Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Respublica JOURNAL EQUITABLE JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara
Yetti Yetti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Penggunaan Jasa Freight Forwarder Internasional Untuk Ekspor Benih Lobster Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Yetti Yetti; Indra Afrita; Deddy Felandry
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i1.2681

Abstract

Permasalahan adalah bagaimana Penggunaan Jasa Internasional Freight Forwarder untuk Ekspor Benih Lobster Dalam Perpektif Hukuim Persaingan Usaha bagaimana Akibat Hukum dan Penggunaan Jasa Internaional Freight Forwarder ini. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, yang menganalisis dugaan pelanggaran undang-undang anti monopoli dengan cara bersekongkol dan memonopoli pengiriman benih lobster, dengan sumber datanya Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Teknik Pengumpulkan Data adalah Studi Kepustakaan, dan analisis data dengan diskriptif analisis. Hasil penelitian adalah bahwa PT ACK, selaku freght forwarder telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 tentang monopoli dan Pasal 24 persekongkolan dengan dua perusahan lainnya yakni KKP, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia. Akibat hukumnya dengan adanya tindakan tersebut mengakibatkan terhalangnya para pelaku usaha pesaing PT ACK untuk menawarkan jasa kargo angkutan ekspor benih lobster ke luar negeri, tindakan dugaan pelanggaran yang dilakukan tiga pihak tersebut dapat dikenakan denda bagi pelaku monopoli dan persekongkolan ini berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni minimal Rp1 miliar.
PENATALAKSANAAN PENANGANAN JENAZAH PASIEN COVID-19 Riefki Dwi Putra; Fahmi Fahmi; Yetti Yetti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i2.946

Abstract

Abstract: Coronavirus Disease (Covid-19) is a very dangerous and deadly virus. The symptoms are almost the same as the flu in general, but this virus can cause severe infections and organ failure leading to death. Very many people have been infected by this virus, including in Riau as of January 20, 2021, as many as 27,714 people have been confirmed. The government has issued a Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/413/2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). However, there have been many incidents of refusal to bury the bodies of Covid-19 patients according to the guidelines that have been determined by the government in various regions in Indonesia, including Riau. This research uses the Sociological Empirical method which later the author will provide an overview of the Management of the Body Handling of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) patients based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/413/2020 at the Pekanbaru City Government Hospital. Keywords: Corona Virus, corpse, government Abstrak: Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan virus yang sangat berbahaya dan mematikan. Gejala yang dirasakan hampir sama dengan sakit flu pada umumnya, tetapi virus ini bisa mengakibatkan infeksi yang parah dan gagal organ berujung kepada kematian. Sangat banyak masyarakat yang terinfeksi oleh virus ini termasuk di Riau per 20 Januari 2021 sebanyak 27.714 orang terkonfirmasi. Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Namun yang terjadi banyak peristiwa penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19 secara pedoman yang telah ditentukan pemerintah tersebut di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Riau. Penelitan ini menggunakan metode Sosiologis Empiris yang nantinya penulis akan memberikan gambaran atas Penatalaksanaan Penanganan Jenazah Pasien Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 di rumah Sakit Pemerintah Kota Pekanbaru. Kata kunci: Corona Virus, Jenazah, pemerintah
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT ATAS KELALAIAN TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN Dewi Harmoni; Fahmi Fahmi; Yetti Yetti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i2.929

Abstract

Abstract: This article aims to find out how the hospitals’s legal responsibility for negligence of medical personnel in health services and the legal responsibility of medical personnel for negligence in hospital health services.Hospital is a health care institution that organizes individual health services in a plenary that provides inpatient, outpatient, and emergency services.Article 46 of the hospital law Number 44 of 2009 concerning hospitals explicitly stipulates that hospitals must be legally responsible for losses caused by health workers in hospitals,namely with the presence of a superior respondeat doctor,the hospital is responsibleresponsibility for the quality of care,and the doctrine of vicarious liability,hospital liability,corporate liability.The provisions regarding this responsibility must realy on articles 1367 of the civil code.medical personnel as one of the parties to the agreement by the hospital do have achievement in seeking patient healing through the search for the most appropriate therapy and not in promising healing from the patient he only does his best according to the knowledge and experience he has. Keywords: Hospital Responbility, Negligence, Medical Personnel Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum Rumah Sakit atas kelalaian tenaga medis dalam pelayanan kesehatan dan tanggung jawab hukum tenaga medis aras kelalaian dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,rawat jalan,dan gawat darurat. Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit secara eksplisit mengatur rumah sakit harus bertanggungjawab secara hukum atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan dalam rumah sakit yaitu dengan adanya doktrin respondeat superior, rumah sakit bertanggungjawab terhadap kualitas perawatan (duty to care),dan doktrin vicarious liability, hospital liability, corporate liability.Ketentuan mengenai tanggung jawab ini harus bertumpu pada Pasal 1367 KUHPerdata.Tenaga medis sebagai salah satu pihak dalam perjanjian oleh rumah sakit memang memiliki prestasi untuk mengupayakan penyembuhan pasien melalui pencarian terapi yang paling tepat dan bukan pada menjanjikan kesembuhan dari pasien. Oleh karena itu, tenaga medis memiliki tanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya hanya sebatas upaya yang terbaik menurut ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Kata kunci: Tanggung Jawab Rumah Sakit, Kelalaian, Tenaga Medis.
ITIKAD BAIK HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH Dinni Indrayuni; Suhendro Suhendro; Yetti Yetti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i2.937

Abstract

Abstract: Health workers or medical workers with work agreements are the utilization of health workers by health facilities with work agreements for a certain time but their position is not as civil servants or non-permanent employees. Therefore, the regulation of rights and obligations refers to the laws and regulations in the field of manpower, including the determination of the salary and wage structure. The type of research used in this research is normative legal research. The results of the discussion in the study are the principle of good faith in the collective work agreement between hospitals and health workers. All material facts must be notified and explained to medical personnel or health workers to avoid the consequences of future losses that will be received. The process of negotiating collective bargaining agreements uses the principle of accuracy in drafting agreements, namely the carefulness of medical or health workers to research and examine material facts relating to collective labor agreements whether the contents of the collective labor agreement contain good faith or not. Keywords: Good Faith, collective work agreement, medical personnel  Abstrak: Tenaga kesehatan ataupun tenaga medis dengan perjanjian kerja merupakan pendayagunaan tenaga kesehatan oleh sarana kesehatan dengan perjanjian kerja dalam waktu tertentu namun kedudukannya bukan sebagai PNS maupun pegawai tidak tetap. Oleh karena itu pengaturan hak dan kewajiban mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan termasuk penetapan struktur gaji dan upah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil pembahasan dalam penelitian adalah asas itikad baik dalam perjanjian kerja bersama antara rumah sakit dan tenaga kesehatan. Seluruh fakta material harus diberitahukan dan dijelaskan kepada tenaga medis ataupun tenaga kesehatan untuk menghindari akibat kerugian dikemudian hari yang akan diterimanya. Proses negosiasi perjanjian kerja bersama menggunakan asas kecermatan dalam menyusun perjanjian, yaitu adanya kecermatan tenaga medis ataupun tenaga kesehatan untuk meneliti dan memeriksa fakta-fakta material yang berkaitan dengan perjanjian kerja bersama apakah isi perjanjian kerja bersama tersebut mengandung itikad baik atau tidak. Kata kunci: Itikad Baik, perjanjian kerja bersama, tenaga medis
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA PENJUALAN OBAT-OBATAN GOLONGAN OBAT KERAS SECARA ONLINE Biran Affandi Yusriono; Lailan Tawila Berampu; Yetti Yetti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1036

Abstract

Abstract: This article aims to identify the responsibility of business actors in selling prescription drugs. If left uncontrolled, this will be very dangerous for the community as according to the Regulation of the Minister of Health No. 73 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Pharmacies that each sale of prescription drugs is obligatory in a pharmacy service facility where pharmacy practices are carried out by pharmacists. However, there are many cases of selling prescription drugs online without following the rules and violating Law No. 5 of 1997 on Psychotropic and Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. There are many cases of selling psychotropic drugs online without a doctor's prescription. Business actors who violate the Consumer Protection Laws, Law No. 8 of 1999 in Article 3 namely raising awareness of business actors about the importance of consumer protection to grow honest and responsible attitudes in doing business. The dose of the drug and the procedure to use provided are not according to the rules as the prescription drugs can only be purchased with a doctor's prescription. Thus, it can be said that this is an illegal activity. This incident becomes more serious as it has a dangerous impact on the health of the Indonesian people as consumers.Keywords: Prescription Drugs, Online Business, Distribution of Drugs.Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual obat-obatan golongan obat keras secara online. Hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia jika tetap dibiarkan, Karena aturan yang berlaku di Indonesia menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Bahwa setiap menjualan obat keras wajib di sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Namun banyak kasus ditemukan penjualan obat keras secara online tanpa mengikuti aturan dan melanggar Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sering terjadi kasus Penjualan obat keras golongan Psikotropika secara online tanpa resep dokter. Maka pelaku usaha yang melakukan hal tersebut melanggar aturan yang berlaku pada Undang-Undang perlindungan konsumen UU nomor 8 tahun 1999 pada pasal 3 yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Dosis obat yang di berikan dan aturan pakai yang di berikan semua tidak sesuai aturan, karena obat keras ini hanya dapat di beli melalui resep dokter .Dapat di katakan ini adalah kegiatan illegal. Kejadian ini menajadi lebih serius karena menimbulkan dampak berbahaya bagi Kesehatan masyarakat Indonesia sebagai konsumenKata kunci: Obat Keras, Bisnis Online, Peredaran Obat
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER TERHADAP TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Alexander Budisectio Asmara; Ardiansyah Ardiansyah; Yetti Yetti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.999

Abstract

Abstract: The rapid development of science and technology leads to social change in society with information. increasing public understanding, especially in the health sector, improving health services, including medical actions in the practice of the medical profession. Every action in the medical profession has a responsibility and activity has legal consequences. This study uses a normative legal method where the data taken comes from library references and other secondary information. The results of the study indicate that legal liability in medical actions is based on self-competence and the presence or absence of negligence in carrying out medical activities. The incompetence of doctors and their negligence in causing disputes to be resolved are regulated in Law Number 36 Year 2009 through mediation. It is recommended to conduct cross-sectoral evaluations between professional associations and the police, especially in the possibility of criminal violations.Keywords: law responsibility; medical treatment; medical law; criminal lawAbstrak: Semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi menggiring perubahan sosial masyarakat dengan keterbukaan informasi. Peningkatan pemahaman masyarakat terutama dalam bidang kesehatan meningkatkan tuntutan akan pelayanan kesehatan termasuk tindakan medis dalam praktik profesi kedokteran. Setiap tindakan dalam aktivitas profesi kedokteran memiliki tanggung jawab dan memiliki konsekuensi di mata hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dimana data yang diambil berasal dari referensi kepustakaan serta informasi sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dokter dalam tindakan medis berdasarkan komptenesi diri dan ada tidaknya kelalaian dalam melakukan aktivitas profesi kedokteran. Tidak kompetennya dokter dan adanya kelalaian dalam bertugas menyebabkan sengketa yang yang penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yakni melalui mediasi. Disarankan melakukan evaluasi lintas sektoral antara perhimpunan profesi dan Kepolisian terutama dalam sengketa yang berpotensi terjadi pelanggaran pidana.Kata kunci: pertanggungjawaban hukum; tindakan medis; undang-undang kesehatan
The Organization of the General Meeting of Shareholders based on Court Determination from the Perspective of Shareholder Rights’ Protection Sufiarina Sufiarina; Yetti Yetti; Sri Wahyuni; M. Wira Utama
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The General Meeting of Shareholders (GMS) is generally the authority of the Board of Directors. Prior to the GMS, the Board of Directors usually invites shareholders to the GMS. In addition, the Commissioners and shareholders under certain conditions have the right to request the GMS. It is even possible for shareholders to hold a GMS based on a court order. For this reason, this study elaborates on the mechanism to hold a GMS based on a court order. This study also explores the characteristics of the procedural law in court and the holding of the GMS based on a court decision. This study employed a normative juridical method with a statutory approach, especially on Article 79 and Article 80 of the Indonesian Law on Company, and provisions of procedural law, especially civil procedural law relating to the application of the principle of audi et alteram partem. The results show that court decisions have special characteristics related to the requirements and implementation of procedural law. The court’s product in the form of a decision does not provide a balanced position regarding the right to take legal action.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a2 
Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Bagi Perusahaan Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru Yetti Yetti; Dedy Felandy; Cisilia Maiyori
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harta kekayaan yang dikuasai telah ditentukan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Hal ini mengharuskan UMKM harus berbadan hukum agar UMKM secara hukum tunduk pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Namun kenyataannya tidak demikian, pemerintah melalui perangkat hukum peraturan pemerintah mengeluarkan PP N0 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Badan Usaha Berbadan Hukum, khususnya UMKM mengaturnya sendiri berbeda dengan Harta Kekayaan Dasar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Benturan hukum ini telah berdampak pada praktek pembuatan dan pendaftaran Perusahaan Berbadan Hukum. Artinya Badan Usaha Berbadan Hukum bisa berdiri tetapi kelengkapan izinnya tidak bisa dikeluarkan oleh instansi terkait, dalam hal ini Badan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Tanpa SIUP, izin SITU membuat UMKM juga kesulitan dalam menjalankan usahanya, tersungkur ketika mengambil izin untuk berhubungan dengan mitra usaha yang memintanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis
Penggunaan Microsite dalam Mendukung Kegiatan Perlombaan Tingkat Mahasiswa Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia Saprudin Saprudin; Jainudin Abdullah; Abdu Mas’ud; Fatma Hamid; Nurdin Abdul Rahman; Aji Saputra; Usman Sambiri; Astuti Salim; Indry Widyasti Anwar; Haerul Haerul; Yetti Yetti; Mukhtar Yusuf; Yusmar Yusuf; Darmawati Hady
Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara Vol. 3 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : STIPAS Tahasak Danum Pambelum Keuskupan Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58374/jmmn.v2i4.233

Abstract

In 2023, FKIP Universitas Khairun has successfully hosted the summit of the Forum Komunikasi (Forkom) FKIP Negeri se-Indonesia which was also enlivened by the implementation of 7 categories of student level competitions. One of the problems faced is the need for publication media and competition administration management. Community service activities were carried out to resolve these problems which included preliminary survey activities, designing a competition microsite that was integrated with Google Drive, mentoring and evaluation. Data on competition participants' responses was collected through a questionnaire distributed to a sample of 30 competition participants. The questionnaire was distributed using Google Forms. The results of the service show that the use of a microsite integrated with Google Drive can provide easy access to competition information and can be used as a medium for documenting competition administration documents so that competition implementation becomes more effective and efficient. In general, competition participants gave very good responses to the implementation of the competition.
Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Rahmadayani Rahmadayani; Rezmia Febrina; Yetti Yetti
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i4.3356

Abstract

Business activities that are now widely carried out by business actors are not free from competition. This competition sometimes leads to breaking the law in order to achieve maximum profits. They even carry out unfair competition/unhealthy competition. This unhealthy business competition will harm the public interest. This competition is now widespread in business activities in Indonesia and other countries in general. Although before the issuance of Law no. 5 of 1999, in fact the regulations regarding unfair business competition are based on article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts and article 382 bis of the Criminal Code.
Co-Authors Abdu Mas’ud Afrita, Indra Aji Saputra Alexander Budisectio Asmara Ardiansah Ardiansah Ardiansyah Ardiansyah Astuti Salim Berampu, Lailan Tawila Biran Affandi Yusriono Cisilia Maiyori Darmawati Hady Deddy Felandry Dedy Felandy Dewi Harmoni Dini Onasis Dinni Indrayuni Fahmi Fahmi Fatma Hamid Haerul Haerul Indry Widyasti Anwar Jainudin Abdullah M. Wira Utama Mukhtar Yusuf Nurdin Abdul Rahman Rahmadayani Rahmadayani Rezmia Febrina Riefki Dwi Putra Saprudin, Saprudin Sri Wahyuni Sufiarina Suhendro Suhendro Usman Sambiri Yusmar Yusuf