni sepanjang tahun 2007 hingga 2017
Potret Konstitusionalisme Hukum Islam dalam Bingkai Ketatanegaraan Indonesia Muhammad Addi Fauzani
ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab Vol. 2 No. 2: September 2021
Publisher : Direktorat Pondok Pesntren Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.53 KB)

Abstract

Eksistensi hukum Islam dalam bingkai ketetanegaraan Indonesia secara normatif terlihat dalam rumusan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dan penerapan negara hukum pancasila yang mengakomodir pelaksanaan nomokrasi Islam, terlebih pelaksanaan nomokrasi Islam secara umum telah dijamin dalam UUD 1945.Potret konstitusionalisme Hukum Islam ke depan dapat menerapkan hubungan antara kehadiran agama di ruang publik dengan demokrasi melalui konstruksi agama di ruang publik yang dinyatakan oleh Habermas. Konstruksi tersebut senada dengan pembagian hubungan agama dan negara dengan menyitir pandangan aliran simbiostik yang sebenarnya telah diterapkan dan memang pandangan yang paling tepat yang dapat dipertahankan oleh Indonesia.
Probabilitas Penerapan dan Konsep Hybrid e-voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 Muhammad Addi Fauzani; Anis Banowati; Dandi Dwie Lisadi
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 1 No. 4 NOVEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze, first, the reliability of the implementation of hybrid e-voting in the implementation of the 2024 Election. Second, the concept of hybrid e-voting in the implementation of elections in Indonesia in the future. Research is included in normative juridical with legal and contextual approaches. The research concludes that first, despite having a strong legal basis, hybrid e-voting cannot yet be implemented in the 2024 Election for several reasons, namely: a) there is no agreement between the legislators and election organizers; b) the stages of the 2024 Election are still directed at conventional Elections; c) the absence of comprehensive implementing regulations for e-voting. Second, the concept of hybrid e-voting in the future can be implemented by preparing \regulation, institutions, facilities and infrastructure, election participants and voters from society.
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang tentang Pemekaran Daerah Provinsi di Papua Fauzani, Muhammad Addi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i3.1164

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dibentuknya 4 undang-undang tentang pemekaran provinsi di Papua pada tahun 2022. Sayangnya, tujuan pemekaran daerah tidak selalu sesuai dengan tujuan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis politik hukum pembentukan undang-undang tentang pemekaran provinsi di Papua pada tahun 2022. Kedua, merumuskan ketentuan pemekaran daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, politik hukum menunjukkan: a) keinginan untuk peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik; b) kecenderungan untuk homogenitas, kesamaan etnis dan wilayah adat yang sebelumnya terbagi ke dalam 7 wilayah adat menjadi 6 Provinsi; c) terdapat alokasi fiskal bagi daerah otonomi baru; dan d) terdapat jabatan yang harus diisi. Konstelasi politik tergolong dalam legalisme otokrasi, di satu sisi dikhawatirkan akan berakibat pada kegagalan pemekaran daerah, di sisi lain akan cocok apabila dihadapkan dengan Pemerintah Daerah yang kompleks atau bermasalah, sehingga memungkinkan Pemerintah Pusat yang lebih berperan. Kedua, rumusan ketentuan pemekaran daerah yang sesuai dengan UUD NRI 1945 yakni dengan mempertimbangkan prinsip desentralisasi asimetris; prinsip partisipasi publik, dan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui penerapan proper governance serta sistem evaluasi. 
Legalitas dan Praktek Pembentukan Undang-Undang Secara Cepat di Indonesia (Studi terhadap Pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) Fauzani, Muhammad Addi; Pratiwi, Dian Kus; Wibowo, Ahmad Ilham
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 4 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i4.968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: pertama, legalitas pembentukan undang-undang secara cepat di Indonesia dan kedua, problematika praktek pembentukan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan secara cepat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama secara normatif, pembentukan undang-undang secara cepat tidak dikenal dalam sistem legislasi di Indonesia. Ketiadaan pengaturan mekanisme pembentukan undang-undang secara cepat dalam legislasi di Indonesia mengakibatkan terdapat ketidakjelasan terhadap pembentukan suatu undang-undang apakah dikategorikan sebagai pembentukan undang-undang secara cepat ataukah tidak. Kedua, terdapat ketidaksesuaian praktek dan prosedur dalam pembentukan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dibentuk secara cepat. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari tahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan dan pengesahan. Solusi yang dapat ditawarkan yakni perlu diatur mengenai mekanisme pembentukan undang-udang secara cepat agar apabila terdapat pembentukan undang-undang yang dibutuhkan dibentuk secara cepat tetap sesuai dengan prosedur yang ada.
Konseptualisasi Pengaturan Pengambilalihan Kewenangan Yang Partisipatif Fauzani, Muhammad Addi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - April (2025)
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i1.1343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tentang sanksi administratif pengambil alihan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan alternatif penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, sanksi administratif pengambil alihan kewenangan pemerintah daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah (PP 6 Tahun 2021). Namun, PP 6 Tahun 2021 masih secara umum mengatur tata cara pengambil alihan kewenangan dan indikator kondisi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan berusaha yang diberikan sanksi administratif. Sehingga, dalam penegakannya, pemerintah pusat perlu merujuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 12 Tahun 2017). Kedua, sebelum diberikan sanksi administratif, sebaiknya pemerintah pusat memberikan alternatif kebijakan hukum yakni melalui pengawasan dan pembinaan lewat kebijakan fasilitasi khusus sebagaimana diatur dalam PP 12 Tahun 2017. Bentuk fasilitasi khusus di antaranya: a. keterlibatan secara langsung dalam perumusan dan pengarahan pelaksanaan perizinan berusaha; b. advokasi dan pengkajian penyelenggaraan perizinan berusaha; c. analisis kemungkinan dampak; d. pilihan tindakan pengurangan risiko; e. alokasi aparatur sipil negara yang tersedia; dan f. bentuk fasilitasi khusus lainnya.
The Shifting in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation Fauzani, Muhammad Addi
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v3i1.14970

Abstract

Prior to the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, the regulation of the General Principles of Good Governance (AAUPB) was abstract in nature. With the explicit mention of AAUPB in this new Administrative Law, it is intriguing to examine it from a legal and political perspective and consider its legal consequences. This article aims to analyse the form legal political shift in the regulation of AAUPB in Indonesia and the resulting legal consequences. This study is normative juridical research using a legislative approach. The findings reveal that, first, the shift in the legal politics of AAUPB in Indonesia occurred with the issuance of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration shifted the legal politics of AAUPB, as there is a normativization in the form of AAUPB regulation in the article. Secondly, the legal consequences of the shift in the legal politics of AAUPB in Indonesia are as follows: a) the status of the principle becomes a concrete legal norm; b) it facilitates courts in judging an action of administrative officials; c) it eases the control of administrative actions; d) it simplifies public control; e) it emphasises the need for supervision of official actions; f) it guarantees civil rights through the enforcement of AAUPB; g) it prevents governmental arbitrariness.
Barriers to Local Government Legal Policy in Fulfilling Social Security for Vulnerable Workers Fauzani, Muhammad Addi; Wahyuningsih, Aprillia; Rahman, Diva Febrina Nurcahyani
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v5i1.24979

Abstract

This study examines, first, the barriers of the position of the Regional Government and the character of vulnerable workers in social security for vulnerable workers. Second, to formulate legal policies that can be taken by the Regional Government in providing social security for vulnerable workers. The study uses a normative legal method and a 2 (two) model approaches consisting of a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study conclude, first, the position of the Regional Government in social security for vulnerable workers is still regulated abstractly and partially. However, in general, based on the analysis of several regulations above, the Regional Government has the authority to organize social security for vulnerable workers. The criteria for vulnerable workers are economically and socially vulnerable, vulnerable in terms of work risks and vulnerable to job loss. The Regional Government needs to provide social security for vulnerable workers because they have double vulnerabilities. Second, the regional legal policies that can be taken in providing social security for vulnerable workers are: a) harmonizing laws and regulations both vertically and horizontally; b) determining the form of the legal policy basis and the content of the material in providing social security for vulnerable workers; c) determining the criteria for vulnerable workers and participation in employment social security; d) measuring the amount of financing needed.
HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH PEMERINTAH DAERAH Fauzani, Muhammad Addi
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 7, No.1, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol7.iss1.art5

Abstract

This research is driven by the issue of widespread violations of intellectual property rights, which have occurred due to insufficient involvement of the Regional Government in intellectual property protection. Unfortunately, legislation concerning intellectual property remains incomplete, posing challenges for local governments in implementing effective protection measures. The objectives of this research are twofold: first, to analyze the role of the Regional Government in providing intellectual property protection; second, to formulate regional-level intellectual property regulations for greater coherence. This study employs a normative juridical approach with a statutory and conceptual framework. The research findings indicate the following: Firstly, despite having authority over intellectual property protection, the Regional Government faces challenges due to the partial nature of intellectual property laws and regulations—comprising at least six statutes. This complexity impedes the Regional Government's ability to comprehend, formulate, and enforce laws related to intellectual property. Therefore, harmonization is essential. Secondly, the harmonization of intellectual property regulations at the regional level involves the Regional Government conducting: a) an inventory of existing intellectual property laws and regulations; b) analysis, evaluation, and harmonization of their content, which will be incorporated into Regional Regulations on Intellectual Property Protection. These regulations must be grounded in a robust philosophical and sociological framework.
The Shift in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation Fauzani, Muhammad Addi
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v31.28722

Abstract

This article aims to analyze the shift in the form of legal politics in implementing the General Principles of Good Governance (AUPB) in Indonesia, including its legal consequences. With the explicit mention of AUPB in the new Law on Government Administration, this becomes an interesting topic from a legal and political perspective. Before the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, the regulation of the General Principles of Good Governance (AUPB) was still abstract and unclear in its direction and implementation. This research is a normative juridical research using a statutory approach. The findings of this research reveal that the shift in the legal politics of AUPB in Indonesia through Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration has shifted the format of legal politics in Indonesia. This shift has had a positive influence on the development of legal politics in Indonesia, including: a) making the status of principles into concrete legal norms; b) making it easier for the courts to adjudicate an action by administrative officials; c) facilitating control of administrative actions; d) simplifying public control; e) emphasizing the importance of supervision of official actions; f) guarantee civil rights; g) prevent government arbitrariness against civilians
Co-Authors Ahmad Ilham Wibowo Aldinto Irsyad Fadhlurahman Aldinto Irsyad Fadhlurahman Anis Banowati Dandi Dwie Lisadi Dian Kus Pratiwi Dimas Firdausy H. Fadhlurahman, Aldinto Irsyad Fandi Nur Rohman Fandi Nur Rohman H., Dimas Firdausy Hakiki, Yuniar Riza Muhammad Basrun Muhammad Khoirul Anam Nur Aqmarina Deladetama Pratiwi, Dian Kus Rahman, Diva Febrina Nurcahyani Rohman, Fandi Nur Wahyuningsih, Aprillia Wibowo, Ahmad Ilham