Dedy Felandy
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

INJURY LAW SETTLEMENT PROMISE OF RENTING OF FOUR WHEEL MOTOR VEHICLE IN SUKAJADI DISTRICT, PEKANBARU CITY Yeni Triana Yeni Triana; Dedy Felandy
Prosiding Seminar Nasional Pakar Prosiding Seminar Nasional Pakar 2019 buku II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pakar.v0i0.4374

Abstract

The purpose of this study was to analyze leasing agreements for car vehicles, which were not carried out by the parties in accordance with what was agreed in the contents of the agreement, in Sukajadi District, Pekanbaru City. So that what has been agreed upon by both parties can be realized as agreed. With all the risks contained in the contents of the agreement, it must be carried out by both parties in the leasing agreement of the vehicle.The target to be achieved in this research activity is to increase understanding of both parties who rent a car vehicle, as well as those who rent the vehicle car, regarding the agreement of the lease agreement, if both parties do not carry out the contents of the lease agreement. and for researchers themselves make a very important contribution to the legal problems faced by the community, especially regarding leasing agreements.The research method is with sociological law, the research location is a rental service company located in Sukajadi Subdistrict, Pekanbaru City, polluting and sampling the parties of the leaseholders, consumers, with verbal interview methods in order to find information as processed data of this research.Outputs are produced according to the plan of activity for proposers in the form of scientific articles, and study learning materials for students.
Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Bagi Perusahaan Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru Yetti Yetti; Dedy Felandy; Cisilia Maiyori
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harta kekayaan yang dikuasai telah ditentukan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Hal ini mengharuskan UMKM harus berbadan hukum agar UMKM secara hukum tunduk pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Namun kenyataannya tidak demikian, pemerintah melalui perangkat hukum peraturan pemerintah mengeluarkan PP N0 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Badan Usaha Berbadan Hukum, khususnya UMKM mengaturnya sendiri berbeda dengan Harta Kekayaan Dasar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Benturan hukum ini telah berdampak pada praktek pembuatan dan pendaftaran Perusahaan Berbadan Hukum. Artinya Badan Usaha Berbadan Hukum bisa berdiri tetapi kelengkapan izinnya tidak bisa dikeluarkan oleh instansi terkait, dalam hal ini Badan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Tanpa SIUP, izin SITU membuat UMKM juga kesulitan dalam menjalankan usahanya, tersungkur ketika mengambil izin untuk berhubungan dengan mitra usaha yang memintanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis